Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia merupakan industri yang dapat berpotensi menutupi kekurangan scrap baja di dalam negeri serta mengurangi kapal-kapal yang sudah berusia tua dan mulai tidak ekonomis lagi. Namun secara aktual, kondisi galangan penutuhan di Indonesia belum sesuai dengan standar penerapan Green Ship Recycling yang menjadi standar internasional untuk suatu fasilitas penutuhan. Minimnya penerapan pedoman Green Ship Recycling pada Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan peninjauan karena belum adanya galangan penutuhan kapal yang berhasil mendapatkan Green Ship Recycling Certification yang artinya belum maksimal dalam menerapkan standar-standar peraturan Internasional khususnya Hong Kong Convention dan International Labor Organization. Penerapan Green Ship Recycling pada galangan penutuhan di Indonesia juga akan membuka potensi penutuhan untuk kapal asing. Dari hasil tinjauan yang akan dilakukan penulis, maka akan dirancang suatu pedoman Standard Operational Procedure (SOP) yang diharapkan akan diterapkan galangan penutuhan kapal di Indonesia. Maka dari itu, penulis memilih topik tersebut untuk dijadikan penelitian skripsi “Perancangan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Penerapan Green Ship Recycling pada Fasilitas dan Pelaksanaan K3 Industri Penutuhan Kapal di Indonesia”. Metode yang digunakan untuk melakukan peninjauan antara lain metode studi literatur pada pedoman Green Ship Recycling dan Kualitatif pada kondisi aktual kelengkapan fasilitas dan pelaksanaan K3 galangan penutuhan di Indonesia dalam merancang suatu Standard Operational Procedure (SOP). Metode yang digunakan untuk merancang SOP antara lain yaitu analisis kesenjangan (Gap Analysis)

---

Ship Recycling Yards are an industry that can potentially cover the shortage of steel scrap in Indonesia and reduce an old-aged ships that starting to become uneconomical. However, in actual fact, the condition of the fulfillment shipyards in Indonesia is not in accordance with the standards for implementing Green Ship Recycling which is the international standard for a filling facility. The lack of implementation of Green Ship Recycling guidelines in Shipyard Shipyards in Indonesia, encourages the author to conduct a review because there are no shipyards that have succeeded in obtaining Green Ship Recycling Certification, which means that they have not been optimal in applying international regulatory standards, especially the Hong Kong Convention and the International Labor Organization. . The implementation of Green Ship Recycling in Indonesian Shipyards will also open the potential for loading for foreign ships. From the results of the review that will be carried out by the author, a Standard Operational Procedure (SOP) guide will be designed which is expected to be applied to shipyards in Indonesia. Therefore, the authors chose this topic to be used as a thesis research "Designing Standard Operational Procedures (SOP) in the Implementation of Green Ship Recycling in Facilities and Implementation of K3 Shipbuilding Industry in Indonesia". The methods used to conduct the review include the literature study method on the Green Ship Recycling and Qualitative guidelines on the actual condition of the completeness of facilities and the implementation of K3 shipyards in Indonesia in designing a Standard Operational Procedure (SOP). The method used to design SOPs includes gap analysis."

"Sejak Asas Cabotage diterapkan pada tahun 2005, jumlah kapal berbendera Indoneisa meningkat. Kebanyakan dari kapal tersebut berjenis kapal cargo, kapal tongkang, dan kapal tunda. Seiring bertambahnya jumlah armada, usia kapal di atas 20 tahun meningkat sehingga perlu diganti dengan armada baru. Berdasarkan Hong Kong Convention, umur operasi kapal dibatasi hingga 25 tahun karena kapal tersebut dinilai tidak ekonomis jika dioperasikan sehingga butuh ditutuh. Hal ini membuat usaha penutuhan kapal (ship recycling) di Indonesia memiliki peluang besar. Salah satu metode dalam bisnis green ship recycling adalah galangan khusus penyedia jasa. Bisnis ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan sudah berjalan di Indonesia, namun belum menggunakan prinsip Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Untuk menjalankan prinsip 3R galangan penutuhan kapal memerlukan biaya lebih untuk menangani limbah dari kapal yang ditutuh sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Artikel ini berfokus pada studi kelayakan bisnis green ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan kapal ditinjau dari aspek finansial. Hasil dari penelitian ini adalah Payback Period selama 3 tahun, 8 bulan, dan 27 hard; Net Present Value sebesar Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return sebesar 17%; Average Rate of Return sebesar 36%; dan Profitability Index sebesar 3,82.  Proyek ini dinyatakan layak karena telah memenuhi syarat kriteria investasinya.

---

Since the implementation of Cabotage Principal in 2005, the amount of Indonesian flagged ships have increased. Most of them are cargo vessel, barge, and tug. The number of over 20 years old ships are also rising but still being operated so they need to be replaced by the new fleet. According to the Hong Kong Convention, ships life cycle is limited to 25 years old due to its deteriorating of its effectiveness and uneconomical to be operated, so it needs to be recycled. This opens up the market for a ship recycling industry in Indonesia. One of business model in ship recycling is service provider ship recycling yard. This model is already exist in Indonesia, but they didnt obey Reduce, Reuse, Recycle (3R) principal. Collaboration between a ship recycling yard and waste treatment facility will need an extra cost, so it will affect the profit of a green ship recycling business. This paper will be focusing into the financial aspects of the feasibility study. The results of this study are: Payback Period of 3 years, 8 months, and 27 days; Net Present Value of Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return of 17%;. Average Rate of Return of Return of 36%; and Profitability Index of 3.82. This project is approved feasible because it had fullfill the requirement of the investment criterias."

"Aktivitas pada kegiatan ship recycling menjadi sebuah labor-intensive industry dan menjadi sumber daya yang penting bagi kebutuhan logam untuk konstruksi meskipun aktivitas ini kotor dan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Proses penutuhan kapal lazim di Indonesia, dengan tenaga buruh yang dilakukan secara manual di pinggiran pantai dengan kurangnya fasilitas yang mumpuni dan mengenyampingkan keselamatan diri bahkan lingkungan. Hal ini tetap berlaku meskipun galangan tersebut sudah dianggap modern, karena memiliki risiko yang tinggi. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi sistem K3LL pada galangan penutuhan kapal yang berkelanjutan berdasarkan studi literatur dari regulasi yang ada seperti Hong Kong Convention, Basel Convention, hingga Peraturan dan Undang-Undang nasional untuk melihat kondisi ship recycling yang ada di Indonesia terutama dengan galangan yang dirancang untuk berkelanjutan. Metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah Formal Safety Assessment (FSA), dengan hasil akhir adalah mampu membuat SOP untuk galangan yang berkelanjutan.

---

Activities in ship recycling have become a labour-intensive industry and become an important resource for metal needs for construction although these activities are dirty and dangerous for the surrounding environment. The process of recycling ships is common in Indonesia, with manual labour on the coast with a lack of adequate facilities and neglecting personal and environmental safety. It applies although the shipyard is modern because of the high risk. This study aims to analyze and evaluate the HSE system in sustainable shipyards based on literature studies from existing regulations such as the Hong Kong Convention, Basel Convention, to national regulations and laws to see the condition of recycled ships in Indonesia, especially with ship recycling yards which designed to be sustainable. The method for this study used Formal Safety Assessment (FSA), with the final result being able to make SOPs for sustainable ship recycling yards."

"Penerapan asas cabotage pada tahun 2005 di Indonesia secara positif meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan domestik Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan ini menyebabkan terjadinya lonjakan lima kali lipat armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 37.722 unit kapal pada tahun 2021. Diketahui dari jumlah tersebut, 60% di antaranya berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan kapal-kapal tua yang sudah tidak lagi layak beroperasi dan dapat diproses daur ulang. Kondisi ini sejalan dengan adanya permintaan akan kebutuhan baja dalam negeri yang berpotensi dapat dipenuhi menggunakan baja dari kapal-kapal yang didaur ulang. Industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia menjadi mendesak mengingat bahwa industri ini masih jauh dari kondisi idealnya, terutama menjelang diberlakukannya Konvensi Hong Kong pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk diketahui, kondisi fasilitas penutuhan kapal di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang cukup, terutama dalam hal identifikasi limbah dan bahan berbahaya, dampak penutuhan kapal terhadap keselamatan dan kesehatan, dampak penutuhan kapal terhadap lingkungan, mitigasi risiko, serta persyaratan fasilitas untuk penanganan limbah dan bahan berbahaya. Semua aspek penting ini harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan internasional yang ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur penanganan limbah dan bahan berbahaya yang sesuai dengan standar internasional untuk fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia. Diharapkan prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penanganan limbah dan bahan berbahaya dalam industri penutuhan kapal di Indonesia.

---

The implementation of the cabotage principle in 2005 in Indonesia positively increased the number of Indonesian-flagged vessels operating in Indonesian domestic waters. This significant increase in numbers has resulted in a five-fold increase in the fleet of Indonesian-flagged vessels from 6,041 vessels in 2005 to 37,722 vessels in 2021. Of this number, 60% of them are over 20 years old. This shows that there is great potential to utilize old ships that are no longer suitable for operation and can be recycled. This condition is in line with the demand for domestic steel needs which can potentially be met using steel from recycled ships. An environmentally friendly ship-covering industry in Indonesia is becoming urgent considering that this industry is still far from its ideal condition, especially ahead of the enactment of the Hong Kong Convention on 26 June 2025. For your information, the condition of ship-covering facilities in Indonesia still does not have sufficient regulations, especially in regarding the identification of waste and hazardous materials, the impact of ship closures on safety and health, the impact of ship closures on the environment, risk mitigation, as well as facility requirements for handling waste and hazardous materials. All these important aspects must be met to comply with environmentally friendly international regulations. In an effort to overcome this problem, this research aims to develop procedures for handling waste and hazardous materials that comply with international standards for environmentally friendly ship closing facilities in Indonesia. It is hoped that this procedure can be used as a guide and reference in handling waste and hazardous materials in the ship covering industry in Indonesia"

"Sejak diterapkannya azas cabotage pada tahun 2005, jumlah armada nasional tumbuh dengan sangat signifikan dari sekitar 6.000 unit menjadi sekitar 32.500 unit pada 2019. Namun armada tersebut didominasi oleh kapal berusia tua. Selain pertumbuhan armada kapal tua yang harus ditutuh, pertumbuhan industri penutuhan kapal juga dipicu oleh tingginya permintaan skrap besi baja dari industri baja nasional. Kondisi ini menjadi pendorong berkembangnya industri penutuhan kapal di Indonesia, namun kebanyakan dilakukan secara tradisional, tanpa memerhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja, dan lingkungan. Selain itu beberapa galangan reparasi melakukan penutuhan kapal dengan lebih ramah lingkungan, karena adanya potensi pasar internasional. Untuk mewujudkan industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan dan mendapat rekognisi internasional, diperlukan adanya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L yang benar. praktik keinsinyuran yang dilakukan ini bertujuan untuk menyusun pedoman K3L pada galangan penutuhan kapal yang ramah lingkungan. Praktik keinsinyuran ini dilakuakn pada PT X, yang merupakan galangan penutuhan kapal terbesar di Jawa. Pedoman yang disusun disesuaikan dengan tahapan penutuhan kapal, mulai dari kedatangan kapal sampai dengan selesainya proses penutuhan, dan berfokus pada: pekerjaan di ketinggian, pekerjaan dengan panas, pekerjaan di ruang terbatas, dan pekerjaan dengan bahan berbahaya dan beracun.

---

Since the implementation of cabotage principle in 2005, the number of Indonesian shipping fleet has been growing significantly from around 6,000 units to 32,500 units in 2019. But the feet are dominated by old ships. Beside triggered by the growth of old shipping fleet, the growth of ship recycling industry is also generated by the high deman of iron steel scraps from the national steel industry. The ship recycling activities in Indonesia are mostly carried out traditionally, without considering the work safety and health, and the the environment. Beside that, some ship repair yards are recycling ships in a more environmentally friendly ways, due to high potential of international market. To realize the environmentally friendly ship recycling industry, and gain the international recognition, proper procedures are needed. The engineering practise that has been conducted aimed to arrange a guideline for work safety and health, and environment at a green ship recycling yard, which was carried out at PT X, the largest ship recycling yard in Jawa. The guideline was refered to the stages of ship recycling processes, starting from the ship arrival to the completion of the recycling processes, and focussed on the work at height, work with heat, work in the confined space, and work with hazardous and toxic materials."

"Tingkat maturitas adalah keadaan lengkap, sempurna, atau kesiapan untuk memenuhi suatu pekerjaan. PT. XX merupakan salah satu BUMN jasa konstruksi terbesar di Indonesia dan tercatat memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Standar Internasional ISO 9001:2015. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun SOP dalam melaksanakan strategi meningkatkan tingkat kematangan budaya mutu pada PT XX. Berdasarkan kajian literatur tingkat kematangan budaya mutu dan penilaian validitas isi dan konstruk praktisi, diidentifikasi 5 variabel untuk mengukur tingkat kematangan budaya mutu, yaitu ad hoc, repeatable, define, managed dan continuous. Terdapat 55 indikator atau item pengukuran dari 5 variabel tersebut yang telah dikembangkan menjadi kuesioner yang lengkap. Kuesioner dibagikan kepada seluruh karyawan di PT XX, dengan total 27 tanggapan. Selanjutnya dilakukan pengolahan persentase tingkat kematangan pada PT XX dan analisis gap pada setiap item pertanyaan kemudian akan dibandingkan dengan kondisi optimal sesuai validasi yang telah diperoleh dari praktisi dan hasil penelitian sebelumnya yang telah mengukur tingkat kematangan budaya mutu perusahaan konstruksi milik negara pada umumnya. Penelitian ini mengidentifikasi variabel dan indikator tingkat kematangan budaya mutu yang valid dan reliabel, terdiri dari 5 variabel dan 46 indikator. Hasil pengolahan persentase tingkat kematangan pada PT XX menunjukkan 69% matang dan berada pada level 4 (Dikelola) yang merupakan selisih 5% jika dibandingkan dengan hasil tingkat kematangan budaya mutu pada perusahaan konstruksi BUMN di umum, yaitu 64% matang. Berdasarkan analisis gap pada setiap item pertanyaan dan beberapa pertimbangan studi literatur pada penelitian sebelumnya, ditemukan 24 indikator yang tidak memenuhi kriteria/kondisi optimal yang diharapkan. Selanjutnya dirumuskan 15 strategi perbaikan untuk indikator yang tidak memenuhi kondisi optimal untuk meningkatkan tingkat kematangan yang mempengaruhi budaya mutu di PT XX. Strategi peningkatan ini selanjutnya dikembangkan menjadi prosedur penerapan strategi yang kemudian dirumuskan menjadi Standar Operational Procedure (SOP).

---

Maturity level is a state of complete, perfect, or readiness to fulfill a job. PT. XX is one of the largest construction service SOEs in Indonesia and is recorded as having a Quality Management System certificate based on ISO 9001:2015 International Standards. This study aims to develop SOPs in implementing strategies to increase the level of quality culture maturity at PT XX. Based on the literature review on the maturity level of quality culture and the assessment of the content and construct validity of practitioners, 5 variables were identified to measure the maturity level of quality culture, namely ad hoc, repeatable, define, managed and continuous. There are 55 indicators or measurement items from these 5 variables which have been developed into a complete questionnaire. Questionnaires were distributed to all employees at PT XX, with a total of 27 responses. Furthermore, processing the percentage of maturity level at PT XX and gap analysis on each question item will then be compared with the optimal conditions according to the validation that has been obtained from practitioners and the results of previous studies that have measured the level of maturity of the quality culture of state-owned construction companies in general. This study identifies variables and indicators of the maturity level of quality culture that are valid and reliable, consisting of 5 variables and 46 indicators. The results of processing the percentage of maturity level at PT XX show 69% mature and are at level 4 (Managed) which is a difference of 5% when compared to the results of the maturity level of quality culture in state-owned construction companies in general, which is 64% mature. Based on the gap analysis on each question item and some considerations of literature studies in previous studies, it was found that 24 indicators did not meet the expected optimal criteria/conditions. Furthermore, 15 improvement strategies were formulated for indicators that did not meet optimal conditions to increase the level of maturity that affected the quality culture at PT XX. This improvement strategy was further developed into a strategy implementation procedure which was then formulated into a Standard Operational Procedure (SOP)"

"Sejak diterbitkannya Asas Cabotage pada tahun 2005, jumlah armada kapal Indonesia bertambah cukup signifikan. Kapal-kapal tersebut didominasi oleh kapal general cargo tua yang diimpor ataupun yang dibuat dalam negeri dan pasangan kapal tug and barge. Berdasarkan peraturan Hong Kong Convention, umur operasi kapal dibatasi hingga 25 tahun karena kapal tersebut akan tidak ekonomis untuk dioperasikan dan harus didaur ulang. Melihat banyaknya material berbahaya di dalam kapal, proses ship recycling harus dilaksanakan dengan aman dan ramah lingkungan. Skripsi ini bertujuan untuk membuat desain tata letak fasilitas ship recycling yang ramah lingkungan dan berdasar pada peraturan nasional dan internasional, seperti Hong Kong Convention, dengan kapasitas maksimum kapal general cargo 30.000 DWT atau tongkang 330ft beserta kapal tundanya. Limbah-limbah yang ada di kapal dipastikan tidak akan mencemari area sekitar galangan dan laut dengan menggunakan desain tata letak galangan ini. Desain tata letak galangan ini juga akan mendukung proses ship recycling yang memperhatikan keselamatan pekerja dan lingkungan."

"Penutuhan kapal adalah proses penutuhan sebagian atau seluruh kapal yang telah berumur tua atau tidak layak pakai yang dilaksanakan di fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan dengan maksud untuk memperoleh kembali bagian-bagian dan material kapal yang dapat diproses dan digunakan kembali. Potensi industri penutuhan kapal di Indonesia sangat besar. Hal ini disebabkan karena kapal domestik di Indonesia banyak yang sudah berumur tua. Akan tetapi, industri penutuhan kapal di Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan kawasan industri penutuhan kapal yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku serta manajemen rantai pasok yang tepat. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dihasilkan dari industri penutuhan kapal di Indonesia. Penelitian ini akan mengembangkan sebuah konsep desain kawasan industri penutuhan kapal yang terintegrasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dalam membuat rancangan kawasan industri penutuhan kapal akan menggunakan metode dari program BLOCPLAN. Program BLOCPLAN akan membantu dalam menentukan tata letak antara industri-industri pelaku yang memiliki nilai keterkaitan terbesar. Sehingga menghasilkan tata letak yang paling optimal. Hasil rancangan yang telah dibuat akan dianalisis dari aspek manajemen rantai pasok, prediksi hambatan implementasi, dan strategi untuk merealisasikan kawasan industri penutuhan kapal yang terintegrasi.

---

Ship recycling is a process of recycle partial or all of old or broken ships that occurs in ship recycling facility in purpose for reuse or recycle part and material of the ship. Ship recycling industry has big potency for Indonesia in many aspects. It cause of there are a lot of old ships in Indonesia that need to be recycling. However, ship recycling industry in Indonesia do not comply with standards and regulations. Therefore, Indonesia needs industrial estate for ship recycling industry that comply with standards and regulations and the proper supply chain management, in purpose for optimize the potency of ship recycling industry in Indonesia. This research will develop a design concept for an integrated industrial estate for ship recycling industry according with applicable regulations and standards. In designing the ship recycling industry, BLOCPLAN program will be used. The BLOCPLAN program will help determine the layout between the industry players that have the greatest relationship value. Therefore, the result will produce the most optimal layout. The results of the design that have been made will be analyzed from the aspect of supply chain management, prediction of implementation barriers, and strategies to realize an integrated ship recycling estate."

"Penelitian ini berfokus pada sistem pemisahan limbah dan prosedur keselamatan kerja di lingkungan penutuhan kapal di Indonesia. Penutuhan kapal menjadi permasalahan yang serius di negara ini karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan bahaya bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun proses standar operasional nasional untuk penutuhan kapal modern dan sistem pemisahan limbah pada fasilitas penutuhan kapal modern. Manfaat dari penelitian ini antara lain mendukung galangan penutuhan kapal yang ramah lingkungan dan aman bagi pekerja, mengembangkan pasar penutuhan kapal Indonesia dalam industri internasional dengan penerapan standar penanganan limbah dan kesehatan serta keselamatan kerja, serta sebagai acuan untuk menerapkan standar tersebut di lingkungan penutuhan kapal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, pengumpulan data, konsultasi dan diskusi, perumusan masalah, dan pembuatan SOP. Sistematika penulisan terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi industri penutuhan kapal di Indonesia dalam mengatasi masalah limbah dan keselamatan kerja.

---

This research is entitled "Development of SOP for Ship Recycling Processes in Modern Ship Recycling Facilities." The focus of this study is on waste separation systems and safety procedures in ship recycling environments in Indonesia. Ship recycling is an important issue as it can cause environmental pollution and pose risks to workers' safety. The objectives of this research are to develop a national standard operating procedure (SOP) for modern ship recycling and to establish a waste separation system in modern ship recycling facilities. The research aims to support ship recycling yards in becoming environmentally friendly and safe for workers, as well as to enhance the Indonesian ship recycling market's reputation in the international industry through the implementation of waste management and occupational health and safety standards. This research is also expected to serve as a reference for the development of waste management and occupational safety standards in ship recycling environments in Indonesia. The research methods employed include literature review, data collection, consultation and discussions, problem formulation, and SOP development. The writing structure consists of an introduction, literature review, research methodology, discussion, and conclusions and recommendations."

"Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki total keseluruhan kapal mencapai 63.000 kapal dengan 60 persen diantaranya berusia lebih dari 20 tahun, hal ini membuat besarnya potensi jumlah keberadaan kapal tua yang sudah tidak layak beroperasi dan harus di daur ulang. Selain itu, terlepas dari besarnya prospek pasar internasional green ship recycling yang terus meningkat khususnya berhubungan dengan European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia masih kalah bersaing di pasar internasional dalam industri green ship recycling, dibuktikan dengan adanya 23 kapal berbendera Indonesia dari 630 kapal komersial dan unit lepas pantai yang terjual untuk ditutuh di luar Indonesia menurut NGO Shipbreaking Platform 2020, serta ditambah masih terdapatnya kebutuhan baja dalam negeri yang terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena kondisi industri green ship recycling Indonesia yang masih jauh dari kondisi ideal yang mendesak untuk diwujudkan menjelang akan berlakunya Hongkong Convention pada 26 Juni 2025. Kondisi Ship Recycling Facility di Indonesia masih banyak menggunakan metode beaching yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja akibat dari minimnya pengaturan mengenai aspek teknis, prosedur, dan fasilitas. Maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan menghasilkan strategi pengembangan Green Ship Recycling Facility sesuai keadaan di Indonesia serta memenuhi ketentuan internasional dan mencapai kepentingan ekonomis. Dalam penelitian ini dihasilkan rekomendasi kombinasi alternatif sistem dan teknologi yang optimal untuk digunakan di ship recycling facility melalui metode Analytical Network Process (ANP) dan in-depth interview terhadap stakeholders (praktisi, regulator, dan pakar) di industri ship recycling Indonesia dengan hasil yaitu: LPG/oxy-acetylene sebagai cutting technology, sandblasting sebagai decoating technology, landing/wet-basin sebagai docking system, mobile crane sebagai material handling technology, dan randomized storage system sebagai storage system. Lalu dilakukan pula kajian untuk menghasilkan rancangan prosedur dan tata letak area beserta fasilitas, rancangan pemilahan limbah per ketegori material berbahaya (HAZMAT), rancangan prosedur identifikasi material selama proses ship recycling, rancangan ketentuan fasilitas penanganan dan penyimpanan material berbahaya (HAZMAT), serta studi kasus pengembangan fasilitas yang dilakukan terhadap salah satu ship recycling facility semi modern di Cilegon, Indonesia, mencangkup gap analysis, rekomendasi pengembangan, dan design layout berdasarkan kajian rancangan yang telah dilakukan.

---

As a maritime country, Indonesia has a total of 63,000 ships, with 60 percent of them being over 20 years old. This creates a significant potential for the existence of old ships that are no longer operational and need to be recycled. Additionally, despite the growing prospects of the international green ship recycling market, particularly in relation to the European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia still places behind in the international market in the green ship recycling industry. This is evidenced by 23 Indonesian-flagged ships out of 630 commercial ships and offshore units being sold for dismantling outside of Indonesia, according to the NGO Shipbreaking Platform 2020. Moreover, there is a continuous increase in domestic steel demand. This happened because the condition of the green ship recycling industry in Indonesia is still far from the ideal conditions that are urgently needed to be realized, especially with the upcoming implementation of Hong Kong Convention on 26 June 2025. Ship Recycling Facilities in Indonesia still extensively use beaching methods that damage the environment and disregard safety, security, and workers' health aspects, primarily due to the lack of regulations concerning technical aspects, procedures, and facilities. Hence, this research aims to develop a strategy for Green Ship Recycling Facility based on the Indonesia’s condition, while complying with international regulations and achieving economic interests. The study resulted in recommendations for an optimal combination of alternative systems and technologies to be used in ship recycling facilities, using the Analytical Network Process (ANP) method and in-depth interviews with stakeholders (practitioners, regulators, and experts) in the Indonesian ship recycling industry. The recommendations include LPG/oxy-acetylene as cutting technology, sandblasting as decoating technology, landing/wet-basin as the docking system, mobile crane as material handling technology, and randomized storage system as the storage system. Furthermore, the study also conducted an assessment to generate designs for procedures, layout areas, and facilities, waste categorization procedures for hazardous materials (HAZMAT), material identification procedures during the ship recycling process, requirements for handling and storing hazardous materials (HAZMAT), and a case study on the development of a facility in one of the semi-modern ship recycling facilities in Cilegon, Indonesia. This case study covers gap analysis, development recommendations, and design layout based on the conducted design assessment."