Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,  hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values ​​that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja.

---

This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta.

Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model.

The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization."

"Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari Undang undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari.

---

This thesis examine about recognition as one of fringe area land rights in the area ofspecial jogjakarta Under Law 13 Year 2012 concerning the privilege jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY Under Law 13 Year 2012concerning the privilege of DIY. The principal agrarian legislation 1960 directly eliminate the existence of the autonomous regions one of which is a DIY and fringearea rights and status including the legal consequences for the landowner the right offringe area before and after the issuance of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta. This research is a juridical normative wherethe data collection tools used for the study were obtained via the literature library inthe form of books legislation and articles from the newspaper or from the internet. The results showed that the birth. The principal agrarian legislation 1960 are notdirectly remove the existence of the autonomous regions one of which is in the DIYand this is also confirmed by the birth of Act No 13 of 2012 concerning the privilegeof special regions jogjakarta that gives recognition to the status of tenant rights. Forthat need to be revised provisions in the. The principal agrarian legislation 1960 fourthdictum that should be revoked and abolished autonomous regions as well as DIY asthe area required implementing regulations of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta governing authority of tenant rights are to betransferred can be used as collateral on loans and mortgages encumbered degan onthe fringe area of land certificates."

"Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebutuhan daerah dan kehendak masyarakat DIY itu sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Status istimewa yang dimiliki oleh DIY merupakan fakta sejarah yang tidak akan terhapus oleh kondisi jaman yang berubah. Fungsi membentuk undang-undang (legislasi) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Padahal melalui fungsi legislasi, DPD diharapkan menjadi lembaga yang dapat menjembatani kepentingan daerah di tingkat pusat salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Hal yang menarik terkait dengan peran DPD di dalam pembentukan UUK DIY adalah keterlibatan DPD yang cukup jauh padahal selama ini keterlibatan DPD dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang hanya sebatas menyampaikan pandangan dan pendapat akhir saja. Keterlibatan DPD yang cukup jauh tersebut tidak lepas dari pendekatan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Komite I DPD kepada Pimpinan Komisi II DPR. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, dan Tata Tertib DPR, belum memberikan ruang kepada DPD untuk ikut membahas secara penuh dalam proses Pembicaraan Tingkat I. Padahal keberadaan DPD terbukti dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pemberdayaan daerah-daerah.

---

The specialty of Yogyakarta Special Region is a regional needs and desires Yogyakarta community itself in its efforts to improve the welfare of the people guaranteed by the Constitution. Special status held by Yogyakarta is a fact of history that will not be erased by the time the conditions change. Functions make statutes (legislation) that is owned by the Regional of the Representative Council of the Republic of Indonesia (Senate) is still very weak in comparison to the House of Rerepsentative and the President. Through the legislative function, Senate of Indonesia is expected to be an institution that can bridge the interests of the region at the central one of which is the establishment of the Law Privileges Yogyakarta. (UUK DIY). The interesting thing related to Senate's role in the formation of UUK DIY engagement Senate is quite far but so far Senate involvement in any discussion of the draft law was limited to conveying the views and opinions of the end of the course. Involvement Senate could not be separated far enough from the political approach taken by the Chair of Committee I Senate to the Chair of Commission II House. Law No. 27 In 2009, Law no. 12 In 2011, and the Discipline of the House, not to give space to discuss the Council to participate fully in the Discussion Level I. Though the presence of Senate proven to improve national defense through empowerment of the regions."

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan daluwarsa pembayaran pesangon bagipekerja dengan perubahan status sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja.Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap putusan yangdikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, yang telah berkekuatan hukum tetap sertatelah menghapus isi pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, diperolehsimpulan bahwa, daluwarsa penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbuldari hubungan kerja memberikan manfaat bagi para pekerja, khusunya bagi pekerjayang terkena dampak PHK akibat adanya perubahan status. Upah merupakan haksetiap pekerja yang tidak mempunyai jangka waktu dalam hal penuntutan haknya.Upah adalah hak dan sampai kapanpun tidak pernah hapus dengan adanyadaluwarsa. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja, penghitungan uangpesangon, serta perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT sudah diatursecara rinci di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yangberkaitan dengan ketenagakerjaan. Namun, daluwarsa tetap diperlukan dalampengaturan hak pesangon pekerja, hal ini untuk memberikan jaminan kepastianhukum, baik bagi yang menuntut haknya, maupun pihak yang akan dituntutmemenuhi kewajibannya., This thesis discusses about the regulation of the expiry severance payment forworkers with changed status as a result of termination of employment. Using thedescriptive analytical on the verdict issued by Constitutional Court that has legallybinding that has erased article 96 of The Employment Act, resulted in a conclusionthat the expiry of salary payment prosecution and all the things that arise fromworking relation give benefit to workers, especially for the ones who get the impactfrom termination of employment caused by the status changes. Salary is the rightfor every worker and will never be erased with expiry. The regulation abouttermination of employment, severance calculation, and changed worker’s statusfrom PKWT to PKWTT has been adjusted in details on the Employment Act andother regulation that related with employment. However, the expiry will still beneeded in the regulation of worker’s severance payment right. The regulation ispurposed to guarantee the legal certainty, either for the one who demands his rightor the one who will be accused to fulfill his responsibility.]"

"Tesis ini membahas tentang penemuan hukum (rechtsvinding) dalam judicial review putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya hak serikat pekerja dalam satu perusahaan dalam merundingkan perjanjian kerja bersama (PKB). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan desain deskriptif analitis dan analisa kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer antara lain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 dan peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan penelitian; bahan hukum sekunder yang terdiri dari tulisan atau pendapat para ahli yang termuat di dalam buku-buku, atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait penelitian ini; bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Hasil penelitian menghasilkan 3 kesimpulan. Pertama, bahwa hak berunding PKB sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 terdapat pengaturan hak berunding serikat pekerja yang menerapkan asas tunggal atau proporsional tidak terbatas (UU No.21/1954) dan opsi asas mayoritas atau proporsional tidak terbatas (UU No.13/2003) Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 menyatakan UU No.13/2003 Pasal 120 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan Pasal 120 ayat (3) sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yang merupakan penemuan hukum dalam pengaturan hak berunding serikat pekerja yang menerapkan asas proporsional terbatas. Ketiga, dampak dari putusan a quo antara lain bahwa sebagai pasal konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maka putusan ini mengandung sifat ultra petita, negative legislature, dan inkonsistensi dalam sinkronisasi horizontal dengan undang-undang yang lain yaitu UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga penemuan hukum ini perlu segera ditindaklanjuti oleh fungsi legislative review berupa revisi UU a quo dengan memperhatikan jiwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-VII/2009.

---

This thesis discusses the rechtsvinding in a judicial review against the decision of the Constitutional Court Act No. 13/2003 on Employment, in particular the right of trade unions in the company in negotiating a collective bargaining agreement (CBA). This study is a normative legal research by using two methods of statutory approach and the conceptual approach with analytical and descriptive design and qualitative analysis using secondary data collection techniques that include primary legal materials, among others, the decision of the Constitutional Court number 115/PUUVII/ 2009 and legislation regulations relevant to the study; secondary legal material consisting of paper or expert opinions contained in the books, or the results of previous studies related to this research; tertiary legal materials such as dictionaries, encyclopedias and a cumulative index.

The results of the study resulted in three conclusions. First, that the collective bargaining rights before the Constitutional Court decision No. 115/PUU-VII/2009 are setting the union bargaining rights which apply the single principle or proportional unlimited (Law No.21/1954) and the options of principle of majority or proportional unlimited (Law no. 13/2003) Secondly, the Constitutional Court Decision No. 115/PUU-VII/2009 declare Law No.13/2003 Article 120 paragraph (1) and (2) contrary to the 1945 Constitution, and declared Article 120 paragraph (3) as a conditionally constitutional which is the rechtsvinding in the regulation of union bargaining rights which apply the principle of proportional limited. Third, the impact of the decision a quo among others, that the conditionally constitutional then this decision contains the ultra petita, negative legislature, and inconsistencies in horizontal synchronization with other legislation, namely Law no. 42/2008 on General Election of President and Vice President, so this rechtsvinding needs to be followed up by legislative function in the form of a revised Act a quo with regarding the decision of the Constitutional Court No. 115/PUU-VII/2009."

"Yogyakarta merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat tiaptahunnya. Hal ini membuat kebutuhan akan lahan permukiman dan air tanah meningkat.Alih guna lahan menjadi permukiman atau gedung membuat beban tanah meningkatserta menurunkan area resapan air. Penggunaan air tanah yang meningkat membuatKota Yogyakarta mengalami penurunan muka air tanah hingga 50 cm per tahun.Bertambahnya beban tanah dan menurunnya muka air tanah merupakan implikasiterjadinya penurunan permukaan tanah. Teknik Interferometric Synthetic ApertureRadar (InSAR) dan Small Baseline Subset (SBAS) digunakan pada citra satelit radarSentinel-1 untuk menunjukkan lokasi dan pola penurunan permukaan tanah yangterjadi. Perubahan muka air tanah, perubahan penggunaan tanah, serta kepadatanbangunan juga digunakan untuk mengetahui pola dan faktor penyebab penurunanpermukaan tanah yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah data LiCSAR yang telahdiolah dapat menggambarkan adanya dinamika perubahan ketinggian permukaan tanah(PKPT). Penurunan permukaan tanah (PPT) terjadi pada beberapa sumur yangmengalami penurunan tren muka air tanah dan wilayah penurunan permukaan tanah(PPT) berada pada penggunaan tanah jenis permukiman, hutan lahan kering, dan sawah.Hasil analisis statistik dan deskriptif menunjukkan tidak ada hubungan antara perubahanketinggian permukaan tanah (PKPT) dengan perubahan muka air tanah, kepadatanbangunan, dan perubahan penggunaan tanah

---

Yogyakarta is a city with population growth that increases every year. This causes the

need for residential land and groundwater to increase. The conversion of land to a

settlement or building causes the land load to increase and reduces the water catchment

area. The increasing use of groundwater has made the city of Yogyakarta experience a

drop in groundwater level of up to 50 cm per year. Increasing soil load and decreasing

groundwater level are implications of land subsidence. Interferometric Synthetic

Aperture Radar (InSAR) and Small Baseline Subset (SBAS) techniques are used on

Sentinel-1 radar satellite images to show the location and pattern of subsidence that has

occurred. Changes in groundwater level, changes in land use, and density of buildings

are also used to determine patterns and factors that cause subsidence to occur. The

result of this research is that the processed LiCSAR data can describe the dynamics of

changes in ground level. Land subsidence occurred in several wells that experienced a

decrease in the trend of groundwater levels and the area of land subsidence was in land

use types for settlements, dry land forests, and rice fields. The results of statistical and

descriptive analysis show that there is no relationship between changes in ground level

with changes in groundwater level, building density, and changes in land use"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi wisatawan lokal, nasional, dan internasional tentang manajemen pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini juga meneliti persepsi wisatawan tentang kontribusi, pengungkapan, dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan manajemen pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini adalah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2017-2019 dan totalsampel 384 responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada persepsi yang sama di antara mereka kelompok wisatawan mengenai pengelolaan pariwisata berkelanjutan mungkin karena kesadaran tinggi para wisatawan yang sudah mereka miliki tentang keberlanjutan secara umum. Namun, ada perbedaan persepsi antara kelompok wisatawan dalam hal kontribusi, pengungkapan, dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan berkelanjutan manajemen Pariwisata. Wisatawan internasional memiliki persepsi tertinggi dalam hal kontribusi, seperti membeli produk lokal. Selain itu, wisatawan internasional juga punya persepsi yang lebih tinggi tentang pengungkapan dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan pariwisata berkelanjutan mungkin karena wisatawan internasional sudah terbiasa mendapatkan pengungkapan informasi di negara mereka. Dengan penelitian ini, maka Diharapkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan akan meningkat, dan manajer pariwisata akan mengungkapkan kontribusi yang diberikan oleh wisatawan dan/atau manajemen pariwisata secara keseluruhan.

---

This study aims to examine the perceptions of local, national and international tourists about sustainable tourism management. Furthermore, this study also examined tourist perceptions about the contribution, disclosure, and completeness of the indicators for the disclosure of sustainable tourism management. This research was conducted in the Special Region of Yogyakarta with the period 2017-2019 and in total a sample of 384 respondents. This research shows that there is a similar perception among those groups of tourists regarding the management of sustainable tourism it might be due the high awareness of the tourists they already have about sustainability in general. However, there are differences in perceptions between groups of tourists in terms of contribution, disclosure, and completeness of the indicators for the ongoing disclosure of Tourism management. International tourists have the highest perception in terms of contributions, such as buying local products. In addition, international tourists also have Higher perceptions about disclosure and the completeness of indicators for disclosure of sustainable tourism may be due to international tourists already accustomed to getting information disclosed in their country. With this research, it is hoped that the involvement of stakeholders in sustainable tourism management will increase, and tourism managers will reveal the contribution made by tourists and/or tourism management as a whole."

"Penelitian ini membahas pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang menghambat. Dana Keistimewaan merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan pelaksanaan lima kewenangan istimewa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengelolaan dana keistimewaan adalah teori desentralisasi, desentraliasi fiskal, dan pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivistDengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen, peneliti memperoleh hasil bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan mencakup proses perencanaan stratejik, persiapan anggaran, eksekusi anggaran, pengawasan, pelaporan dan audit, serta review kebijakan, sesuai dengan pendapat Olander. Namun demikian, faktor sumber daya manusia dan regulasi masih menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Dana Keistimewaan.

---

This research discusses about the management of special grant in the SpecialDistrict of Yogyakarta and the factors affect it. The special grant is a transferredgrant from the central government to the local government, Special District ofYogyakarta, in funding the implementation of five special authorities based on theLaw Number 13 Year 2012 about Yogyakarta Special District. Researcher usesdecentralization theory, fiscal decentralization theory, and budget managementtheory as relevant concepts. By using post-positivist paradigm and in-depthinterview as well as literature study, researcher find that the management ofspecial grant consists of some processes. They are strategic planning, budgetpreparation, budget execution, accounting and monitoring, reporting and audit,and policy review. Besides that, there are some factors affecting the budgetmanagement, such as human resources management and regulation.;"