Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak karbon merupakan hal baru yang akan diterapkan di Indonesia. Penerapan pajak karbon oleh Pemerintah dilakukan tidak serentak melainkan melihat dari kesiapan masing-masing sektor industri. PT XYZ yaitu perusahaan yang memproduksi baja dengan skala besar di Indonesia, merupakan salah satu potensi objek pajak atas pemberlakuan penerapan pajak karbon setelah tahun 2025. Penelitian sebelumnya menunjukkan analisis dampak akibat penerapan pajak karbon dan analisis teknologi produksi yang rendah karbon, namun belum ada yang melakukan evaluasi terhadap kesiapan strategis penerapan pajak karbon secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penerapan pajak karbon berdasarkan pendekatan rantai nilai Porter dan melakukan evaluasi kesiapan strategis penerapan pajak karbon berdasarkan 8 penentu pada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Industry 4.0 Readiness Assessment for The Circular Economy. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus pada PT XYZ, melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil temuan dari studi ini adalah terdapat dampak kenaikan biaya operasi dan investasi jika pajak karbon diimplementasikan. Namun secara jangka panjang penerapan pajak karbon akan berdampak pada efisiensi biaya energi, penurunan beban pajak dan dampak lingkungan, serta meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, hasil temuan mengenai tingkat kesiapan bahwa PT XYZ berada pada skala siap untuk implementasi pajak karbon. Atas analisis dampak dan evaluasi kesiapan yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan.

---

The carbon tax is a new initiative that will be implemented in Indonesia. The implementation of the carbon tax will not be carried out simultaneously but depends on the readiness of each industrial sector. PT XYZ is one of the biggest steel production businesses in Indonesia, may be one of the potential carbon tax objects in 2025. Previous research has resulted in an impact analysis of carbon tax implementation and low-carbon production technology, but none has comprehensively evaluated the industry's readiness to apply carbon tax. This study analyzes the impacts of carbon tax implementation based on Porter's value chain approach and assessed company strategic readiness based on eight determinants mentioned in the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Industry 4.0 Readiness Assessment for The Circular Economy. The method used in this research is a case study at PT XYZ through interview and documentation analysis. The findings of this study are that there is an impact of increasing operating and investment costs if the carbon tax is implemented. However, in the long term, implementing a carbon tax will have an impact energy costs efficiency, reduction in tax expense and environmental effects as well as improve the company image. Furthermore, the findings regarding the level of readiness that PT XYZ is at a ready scale for carbon tax implementation. Based on the impact analysis and readiness evaluation that has been carried out, several recommendations can be applied by the company."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi faktor pendorong utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang tajam. Peningkatan emisi GRK tersebut selain dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlansungan hidup manusia, juga dapat menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Menerapkan kebijakan pajak karbon merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta kebijakan earmarking sebagai instrumen alokasi pendanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah Indonesia dan tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Karena berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Joel (2015) dan McCleary (1991) terdapat kelemahan dalam menerapkan kebijakan earmarking yaitu kekakuan anggaran atau mengurangi fleksibilitas anggaran pemerintah hingga menimbulkan adanya ketidakefesiensian apabila dana tersebut tidak terserap dengan sempurna. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki kesiapan yang matang terkait kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan komitmen pemerintah belum tersediannya sumber daya manusia untuk mengelola pendapatab dan prosedur atau kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan alokasi pendapatan. Disamping itu terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking terutama dari kemauan pemerintah dan desain kebijakan

---

Economic growth is the main driving factor for Green House Gas (GHG) emissions to experience a sharp increase. Besides affecting the ecosystem balance and threatening human survival, the increase in GHG emissions can also cause market failure. Implementing a carbon tax policy is one of the interventions that the government can carry out as well as an earmarking policy as an instrument for allocating funding. This study aims to analyze the readiness of the Indonesian government and the challenges in implementing earmarking policies on carbon tax revenues because, based on the concept presented by Joel (2015) and McCleary (1991), there are weaknesses in implementing earmarking policies, namely budgetary rigidity or reducing the flexibility of the government's budget to the point of causing inefficiency if the funds are not absorbed properly. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies in conducting analysis. This research concludes that the government is not ready for earmarking policies on carbon tax revenues. This readiness can see from the need for more clarity on the government's commitment to the unavailability of human resources to manage revenues and how procedures or policies govern the implementation of revenue allocations. Besides, there are challenges in implementing earmarking policies, especially from the government's will and the design."

"ABSTRAKPeningkatan kadar metana pada biogas hasil AD melalui proses penyisihan CO2 dibutuhkan agar biogas dapat dimanfaatkan sebagai bakan bakar mesin kendaraan, pembangkit listrik, dan pengganti gas alam. Teknologi adsorpsi menggunakan adsorben karbon aktif tempurung kelapa dapat diterapkan pada AD skala kecil karena relatif lebih murah dan dapat dioperasikan dengan mudah. Penelitian dilakukan dengan mengalirkan biogas sintesis 45 CH4 55 CO2 dan biogas hasil AD yang berasal dari kotoran ternak 59.7 CH4, 37,1 CO2 dan 3,2 gas lainya pada kolom adsorpsi bertekanan spontan. Perubahan karakteristik permukaan karbon aktif juga diamatati pada setiap tahapan regenerasi adsorben. Selain itu, pengamatan kapasitas adsorpsi CO2 pada berbagai tekanan dan suhu tetap 27oC dilakukan menggunakan CO2 murni 98 . Metana pada biogas telah berhasil dimurnikan hingga >92 pada debit 0,5 L/menit dan waktu tahanan 79,6 detik. Adsorben akan jenuh setelah pengaliran gas selama 60 dan 80 menit untuk gas sintesis dan biogas hasil AD pada jumlah adsorben sebanyak 266 gram. Terjadi perubahan luas permukaan karbon aktif setelah regenerasi termal pada 160oC selama 2 jam sebesar 7,51 dan efisiensi regenerasi adalah 67 . Keseluruhan proses adsorpsi akan mengikuti isotermal Freundlich. Teknologi adsorpsi menggunakan karbon aktif tempurung kelapa dapat menjadi pilihan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan biogas yang memiliki kadar metana tinggi pada AD skala kecil.

---

ABSTRACTMethane enrichment in the biogas generated from AD through CO2 removal process is required, so that biogas can be used as fuel for vehicle engines, power plants, and natural gas substitutes. The adsorption technology using coconut shell activated carbon adsorbents can be applied to small scale AD because it is relatively cheaper and can be operated easily. The experiment was observed by passing biogas synthesis 45 CH4 55 CO2 and biogas from cattle manure 59.7 CH4, 37,1 CO2 and 3,2 other gases in spontaneously pressurized adsorption column. Changes in the characteristics of the activated carbon surface are also observed at each stage of adsorbent regeneration. In addition, observation of CO2 adsorption capacity at various pressure and fixed temperature 27oC was performed using pure CO2 98 . Methane in biogas has been successfully purified to 92 at 0,5 L min flowrate and 79.6 seconds retention time. The adsorbent will be saturated after gas flowing for 60 and 80 minutes for synthesis biogas and biogas from AD on the amount of adsorbent of 266 grams. A change of surface area of activated carbon after thermal regeneration at 160oC for 2 hours was 7.51 and regeneration efficiency was 67 . The entire adsorption process will follow Freundlich isotermalal. The adsorption technology using coconut shell activated carbon can be a technological option to accommodate the need for biogas that has high levels of methane in small scale AD."

"Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal 13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025. Aturan teknis pajak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal. Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon.

---

Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022 for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesia is still produced by coal-fired power plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants’ company to implement carbon tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon tax."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ketentuan Faktur Pajak Elektronik di Indonesia berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Implementasi Faktur Pajak Elektronik telah memasuki fase ketiga dimana seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam KPP di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak Elektronik. Namun dalam implementasinya masih saja ada masalah yang muncul, salah satu fenomena tersebut muncul di PT XYZ. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Faktur Pajak Elektronik masih belum memenuhi asas kemudahan administrasi secara signifikan. Kemudian kendala-kendala yang menghambat implementasi Faktur Pajak elektronik adalah kendala sumber daya manusia dan jaringan internet baik dari sisi Pengusaha Kena Pajak maupun kendala koneksi internet yang lambat baik dari pihak Pengusaha Kena Pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak dan masih ada kekurangan dari aplikasi perangkat lunak Faktur Pajak Elekronik.

---

This paper aims to evaluate the implementation of Electronic Tax Invoice in Indonesia based on ease of administration principle and analyze the constraints that occur in the field. This paper research’s technique is qualitative and descriptive design Electronic Tax Invoice has entered the third stage that all Tax Payers registered in Indonesia are required to use Electronic Tax Invoice. However, at the field, there are still many problems, one of the phenomenon arises in PT XYZ. The result of this paper is Electronic Tax Invoice still doesn't fulfill ease of administration principle significantly and the obstacles are human source development problem, the network connection from both side Tax Payers and local tax officers of electronic tax invoice and lack of Electronic Tax Invoice software"

"Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan.

---

Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking.

---

"

"Karbon aktif kulit buah pisang dapat digunakan sebagai prekursor CNT dikarenakan kandungan karbon pada kulit buah pisang sebesar 41,37%. Pada penelitian ini, campuran karbon aktif kulit buah pisang dan minyak mineral 2% disintesis menjadi CNT dengan melibatkan deposisi katalis Fe. Metode sintesis CNT yang digunakan adalah metode pirolisis yang difokuskan pada pengaruh suhu dan waktu reaksi. CNT dianalisis dengan menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), dan Transmission Electron Microscopy (TEM). Suhu reaksi 1200°C menyebabkan minyak mineral tidak berfungsi dengan baik dan katalis teracuni. Waktu reaksi yang lebih dari 60 menit menyebabkan terjadinya deaktivasi katalis Fe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu dan waktu reaksi terbaik untuk sintesis CNT adalah 1100°C dan 60 menit.

---

Banana peel activated carbon can be used as CNT’s precursor because it has carbon content of 41, 37%. In this experiment, banana peel activated carbon mixed with 2% mineral oil is synthesized to produce CNT which involves Fe catalyst deposition. CNT were synthesized by pyrolysis method which focused on reaction temperature and time effect. CNT were analyzed by Fourier Transform Infrared (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM). Mineral oil is not functioning properly and catalyst poisoning at 1200°C. Furthermore, especially under reaction time more than 60 minutes make Fe catalyst to deactivate. These results demonstrate that the best reaction temperature and time for CNT synthesis were 1100°C and 60 minutes."

"Sel tunam merupakan salah satu energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan mengingat potensi dan jenis sumber energi yang terbarukan. Salah satu jenis sel tunam adalah Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC). Pada PEMFC terdapat komponen penting yang disebut dengan pelat bipolar. Pelat bipolar memiliki prosentase terbesar dalam berat dan biaya pembuatan sel tunam. Pada penelitian ini dibuat pelat bipolar karbon komposit dengan 80%wt matriks dan penguat yang terdiri dari 90-100% wt grafit dapur busur listrik (EAF) dan 0-10% wt carbon black FEF 550 dan 20%wt polimer sebagai pengikat yang terdiri dari epoksi resin dan pengeras dengan perbandingan 1:1. Pembuatan pelat bipolar ini dengan variabel penambahan 0-10%wt carbon black FEF 550 yaitu 0;2,5;5;7,5 dan 10%wt carbon black FEF. Proses pencampuran menggunakan pengaduk berkecepatan tinggi dengan kecepatan 28.000 rpm dan dicetak menggunakan metode cetak kompresi dengan tekanan 55 MPa, suhu 100°C, selama 4 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi optimum terdapat pada 10%wt carbon black FEF 550 dimana dihasilkan nilai densitas sebesar 2,34 gr/cm3, porositas 2,39%, kekuatan fleksural 30,06 MPa, dan konduktivitas listrik 6,52 S/cm.

---

Fuel cell is one of the potentially alternative energy to be developed due to its potential and kind as renewable energy sources. Fuel cell has many types and one of them is PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell). Bipolar plate is one of main components in PEMFC which have the largest percentage in fuel cell weight and production cost. In this study, the bipolar plate materials made from carbon composites. Constituent materials carbon composites are 80wt% matrix and reinforcement, consist of 95wt% Graphite EAF (Electric Arc Furnace) and 0-10%wt carbon black FEF 550 and 20% polymer as binder consist of epoxy resin and hardener with ratio 1:1. The addition variabels 0-10%wt of carbon black FEF 550 are 0;2,5;5;7,5 and 10%wt. The mixing process used high-speed mixer with mixing speeds 28.000 rpm and to form the plate used compression molding with pressure 55 MPa, 100°C, for 4 hours. The test results showed that the maximum composition was 10%wt carbon black FEF 550 which values are density 2,34 gr/cm3, porosity 2,39%, flexural strength 30,06 MPa and electric conductivity 5,52 S/cm."

"Implementasi carbon pricing yang meliputi pajak karbon dan perdagangan karbon, selain berdampak pada penurunan emisi, juga dapat menambah pemasukan negara. Namun, carbon pricing juga dapat menimbulkan kenaikan harga karena bertambahnya biaya produksi. Salah satu sektor industri yang terdampak langsung adalah industri semen. Kenaikan biaya produksi membuat biaya produksi semen membengkak sehingga berpengaruh terhadap market kedepan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk saat ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu potensi objek pajak atas pemberlakuan penerapan pajak karbon setelah tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proyeksi dan strategi implementasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menghadapi carbon pricing berdasarkan pendekatan Teori Dunn dan Teori Edward III. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil temuan dari studi ini yaitu proyeksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam menghadapi tantangan terkait penerapan pajak karbon mempengaruhi cost, daya saing industri, dan konsumen. Untuk menghadapi dampak ini, perusahaan memasukkan dekarbonisasi sebagai inisiatif strategis Tahun 2022. Selanjutnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah menunjukkan kesiapan yang tinggi melalui langkah proaktif seperti komunikasi internal, penggunaan sustainability roadmap, pembentukan komite sustainability, dan integrasi KPI terkait emisi ke dalam struktur birokrasi.

---

The implementation of a carbon pricing include carbon tax and carbon trading, apart from having an impact on reducing emissions, can also increase state income. However, a carbon pricing can also cause price increases due to increased production costs. One of the industrial sectors directly affected is the cement industry. The increase in production costs makes cement production costs swell, thus affecting the future market. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is currently the largest cement producer in Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is one of the potential tax objects for the implementation of the carbon pricing after 2025. This research aims to analyze the projections and strategic implementation of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk to face the carbon pricing implementation plan based on the Dunn Theory and Edward Theory approaches. III. The method used in this research is a qualitative study at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, using interview methods and documentation analysis. The findings from this study include PT Semen Indonesia (Persero) Tbk's projection of facing challenges related to the implementation of carbon pricing, which can affect costs, industrial competitiveness, and industrial consumers. To deal with this impact, the company carried out policy forecasting and included decarbonization as a strategic initiative in 2022. Furthermore, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk has demonstrated high strategic implementation through proactive steps such as internal communication, the use of a sustainability roadmap, the formation of a sustainability committee, and KPI integration—-related emissions into bureaucratic structures."