Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan obat di puskesmas perlu dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencegah kerugian karena umunya anggaran untuk pengadaan obat daerah di Indonesia sebesar 40% dari total anggaran biaya kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian seluruh tahap pengelolaan obat. Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasional dengan pendekatan secara deskriptif-evaluatif menggunakan indikator mutu pengelolaan obat yang tersandar. Indikator terdiri atas tahap seleksi, perencanaan, permintaan dan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Subyek penelitian ini yaitu Puskesmas X. Data diambil secara retrospective berupa penelusuran dokumen pengelolaan obat tahun 2021 dan concurrent berupa observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian indikator terhadap standar literatur terbaru oleh Satibi. Hasil penelitian menunjukkan dari 26 indikator terdapat 8 indikator yang sesuai dan 18 indikator yang belum sesuai. Indikator pengelolaan obat yang belum memenuhi standar yaitu usulan obat ke formularium (tidak), kesesuaian item dengan fornas (68,52%), kesesuaian item dengan pola penyakit (81,82%), ketepatan item perencanaan (110,96%), ketepatan jumlah perencanaan (320,00%), kesesuaian jumlah permintaan (59,56%), kesesuaian item penerimaan (70,73%), kesesuaian jumlah penerimaan (15,52%), penyimpanan sesuai bentuk sediaan (86,28%), penyimpanan sesuai suhu (93,19%), penyimpanan narkotika (97,61%), penyimpanan sesuai FEFO (91,90%), penyimpanan high alert (63,13%), penyimpanan LASA (11,44%), ITOR (4,26 kali/tahun), item stok aman (77,16%), item stok berlebih (22,84%), obat tidak diresepkan (45,68%), nilai obat kedaluwarsa (2,18%), dan kesesuaian jumlah fisik obat (96,63%).

---

Drug management in needs to be carried out effectively and efficiently to prevent losses because generally the budget for regional drug procurement in Indonesia is 40% of the total health budget budget. This study aims to analyze the accuracy of all stages of drug management. The design used in this study is observational with a descriptive-evaluative approach using standardized drug management quality indicators. The indicators consist of the stages of selection, planning, request and acceptance, storage, distribution, control, recording and reporting, as well as monitoring and evaluation. The subject of this research is X Health Center. The data were taken retrospectively in the form of searching for drug management documents in 2021 and concurrently in the form of observations and interviews. Data analysis was carried out by comparing the results of the indicator assessment against the latest literature standards by Satibi. The results showed that of the 26 indicators, 8 indicators were appropriate and 18 indicators that were not. Indicators of drug management that do not meet the standards are drug proposals to the formulary (no), suitability of items with Formularium Nasional (68.52%), suitability of items with disease patterns (81.82%), accuracy of planning items (110.96%), accuracy of planning amount (320.00%), suitability of the number of requests (59.56%), suitability of receiving items (70.73%), suitability of the number of receipts (15.52%), storage according to dosage form (86.28%), storage according to temperature (93.19%), storage of narcotics according to regulations ( 97.61%), storage according to FEFO system (91.90%), suitability of high alert storage (63.13%), suitability of LASA storage (11.44%), ITOR (4,26 times/year), safe stock items (77.16%), excess stock items (22.84%), non-prescribed drugs (45.68%), expired drug value (2.18%), and the suitability of the physical amount of the drug (96.63%)."

"Pengelolaan obat di puskesmas masih memiliki kendala dalam ketersediaan obat, penyimpanan, maupun pengendalian obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan obat di Puskesmas Margamulya tahun 2021 terhadap standar indikator pengelolaan obat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif observasional. Pengumpulan data secara concurrent dengan observasi langsung dan retrospective dengan penelusuran data sekunder, serta dilakukan wawancara. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan analisis dengan indikator pengelolaan obat yang terdiri dari 26 indikator diantaranya kesesuaian item obat dengan FORNAS (72,22%), kesesuaian item dengan pola penyakit (78,48%), ketepatan jumlah perencanaan (170,01%), kesesuaian jumlah permintaan (74,64%), kesesuaian jumlah penerimaan (67,95%), penyimpanan narkotika dan psikotropika (71,43%), penyimpanan obat high-alert di apotek (0%) dan gudang (33,33%), penyimpanan obat LASA di apotek (31,71%) dan gudang (37,14%), nilai ITOR (2,73 kali/tahun), tingkat ketersediaan obat (17,44 bulan), item stok aman (46,98%), item stok berlebih (53,02%), obat yang tidak diresepkan (37,58%), nilai obat kedaluwarsa (3,29%). Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan obat di Puskesmas Margamulya memenuhi 9 indikator sesuai dengan standar, 15 indikator tidak memenuhi standar dan 2 indikator tidak dapat dianalisis dikarenakan kurangnya data. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali aspek pengendalian obat, perlu meningkatkan jumlah, soft skill dan pengetahuan petugas farmasi dalam pelayanan kefarmasian, menerapkan sistem informasi manajemen puskesmas.

---

Drug management at Primary Health Center has problem with drug availability, storage, and drug control. This study aims to analyze the suitability of drug management at the Margamulya Primary Health Center in 2021 to the standard indicators of drug management. This study used observational descriptive research methods. Concurrent data collection was carried out by direct observation and retrospective with secondary data tracing, as well as interviews. The results of data collection were then analyzed with drug management indicators consisting of 26 indicators including the suitability of drug items with FORNAS (72.22%), conformity of items with disease patterns (78.48%), accuracy of the number of planning (170.01%), suitability of the number of requests (74.64%), suitability of the number of receipts (67.95%), storage of narcotics and psychotropics (71.43%), storage of high-alert drugs in pharmacies (0%) and warehouses (33.33%), storage of LASA drugs in pharmacies (31.71%)) and warehouses (37.14%), ITOR (2.73 times/year), the availability of drugs (17.44 months), safe stock items (46.98%), excess stock items (53.02%), non-prescribed drugs (37.58%), expired drug values (7.43%). The results of the analysis showed that drug management at the Margamulya Primary Health Center met 9 indicators in accordance with the standards, while 15 indicators did not meet the standards and 2 indicators could not be analyzed because of lack of data. It is necessary to review aspects of drug control, to increase the number, soft skills and knowledge of pharmacist in pharmaceutical services, and implementing a primary health center management information system."

"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.

This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.

The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).

The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly."

"Stigma merupakan salah satu faktor tertundanya penanganan penyakit kusta yang membuat penderita merasa malu dan terlambat mencari pengobatan sehingga dan sudah mengalami kecacatan yang berakibat terjadinya penurunan kualitas hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perceived stigma dengan kualitas hidup setelah dikontrol umur, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan. Desain yang digunakan adalah cross sectional dengan data primer menggunakan instrumen WHOQOL-BREF, perceived stigma dan format isian karakteristik. Kualitas hidup penderita kusta lebih banyak yang memiliki kualitas hidup kurang (57,45%). Karakteristik responden sebagian besar perempuan (82,98%), berumur 18-40 tahun (72,34%), lama pendidikan 0-6 tahun sebesar 76,60% dan penghasilan dibawah UMR (91,49%). Terdapat hubungan signifikan antara perceived stigma dengan kualitas hidup setelah dikontrol variabel penghasilan. Untuk meningkatkan kualitas hidup penderita diperlukan penanganan stigma seperti konseling, terapi kelompok, rehabilitasi fisik dan okupasi untuk mencegah timbulnya cacat dan penderita bisa melakukan pekerjaan yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Bagi peneliti lain disarankan untuk mencoba rancangan longitudinal, teknik analisis lain, menambah variabel, melakukan uji instrumen, mencoba instrumen lain dan membuat perbandingan responden. Masyarakat diharapkan lebih terbuka pada informasi kusta agar menambah pemahaman dan memiliki persepsi yang baik tentang kusta.

---

Stigma is one factor that delayed treatment of leprosy makes people feel embarrassed and too late to seek treatment and have experience of disability that results in decreased quality of life. The purpose of this study was to determine the relationship between perceived stigma to quality of life after controlling for age, sex, education, and income.

The design used was cross sectional with primary data using the WHOQOL-BREF instrument, perceived stigma and formatting characteristics of the field. Quality of life of leprosy patients more likely to have less quality of life (57.45%). Characteristics of respondents most women (82.98%), aged 18-40 years (72.34%), a study period of 0-6 years at 76.60% and earnings below minimum wage (91.49%). There is a significant relationship between perceived stigma to quality of life after the controlled variable income.

To improve the quality of life of patients required treatment stigma such as counseling, group therapy, physical rehabilitation and occupational therapy to prevent the onset of disability and the patient can do the work that could improve the quality of life.

For other researchers are advised to try the longitudinal design, other analytical techniques, add a variable, test instruments, other instruments to try and make a comparison of respondents. Expected to be more open to the public information in order to increase the understanding of leprosy and has a good perception of leprosy."

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, mengetahui perbedaan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan lima dimensi mutu wujud, kehandalan, keresponsifan, jaminan dan empati, mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan kepuasan, mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Responden berjumlah 212 orang yaitu pasien yang berobatke Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan selama bulan April 2017 di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi Kota Tangerang. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariat, bivariatuji Chi Square dan analisis multivariat uji regresi logistik. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi 51,9 dan belum terakreditasi 17. Terdapat perbedaan persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, pada Puskesmas terakreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi baik sedangkan pada Puskesmas belum akreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna pada semua variabel kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, dan hanya variabel pendidikan pada karakteristik responden yang mempunyai hubungan bermakna dengan kepuasan. Hasil analisis multivariat tidak didapatkan variabel yang paling berhubungandengan kepuasan pasien.

---

The purpose of this research is to know the description and the difference ofpatient 39 s satisfaction level in accredited and unaccredited community healthcenter, to know the difference of health service quality based on the fivedimensions of quality tangible, reliability, responsiveness, assurance andempathy, to know the relation of health service quality with patient satisfaction, characteristics of patients with satisfaction, knowing the factors most related tothe level of patient satisfaction.

This research is a quantitative research with crosssectional study design. Respondents amounted to 212 people ie patients who wentto the community health center. Data collection using questionnaires conducted during April 2017 at accredited community health center and unaccredited community health center in Tangerang City. Data collected were analyzed by univariate analysis method, bivariate of Chi Square test and multivariate analysis of logistic regression test.

There is a difference of patient 39 s satisfaction level inaccredited community health center 51.9 and unaccredited 17. There is a difference of perception of health service quality in accredited and unaccredited community health center, at accredited community health center most of respondent have good perception whereas at unaccredited community health center most of respondent have bad perception toward health service quality.

Based on the results of bivariate analysis found that there is a significant relationship on all variables of health service quality with patient satisfaction, and only variable education on the characteristics of respondents who have a significant relationship with satisfaction. The result of multivariate analysis was not found the most correlated variable with patient satisfaction."

"Keberhasilan suatu program berhubungan dengan kinerja petugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan hubungan antara variabel indepeden yang terdiri dari faktor individu (umur, masa kerja, pengetahuan dan motivasi), dan faktor organisasi (pelatihan, fasilitas, kepemimpinan) dengan variabel dependen yaitu kinerja petugas MTBS. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Jumlah sampel 50 responden petugas MTBS.Pengumpulan data dilakukan dengan pengisisan kuesioner dan wawancara serta observasi.Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak computer, analisis data dengan univariat, bivariat dengan uji statistik chi-square dan multivariat dengan uji statistik multipel regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% petugas MTBS mempunyai kinerja baik. Terdapat hubungan antara umur, masa kerja, pengetahuan, motivasi, fasilitas dan kepemimpinan dengan kinerja petugas MTBS. Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja petugas MTBS adalah masa kerja dan kepemimpinan.

---

The success of a program related to the performance of its officers This study aims to determine the performance of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) officers and determine the relationship between the independent variables consisting of individual factors (age,length of work, knowledge and motivation) and organizational factors (training, facilities, leadership) with the dependent variable which is the performance of IMCI officer.

This type of research is quantitative with cross sectional study design. The sample of 50 respondents IMCI officer.Collecting data by filling the questionnaire and interviewing and observation.Processing data using computer software, data analysis with univariate, bivariate statistical test chi-square and multivariate multiple logistic regression statistical test.

The results of this study showed that 62% good performance of IMCI officer. There was correlation between age, length of work,knowledge, motivation, training and leadership with performance of IMCI officer. The dominant factor affecting performance is the IMCI officers working life and leadership."

"Obat merupakan unsur penting dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan. Perencanaan obat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya pengadaan dan penyimpanan. Perencanaan obat harus dianalisis agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah metode ABC/pareto. Analisis ABC dapat dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif pemakaian dan nilai investasi dari sediaan yang ada. karakteristik obat di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit tahun 2021 setelah di evaluasi menggunakan metode ABC pada kelompok A terdiri dari 40 item obat, kelompok B terdiri dari 36 item obat, dan kelompok C terdiri dari 99 item obat.

---

Drugs are an important element in various health care efforts. Inappropriate drug planning can also lead to increased procurement and storage costs. Drug planning must be analyzed in order to optimize the use of the budget, one method of analysis that is often used is the ABC/pareto method. ABC analysis can be carried out based on the cumulative amount of use and investment value of existing stocks. drug characteristics at the Duren Sawit District Health Center in 2021 after being evaluated using the ABC method in group A consisting of 40 drug items, group B consisting of 36 drug items, and group C consisting of 99 drug items."

" Peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayananan kesehatan dalam implementasi rujuk balik Diabetes menjadi sangat penting. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang tahun 2014 dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Desain Studi melalui content analisis dan metode triangulasi. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam, Diskusi kelompok terarah, dan pengamatan di lapangan. Untuk data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur. Dari hasil penelitian : menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang masih berjalan optimal. Untuk itu perlu menyempurnakan kembali regulasi yang ada selama ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan rujuk balik diabetes di masa mendatang

---

Increased prevalence of diabetes mellitus will have an impact on the high health financing in the Era of National Health Insurance . The role of PHC as a spearhead in the implementation of health pelayananan refer back Diabetes becomes very important . Study is to examine the implementation of policies refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang 2014 from aspects of communication , resources, disposition , and organizational structure . This study used a qualitative approach to the study design through content analysis and triangulation methods . Primary data obtained by in-depth interviews , focus group discussions , and field observations . For secondary data from policy documents and literature . From the results of research : indicates that the implementation of policy refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang still running optimally . For that we need to revise the existing regulations for this so as not to there are gaps in the implementation of the reconciliation policy behind diabetes in the future next ."

"Cakupan ASI Eksklusif di Puskesmas Bulili hanya berkisar 37,7%. Ini sangat jauh dari terget SPM 80%. Rendahnya cakupan ASI Eksklusif akan memberi dampak pada peningkatan AKB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemberian ASI Eksklusif dan determinannya di wilayah kerja Puskesmas Bulili. Penelitian menggunakan desain cross sectional, pengumpulan data melalui pengisian kuisioner online pada 111 ibu yang memiliki bayi berusia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bulili. Hasil penelitian menunjukkan 40,5% ibu yang memberikan ASI Eksklusif. Pengetahuan, sikap, dukungan suami, dukungan mertua, dan dukungan kader kesehatan berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif. Dukungan suami merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan perilaku pemberian ASI Eksklusif.

---

Exclusive breastfeeding coverage in Bulili Health Center is only around 37,7%, very far from the target of SPM 80%. The low coverage of exclusive breastfeeding will have an impact on increasing IMR. The aim of this study is to investigate the exclusive breastfeeding practices and its determinant in working area of Bulili Health Center in Palu City. Cross sectional design, and self-administered online questionnaire on 111 mothers who have babies aged 6-24 months in working area of Bulili Health Center. The results showed that exclusive breastfeeding mothers was 40,5%. Knowledge, attitude, husband's support, in-laws' support, and health cadre's support are related to exclusive breastfeeding. Husband's support was a dominant factor associated with exclusive breastfeeding practices."