Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.

---

Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."

"Dalam era digital saat ini, Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam metode pembayaran dari tunai ke non-tunai. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. UMKM yang juga mendominasi merchant pengadopsi QRIS, memiliki andil besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Ditinjau dari jenis usaha, salah satu sektor UMKM terbesar adalah industri kuliner, 70% dari UMKM di Indonesia bergerak di industri pangan atau kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi niat perpindahan metode pembayaran dari tunai ke QRIS pada UMKM bidang kuliner dari perspektif pelaku usaha dengan menggunakan framework Push-pull-mooring (PPM). Melalui framework ini, faktorfaktor yang memengaruhi niat beralih pengguna dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor yang mendorong (push), menarik (pull), dan menghambat (mooring). Penelitian ini menggunakan analisis data dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM), melibatkan 227 responden valid yang merupakan pelaku usaha UMKM di bidang kuliner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang push perpindahan metode pembayaran dari tunai ke QRIS pada UMKM bidang kuliner meliputi perceived risk, transaction inconvenience. Faktor pull perpindahan metode pembayaran meliputi ease of use, mobile usefulness, social influence, dan QRIS perceived benefit. Faktor mooring yang menghambat perpindahan metode pembayaran meliputi perceived distrust dan perceived switching cost. Kegunaan aplikasi QRIS memengaruhi niat beralih pelaku usaha untuk menggunakan QRIS secara signifikan, sehingga penyedia layanan QRIS diharapkan meningkatkan kualitas fitur notifikasi dan riwayat transaksi. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih mudah memantau dan mengelola transaksi mereka, meningkatkan efisiensi operasional sehari-hari.

---

In today's digital era, Indonesia is experiencing a significant shift in payment methods from cash to non-cash. Bank Indonesia, together with the Indonesian Payment System Association (ASPI), launched the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) to facilitate QR code payments in Indonesia. MSMEs, which dominate merchants adopting QRIS, play a significant role in the future development of the Indonesian economy. Among various business types, the culinary industry stands out, with 70% of MSMEs in Indonesia engaged in food or culinary activities. This study aims to identify factors affecting the switching intention of payment methods from cash to QRIS in culinary MSMEs from the perspective of business owners' using the Push-Pull-Mooring (PPM) framework. Through this framework, the factors influencing user switching intentions are categorized into three groups: push factors, pull factors, and mooring factors. This research employs Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for data analysis, involving 227 valid respondents who are MSME business owners' in the culinary field. The results indicate that the push factors for shifting payment methods from cash to QRIS in culinary MSMEs include perceived risk and transaction inconvenience. Pull factors include ease of use, mobile usefulness, social influence, and QRIS perceived benefit. Mooring factors that hinder the switch include perceived distrust and perceived switching cost. The usefulness of the QRIS application significantly influences business actors' intention to switch to QRIS. Therefore, QRIS service providers are encouraged to improve the quality of notification features and transaction history, enabling businesses to monitor and manage their transactions more effectively and improve daily operational efficiency."

"ABSTRAKPersaingan dalam bisnis pembayaran digital di skala internasional maupun lokal akan semakin tinggi intensitasnya. Dalam menghadapi kondisi persaingan seperti ini, perusahaan pembayaran digital dituntut untuk senantiasa mengembangkan sumber keunggulan bersaingnya melalui penetapan strategi bisnis digital dan pengembangan model bisnis digital yang mampu menjamin terciptanya nilai unggul bagi konsumen dan pada akhirnya dapat memberikan nilai kepada pemilik perusahaan."

"Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018, BNPL memiliki tren yang pesat terutama jika dibandingkan dengan kartu kredit yang memiliki konsep sejenis dengannya. Walaupun begitu, apabila dibandingkan dengan metode pembayaran lain di e-commerce seperti digital wallet, virtual account, transfer bank, dan cash on delivery, penggunaan BNPL masih kurang unggul. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk mengeksplorasi faktor affordance yang memengaruhi minat bertransaksi menggunakan BNPL yang dimiliki oleh e-commerce. Hal ini dilakukan dengan menggunakan technology affordance theory (affordance theory—teori yang menjelaskan mengenai faktor yang dimiliki suatu artefak TI yang dapat dirasakan oleh seseorang) dan teori Technology Acceptance Model. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan exploratory sequential method. Pada penelitian kualitatif dilakukan pencarian affordance dari BNPL yang dimiliki oleh e-commerce melalui wawancara bersama 10 pengguna BNPL. Hasil wawancara diolah menggunakan thematic analysis sehingga terbentuk tema-tema yang digunakan untuk pembentukan model penelitian. Selanjutnya, peneliti menyebarkan kuesioner secara daring dan mendapatkan total 334 data responden yang valid. Data yang didapatkan kemudian diuji menggunakan PLS-SEM. Melalui hasil penelitian, didapatkan bahwa faktor affordance, yaitu informativeness, convenience, security, monetary benefit, dan immediate resource memiliki pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan BNPL yang dimiliki oleh e-commerce. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu faktor affordance, yaitu financial management yang tidak terbukti memengaruhi minat bertransaksi menggunakan BNPL yang dimiliki oleh e-commerce. Di sisi lain, perceived ease of use tidak terbukti memengaruhi attitude seseorang terhadap BNPL.

---

Since it was introduced in 2018, BNPL had a rapid growth, outpacing credit cards that have a similar concept. Despite its popularity, compared to other payment methods in ecommerce such as, digital wallet, bank transfer, virtual account and Cash on Delivery, BNPL usage still lags behind. Based on this problem, researchers are encouraged to explore the affordance that influences purchase intention using BNPL in e-commerce. This study used technology affordance theory (which explains factors or features given by IT artifacts that can be perceived by someone) and Technology Acceptance Model. This research is conducted using mixed method, specifically exploratory sequential method approach. The qualitative research conducted to explore affordance of BNPL in e-commerce through interviews with 10 BNPL’s users. The result of the interview was then processed using thematic analysis to find potential themes used for the research model. Researchers distributed questionnaires online and got 334 valid respondent data. The research model was tested quantitatively using the PLS-SEM method. The result found that affordance factors such as informativeness, convenience, security, monetary benefit and immediate resource have been proven to influence purchase intention using BNPL in e-commerce. However, the study did not find a relationship between financial management affordance and purchase intention using BNPL in e-commerce. The result also showed that perceived ease of use don’t have significant relationship with individual attitude towards BNPL."

"

Pembayaran digital di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021 diproyeksikan akan bertumbuh sebesar 788%. Penggunaan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan memberikan pertumbuhan inklusif, kemudahan, dan kenyamanan yang akan membuat akselerasi transaksi di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan kuesioner online serta didapatkan 356 responden dengan 42% dari Pulau Jawa-Bali, 19% dari Pulau Sumatera, 16% dari Pulau Kalimantan, dan 22% dari Pulau Sulawesi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling alternatif yang berbasis varians, yaitu Partial Least Square. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah trust (kepercayaan pengguna), perceived ease of use (kepercayaan pengguna terhadap pemberi layanan), perceived usefulness(kegunaan yang dirasakan oleh pengguna), perceived risk (persepsi kerusakan yang mungkin dialami pelanggan saat menggunakan layanan),convenience (kenyamanan), attitude towards service (sikap pengguna terhadap layanan yang diberikan), social influence (pengaruh sosial), dan behavioral intention.  Dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan pembayaran digital di Indonesia menggunakan model adopsi Technology Acceptance Model (TAM) adalah perceived usefulness (kegunaan yang dirasakan oleh pengguna), trust(kepercayaan pengguna), social influence (pengaruh sosial), dan attitude towards service (sikap pengguna terhadap layanan). Kelima dari faktor tersebut secara empiris berpengaruh dalam keinginan pengguna untuk menggunakan pembayaran digital di Indonesia.

---

Digital payments in Indonesia predicted from 2016 to 2021 will grow by 788%. The use of a digital payment system that is in accordance with the needs of the Indonesian people will provide inclusive growth, convenience, and comfort that will accelerate transactions in Indonesia. The research data was obtained from an online survey collection and obtained 356 respondents with 42% from Java-Bali Island, 19% from Sumatra Island, 16% from Kalimantan Island, and 22% from Sulawesi Island. Hypothesis testing in this study uses an alternative Structural Equation Modeling method based on variance, namely Partial Least Square. The factors used in this study are trust, perceived ease of use, perceived usefulness, perceived risk, convenience, attitudes towards services, social influence, and behavioral intentions. From this study it was found that the factors that affect the intention to use digital payment services in Indonesia using the Technology Acceptance Model (TAM) adoption model are the perceived usefulness, trust, social influence, and attitudes towards the service. These five factors empirically influence the desire of users to use digital payments in Indonesia.

"

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukanmenggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yangsemakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalampelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undanganyang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupunPeraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh SistemPembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alattukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaranmasyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatasterbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapatdigunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uangdalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapatdigunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrumentpembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrumentpembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakansebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

AbstractThe focus of this study is the payment system related with electronic commerce,which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacingmoney in the event of commercial transaction. Current laws and regulations,specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulationsconcerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and EradicationProgram unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold asmedium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently publicawareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to theissuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can beapplied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a valueof money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the currentelectronic payment is not only in the form of token system itself, instead there areinstruments which categorized as the replacement of money which can be stored insavings as known in conventional money in the daily people?s economic activities."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh perceived value terhadap intensi pengguna dompet digital di Indonesia untuk menyimpan uang lebih besar pada akunnya. Perceived value pada penelitian ini terdiri dari benefit dan sacrifice. Benefit terdiri dari monetary dan convenience value, sementara sacrifice terdiri dari risiko serta biaya. Pada penelitian dianalisis data primer dari total 103 responden yang didapatkan dari survei online. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang kemudian dilakukan regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh terhadap intensi pengguna untuk menyimpan lebih banyak pada dompet digital. Convenience value ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap intensi menyimpan uang. Disamping itu, risiko layanan ditemukan relevan terhadap intensi untuk menyimpan uang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa convenience dan layanan merupakan nilai yang paling kritikal bagi pengguna dompet digital di Indonesia.

---

Currently, the electronic wallet (e-wallet) payment method has been commonly used in Indonesia and slowly has been replacing cash as a payment method. Fintech companies, which mostly operate e-wallet services in Indonesia, are able to make short-term investments using their consumers e-wallet balances. However, the money balances tend toward small amounts. This research aims to evaluate whether perceived values affect Indonesians willingness to save more money in their e-wallet accounts. Perceived values here consist of perceived benefits and risks. We define perceived benefits as perceived monetary and convenience values. Meanwhile, we define perceived risk as encompassing economic, privacy, service, and psychological risk. We analyze the primary data from a total 103 respondents collected via online survey across Indonesia. We have conducted validity and reliability tests of the data collected before performing the main analysis using the regression method with SPSS Statistics 22. We found that perceived value affects users willingness to save more money in their e-wallets. However, we found that convenience benefit has a significantly positive affect on users saving intentions, while monetary benefit does not have the same effect. Meanwhile, service risk is only risk that is relevant to users willingness to save money. These findings indicate that convenience and service are the most critical values for e-wallet users in Indonesia."

"Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen.

---

The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data.

This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline."