Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, dikenal dua jenis penyiaran berupa penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran televisi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu Free to Air TV dan Pay TV. PT. Media Nusantara Citra Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media dan hingga saat ini telah membawahi empat anak perusahaan stasiun Free to Air TV, yaitu PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Global Informasi Bermutu, PT. MNC Televisi Indonesia, dan PT. MNC Televisi Network. Penelitian skripsi ini menggambarkan bagaimana kedudukan PT. Media Nusantara Citra Tbk terhadap posisi dominan di dalam pasar stasiun Free to Air TV di Indonesia, yang dapat dianalisis melalui pangsa pasar periklanan dan pangsa pemirsa yang dikuasai, kemampuan keuangan yang dimiliki, serta akses terhadap penjualan jasa penyiaran televisi yang dimiliki oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk. Setelah itu, akan dianalisis tindakan PT. Media Nusantara Citra Tbk yang dapat merupakan tindakan antikompetitif sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar stasiun Free to Air TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mana pengolahan data dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa PT. Media Nusantara Citra Tbk telah menguasai persentase pangsa pasar periklanan dan pangsa pemirsa terbesar di dalam pasar stasiun Free to Air TV dari beberapa tahun terakhir. Selain itu, PT. Media Nusantara Citra Tbk juga memiliki kemampuan keuangan yang stabil, serta akses terhadap pasar keuangan nasional perusahaan, serta akses terhadap penjualan jasa penyiaran televisi yang sudah memadai. Namun, PT. Media Nusantara Citra Tbk tidak memegang posisi dominan di dalam pasar yang bersangkutan karena tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, PT. Media Nusantara Citra Tbk tidak melakukan tindakan antikompetitif yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena tindakan yang dilakukan tidak mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In Indonesia, there are two types of broadcasting, namely radio broadcasting and television broadcasting. Television broadcasting itself is divided into two types, Free to Air TV and Pay TV. PT. Media Nusantara Citra Tbk is a company which engaged in the media sector and until today, the company iself has owned four Free to Air TV station subsidiaries, namely PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Global Quality Information, PT. MNC Televisi Indonesia, and PT. MNC Television Network. This thesis research describes how the position of PT. Media Nusantara Citra Tbk towards the dominant position in the Free to Air TV station market in Indonesia, which can be analyzed through the advertising market share and the controlled audience share, the financial capabilities they have, and access to the sales of television broadcasting services owned by PT. Media Nusantara Citra Tbk. After that, it will be analyzed the actions of PT. Media Nusantara Citra Tbk, which can be an anti-competitive action that causes unfair business competition in the Free to Air TV station market. This study uses a normative juridical approach, namely research in which data processing is carried out by classifying written legal materials. Through this research, it was concluded that PT. Media Nusantara Citra Tbk has dominated the advertising market share and the largest audience share in the Free to Air TV station market from the last few years. In addition, PT. Media Nusantara Citra Tbk also has a stable financial capacity, as well as access to the company's national financial market, as well as adequate access to sales of television broadcasting services. However, PT. Media Nusantara Citra Tbk does not hold a dominant position in the relevant market because it does not comply with the provisions under the Competition Law in Indonesia as regulated in Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Then, PT. Media Nusantara Citra Tbk did not take anti-competitive actions that led to monopolistic practices and unfair business competition because the actions taken did not indicate a violation of the prevailing laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di PT Media Nusantara Citra Tbk dan bagaimana perspektif pemangku kepentingan terhadap implementasi tersebut serta menganalisis kesesuaian implementasi dengan perspektif tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Media Nusantara Citra Tbk telah melakukan proses keterlibatan pemangku kepentingan dengan baik namun berdasarkan perspektif pemangku kepentingan PT Media Nusantara Citra Tbk perusahaan masih kurang dalam memenuhi perspektif dari pemegang saham dan karyawan.

---

This study aims to describe and analyze on how the involvement of stakeholders in the implementation of corporate social responsibility in PT Media Nusantara Citra Tbk and how the perspectives of stakeholders on the implementation and analyze the suitability of implementation with that perspective. Results from this study indicate that the PT Media Nusantara Citra Tbk has conducted stakeholder engagement process well but from the perspective of the stakeholders of PT Media Nusantara Citra Tbk the company is still lacking in fulfilling the perspective of shareholders and employees."

"Persaingan dalam industri penyiaran televisi di Indonesia memiliki sistem oligopolisitk yang menggambarkan dominasi beberapa pelaku pasar. Dalam hal ini, Grup MNC menjadi korporasi yang memiliki tingkat pangsa pemirsa dan pangsa iklan tertinggi dalam industri penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini menganalisiss bagaimana Grup MNC berhasil mencapai tingkat pangsa pemirsa tertinggi di Indonesia. Penulis menganalisis dengan menggunakan model rantai nilai yang mencakup tahapan-tahapan yang terdiri dari content creation atau acquisition, packaging atau aggregating, scheduling, distribution platform atau conduit, dan user interface untuk menunjukkan efektivitas perumusan manajemen stratejik yang menghasilkan tingginya tingkat pangsa pemirsa. Tingginya tingkat pangsa pemirsa memberikan dampak pada pendapatan Grup MNC melalui pangsa iklan.

---

The competition of Television Broadcasting Industry in Indonesia has an oligopoly system that illustrates the dominancy of several market participants. In this regard, the MNC Group has become the corporation that has the highest audience share and advertising share in the television broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how the MNC Group managed to reach the highest level of audience share in Indonesia. The author analyzes by using value chain model, consisted of content creation or acquisition, packaging or aggregating, scheduling, distribution platform or conduit, and user interface to show the effectiveness of strategic management formulation that results in a high level of audience share. The high level of audience share has an impact on MNC Group revenues through advertising share."

"Analisis nilai intrinsik merupakan suatu analisis penting yang dapat digunakan oleh investor untuk melihat apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham yaitu free cash flow to eguity model. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah suatu saham itu undervalued atau overvalued sehingga akan membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi dan untuk mengungkapkan seberapa besar hubungan nilai intrinsik berdasarkan free cash flow to eguity model dengan harga pasar saham.Karya akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan, baik bagi manajemen perusahaan serta para penanam modal (investor). Bagi perusahaan, pemilihan strategi yang tepat yang didasarkan pada prediksi ke depan sebelum melakukan strategi tersebut, akan mengurangi risiko ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Bagi investor, mengingat bisnis media televisi memiliki potensi yang cerah di masa depan, dan berdasarkan perhitungan nilai intrinsik saham ini berada pada posisi undervalue bila menggunakan model free cash flow to eguity, maka PT Surya Citra Media Tbk merupakan alternatif yang baik untuk berinvestasi dan disarankan untuk mengambil posisi hold (tahan), dikarenakan perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang.

---

Intrinsic value analysis can be used by investors to observe -whether the price of stocks in the markets reflect the intrinsic value of the firm or not. This research usesfree cash flow to eguity model model to calculate intrinsic value. The purposes of this research were to examine the undervalued and overvalued stock in order to assist investors in their investment decision and to expose how strong the intrinsic values based on free cash flow to equity model were correlated with the price of stocks in the market.

We hope that this would give a benefit for all concemed parties, bofh management and investors. Company must choose the prefect stralegy based on future prediction before applying strategy in order to reduce uncertainty In the implementation. Considering that media business has bright potential in the future and based on calculation in intrinsic value, this share is in undervalue position using free cash flow to eguity, therefore PT. Surya Citra Media, Tbk could be one of a good alternative to invest money for long term investment, for investor should be hold to sell or buy the stock based on that valuation."

"ABSTRAKTesis ini membahas penghentian terhadap dugaan kasus kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), suatu perseroan terbatas terbuka yang dibentuk untuk menaungi dan mengelola berbagai unit usaha media di bawah payung satu perusahaan induk yang memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Mengingat adanya potensi yang sangat besar, mendorong para pelaku usaha lain bersaing untuk mencari keuntungan dibidang industri televisi terrestrial ini, adanya laporan dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MNC terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, KPPU menghentikan penelurusan dugaan kasus kepemilikan silang tersebut dengan mengeluarkan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. Penelitian ini menggunakan Jetode normatif empiris. Hasil penelitian menyarankan agar para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha di bidang industri televisi terrestrial hendaknya dalam menjalankan usaha tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Pemerintah dapat membenahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemilikan silang di industri televisi terrestrial.

---

ABSTRACTThe focus of this study is termination of suspected cases of cross-ownership in PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), a limited liability company to incorporate its media business units under one holding which owns and operates 3 (three) Free-To-Air national television broadcasting networks in Indonesia. Because of there is a big potential competition among business actors in the terrestrial television industry, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) reports to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) that MNC violating anti trust law and broadcasting law. But KPPU decisions to stop the investigation with Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. This research is normative empiric. The researcher suggests that business actors should run the business in the corridor and applicable law and Government should review the cross ownership regulations in the terrestrial television industry."

"The Business of television media industry was rising back after hit by the monetary crisis few years ago. The local autonomy which was put into effect by the government at almost the same time, and the issue of new regulation ?Article No. 32/2002?, regarding "Broadcast", push a head the growth of the new local TV Stations and will affect the map of TV Media lndustry in Indonesia in the future.Pay Television (Pay TV), regardless the distribution way of broadcasting relay, e.g.: Kabelvision (distributed through ?Cable") and lndovision (distributed through ?Satellite? ), slowly but sure have started making some new breakthroughs by creating new marketing strategies to gain more customers. Free-to-Air TV is not the competitor of Pay TV, and they could become a mutual partner each other.This research is aimed to analyze the business opportunity of Pay TV and Free-to-Air TV in Indonesia. The big opportunity was predicted to Free-to-Air TV and Pay TV if it were seen through the point of view from the big number of population, the number of potential households and the wide geographic area. But especially for Pay TV, the realization is quite difhcult as there are some elements involved in reaching the succeed possibility, like internal- and external environment, which make the result is not the same with the expectation. In this research, the factor which influenced the most to the business opportunity is the income level and education level (value worth 0.4745) and then followed by the capital, infrastructure and technology."

"Sebagai perusahan yang berkembang diindustri media informasi seperti televisi, radio dan media cetak, PT.Media Citra Nusantara Tbk (PT.MNC), selanjutnya melakukan suatu langkah corporate action yaitu melakukan penawaran umum atas saham miliknya melalui pasar modal di Indonesia pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007. Adapun jumlah dana yang akan terserap sebesar Rp3.712.500.000.00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan harga penawaran saham dalam prospektus sebesar Rp900.00 (Sembilan ratus rupiah). Penawaran umum yang dilakukan oleh PT.MNC ini kemudian mendapat sambutan yang baik oleh para investor dengan membeli saham PT.MNC tersebut, namun ada seorang investor yang merasa dirugikan atas pembelian saham PT.MNC tersebut, dimana investor tersebut menggangap telah terjadi pelanggaran dalam prinsip keterbukaan informasi pada prospektus yang dibuat oleh PT.MNC yang mengakibatkan turunnya nilai saham PT.MNC. Selanjutnya oleh investor dilakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011. Dalam bahasan tulisan ini, akan dibahas apakah penawaran umum PT.MNC telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta apa yang dimaksud dengan suatu prospektus yang menyesatkan di Pasar Modal dan bagaimana cara investor mendapatkan perlindungan hukum akibat prospektus yang menyesatkan.

---

As a company that develops information media such as television, radio and printing media media, PT.Media Nusantara Citra Tbk(PT.MNC), perform a step further corporate action is to do his initial public offering of shares through the capital market in Indonesia on the 15th, 18th and June 19th, 2007. The amount of funds that will be absorbed by Rp3.712.500.000.00 (three trillion seven hundred and twelve billion five hundred million rupiahs ) at the offering price of shares in the prospectus is Rp900.00 (Nine hundred rupiahs). Initial Public Offering made by this PT.MNC then received a good reception by investors to buy shares of PT.MNC on this Initial Public Offering, but there is an investor who feels aggrieved over PT.MNC purchase of shares, where this investor consider there is a breach in the principle of full disclosure information in the prospectus prepared by PT.MNC resulting drop in share value of PT.MNC. This Investor then conducted a lawsuit to Central Jakarta District Court in 2011. In the discussion of this paper, we discuss whether PT.MNC Initial Public Offering in accordance with existing regulations, as well as what is meant by a misleading prospectus in the Capital Market and how investors obtain legal protection due to a misleading prospectus."

"Dalam UU No.5 Tahun 1999 telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi asas didalam menjalankan kegiatan usaha yaitu berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Namun keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha dapat terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha karena dinilai dapat menghambat berjalannya kegiatan usaha dan dapat merugikan, kegiatan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Kegiatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dianggap kegiatan yang dilarang karena dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha dan merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Saat pelaku usaha dinilai melakukan penyalahgunaan posisi dominan, perlu adanya pembuktian-pembuktian yang mendasari putusan hakim. Hal tersebut dengan melakukan analisis dari pendekatan- pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha dan dikaitkan dengan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Putusan- putusan tersebut kemudian akan dibandingkan dalam segi format, alat bukti yang digunakan, teori yang digunakan serta penjatuhan denda kepada pelaku penyalahgunaan posisi dominan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dengan cara studi dokumen kepustakaan. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan metode pembuktian dengan pendekatan seperti apa yang digunakan oleh KPPU dalam membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan putusan- putusan yang akan dianalisis dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut serta hal- hal apa saja yang membedakan satu putusan dengan putusan lainnya. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa perlu adanya aturan yang lebih rinci berkaitan dengan inkonsistensi format putusan KPPU dan aturan te...

---

In Law Number 5 Year 1999 has been explained about what is the basis in conducting business activities based on the principle of economic democracy which aims to achieve balance in conducting business activities between business actors and the public interest. However, the balance in conducting business activities can be disrupted by any activity prohibited by business actors as it is considered to inhibit the course of business activities and may be harmful, one of which is the abuse of dominant position. Abuse of dominant position activity can be considered as prohibited activity because it can disrupt business activity and harm the perpetrators and other business consumers. When a business actor is perceived as abusing a dominant position, it is necessary to establish the evidence underlying the judge 39s decision. This is done by analyzing the approach in the Business Competition Law and related to some decisions issued by KPPU. Decisions will then be compared in terms of the format, the evidence used, the theory used and the imposition of fines on the dominant position actors. In this paper, the author uses normative research methods by way of library document studies. So that in the end it can be concluded the evidentiary method with what approach used by KPPU in proving the existence of abuse of dominant position based on the decision to be analyzed and based on the judge 39 s consideration in deciding the case and it is important to distinguish one decision by another decision. In the end the authors suggest that there is a need for more detailed rules related to the inconsistency of KPPU decision format and regulation renewal regarding the proof of abuse of dominant position."

"ABSTRAKTesis ini membahas upaya perusahaan media massa melakukan konvergensi untuk mempertahankan performa pasarnya. Penelitian ini menggabungkan dua penelitian, kuantitatif dan kualitatif, untuk melihat dampak langkah konvergensi tersebut terhadap pertumbuhan perusahaan. Hal itu karena biaya investasi yang dibutuhkan tidak kecil. Dengan menggunakan analisis rasio untuk menganalisis laporan keuangan tahunan yang diterbitkan perusahaan media massa yang telah mencatatkan diri di bursa efek, diketahui bahwa setelah mengalami sedikit goncangan, akhirnya kinerja keuangan perusahaan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini karena pendapatan dari media digital sebagai unit bisnis baru hasil konvergensi telah mampu menyumbang keuangan perseroan cukup signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian menyatakan bahwa upaya konvergensi yang dilakukan sudah tepat, mampu menopang kinerja perusahaan media massa konvensional, dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi komunikasi

---

ABSTRAK This thesis discusses the efforts of the mass media convergence company to retain its market performance. This study combines two studies, quantitative and qualitative, to see the impact of the convergence step towards the growth of the company. That's because the cost of the investment required is not small. By using ratio analysis to analyze the annual financial statements published media companies who have signed up on a stock exchange, it is known that after a bit of shock, finally showed the company's financial performance improved dramatically. This is because the revenue from digital media as a new business unit convergence result has been able to contribute significant financial company. Thus, the results of studies suggest that convergence efforts made are correct, the company is able to sustain the performance of the conventional mass media, in the face of the development of information communication technology"

"ABSTRAKSkripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."