Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik bukan menjadi satu – satunya kekuatan politik untuk dapat memenangkan Pilkada. Dibutuhkan kekuatan tambahan seperti jaringan politik organisasi masyarakat sipil. Seperti halnya di Jawa Timur, sejak keikutsertaan Khofifah Indar Parawansa pertama kali di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008, Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU menjadikan Muslimat NU sebagai salah satu kekuatan politiknya. Jaringan Muslimat NU yang mengakar di Jawa Timur dianggap sebagai modal penting untuk membantu Khofifah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dalam melihat bagaimana Khofifah menggunakan jaringan politik Muslimat NU dan menjadikannya sebagai tim sukses, penulis menggunakan teori jaringan politik dari Knoke (1990). Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori patronase dari Aspinall dan Sukmajati (2015) untuk melihat proses pendistribusian sumber daya dari Khofifah kepada pemilih melalui jaringan politik Muslimat NU. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa kemenangan Khofifah di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 tidak terlepas dari adanya penggunaan jaringan politik Muslimat NU

---

Political parties are not the only one political power to win elections. It is needed civil society as a success team. In East Java, since Khofifah Indar Parawansa's first participation in the East Java Gubernatorial Election in 2008, Khofifah as the general chairman of Muslimat NU has made Muslimat NU one of its political forces. The Muslimat NU network which has roots in East Java is considered an important asset to help Khofifah win the East Java Gubernatorial Election. In seeing how Khofifah uses the Muslimat NU political network and makes it a successful team, the author uses Knoke's (1990) political network theory. In addition, this study will also use the patronage theory from Aspinall and Sukmajati (2015) to see the process of distributing resources from Khofifah to voters through the Muslimat NU political network. By using qualitative methods, this study argues that Khofifah's victory in the 2018 East Java Gubernatorial Election was inseparable from the use of the Muslimat NU political network."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe Bridging dan Linking, dimana kepercayaan yang diperoleh (earned trust) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput

---

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route"

"Penelitian memiliki tiga tujuan, yaitu, pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Kedua, menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura secara simultan dan parsial. Ketiga, menganalisis strategi politik pesantren dalam pemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (mixed method) dengan teknik analisis data regresi logistik. Hasil pengolahan data menyimpulkan, pertama, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura, yaitu, politik pesantren, program kerja, partai politik, dan dukungan masyarakat muslim modern. Kedua, secara simultan keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, sedangkan secara parsial ada lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, yaitu, program kerja, dukungan masyarkat muslim modern, politik pesantren dengan indikator banyaknya alumni, gender daerah Sumenep, dan gender daerah Bangkalan. Ketiga, hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa strategi politik pesantren yang dijalankan paslon Khofifah-Emil adalah memaksimalkan banyaknya jaringan alumni dan dukungan pesantren modern atau semi modern (masyarakat muslim modern).

---

This research has three aims, first, knowing the factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura. Second, analyzing the influence of these factors on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura simultaneously and partially. Third, analyze the pesantren's political strategy in winning the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura. The results of data processing conclude, first, there are 4 (four) factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura, namely, pesantren politics, work programs, political parties, and the support of the modern Muslim community. Second, simultaneously these four factors influence the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, while partially five variables have a significant effect on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, namely, work programs, support for modern Muslim communities, pesantren politics with indicators of the number of alumni, the regional gender of Sumenep, and the regional gender of Bangkalan. Third, the results of the logistic regression indicate that the pesantren political strategy carried out by the Khofifah-Emil candidate pair is to maximize the number of alumni networks and support for modern or semi-modern pesantren (modern Muslim societies)."

"ABSTRAKBranding telah diupayakan sebagai strategi yang disengaja oleh politisi untuk menangkap citra positif, lebih khusus selama periode pemilihan. Sebagai pemain lama di kancah politik di Indonesia, Khofifah Indah Parawansa bergabung dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 atau Pilgub Jatim untuk ketiga kalinya selama kariernya. Namun, setengah dari kampanye politik Khofifah-Emil telah menerima peningkatan sorotan media selama periode ini saat dia memasuki perlombaan setelah mengumumkan pengunduran dirinya yang tiba-tiba sebagai Menteri Sosial setengah jalan melalui masa jabatan. Terjadinya membuka peluang untuk memeriksa apakah 39;merek politik 39; Khofifah, dipengaruhi oleh pergeseran transisi dalam peran politik. Makalah penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: Apakah kampanye Khofifah berhasil melakukan rebranding politik? dengan melakukan analisis konten kuantitatif berita online dalam dua jangka waktu yang berbeda

---

ABSTRACTBranding has been pursued as a deliberate strategy by politicians in order to catch positive images, more specifically during an election period. Khofifah Indah Parawansa, a long-running player in the political scene in Indonesia, joins the 2018 elections of East Java Governor or Pilgub Jatim for the third time during her career. However, the other half of political campaign Khofifah-Emil has received an increase in media spotlight during this period as she entered the race after announcing her sudden resignation as the Minister of Social Affairs half-way through the office term. The occurrence opens up an opportunity to examine wether Khofifah rsquo;s lsquo;political brand rsquo;, is impacted by the transitional shift in the political role. This research paper intends to answer the following research question: Did Khofifah rsquo;s campaign succeed to deliver the political rebranding? by conducting quantitative content analysis of online news in two different timeframes ."

"Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Peran NU untuk Indonesia dapat dilacak dalam lini masa mulai dari era kolonialisme hingga kini. Dalam konteks perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, NU terlibat sangat aktif mulai dari yang awalnya menolak kemudian menerima Pancasila pada 1983. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis peneriman NU atas Pancasila pada Muktamar 1983 dalam perspektif Utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan informasi melalui studi dokumen terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa segala tindakan NU dar masa ke masa sejatinya berorientasi pada kemasalahatan msyarakat luas. NU bahkan juga tidak segan mengorbankan organisasinya sendiri, seperti pasca Muktamar 1983 dimana NU memutuskan berhenti dari politik praktis yang mengakibatkan suara PPP (partai mewakili kelompok Muslim) mengalami penurunan signifikan dalam pemilu setelahnya. Prinsip kemaslahatan NU sejatinya adalah implementasi dari teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, bahwa NU telah menerapkan dua aspek Utilitarianisme sekaligus, yaitu Act Utilitarianism dan Rule Utilitarianism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan agar kebijakan selalu berorientasi pada kebermanfaatan.

---

Nahdlatul Ulama (NU) is the largest religious organization in Indonesia. NU's role in Indonesia can be traced in a timeline starting from the era of colonialism until now. In the context of the formulation of the basic principles of the state, namely Pancasila, NU was very actively involved starting from initially rejecting and then accepting Pancasila in 1983. This research is intended to analyze NU's acceptance of Pancasila at the 1983 Congress from a Utilitarianism perspective. This research uses a descriptive analysis approach, where researchers collect information through studying related documents. This research concludes that all NU actions from time to time are actually oriented towards the problems of the wider community. NU did not even hesitate to sacrifice its own organization, such as after the 1983 Congress where NU decided to stop practical politics which resulted in the PPP (the party representing Muslim groups) votes experiencing a significant decline in the elections that followed. NU's principle of benefit is actually the implementation of the theory of Utilitarianism developed by John Stuart Mill, that NU has implemented two aspects of Utilitarianism at once, namely Act Utilitarianism and Rule Utilitarianism. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration and contribution of thought to policy makers so that policies are always oriented towards benefits."