Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik.

---

Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact."

"Serikat buruh merupakan organisasi kelas buruh yang dalam sejarahnya sudah menjadi alat perjuangan untuk menuntut berbagai hak-nya. Namun, dengan semakin terlibatnya perempuan di dalam proses produksi di tempat kerja, sebuah serikat buruh harus semakin sadar akan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh buruh perempuan yang secara khusus hanya akan bisa dirasakan oleh mereka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sebuah serikat buruh yang sadar akan permasalahan perempuan dalam sebuah konflik hubungan industrial akan memiliki posisi yang berbeda dengan serikat buruh lainnya dalam melihat sebuah kasus konflik hubungan industrial yang sama. Sebagai contoh yang akan diangkat, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana serikat buruh SBGTS-GSBI dapat memiliki posisi terhadap PHK massal di PT Panarub Dwikarya yang berbeda dibanding rekan satu pabriknya seperti SPN dan SPI. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Perspektif gender menjadi variabel dependen, dan konflik hubungan industrial menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan dijabarkan adalah data primer dalam bentuk hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari rilis-rilis tuntutan serta posisi SBGTS-GSBI di laman-laman milik GSBI di internet. Perspektif gender menjadi aspek yang penting dalam melihat bagaimana SBGTS-GSBI dan serikat lainnya menjadi berbeda dalam posisi mereka terhadap kasus PHK massal di PT Panarub Dwikarya.

---

Trade union is an organization of the working class that had been the tools of struggle used by them throughout history, to demand the fulfilment of the workers’ rights and needs. But, with the increasing involvement of women in labor inside workplaces, unions have to be more aware and conscious of the problems revolving around women, which only them can specifically feel. This research was done to examine how a union which are aware of gender-based problems, would fare differently in response to industrial relations conflict compared to those who doesn’t have such awareness. For the purpose of this research, the researcher will be examining the case of mass lay off in PT Panarub Dwikarya and how a union called the SBGTS-GSBI was able to react differently in terms of their position to the termination of employment, or lay off, compared to their counterparts like the SPI and SPN. The methods used for this research is the qualitative research method. Gender perspective is the independent variable of this research, whereas industrial relations conflict is the dependent variable. The data gathered were the primary data consisting of interview results and secondary data gathered from various pages and websites containing the position of SBGTS-GSBI regarding the mass lay-off in PT Panarub Dwikarya"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gender role conflict dan psychological well-being pada laki-laki gay dewasa muda. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ialah Gender Role Conflict Scale Short Form (GRCS-SF) dan Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 99 orang laki-laki berusia 20-40 tahun yang memiliki orientasi seksual homoseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender role conflict dan psychological well-being (R=-0,023; p>0,05). Meskipun demikian, salah satu dimensi gender role conflict yaitu keterbatasan afeksi antar laki-laki menunjukkan korelasi negatif yang siginifikan dengan psychological well-being (R=-0,261; p<0,01.

---

This research is conducted to find the correlation between gender role conflict and psychological well-being among young adult gay men. This research used the Gender Role Conflict Scale Short Form (GRCS-SF) and Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB). The participants of this research are 99 homosexual self-identified men aged between 20-40 years old.

The result of this research showed that there is no significant correlation between gender role conflict and psychological well-being (R=-0,023; p>0,05). However, one of the gender role’s dimensions, restrictive affectionate behavior between men, showed that there is a significant negative correlation with psychological well-being (R=-0,261; p<0,01)."

"Media massa sebagai sumber persuasif menyajikan bahan atau materi untuk mempertajam dan membentuk persepsi khalayak tentang isu gender. Dengan keterlibatan khalayak pada media, terdapat kemungkinan bahwa susuna agenda media cocok dengan susunan agenda khalayak. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dalam menggambarkan susunan agenda media surat kabar dan agenda publik mengenai isu-isu gender, serta melihat perbedaan efek agenda setting media pada publik dengan munculnya variabel ketiga, yaitu kredibelitas media, tingkat kebutuhan orientasi (need for orientation) dan penggunaan media.Kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori agenda setting yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara apa yang ditonjolkan media dengan penilaian publik mengenai isu-isu penting. Dengan operasionalisasi konsep penelitian berkaitan dengan agenda media dan agenda publik.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan teknik analisa kuantitatif. Pengukuran agenda media menggunakan tehnik analisis isi (content analysis), sedangkan agenda publik diukur melalui tehnik survey dengan menggunakan pertanyaan setengah terbuka. Analisa data untuk menguji hubungan antara agenda media dan agenda publik dilakukan dengan menggunakan tehnik statistik nonparametrik, yaitu menghitung dan menguji signifikansinya dengan koefisien korelasi jenjang Spearman.Penelitian memperlihatkan adanya dukungan terhadap hipotesa penelitian, yaitu intensitas pemunculan tinggi yang diberikan media atas suatu isi membuat isu tersebut tampak menonjol sehingga membuat publik menganggap isu tersebut sebagai isu panting. Dengan demikian uji korelasi menunjukkan terdapat korelasi antara penonjolan yang diberikan media atas suatu isu tertentu melalui intensitas pemunculan yang tinggi dengan persepsi publik tentang isu yang dianggap penting. Korelasi ini ditunjukkan dengan isu yang menjadi prioritas media merupakan isu yang diprioritaskan juga oleh publik. Artinya isu gender yang diprioritaskan oleh media dengan pemberian intensitas pemunculan yang linggi merupakan isu gender yang dipersepsi oleh publik sebagai isu penting bagi mereka.Hal ini tampak dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa meski hubungan antara agenda media dan agenda publik cukup kuat, namun hubungan ini tidak signifikan. Artinya terdapat hubungan antara penonjolan yang diberikan media terhadap isu-isu gender tertentu melalui intensitas pemunculan isu di media, dengan persepsi publik tentang isu gender yang dianggap penting bagi mereka. Namun hubungan antara agenda media dan agenda publik cenderung menguat atau melemah pada kondisi tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tinggi tingkat penggunaan media oleh publik, semakin kuat hubungan antara agenda media dengan agenda publik semakin tinggi kebutuhan orientasi publik, semakin kuat hubungan agenda media dan agenda publik; dan semakin tinggi kredibelitas media dimata publik semakin kuat hubungan agenda media dan agenda publik. Sebaliknya semakin rendah tingkat penggunaan media, tingkat orientasi kebutuhan dan tingkat kredibelitas media dimata publik maka semakin lemah hubungan antara agenda media dan agenda publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel ketiga pada level tertentu terhadap kekuatan hubungan antara agenda media dan agenda publik.Dari temuan penelitian diajukan beberapa rekomendasi bagi penelitian berikutnya antara lain perlu dikembangkan lebih jauh lagi pengujian agenda media dan agenda publik dengan melihat lebih detil pada bagaimana frame media yaitu bingkai yang sajikan oleh media dalam mengemas suatu isu, dan apakah isu tersebut dipersepsi oleh publik dengan bingkai yang sama seperti bingkai media. Di sini disarankan penggunaan teknis framing untuk membedah isi media dan depth interview untuk melihat bagaimana individu membingkai isu tertentu dalam agendanya. Dengan demikian dapat diketahui apakah bingkai yang digunakan media sama dengan bingkai yang digunakan publik dalam melihat isu penting. Untuk itu perlu juga melihat bagaimana proses pengolahan informasi (information processing ) pada level individu. Selain itu sebaiknya perlu juga dilakukan pengujian terhadap agenda kebijakan, seperti agenda yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian dapat dilihat apakah agenda media mempengaruhi agenda kebijakan tentang gender atau sebaliknya, agenda media tentang gender dipengaruhi oleh agenda kebijakan tentang gender. Untuk itu dibutuhkan pengujian statistik yang lebih mendalam untuk melihat hubungan kausal antara agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Dengan demikian dapat diketahui agenda mans yang memiliki pengaruh atas agenda lainnya.Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung pernyataan bahwa berita-berita media massa terampil dalam menciptakan kesadaran yang menyebar iuas tentang suatu ide atau topik Baru. Berita-berita yang dimuat ini tidak hanya membawa masalah, peristiwa dan arang-orang yang tersangkut didalamnya menjadi perhatian publik, tetapi juga memperlihatkan prioritas yang diberikan media terhadapnya. Dengan pemuatan yang rutin setiap harinya dan pola pemikiran sehari-hari media tersebut, maka tidaklah mengherankan jika kemudian masalah atau topik tersebut menjadi prioritas publik."

"Penelitian ini membahas tentang representasi stereotipe gender pada Beauty Influencer Pria di Rusia berdasarkan komentar-komentar yang terdapat pada kanal Youtube Andrei Petrov. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana stereotipe gender yang diberikan oleh masyarakat terhadap seorang Beauty Influencer Pria di Rusia dengan menggunakan metode analisis wacana kritis oleh Teun A. Van Djik yang akan dipadukan dengan teori representasi milik Stuart Hall. Metode Analisis Wacana Kritis ini akan digunakan untuk mengungkap makna dibalik komentar-komentar yang terdapat di dalam kanal Youtube Andrei Petrov, sedangkan teori representasi milik Stuart Hall untuk melihat pemberian stereotip gender yang di representasikan melalui komentar-komentar tersebut.

---

This research discusses the gender stereotype representation of male beauty influencers in Russia based on comments on Andrei Petrov's Youtube channel. The purpose of this study is to see how gender stereotypes are given to a male beauty influencer in Russia by using the critical discourse analysis method by Teun A. Van Djik which will be combined with Stuart Hall's theory of representation. This Critical Discourse Analysis method will be used to reveal the meaning behind the comments contained in Andrei Petrov's YouTube channel, while Stuart Hall's theory of representation is to see the giving of gender stereotypes represented through these comments."

"Di Indonesia, upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) bagi perempuan mulai memperlihatkan arah lebih jelas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Strategi pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya mencapai maksud akan dilihat dari keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam mengadopsi konsep-konsep yang relevan dengan KKG.Penelitin ini menggunakan studi dokumen sebagai metodologi. Dokumen yang diteliti adalah GBII 199-2000, Propenas 2000-2004 dan Renstra 2000-2004 dari empat bidang pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perencanaan pembangunan. Analisis dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan berdasarkan pengadopsian konsep-konsep yang relevan dengan GAD, PUG, WID dan Nilai Dasar KKG di setiap dokumen. Selain itu, juga dianalisis konsistensi di dalam setiap dokumen (internal) dan antar dokumen (eksternal) dalam mengadopsi konsep-konsep tersebut. Hasil analisa berupa uraian yang bersifat deskriptif dan kualitatif.Hasil penelitian menemukan bahwa pembangunan pendidikan terlihat cukup serius mengupayakan pencapaian KKG. Hal ini dapat dilihat dari perhatian terhadap relasi gender laki-laki dan perempuan sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan dan tindak lanjut dalam bentuk affirmative action, seperti beasiswa dan kelompok belajar untuk perempuan buta huruf. Namun demikian, tidak ditemukan strategi PUG.Pembangunan pemberdayaan perempuan terlihat memenuhi semua ide dan pemikiran yang diperlukan dalam upaya mencapai KKG, namun letaknya parsial yakni di bawah pembangunan sosial budaya. Keterbatasan kedudukan dan peran serta kewenangan Kementrian Pemberdayaan Perempuan akan membuat upaya pencapaian KKG melalui strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan berpotensi menghadapi kendala di masa datang.Pembangunan kesehatan terlihat cukup serius dengan kecenderungan WID cukup kuat, khususnya kesehatan reproduksi, anemia ibu hamil, KB dan sebagainya. Hal menarik berkaitan dengan pengarusutamaan gender adalah pemberian kesempatan kepada perempuan dalam pengambilan keputusan alokasi dana.DaIam upaya KKG, peran pembangunan yang dilakukan Bappenas dituangkan dalam dokumen Propenas masih terbatas di tingkat konsep dasar seperti demokrasi, akuntibilitas, transparansi, penegakan hukum dan pemerintahan yang baik. Sementara konsep efisiensi dan efekt1fitas merupakan landasan penting bagaimana melakukan perencaan pembangunan.Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh dokumen memperlihatkan konsistensi internal dalam mengadopsi konsep-konsep yang relevan dengan KKG. Sementara konsistensi eksternal di masing-masing bidang pembangunan bervariasi.The Government's Efforts to Promote Gender Equity and Equality in DevelopmentDewayani Attempts to promote gender equity and equality (GEE) for women in Indonesia by the Government have just started to be more apparent since the issuance of Presidential Decree No. 9 Year 2000 regarding Gender Mainstreaming in Development. Gender Mainstreaming strategy aims at ensuring planning, implementation and monitoring, evaluation as well as taking consideration on gender perspectives in order to promote gender equality and equity within family, society and nation. The objective of the study is to evaluate the government's consistency in adopting concepts relevant to GEE into the related policies. Using document study as a method, the study investigates documents of GBHN (National Development Guidance). Propenas (Five Years Development Plan) and Renstra (Strategic Plan) of four sectors of development, which are of education, health, women empowerment, and development plan. Analysis of the level of seriousness is carried out by using measurement scale based on the adopted concepts relevant to GAD, PUG (Gender Mainstreaming), W ID and the basic value of GEE in each document. The consistency in each document (internal) and between documents (external) in adopting concepts is also analyzed. The result of the analysis is presented in descriptive and qualitative manner.

In the area of education, findings show that the government has extensively adopted concepts relevant to GEE as seen from the identification of gender relation as significant factor responsible for women's lack of education with affirmative action as a remedy. However, no PUG strategy has been identified.

The improvement of women's empowerment seems to fulfill all of the ideas and opinion, needed to achieve GEE. Yet because it is positioned only as a partial component of socio-cultural development, and also because of the Iimited role, position and authority of the State Ministry of Women Empowerment, the efforts in achieving the GEE in all development process through PUG strategy are potentially facing constraints in the future.

In the health sector the government demonstrates moderate efforts in adopting concepts relevant to GEE. On the other hand, a significant emphasis on WID is apparent, especially in the issues of reproduction health, anemia of pregnant women, and else. A positive finding for promoting GEE is opportunities for women in decision-making and budget allocation.

In terms of development planning, only basic concepts relevant to GEE is adopted, such as democracy, accountability, transparency, legal enforcement and good governance, while efficiency and affectivity become fundamental concepts in planning activity.

In general, it can be concluded that while each document has show internal consistency in adopting concepts relevant to GEE, it demonstrates that external consistency in each sector of development is at variance."

"Dalam sepuluh tahun terakhir ini, salah satu gejala sosial yang menarik untuk dicermati adalah mengenai pengaruh perspektif gender terhadap ajaran Islam dan gerakan organisasi perempuan Islam. Pengaruh tersebut dapat diamati dengan maraknya diskusi, pendidikan dan pelatihan serta penerbitan buku yang mensosialisasikan gagasan keadilan gender ke dalam berbagai komunitas Islam.Berdasarkan pada fenomena sosial di atas, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: faktor-faktor apa yang melatarbelakangi diadopsinya analisis gender ke dalam organisasi perempuan Islam dan dalam bentuk apa pengaruh tersebut terhadap gerakan organisasi?Penelitian menunjukkan bahwa analisis gender dan pengaruhnya terhadap gerakan organisasi perempuan Islam dengan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai kasus dilatarbelakangi oleh adanya pertarungan wacana dan kebijakan terhadap pendekatan Woman In Development (WID) dari mereka yang menggunakan pendekatan Gender and Development (GAD). Pendekatan terakhir ini menjadi titik pandang bagi sejumlah individu dan organisasi-organisasi LSM perempuan untuk melakukan counter culture dalam menggugat dan menantang nilai-nilai yang dibakukan oleh masyarakat dan negara. Bentuk penggugatan tersebut antara lain dengan membentuk organisasi yang memunculkan perspektif tanding mengenai ideologi gender dan melakukan proses penyadaran terhadap komunitas perempuan pada tingkat akar rumput. Oranisasi-organisasi ini melahirkan arah dan gerakan baru bagi perempuan Indonesia yang sering disebut gerakan yang berwawasan gender.Gerakan yang sama dilakukan oleh kelompok perempuan Muslim yang dikategorikan sebagai kelompok "Muslim Transformatif'?. Dengan analisis gender, mereka membedah teks-teks keagamaan Islam, terutama al-Quran, Hadis dan berbagai literatur hukum Islam serta menafsirkan ulang (reinterpretasi) sejumlah tema-tema keagamaan seperti tema kepemimpinan perempuan, hak waris bagi perempuan, nilai kesaksian perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan, poligami, sunat bagi perempuan (mutilasi), aborsi, dan lain-lain.Sejumlah literatur agama yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah ditinjau kembali dan aksi kongkret pun telah dilakukan, seperti upaya amandemen terhadap undang-undang negara yang memiliki bias gender, terutama yang didasarkan pada perspektif hukum Islam, seperti UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu telah berdiri pusat-pusat penanganan perempuan korban kekerasan yang berbasis pada lembaga-lembaga keagamaan, seperti yang dibentuk oleh Puan Amal Hayati di beberapa pesantren, seperti Pesantren Nurul Islam, Jember, Pesantren Al-Ishlahiah, Malang, Pesantren Aqidah Usmaniah, Madura, dan lain-lain.Pengaruh yang paling terlihat dari analisis gender terhadap gerakan perempuan Islam adalah pada organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, hampir semua program organisasi ini berbasis pada analisis gender. Program yang telah dilakukannya antara lain membentuk crisis center untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER). Hal yang jauh lebih penting dari pengaruh tersebut adalah membuka perspektif baru yang bergerak pada tiga tataran utama, yaitu: (1) dari eksklusif ke inklusif; (2) dari kejumudan ke pencerahan dan pemberdayaan; dan (3) dari kekangan ke pembebasan dan demokrasi."