Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada PSAK 72 paragraf 60-63 terdapat pernyataan yang mengatur tentang persyaratan pendanaan signifikan yang menjadi syarat perhitungan penyesuaian imbalan. Penyesuaian imbalan tersebut dapat diterapkan dengan kriteria waktu lebih dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan imbalan pada perusahaan konstruksi dengan kriteria waktu kurang dari satu tahun. Studi kasus pada PT. X dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, peraturan perusahaan, dan wawancara dengan responden terkait. Penelitian ini akan menggunakan metode perhitungan nilai waktu uang untuk mengukur penyesuaian imbalan pada kontrak pekerjaan yang dimiliki PT. X sebagai alat ukur dalam menentukan tingkat perbedaan margin keuntungan dari penjualan jasa konstruksi melalui metode perhitungan dengan dan tanpa menggunakan nilai waktu uang.

---

In PSAK 72 paragraphs 60-63 there is a statement governing the significant funding requirements which are the conditions for calculating compensation adjustments. The compensation adjustment can be applied with more than one year time criteria. This research aims to analyze the implementation of rewards to construction companies with a time criteria of less than one year. Case study at PT. X is done with a qualitative approach to financial data that has been audited by external auditors, company regulations and interviews with relevant respondents. This research will use the method of calculating the time value of money to measure the adjustment of rewards on work contracts owned by PT. X as a measurement in determining the level of difference of profit margin between with and without using the time value of money."

"Laporan magang ini ditulis dengan tujuan untuk mengevaluasi prosedur perikatan pengujian penghitungan kerugian keuangan terhadap indikasi adanya fraud atas implementasi PSAK 71 dan PSAK 72 di PT X yang baru diterapkan sejak 1 Januari 2020. Evaluasi dilakukan terhadap pos koreksi saldo laba per 1 Januari 2020, yang mana PT X mengoreksi nilai lebih catat pendapatan per 31 Desember 2019 atas piutang proyek-proyek tak tertagih dan menyajikannya sebagai dampak implementasi PSAK 71 dan PSAK 72. Prosedur perikatan dievaluasi dengan berpedoman kepada Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 mengenai Perikatan untuk Melaksanakan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Perikatan dilaksanakan melalui tiga tahap mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perikatan pengujian penghitungan kerugian yang dilaksanakan oleh PT Konsultan sudah sesuai dengan SJT 4400, meskipun masih terdapat kekurangan pada tahap pelaksanaan terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terka

---

This internship report was written with the purpose of evaluating the engagement procedure for testing the calculation of financial losses due to indications of fraud on the implementation of PSAK 71 and PSAK 72 at PT X, which have been implemented since January 1, 2020. The evaluation was carried out on the retained earnings correction post as of January 1, 2020, in which PT X corrected the overstated value of revenues as of December 31, 2019 for uncollectible project receivables and presented it as the impact of the implementation of PSAK 71 and PSAK 72.The engagement procedure was evaluated based on the adoption of International Standard of Related Services (ISRS) 4400 regarding the Agreed-Upon Procedures for Financial Information, issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA). The engagement was carried out through three stages including planning, implementing, and reporting. Based on the evaluation that has been done, it can be concluded that overall, the loss calculation testing engagement carried out by PT Konsultan is in accordance with ISRS 4400, although there is still a deficiency in the implementation stage regarding requests for clarification and confirmation to related parties that needs to be improved to maximize the quality of the engagement result."

"Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untukmewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum.Sebagai negara hukum,Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satuyang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administratorsebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatanmelawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara ataupun pihaklain. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum pada ranahHukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Administrator serta kerugianyang ditimbulkan, maka dilakukan suatu kajian menggunakan metode normatifyuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan bukubukuterkait. Sehingga dapat diketahui secara yuridis bahwa perbuatan melawanhukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah melanggar wewenangyang sudah ditentukan secara definitif dan limitatif oleh peraturan perundangundangan.Diketahui pula, bahwa konsepsi kerugian bagi pihak-pihak akibatperbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara harusdipertanggungjawabkan oleh Administrator berupa sanksi administratif, sanksipidana dan sanksi perdata. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuanganatau perekonomian negara termasuk dalam kategori korupsi, yang dapat dituntutsecara pidana dan harus melakukan ganti rugi kepada negara. Sementara kerugianterhadap pihak lain dipertanggungjawabkan dalam bentuk tuntutan pidana sertaganti rugi materiil dan imateriil. Saat ini ganti rugi terhadap pihak lain yangditentukan oleh peraturan perundang-undangan dirasa belum layak,oleh karena ituharus ada pembaharuan hukum agar ganti rugi bagi pihak lain dapat memenuhirasa keadilan.

---

Indonesia has an independence promise that must be realized. One of the path torealize the promise is the government carries out the development in all fields toachieve the comprehensive prosperity. As a lawstate, Indonesia doing alldevelopment based on law, and one of law is the Administrative Law.Administrators as the implementers of development have great potential to dofelony which may cause harm to the state or other parties. In order to understandthe characteristics of illegal acts in the domain of Administrative Law and the badimpact of it, an assessment is conducted using the juridical normative method ofact and related books. So it can be known juridically that the act against the lawin the realm of the Administrative Law is a violation of authority that has beendetermined definitively and limitatively by legislation. It is also known that theconception of harm to parties due to felony acts in the domain of AdministrationLaw must be accounted by Administrator in the form of administrative sanction,criminal sanction and civil sanction. Unlawful acts that adversely affect acountry 39 s finances or economies fall under the category of corruption, which maybe criminally prosecuted and have to indemnify the state. While losses to otherparties are accounted for in the form of criminal charges as well as material andimmaterial compensation. At present, the compensation to other partiesdetermined by the legislation is not feasible, therefore there must be legal renewalso the compensation for other parties can meet the sense of justice."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi penerapan lima langkah dalam PSAK 72 yang dilakukan oleh PT KKK terhadap pendapatan kontrak pelanggan PT ZZZ. Objek yang menjadi evaluasi secara khusus adalah dalam hal pengisian kertas kerja terkait prosedur lima langkah pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72. Laporan magang ini merupakan hasil pengalaman magang di kantor konsultan PT KKK. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur lima langkah yang diimplementasikan oleh PT KKK sudah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Selain evaluasi, dalam laporan ini juga terdapat refleksi diri selama menjalani magang di konsultan PT KKK serta rencana tindak lanjut terkait perbaikan dan pengembangan diri di masa depan.

---

This internship report discusses the evaluation of the implementation of the five steps in PSAK 72 carried out by PT KKK on PT ZZZ's contract with customers. The object that was specifically evaluated was in terms of filling out working papers related to the five-step of revenue recognition’s procedure according to PSAK 72. This internship report is the result of internship experience at the PT KKK consulting office. Based on the results of the evaluation, the five-step procedure implemented by PT KKK was in accordance with the applicable standard, namely PSAK 72 about revenue from contract with customer. In addition to evaluation, this report also contains self-reflection during internship at PT KKK consultant as well as follow-up plans related to self-improvement and development at PT KKK. future"

"Penelitian ini membahas mengenai prinsip tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dalam melakukan pengangkutan udara yang dikenal oleh masyarakat internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Warsawa, Konvensi Chicago, Konvensi Roma, dan Konvensi Montreal. Pengaturan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak penumpang dan/atau pihak ketiga yang dikenal dalam konvensi tersebut akan dibandingkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Indonesia. Skripsi yang dibuat dengan metode yuridis normatif ini menganalisis mengenai perbandingan pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan kepada pihak penumpang.

---

This thesis discusses the legal liability concept of airlines in air transportation known by the international community as set forth in the Warsaw Convention, Chicago Convention, Rome Convention and Montreal Convention. Arrangements regarding the legal liability concept in awarding damages to the passenger and/or the third parties are known in the conventions will be compared to Indonesia Aviation Law, which is Law No. 1 of 2009 about Aviation in Indonesia. This thesis is made by the method of juridical normative study analyzes the comparison of legal liability of airlines to passenger."

"Penelitian ini membahas penerapan kompensasi non finansial dalam mempertahankan motivasi kerja guna mencapai kesejahteraan pekerja. Urgensi dilakukannya penelitian ini diawali dengan kesadaran bahwa karyawan merupakan unsur terpenting dalam tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila kebutuhan karyawan terpenuhi, yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan sosial pekerjanya. Upaya memenuhi kebutuhan pekerja dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras karyawan. Kompensasi non finansial perlu mendapatkan perhatian karena perannya tidak kalah penting dari kompensasi finansial dalam mempertahankan motivasi dan menjamin kesejahteraan karyawan. Penelitian skripsi dilakukan dari bulan Maret–Juni 2023 dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 4 informan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT X memberikan kompensasi non finansial dalam bentuk pelatihan (training), employee gathering, tugas yang menarik dan menantang, promosi jabatan, supervisi, serta penghargaan dan rekognisi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi non finansial di PT X, yaitu kinerja karyawan, kesadaran dan kedisiplinan kerja karyawan, jabatan dan tanggung jawab, dan peraturan pemerintah dan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa PT X telah menerapkan berbagai bentuk kompensasi non finansial yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan karyawan yang akan mempertahankan motivasi kerja karyawan dan menjamin kesejahteraan karyawan. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya pada mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Sektor Industri tentang MSDM khususnya terkait materi Employee Benefit.

---

This research discusses the application of non-financial compensation in maintaining employee motivation in order to achieve employe’s welfare. The urgency of conducting this research begins with the awareness that employees are the most important element in achieving company goals. Company goals can be achieved if the needs of employees are met, which will directly or indirectly improve the social welfare of its workers. Efforts to meet the needs of workers can be done through the provision of compensation as a form of appreciation for the hard work of employees. Non-financial compensation needs attention because its role is no less important than financial compensation in maintaining motivation and ensuring employee welfare. Thesis research was conducted from March to June 2023 using a descriptive qualitative research approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with 4 informants. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique. The results of the study show that PT X provides non-financial compensation in the form of training, employee gatherings, interesting and challenging assignments, promotion, supervision, as well as awards and recognition. There are factors that influence the provision of non-financial compensation at PT X, namely employee performance, employee awareness and work discipline, position and responsibility, and government regulations and company policies. The results of the study illustrate that PT X has implemented various forms of non-financial compensation which contribute to meeting the needs of employees which will maintain employee motivation and ensure employee welfare. In addition, the results of this research provide benefits for the development of Social Welfare Science, especially in the Social Welfare in the Industrial Sector course on HRM, especially regarding Employee Benefit material."

"Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir Terhadap Turnover Perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP Fatmawati Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir  Terhadap Turnover Perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP fatmawati Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner menggunakan skala linkert. Populasi penelitian ini adalah seluruh perawat rawat inap RSUP Fatmawati Tahun 2017. Sampel yang digunakan sebanyak 82 perawat dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Analisis data yang digunakan Uji Validitas Kuisioner, Uji Reabilitas Kuisioner, Uji korelasi, dan Uji Regresi Linier sederhana dengan dengan menggunakan SPSS 20,0 for windows. Hasil penelitian didapatkan bahwa Kompesasi berpengaruh negatif, kuat, dan signifikan, sebesar 82% terhadap turnover perawat dan pengembangan karir berpengaruh negatif dan lemah, terhadap turnover perawat di Instalasi Rawat Inap RSUP Fatmawati sekitar 18%.

---

This study discusses the Influence of Compensation and Career Development on Turnover Nurse in Inpatient Installation RSUP Fatmawati Year 2017. The purpose of this study is to determine the Effect of Compensation and Career Development on Turnover Nurse in Inpatient Installation RSUP fatmawati Year 2017. This research is a quantitative research with cross sectional approach and data obtained from interviews and questionnaires using linkert scale. The population of this research is all nurses of Inpatient Hospital of Fatmawati Year 2017. The sample used is 82 nurses with simple random sampling method. Data analysis used Test Questionnaire Validity, Test Questionnaire Reaction, Correlation Test, and Linear Regression Test simple by using SPSS 20,0 for windows. The result of the research shows that Compensation has negative, strong, and significant effect, 82% toward nurse turnover and career development have negative and weak effect on nurse turnover at RSUP Fatmawati hospital about 18%."