Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 dalam membantu memenuhi kewajiban PPh 23/26 dari persepsi wajib pajak. Dan melihat efektivitas aplikasi e-Bupot 23/26 terhadap kepatuhan pajak berdasarkan rasio tingkat pelaporan tepat waktu dan rasio tingkat pembayaran tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada KPP PMA 4 dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan e-SPT 23/26. Meskipun demikian, Dirjen Pajak masih perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan pada aplikasi e-Bupot 23/26. Dan hasil penelitian dari trend kepatuhan pajak dalam penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 pada masa Januari 2019 - September 2020 cenderung tinggi namun memasuki tahun 2020 mengalami fluklutasi trend yang mengarah kepada penurunan rasio kepatuhan pajak.

---

This research aims to evaluate the implementation of the e-Bupot 23/26 application in helping to meet the taxpayer's PPh 23/26 obligations from the perception of taxpayers. And see the effectiveness of the e-Bupot 23/26 application on tax compliance based on the ratio of filling compliance and payment compliance. This research was conducted at KPP PMA 4 with a case study approach using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that taxpayers consider the e-Bupot 23/26 application to be a better tax application than e-SPT 23/26. Even so, the Director General of Taxes still needs to make improvements and refinements to the 23/26 e-Bupot application. And the results of tax compliance trend in the use of the e-Bupot 23/26 application in the January 2019 - September 2020 tend to be high, but entering 2020 there is fluctuation that leads to a decrease in the tax compliance ratio."

"

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap III, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Bupot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma postpositivist, teknik analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sedang berupaya menuju e-Government untuk menuju good governance melalui aplikasi perpajakan yang dirilis. Namun sayangnya, Indonesia belum mencapai tahapan integrasi data dan pemanfaatan data. Lalu transformasi terkait dengan aplikasi bukti potong PPh Pasal  23/26  belum tepat karena trasnformasi akan lebih terlihat jika dimulai dari PPh Pasal 21. Evaluasi implementasi terkait dengan penerapan e-Bupot dilihat dari efektivitas yang belum tercapai, terjadi efisiensi biaya, kemudahan administrasi yang belum merata dirasakan semua Wajib Pajak, responsivitas positif, aplikasinya dapat dikatakan tepat walaupun terdapat kendala-kendala. Kendala yang dialami antara lain, kurangnya fitur dalam aplikasi, kendala dari sisi sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala terkait dengan sever, bukti potong elektronik yang belum terintegrasi dengan SPT PPh Badan, administrasi terkait dengan PPh Pasal 26, validitas data terkait dengan NPWP dan NIK, dan mekanisme lebih bayar.

---

---

The Directorate General of Tax has released various tax applications which were released with a tax collection system in Indonesia. One of them is the electronic tax slip application (e-Bupot). In its application, e-Bupot has several features, namely Phase I, Phase II, Phase III and is currently starting Phase IV. This study analyzes the transformation of manual tax slip to electronic tax slip application from Phase I to Phase III, evaluation of  implementation of e-Bupot from Phase I to Phase III, and obstacles the implementation of e-Bupot. This research uses a quantitative approach, postpositivist paradigm, qualitative data analysis techniques with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results show that Indonesia is being launched towards e-Government to go towards good governance through a tax application that was released. However, Indonesia has not yet reached the stage of data integration and data implementation. Income Tax Article 23/26 is not considered appropriate because the information will be more visible if it starts with Income Tax Article 21. Evaluation of implementation related to the implementation of e-Bupot is not yet achieved effectiveness, cost efficiency occurs, ease of administration is not yet felt by all taxpayers, positive responsiveness, dan application is acceptable. Obtacles encountered including: lack of features in the application, opponents of human resources, lack of socialization, constraints of server, electronic withholding tax slip evidence that has not been integrated with Periodic Tax Return, administration related to PPh Article 26, validity of data related to TIN and NIK, and overpaid reimbursement.

"

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk wajib pajak intansi pemerintah yang mulai digunakan pada bulan September 2021. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ini menggabungkan seluruh aplikasi SPT dalam satu aplikasi yang berbasis web dan real-time untuk tujuan pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi manfaat aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan pengaruhnya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Peneliti melakukan analisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Information Sysytem Success Model (ISSM) serta kepatuhan dari segi perspektif instrumental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis multivariat menggunakan aplikasi SmartPLS3. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 51 Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Kramat Jati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat bersih dari penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kedua persepsi tersebut dipengaruhi oleh atribut kualitas aplikasi pada model ISSM. Namun tidak semua atribut kualitas aplikasi mempengaruhi kedua persepsi tersebut. Selanjutnya, persepsi manfaat bersih berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Namun demikian, kepatuhan perpajakan dalam hal penyampaian SPT tepat waktu oleh Instansi Pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati tidak meningkat signifikan dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi. Perlu Adanya evaluasi penggunaan aplikasi oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk mengetahui penyebabnya sebagai bentuk pelayanan perpajakan yang optimal demi meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

---

This research was motivated by the release of the e-Bupot Unifikasi application for government agency taxpayers which began to be used in September 2021. Unlike the previous application, this application combines all SPT applications in one web-based and real-time application for the purpose of making withholding and tax reporting. This study aims to analyze the perceived benefits of the e-Bupot Unifikasi application by Government Agencies Taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati and its effect on compliance with tax obligations. Researchers conducted an analysis using the Technology Acceptance Model (TAM) and the Information System Success Model (ISSM) as well as compliance from an instrumental perspective. This study used a quantitative method with descriptive statistics and multivariate analysis using SmartPLS3 application. Data collected by questionnaire technique. Respondents in this study were 51 Government Agency Taxpayers registered at KPP Pratama Kramat Jati. The results showed that peceived usefullness and perceived ease of use had a significant positive effect on perceived net benefits from using the e-Bupot Unification application. Both perceptions are influenced by application quality attributes in the ISSM model. However, not all application quality attributes affect these two perceptions. In turn, perceived net benefits have a significant positive effect on Tax Obligation Compliance. However, tax compliance in terms of timely submission of SPT by respondent has not increased significantly with the release of the e-Bupot Unifikasi application. There is a need to evaluate the use of the application by KPP Pratama Jakarta Kramat Jati to find out the cause as an optimal form of tax service in order to increase voluntary taxpayer compliance"

"Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) merupakan salah satu layanan DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya secara elektronik. Mulai tahun 2022, akan dilakukan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi secara nasional untuk menggantikan aplikasi e-Bupot versi sebelumnya. Aplikasi ini mendukung proses bisnis pengelolaan SPT (Surat Pemberitahuan) dan merupakan salah satu sistem elektronik dengan tingkat kritikalitas tinggi berdasarkan Business Impact Analysis yang disusun DJP. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP untuk dapat menjaga keamanan informasi aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam hal ketersediaan layanannya serta kerahasiaan dan keutuhan data dan informasi perpajakan yang diolah. Adanya insiden keamanan informasi dapat berpengaruh terhadap operasional pelayananan organisasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian secara finansial dan penurunan reputasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO/IEC 27005:2018. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi atas aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdiri dari skenario risiko dan rencana penanganan risiko. Terdapat 32 skenario risiko yang diidentifikasi dengan14 skenario risiko dilakukan mitigasi dan 18 skenario risiko dapat diterima. Rekomendasi kontrol untuk penanganan risiko mengacu pada standar persyaratan keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 dan panduan penerapannya pada ISO/IEC 27002:2013.

---

The Electronic Withholding Tax Application (e-Bupot) is one of the DGT services used by Taxpayers to make withholding tax slip and report them electronically. Starting in 2022, the e-Bupot Unifikasi application will be implemented nationally to replace the previous version of the e-Bupot application. This application is one of the electronic systems with a high criticality level based on the Business Impact Analysis by DGT to supports the tax return processing business process. Therefore, it is very important for DGT to maintain the information security of the e-Bupot Unifikasi application in terms of the availability of its services as well as the confidentiality and integrity of the processed tax data and information. Information security incidents can have a negative impact on an organization's service operations, potentially leading to financial losses and a damage to reputation. This study was conducted to develop a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application. The framework used in this study is based on the ISO/IEC 27005:2018 standard. The result of this study is a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application, which includes risk scenarios and risk treatment plans. There are 32 risk scenarios identified with 14 risk scenarios being mitigated and 18 risk scenarios being accepted. Control recommendations for risk treatment plans refer to the information security requirements standard ISO/IEC 27001:2013 and its implementation guide ISO/IEC 27002:2013."

"ABSTRAKRendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang tercermin dalam tax ratio Indonesiayang relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal tersebut menjadikan Reinventing policy sebagai salah satu alternatif yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015. Reinventing policy ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Kebijakan ini memberi keringanan Wajib Pajak dengan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak melalui surat permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Skripsi ini merupakan studi kasus implementasi kebijakan reinventing policy di KPP PMA Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reinventing policy dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan KPP PMA Lima dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan lembur di akhir batas pelaksanaan kebijakan.

---

ABSTRACTThe low level of tax compliance in Indonesia which is reflected in Indonesia 39 s tax ratio is relatively low compared with countries of Southeast Asia. It made Reinventing policy as an alternative released by government in mid 2015. Reinventing policy aimed at increasingtax revenue, tax compliance and also strenghten database at Directorate General of Taxation DJP . This policy gives relief taxpayer by reducing or removing the administrative sanction of taxes through petition regulated in Finance Minister Regulation No. 91 PMK.03 2015. This thesis is a case study implementation of reinventing policy in KPP PMA Lima using qualitative research methods. The results of this study indicate that implementation of reinventing policy has failed in increasing tax revenues and tax compliance. In optimizing this policy, the tax office undertakes socialization activities, provide appeal to taxpayer and do overtime at the end of utilization limit of reinventing policy."

"This internship report evaluates the e-Bupot collection process of prepaid Income Tax Article (ITA) 23 at PT LAA. PT LAA is an information and communication technology company located in Indonesia. During the internship, observations were made on the e-Bupot -- an electronic withholding tax slip, collection process of prepaid Income Tax Article (ITA) 23 received by the Company to analyze whether the collection processes are already implemented efficiently in order to ensure the e-Bupot obtained are already accurate, correct, complete, and accurate so that it can be credited. The evaluation is carried out by comparing the e-Bupot collection process practices at PT LAA with the internal control framework of Romney et al. (2021) and provided the correlation between the importance of internal control to the tax increase efficiency of compliance process. The result of this internship report proved that the Company has been running well with the systems that support all e-Bupot collection process. However, there are amount of shortcoming that cause inefficiency and decrease the accuracy and completeness of data, that have to be improved by the Company.

---

Laporan magang ini mengevaluasi proses pemungutan e-Bupot Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 23 pada PT LAA. PT LAA adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlokasi di Indonesia. Selama magang, dilakukan observasi terhadap proses pemungutan e-Bupot – yaitu elektronik bukti potong, untuk PPh Dibayar Dimuka Pasal 23 yang diterima Perusahaan untuk menganalisis apakah proses pemungutan tersebut sudah dilaksanakan secara efisien untuk memastikan e-Bupot yang diperoleh sudah akurat, benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat dikreditkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik proses pengumpulan e-Bupot di PT LAA dengan kerangka pengendalian internal dari Romney et al. (2021) serta memberikan korelasi antara pentingnya kontrol internal yang baik untuk meningkatkan efisiensi dari proses pelaporan pajak. Hasil laporan magang ini membuktikan bahwa proses pengumpulan e-Bupot di PT LAA telah berjalan dengan baik dengan sistem yang mendukung. Namun terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan inefisiensi dan menurunkan keakuratan dan kelengkapan data sehingga perlu diperbaiki oleh Perusahaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban kontijen yang mungkin muncul atas PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN dari sebuah perusahaan digital agency (PT X) di Indonesia dengan menggunakan analisis tax review. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, laporan keuangan dan semua dokumen perpajakan perusahaan terkait jenis pajak yang dinilai. Prosedur tax review dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak pada tahun 2012. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PT X secara umum sudah mematuhi aturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenakan PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN. Namun untuk indikator penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak, perusahaan belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta hasil rekonsiliasi yang tidak sesuai antara laporan keuangan dengan SPT Masa Pajak. Hal ini menyebabkan munculnya kewajiban kontijen bagi PT X berupa sanksi pajak dan kurang bayar pajak tambahan yang sewaktu-waktu akan ditagih oleh KPP setempat

---

This study aims to assess tax compliance related to contingent liabilities that may arise on income tax article 21, 23/26, 4 Paragraph 2, and VAT from a digital agency company (PT X) in Indonesia. The study is conducted by using tax review analysis which data used are gained from result of interviews, financial reports, and all company taxation?s documents related to tax assessment. Tax review procedures is done by comparing tax regulations against some indicators as tax object, tax rate, tax payment, tax reporting, and tax reconciliation in 2012. The results of this study revealed that generally PT X already complied with the tax regulations in the context of determining tax object and tax rate for all transactions regarding to income taxes article 21, 23/26, 4 paragraph 2, and VAT. Whereas, in case relate to several indicators such as tax payment, reporting, and reconciliation, the company doesn?t comply with tax regulation for instances late in tax paying, tax reporting, and there are several reconciliations of financial statements which do not conform to The Periodic Tax Return. This finding might be led to the emergence of contingent liabilities for PT X in the form of tax penalties and future bills for additional underpayment of taxes by the Local Tax Office."

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."