Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjadikan keberlangsungan aktivitas masyarakat berlangsung melalui internet. Kemudahan internet berdampak pada bidang ekonomi melalui transaksi perdagangan elektronik. Perkembangan transaksi perdagangan elektronik yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan skema penjualan dropship dimana skema tersebut cocok digunakan bagi masyarakat yang ingin membuka bisnis dengan modal yang tidak begitu besar. Seperti halnya transaksi perdagangan elektronik pada umumnya yang dikenakan pajak, transaksi ini juga dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi pemungutan PPN yang berlaku atas skema penjualan dropship dan menganalisis perbandingan administrasi pemungutan PPN atas transaksi tersebut di Indonesia, Australia dan Singapura. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam administrasi PPN atas skema dropship terdapat pemenuhan dari karakter legal PPN. Transaksi skema dropship juga memenuhi asas kepastian dalam pemungutan PPN. Adanya pemenuhan tersebut apabila dikaitkan dengan administrasi PPN atas skema dropship di Indonesia, Australia dan Singapura adalah belum terdapatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai skema dropship. Indonesia dapat memetik pelajaran dari negara Australia dan Singapura atas administrasi pemungutan PPN yang berlangsung di kedua negara tersebut. Dalam melihat potensi pengenaan PPN yang timbul atas skema tersebut, maka perlu adanya regulasi yang mencakup di dalamnya mengenai transaksi ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas pelaku usaha yang melangsungkan bisnisnya dengan skema ini agar dapat diketahui pelaku usaha yang telah atau memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di bawah ketentuan UU PPN.

---

The development of information technology has an influence on people's lives which makes the continuity of community activities take place through the internet. The ease of the internet has an impact on the economy through electronic commerce transactions. The high development of electronic commerce transactions is in line with the growth of dropshipping sales schemes where the scheme is suitable for people who want to open a business with a small capital. Just as electronic commerce transactions in general are subject to tax, this transaction is also subject to tax. This study aims to analyze the administration of VAT collection that applies to dropshipping sales schemes and analyze the comparison of VAT collection administration on these transactions in Indonesia, Australia and Singapore. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that in the administration of VAT on the dropship scheme there is fulfillment of the legal character of VAT. Dropshipping scheme transactions also fulfill the principle of certainty in collecting VAT. The existence of this fulfillment when it is associated with the administration of VAT on dropship schemes in Indonesia, Australia and Singapore is that there are no provisions that specifically regulate dropship schemes. Indonesia can learn from Australia and Singapore on the administration of VAT collection that takes place in these two countries. In looking at the potential for imposition of VAT arising from the scheme, it is necessary to have regulations that include this transaction from the Directorate General of Taxes on business actors who carry out their business under this scheme so that business actors who have or have the obligation to be confirmed as entrepreneurs can be identified as taxable person under the provisions of the VAT Law."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan Muatan Ekspor dan Impor dengan Menggunakan Angkutan Laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Filipina sudah mengatur secara khusus PPN atas jasa pengangkutan di jalur internasional. Kedua negara tersebut memberikan fasilitas PPN atas penyerahan jasa pengangkutan di jalur Internasional. Indonesia dapat mengacu pada kebijakan yang digunakan negara lain dalam hal penerapan alternatif kebijakan PPN yang sesuai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor dengan angkutan laut.

---

ABSTRACTThis study discusses about the policy of Value Added Tax (VAT) on transportation services of export and import cargo with sea transport in Indonesia (comparative study with Singapore and Philippines). This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The research concluded that there are differences between the prior and post establishment of Minister of Finance Regulation Number 80/PMK/2012. Moreover, in contrast to Indonesia, Singapore and the Philippines have set up a special VAT of transportation services on international routes. Both countries are giving the benefit of VAT on international routes service transaction to the related corporates. Thus, Indonesia can refer to foreign policies in terms of implementation of alternatives appropriate policy on VAT of export and import cargo by sea transport."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"Perkembangan teknologi memengaruhi sektor jasa keuangan. Berdasarkan Survei Literasi Keuangan Nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019, jumlah inklusi keuangan masyarakat di Indonesia khususnya pada sektor pasar modal tidak diikuti oleh kenaikan literasi keuangan. Pertumbuhan investor pasar modal membutuhkan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses salah satunya salah satunya adalah robo-advisor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi penyerahan robo-advisor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pungumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas robo-advisor dapat beragam dari objeknya hingga mekanisme pemungutannya tergantung dari model bisnis robo-advisor dalam penyerahannya. Lebih lanjut, penyerahan robo-advisor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 sebagai penyerahan jasa, namun setelah dianalisis lebih lanjut berdasarkan proses bisnisnya menunjukkan bahwa robo-advisor dapat dikenakan PPN sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Selain itu, perbandingan kebijakan atas pengenaan pajak atas konsumsi robo-advisor antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilihat persamaan karakterisasi objek robo-advisor berdasarkan proses bisnisnya.

---

The development of ICT affects every aspect and sector of life including financial service. According to National Survei on Finansial Literacy by OJK, the financial inclusion growth in Indonesia is not followed by finansial literacy especially in capital market sector. The investors needs assistance to achieve their personal investement goals using robo-advisor as a helpful tools. This study analyzes the Value Added Tax (VAT) policy on robo-advisors supplies based on their transcation schemes and business models. This research condecuted using qualitative approach. Data used in this research collected through in-depth interview and literature study. The analysis carried out by breaking down each business model occurs on the supplies of robo-advisors and analyzed according Indonesia VAT regulation, then compared to consumption tax treatment on robo-advisor in the United States. The result of this study shows that VAT levied on robo-advisor can vary from the object and the administrative mechanism depends on the business model used when supplies occurred. Furthermore, even under current regulation namely Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 robo-advisor’s VAT levied as supply of service, but after being analyzed using related theory and regulations upon its business model, it shows that robo-advisor’s supplies are consisted of supplies of service and intangible good. This research also shows that the comparation between the policy in Indonesia and United States has the similarity in criteria in determining robo-advisor as consumption tax object

"

"Skripsi ini membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas industri kelapa sawit terpadu. Penelitian ini mengangkat tiga masalah yaitu: permasalahan yang timbul dari penerapan PMK No. 78/PMK.03/2010 dilihat dari konsep consumption type PPN, permasalahan yang timbul dari penerapan SE- 90/PJ/2010 dilihat dari asas netralitas PPN, dan implikasi penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 78/PMK.03/2010 tidak sesuai dengan konsep consumption tyepe PPN yang dianut oleh Indonesia, SE-90/PJ/2010 mengganggu netralitas PPN, dan kebijakan ini mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kelapa sawit terpadu.

---

This thesis focused the policy of Value Added Tax on integrated oil palm industry. The thesis had three issues, namely the problems arising from the application of PMK No. 78/PMK.03/2010 seen from the concept of consumption-type VAT, the application of the principle of neutrality SE- 90/PJ/2010 seen from VAT, and the implication of implemented this policy. This study used a qualitative approach through field study and literature study for data collection. The result showed that the PMK No. 78/PMK.03/2010 incompatible with the concept of consumption type VAT used by Indonesia, SE-90/PJ/2010 interfere with the neutrality of VAT, and this policy affect the sustainability of an integrated oil palm companies."

"Kepastian hukum pajak merupakan hal penting dalam upaya menjalankan hak dan kewajiban bagi PKP Ekspor Perikanan. Seperti yang diketahui juga bahwa ekspor perikanan merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia sehingga keberlangsungan sektor perikanan harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan sektor perikanan adalah kebijakan perpajakan yaitu kebijakanPajak Pertambahan Nilai (PPN) atas ekspor BKP Produk Perikanan. Dalam perpajakan terdapat produk perikanan yang merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis. Dalam implementasi kebijakan PPN atas Ekspor BKP ProdukPerikanan pernah dianggap sebagai penyerahan atas BKP Produk Perikanan meskipun termasuk kedalam Ekspor BKP tertentu yang bersifat strategis tetap dianggap ekspor BKP yang dikenakan tarif 0% sehingga berpengaruh terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang nantinya akan berpengaruh terhadap arus kas PKP tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan PPN atas ekspor dan penyerahan BKP produk perikanan serta melihat kepastian kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan PPN 0% atas ekspor BKP Produk Perikanan memiliki efek domino yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik bagi eksportir ataupun perekonomian Indonesia. Dalam hal birokrasi restitusi, untuk PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud dapat mengajukan permohonan menjadi PKP berstatus risiko rendah dengan syarat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, untuk kebijakan PPN atas penyerahan di dalam daerah pabean dianggap tidak sesuai dengan spirit pemberian fasilitas pembebasan PPN. Dikarenakan Pajaka Masukan atas PPN dibebaskan menjadi komponen tambahan biaya yang melekat di produk perikanan sehingga menambah harga jualproduk perikanan. Dilihat dari asas kepastian, sebenarnya baik dari kepastian hukum pajak materil dan hukum pajak formil telah memiliki kepastian. Namun terdapat perbedaan interpretasi definisi dari penyerahan dan ekspor yang memiliki pengenaan PPN yang berbeda. Meskipun ekspor BKP Strategis, namun untuk pengenaan PPN tetap tarif 0%.

---

Certainty of tax law is an important thing in the effort to carry out the rights and obligations for Fishery Export VAT Enterprise. As it is well known that fishery exports are an important sector for the Indonesian economy, so the sustainability of the fisheries sector must be an important concern for the Indonesian government. One of the factors that affect the fisheries sector is the policy of Value Added Taxation (VAT) on Taxable Goods Export. In the taxation of fishery products which are certain strategic taxable goods. In the implementation of VAT on on Taxable Goods Export Fishery Products, it was once considered as on Taxable Goods for Fisheries Products even though it was included in certain strategic Taxable Goods Exports, it was still considered Taxable Goods exports which were subject to a 0% rate so that it affected the flow of creditable taxes which would later affect for industry cash flow. This study was conducted to analyze the implementation of the VAT policy Taxable Goods Export Fishery Products and to see the two policies. This research was conducted using an post positivist approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study are the 0% VAT policy on Taxable Goods Export Fishery Products has a domino effect that has a significant economic impact on both exporters and the Indonesian economy. In terms of working with restitution for VAT Enterprise, it seems that you can apply to become a VAT Enterprise provided that you meet the existing requirements. Furthermore, for the VAT policy on what is considered not in accordance with the spirit of providing facilities in VAT. This is because the input tax on VAT is exempted from being an additional component of costs attached to fishery products, thereby increasing the selling price of fishery products. Judging from certainty, in fact, both material tax law and formal tax law have certainty. However, there are different interpretations of the definition between submission and exports which have different VAT impositions. Despite the BKP's export strategy, the imposition of VAT remains at 0%"

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN.

---

Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"ABSTRAKSektor pertambangan Batu Bara merupakan salah satu sektor utama penerimaan pajak negara, namun tingkat pertumbuhanya masih rendah sehingga dilakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan dilakukan atas SPT PPN PT X kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi perlakuan PPN atas penyediaan bahan bakar. Sengketa ini sampai ke tahap banding di Pengadilan Pajak. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa PT X berdasarkan konsep PPN dan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan konsep PPN dan ketentuan perundang-undangan, penyerahan untuk kelebihan penggunaan bahan bakar subkontraktor termasuk pemakaian sendiri namun tidak dikenakan PPN karena bahan bakar dari Pertamina hanya dipungut PPN sekali. Pemungutan PPN pada PT X, kontraktor PKP2B Generasi I, juga sudah sesuai koridor perundang- undangan, sehingga putusan Majelis Hakim sudah sesuai. UU PPN perlu mengkaji mekanisme AFCA agar mengurangi terjadinya dispute.

---

ABSTRACTCoal Mining sector is one of state rsquo s prominent tax income, yet its growth still unpleasant so law enforcement are held throught an tax audit. As VAT Report of X Corp was audited, different interpreations in VAT treatment on fuel supply are emerged. This dispute are brought to appeal level in Tax Court. This thesis aims to analyze suitability Judges appeal decision to VAT Concept and Law. This research use qualitative approach with literature review and in depth interview as technique to collect data. Based on VAT Concept and Indonesian law, transfer fuel in consideration of subcontractors excessive usage is private use for productive aim so it is a taxable supplies. Based on prevailing law, it is not taxable supplies because VAT on fuel bought from Pertamina imposed once only. Imposing tax on PT X, as Coal Contract of Work has works according to Indonesian law concept, so Judge rsquo s appeal decision has mostly appropriate. It needs further study in AFCA mechanism to minimize disputes in field. "