Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

---

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak.

---

The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan pemberian hak berupa insentif pajak khususnya Pajak Penghasilan bagi Rumah Sakit nirlaba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang berlaku saat ini belum memadai bagi Rumah Sakit nirlaba. Penghasilan Rumah Sakit nirlaba merupakan Objek Pajak Penghasilan sehingga belum ada dukungan Pemerintah dalam hal perpajakan Rumah Sakit nirlaba, padahal Rumah Sakit nirlaba membutuhkan insentif pajak. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan hak berupa insentif pajak bagi Rumah Sakit nirlaba. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Thailand telah menerapkan kebijakan insentif pajak bagi Rumah Sakit nirlaba.

---

This research studies the tax incentives policy, especially income tax on nonprofit hospitals. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through the literature research and field research. Results show that current tax policy is not adequate for nonprofit hospitals. Hospital income is income tax object so there is no supporting of government on the taxation of nonprofit hospitals, whereas nonprofit hospitals need tax incentives. This is one of the considerations in granting a tax incentives for nonprofit hospitals. Unlike Indonesia, United States of America and Thailand has implemented tax incentives policy for nonprofit hospitals."

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.

---

Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in 2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness, responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy has not been effective, low response and not appropriate. "

"Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini.

---

Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study. "

"Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut.

---

The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive."