Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk diungkapkan olehlembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terutama bank komersial diIndonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cakupan studi ini adalah praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), kebijakan alokasi kredit dan investasi berkelanjutan yang disusun oleh bank komersial serta motifdan perilaku bank terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam sudut pandang teori new institutional. Analisis konten, tematik, dan konstan komparatif digunakan untuk mengolah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang kemudian dikodekan menggunakan program NVIVO 12 Plus. Studi ini membandingkan topik dan tema yang diusung masing-masing bank berdasarkan kategori (BUKU) antara tahun 2017 dan 2019.Praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh bank BUKU 2, 3 dan 4 dengan temuan yang berbeda terutama pada BUKU 2 yang belummelaporkan ke regulator kecuali pada Bank Artha Graha dan Muamalat. Perilakukebijakan penerapan keuangan berkelanjutan terutama dalam alokasi kredit dan investasi mengarahkan bank komersial untuk melakukan tindakan decoupling di awal penerapan Peraturan ini dan menjadi homogen karena adanya mekanisme meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh bank pendahulu. Penggunaan teori new intitutional, menunjukkan adanya dominasi material carriers akibat standar operasional yang berlaku di internal bank komersial. Penerapan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 mengarahkan bank komersial di Indonesia cenderung melakukan tindakan decoupling. Meskipun sebagian besar bank komersial telah mematuhi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 penerapan keuangan berkelanjutan masih terbatas dan hanya berfokus pada faktor keuangan, hal ini menunjukkan material carriers dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih mendominasi. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya dominasi logics lain berupa sustainability logics jika fase penerapan yang ditetapkan bank komersial berjalan sesuai dengan rencana RAKB yang disusun.

---

This study aims to analyze the implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017,

which requires sustainability reporting to be disclosed by financial services institutions,

issuers, and public companies, primarily commercial banks in Indonesia, towards

achieving sustainable development goals. This study's scope is the practice of reporting

on the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), policies on credit allocation and

sustainable investment formulated by commercial banks, and banks' motivation and

behavior towards implementing sustainable finance from the point of view of new

institutional theory. The research methods used Content, thematic, and constant

comparative analyses to process secondary data, i.e., the banks' sustainability report, then

coded and compared using NVIVO 12 Plus. This study compared topics and themes

resulting from each Sustainability Reports of the banks on each category (BUKU)

between 2017 and 2019. The Sustainable Financial Action Plan's reporting practice has

been implemented by BUKU 2, 3, and 4 with different findings, especially in BUKU 2,

which has not been reported to the regulator except at Artha Graha and Muamalat bank’s.

A sustainable finance implementation behavior, especially in the allocation of credit and

investment, directs commercial banks to perform decoupling actions at the beginning of

this Regulation and become homogeneous duet o the mechanism of imitating the policies

that have been implemented by the predecessor banks. The use of new institutional theory

indicates the dominance of material carriers in commercial banks' operational standards.

The implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 directs commercial banks

in Indonesia to conduct decoupling practices. Although most commercial banks have

complied with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, the implementation of sustainable

finance is still limited and only focuses on financial factors. The dominance of material

logic shows from 2017 to 2019. However, the possibility of the emergence of other logics'

dominance is still possible, i.e., sustainability logic if commercial banks' implementation

phase runs following the Sustainable Finance Action plan drawn up."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan pasca penerapan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 dan meneliti nilai pasar setelah Laporan Keberlanjutan dipublikasikan. Sejak tahun 2017 peraturan tersebut berlaku, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengungkapkan kepada publik melalui media elektronik (situs web perusahaan) atau media cetak jika belum memiliki situs web perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 3 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam klasifikasi sektor energi berdasarkan Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC, yaitu PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Petrosea Tbk. Penelitian ini menggunakan analisis konten dari data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan pada periode 2018 – 2021 dengan perbandingan ke standar GRI 2020 dan pergerakan pada nilai saham penutupan harian perusahaan sebulan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 memberikan imbas terhadap Laporan Keberlanjutan perusahaan berupa meningkatnya jumlah informasi yang diungkapkan. Akan tetapi, setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan hasil data tidak menunjukkan peningkatan nilai perusahaan melalui nilai saham penutupan harian perusahaan.

---

This study aims to analyze the disclosure of firms' Sustainability Report following the implementation of regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority and the market value after the Sustainability Report was published. Since the implementation of the regulation in 2017, financial services institutions, issuer, and public

firms are required to publish their Sustainability Report to the Financial Services Authority and notify the public through electronic medium (the firm’s website) or print media if they do not have a website. This study is conducted on three Indonesia Stock Exchange registered firms: PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, and PT Petrosea Tbk, which are classified into the energy sector based on the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification or IDX-IC. This study used content analysis from a secondary data that is 2018 - 2021 periode Sustainability Report with a comparison to GRI 2020 standard and movement on firms’ closing prices one month after the publication of Sustainability Report. The result of this study shows that regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority affects firms’ Sustainability Report in the form of an increase in the amount of information disclosed. However, after the publication of Sustainability Report the results do not show any increase in corporate values through the closing prices"

"Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan yang dapat diakses secara daring. Namun delivery channel layanan keuangan masih didominasi oleh kantor cabang. Penelitian ini melihat dampak dari infrastruktur transportasi di Pulau Jawa terhadap probabilitas bank membuka cabang dari data PODES tahun 2011, 2014, dan 2018. Hasil estimasi menggunakan Stagerred DiD Regression menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa berkolerasi positif terhadap probabilitas bank membuka cabang di Pulau Jawa dalam kurun periode penelitian.

---

The Government of Indonesia has implemented policies to encourage financial inclusion through services that can be accessed online. However, financial service delivery channels are still dominated by branch offices. This study looks at the impact of transportation infrastructure in Java Island on the probability of banks opening branches using PODES data in 2011, 2014 and 2018. The estimation results using Stagerred DiD Regression show that transportation infrastructure in Java Island has a positive correlation to the probability of banks opening branches in Java Island in period of study."

"Kinerja institusi penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dapat dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi. Selama ini, efektifitas institusi litbang pemerintah diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun. Namun, pengukuran kinerja dari segi efisiensi belum rutin dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah model pengukuran efisiensi institusi litbang pemerintah dengan menggunakan integrasi metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Logic Model. Data penelitian dikumpulkan dari 19 Pusat Penelitian (puslit) yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk periode tahun 2013 dan 2014. Pengukuran efisiensi dengan integrasi DEA dan Logic Model menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 6 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 9 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 16 puslit efisien untuk elemen luaran litbang. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 3 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 12 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 11 puslit efisien untuk elemen luaran litbang.

---

Performance of a government R&D institution can be seen from effectiveness and efficiency. During this time, the effectiveness of government R&D institution is measured using performance indicators contained in the Accountability Report of Government Agency Performance (LAKIP) arranged annually. However, the performance measurement in terms of efficiency is not routinely performed. Therefore, this study propose an efficiency measurement model for government R&D institution using integration of Data Envelopment Analysis (DEA) method and Logic Model. Data were collected from 19 Research Centers of Indonesian Institute of Sciences (LIPI) for period of 2013 and 2014. Efficiency measurement of goverment R&D institution using integration of DEA and Logic Model shows that in 2013 there were 6 efficient research centers for R&D resource element, 9 efficient research centers for R&D process element, and 16 efficient research centers for R&D output element. Whereas in 2014, there were 3 efficient research centers for R&D resource element, 12 efficient research centers for R&D process element, and 11 efficient research centers for R&D output element."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan whistleblowing system di Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan berfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system oleh National Audit Office. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan di Lembaga Pengawas Keuangan sudah sesuai dengan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system.

---

This research aims to evaluate the whistleblowing system environment in the Financial Services Supervisory. The whistleblowing system is one of the tools that can detect fraud in the Financial Services Supervisory. This research focuses on positive environment policy of the whistleblowing system and supporting the whistleblowers owned by Financial Services Supervisory which is assessed by the positive environment criteria for whistleblowing system by National Audit Office. The whistleblowing system environment policy in the Financial Services Supervisory is in accordance with the positive environment criteria for whistleblowing system policy."

"AbstrakLegal basis of the formation of the Financial Services Authority (OJK) is based on the Article 34 of the Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia. The legislation process was then approved and endorsed the Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). Article 6 of the law gives the OJK authority to supervise both for bank and non-bank financial institution, including insurance agencies. Article 5 of the Insurance Law, OJK is given a mandate to make a regulation to expand the scope of the insurance business activities in accordance with the needs of the society. One of the businesses is investment-based insurance. Regulations made by OJK must not be contrary to the Insurance Law itself. One issue is found on the draft of the OJK regulation regarding the permissibility of general insurance conducting investment-based insurance business."

"Maraknya situs e-commerce yang aktivitasnya meningkat akibat pandemi COVID19 menjadi bukti bahwa sifat pembelian telah berubah akibat Internet. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengamati faktor-faktor yang secara positif mempengaruhi niat beli ulang di Tokopedia dengan mengkaji beberapa faktor yaitu motivasi hedonis, kemudahan akses informasi online, kepercayaan online, dan persepsi harga online. Convenience sampling digunakan untuk studi ini dan sampelnya adalah pengguna Tokopedia yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan total 110 responden di seluruh wilayah Jabodetabek. Analisis kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi hedonis dan persepsi harga online berpengaruh positif terhadap niat beli ulang konsumen, sedangkan kemudahan akses informasi online dan kepercayaan online tidak cukup signifikan berpengaruh positif terhadap niat beli ulang konsumen. Selain itu, ditemukan bahwa kemudahan akses informasi online berpengaruh positif terhadap kepercayaan online, dan persepsi harga online berpengaruh positif terhadap motivasi hedonis. Temuan dalam penelitian ini bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dan juga untuk Tokopedia untuk menilai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi niat beli ulang konsumen terhadap layanan mereka.

---

The proliferation of e-commerce sites, whose activity has increased due to the COVID-19 pandemic, serves as an evidence that the nature of purchasing has changed by the Internet. Therefore, the focus of this research is to observe the factors that positively influence repurchase intention on Tokopedia by examining several factors namely hedonic motivation, ease of access to online information, online trust, and perception of online prices. Convenience sampling was used and the samples are Tokopedia users that reside in the Jabodetabek area. This research uses quantitative methods with a total of 110 respondents throughout the Jabodetabek area. The quantitative data was analyzed using Partial Least Squares’s Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of the study showed that hedonic motivation and perception of online prices have a positive influence on consumers’ repurchase intention, while ease of access to online information and online trust was not significant enough to have a positive influence on consumers’ repurchase intention. In addition, it was found that ease of access to online information has a positive influence on online trust, and the perception of online prices does have a positive influence on hedonic motivations. The findings in this research are beneficial for further research regarding this topic and also for Tokopedia to assess factors that might influence consumers’ repurchase intention toward their services."

"Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer).Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktriner atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Permasalahan yang diteliti di dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah peraturan-peraturan terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Uang Elektronik, dan Penerbit Uang Elektronik.Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang menerbitkan Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, yaitu pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik agar mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer) adalah bahwa Bank Indonesia (BI) berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam hal dilakukan penerbit oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan uang elektronik dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengawas sistem pembayaran.Saran setelah melakukan penelitian hukum ini adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara khusus mengatur tentang Penerbit Uang Elektronik. Bank Indonesia (BI) sebaiknya tidak menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB) karena dinilai kurang tepat, dapat menimbulkan kerancuan, dan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.

---

The problem with this legal research is: (i) the position of Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) in supervising Electronic Money Issuer; (ii) supervision of Bank Indonesia (BI) for the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions; and (iii) coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) under the supervision of Electronic Money Issuer.The type of research used in this thesis is normative legal or juridical legal research, namely research that uses secondary data as a source or primary legal material and secondary legal material. Thus, this research was carried out based on existing legal regulations. The problems examined in the research and writing of this law are the regulations related to the Financial Services Authority (OJK), Electronic Money, and Electronic Money Issuer.The results of this legal research show that the Financial Services Authority (OJK) is a supervisory institution of Financial Services Institutions that issues Electronic Money in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) consisting of Insurance, Pension Funds, Financing Institutions, and Other Financial Services Institutions. The supervision of the Financial Services Authority (OJK) on the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions is based on the authority of the Financial Services Authority (OJK) as supervisor, namely supervision of Electronic Money Publishers to encourage Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) to support economic growth and maintain monetary stability. Coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in the supervision of Electronic Money Issuer is that Bank Indonesia (BI) has the authority to grant permission to become an Electronic Money Issuer and the Financial Services Authority (OJK) has the authority to supervise towards Electronic Money Issuer in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB). In the case of issuance by Non-Financial Services Institutions, supervision of issuance and electronic money is carried out by Bank Indonesia (BI) as a payment system supervisory institution.The suggestion after conducting this legal research is that the Financial Services Authority (OJK) should make a Financial Services Authority Regulation (POJK) which specifically regulates Electronic Money Publishers. Bank Indonesia (BI) should not use the term Non-Bank Institution (LSB) because it is considered inaccurate, can cause confusion, and can lead to different understanding."