Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis peraturan komite nominasi dalam kaitannya dengan praktik hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi perusahaan terbuka di Indonesia dengan membandingkan peraturan di Singapura dan Jepang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa peraturan komite nominasi di 3 (tiga) negara menetapkan bahwa komite nominasi berfungsi sebagai badan untuk membantu dewan dalam nominasi dan evaluasi direksi. Namun, pelaksanaan komite nominasi di Indonesia memberikan kewenangan yang terbatas untuk hanya memberikan rekomendasi kepada dewan mengenai pencalonan direksi. Sedangkan di Singapura dan Jepang, komite nominasi berwenang merekomendasikan pemberhentian direksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa komite nominasi tidak mengalahkan hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi karena 2 (dua) alasan. Pertama, isu yang disinyalir menyangkut kekuasaan komite nominasi yang terlalu kuat itu tidak benar. Hal ini dikarenakan POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, dan Japan Companies Act secara jelas menyatakan ruang lingkup kewenangan komite nominasi pada perusahaan terbuka, dimana yang menjadi sorotan utama adalah kewenangan komite nominasi hanya sebatas “merekomendasikan” kepada dewan. Kedua, dalam pengangkatan direksi, pemegang saham memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat terhadap kewenangan komite nominasi yang meliputi hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk mencalonkan, dan hak untuk menolak calon yang dinominasikan oleh komite nominasi, dalam rapat umum pemegang saham.

---

This undergraduate thesis analyzes the regulation on nomination committee in regard to the practice of shareholder’s rights in the appointment of directors of listed companies in Indonesia by comparing it to the regulations in Singapore and Japan. Through conducting a juridical normative research with a statutory and comparative approaches, this research found that the regulation on nomination committees in all 3 (three) countries stipulates that the nomination committee functions as a body to assist the board in the nomination and evaluation of directors. However, Indonesia’s implementation of the nomination committee gives a limited authority to only make recommendations to the board regarding the nomination of directors. Whereas in Singapore and Japan, the nomination committee has the authority to recommend the dismissal of directors. This research also found that nomination committee does not defeat shareholder’s rights in the appointment of directors because of 2 (two) reasons. Firstly, the issue that presumably concerns the overpowering authority of the nomination committee is not correct. This is because POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, and Japan Companies Act clearly state the scope of authority of the nomination committee in listed companies where the main highlight is that the authority of nomination committee is limited to only “recommending” the board. Secondly, in the appointment of directors, shareholders have undefeated rights against the authority of nomination committee which includes the right to obtain disclosure of information, right to nominate, and right to refuse candidates nominated by the nomination committee, in the general meeting of shareholders."

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan hak pemegang saham melalui pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di  Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pembahasan dalam tesis ini mencakup keabsahan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia dan perbandingan pengaturan pemberian kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan pemberian kuasa secara elektronik dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 sudah sejalan dengan UUPT serta sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait. Namun masih terdapat perbedaan terkait pengaturan RUPS secara elektronik yang terdapat dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 dengan UUPT. Selain itu, pada saat ini, dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS, masih dalam fase e-Proxy sehingga belum tersedia layanan live streaming dan partisipasi pemegang saham masih hanya dibatasi untuk pemegang saham domestik. Jika pemegang saham sebagai pemberi kuasa dirugikan kepentingannya maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya terhadap pihak yang merugikannya. Terdapat persamaan antara pengaturan pemberian kuasa secara elektronik di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa yaitu untuk peningkatan praktik good corporate governance namun terdapat juga perbedaan yaitu terkait penyediaan proxy materials, penerima kuasa dan proxy contest (Amerika Serikat) dan terkait pertanggungjawaban penerima kuasa (Uni Eropa). Dengan demikian untuk selanjutnya dapat disesuaikan kembali pengaturan dalam POJK dan UUPT serta ditambahkan pengaturan mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan voting dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Kemudian hendaknya segera diimplementasikan fasilitas e-Voting dan dikembangkan partisipasi pemegang saham asing dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS.

---

This thesis discusses about the exercise of shareholder rights through electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed  companies in Indonesia. This research is  normative juridical research with comparative approach. Discussions in this thesis includes validity of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia, legal protection for shareholders in the implementation of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia and comparison of shareholder general meetings electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union. The results of this research states that electronic proxy  authorizations regulation in POJK No. 15/POJK.04/2020 already in accordance with UUPT and valid and binding for the parties concerned. But there is still a difference related to the electronic shareholder general meetings that regulated in POJK No. 16 / POJK.04 / 2020 with UUPT. Other than that, at present, in the application provided by the e-RUPS provider, it is still in the e-Proxy phase so that there is no live streaming service available yet and shareholder participation is still limited for domestic shareholders. If shareholders as proxy authorizer loss their interest, then shareholder can file a civil lawsuit or resolve disputes through arbitration or another alternative dispute resolution institutions against the party that inflict their loss.The similarity between electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union is to improve the practice of good corporate governance, but there are also differences that related about the provision of proxy materials, proxy holder and proxy contest (United States) and related to the proxy holders liability (European Union). Therefore, regulations in POJK and UUPT can then be adjusted and regulation regarding the reporting mechanism of voting casted from the proxy holder to proxy authorizer can be added. Then, in the application provided by e-RUPS provider, e-Voting facility should be implemented immediately and participation of foreign shareholders can be developed.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, dan komite remunerasi terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris pada perusahaan-perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel model pooled least square dengan total sampel sebanyak 105 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan return on equity berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris sedangkan kinerja perusahaan berdasarkan kinerja pasar yang diukur dengan tobin’s q berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. Struktur kepemilikan saham oleh dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris sedangkan kepemilikan saham oleh institusi asing berpengaruh negatif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. Keberadaan komite remunerasi berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris.

---

The aim of this research is to analyze how firm performance, ownership structure and remuneration committee affect the extent of board of directors and board of commissionaire compensation in public listed companies. This study use pooled least model of panel regression for hypothesis testing, with total sample of 105 listed companies on the Indonesia Stock Exchange in the financial years 2009 to 2013. The empirical result show that firm performance which measured on accounting based performance is positively correlated to board of director and commissionaire compensation, also on market based performance is positively correlated to board of director and commissionaire compensation. Ownership structure which measured by board of director and commissionaire ownership is negatively associated with board of director and commissionaire compensation, and foreign institutional ownership is negatively associated with board of director and commissionaire compensation. existency of remuneration committee has positive impact on board of director and commissionaire compensation."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelolaperusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifanalitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidakmempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabelkontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikanterhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to investigate the effect of proportions of independentcommissioners, independent directors and audit committee which is a corporategovernance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research,using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this studyis the proportion of independent commissioners, independent directors and auditcommittee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken fromthe PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significanteffect on firm value."

"Pengaturan Pengendali di Indonesia belum memiliki pengaturan yang harmonis baik dari segi pendefinisian maupun pembatasan kewenangan yang dapat dilakukan. Ketidakharmonisan tersebut diiringi dengan adanya pengaturan kewajiban baru bagi Perusahaan Terbuka untuk memiliki Pengendali yang juga disertai dengan sanksi. Di sisi lain, terdapat pengaturan yang berisikan ketentuan mengenai pengendalian Perusahaan hanya saja tidak dikenal dengan Pengendali, melainkan pemilik manfaat. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk melindungi investor. Apabila dibandingkan dengan Singapura dan Amerika Serikat, pengaturan mengenai kewajiban Pengendali berbeda dengan di Indonesia, yang didukung dengan kepercayaan investor terhadap Perusahaan yang tidak bergantung pada Pengendali. Dalam rangka mencapai penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mencapai pada kesimpulan bahwa pengaturan Pengendali di Indonesia masih belum harmonis, akan tetapi masih memiliki pengaruh terhadap tata kelola Perusahaan dan untuk perlindungan investor, masih bergantung pada keputusan Pengendali yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Sementara, di Singapura dan Amerika Serikat tidak memberikan kewajiban eksistensi pengendali secara langsung, akan tetapi Singapura mewajibkan secara tidak langsung. Dengan ketidakharmonisan pengaturan dan kepastian hukum Pengendali di Indonesia dapat menimbulkan risiko bagi investor, maka harus didukung dengan perlindungan hukum bagi investor lain.

---

Controller Arrangements in Indonesia do not yet have harmonized arrangements both in terms of defining and purifying the powers that can be exercised. This disharmony is accompanied by a new arrangement of obligations for Public Companies to have a Controller which is also accompanied by administrative sanctions. On the other hand, there are arrangements that contain provisions regarding the control of the Company, only that the Controller is not known, but the beneficial owner. This of course needs to be considered to protect investors. When compared to Singapore and the United States, the arrangements regarding the obligations of a Controller are different from those in Indonesia, which depend on investor confidence in a Company that is not dependent on a Controller. In order to achieve this research, the method used is juridical-normative which reaches the conclusion that the arrangements of the Controllers in Indonesia are still not harmonious, but they still have an influence on corporate governance and for the protection of investors, still depend on the decisions of the Controllers which must consider several aspects. While Singapore and the United States do not provide the controlling entity's obligations directly, Singapore obliges indirectly. With the disharmony of regulation and legal certainty, the risk of controllers in Indonesia can arise for investors, it must be supported by legal protection for other investors."

"Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam kehidupan, di mana asuransi menjadi sarana utama untuk mentransfer risiko. Likuidasi perusahaan asuransi, seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, memunculkan pertanyaan penting seputar pertanggungjawaban para pemimpinnya, yakni dewan direksi dan pemegang saham. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana dewan direksi dan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dapat dimintai pertanggungjawaban atas likuidasi perusahaan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran, proses pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika yang berlaku bagi dewan direksi dan pemegang saham dalam konteks likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dengan menerapkan metodologi penelitian doktrinal yang berlandaskan norma dan regulasi Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan teori hukum, dengan berfokus pada data sekunder. Temuan penelitian mengungkap tanggung jawab dewan direksi dan pemegang saham dalam kegagalan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memenuhi kewajiban pembayaran, yang berujung pada likuidasi perusahaan. Disertasi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengembangkan sektor asuransi yang tangguh dan bertanggung jawab secara etika, melindungi konsumen dari risiko gagal pembayaran dan praktek korporat yang tidak etis.

---

Risk management is a core aspect of human life, with insurance serving as a key method of transferring these risks. The liquidation of insurance companies, such as PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, raises significant questions regarding the accountability of those at the helm – the board of directors and shareholders. The formulation of issues is an examination of how the board of directors and shareholder of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha can be held accountable for the company's liquidation. The primary aim of this research is to examine the roles, decision-making processes, and adherence to legal and ethical standards of the board of directors and shareholders in the liquidation of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Employing a doctrinal research methodology grounded in Indonesian norms and regulations, the study employs a comparative analysis of legal theories, primarily relying on secondary data. The findings reveal the responsibilities of directors and shareholders in the company's failure to meet payment obligations, leading to liquidation. The thesis recommends heightened regulatory oversight and enforcement to ensure compliance with financial regulations and Good Corporate Governance principles, fostering a resilient and ethically responsible insurance sector. Strengthening these measures is crucial for protecting consumers against payment defaults and corporate misconduct."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan terhadap audit fee pada perusahaan perbankan di Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode unbalanced panel dan terdiri dari 107 firm year pada periode 2012-2016 pada perusahaan yang mengungkapkan audit fee di laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Pengaruh tidak signifikan pada kepemilikan keluarga juga terjadi karena adanya alignment effect dan entrenchment effect yang saling menghilangkan pengaruh satu sama lain. Lalu, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap audit fee. Hal ini karena pengawasan dari pemerintah akan menekan risiko perusahaan sehingga menurunkan audit fee. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peran dewan komisaris mampu memperlemah hubungan negatif kepemilikan pemerintah terhadap audit fee. Sementara, peran komite audit belum mampu memoderasi pengaruh kepemilikan saham terhadap audit fee. Uji sensitivitas menunjukkan bahwa institusional sebagai ultimate shareholder berpengaruh positif terhadap audit fee. Investor institusional akan menuntut audit berkualitas sebagai bentuk asurans.

---

This study aims to examine the effect of share ownership and corporate governance on audit fees in banking companies in Indonesia. The sample of this study uses unbalanced panel method and consists of 107 firm year in period 2012 2016 at company that disclose audit fee in annual report. The results show that family and institutional ownership has no significant effect on the audit fee. The insignificant influence on family ownership also occurs because of the alignment effect and entrenchment effect that eliminate each other 39s influence. Then, government ownership has a significant negative effect on the audit fee. This is because supervision from the government will reduce the risk of the company so as to lower the audit fee. It is also found in this study that the role of board of commissioners is able to weaken the negative relationship of government ownership to the audit fee. Meanwhile, the role of the audit committee has not been able to moderate the effect of share ownership on the audit fee. The sensitivity test shows that the institutional as ultimate shareholder positively influences audit fee. Institutional investors will demand quality audits as a form of assurance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi direksi dan dewan komisaris, dan komite kebijakan risiko terhadap pengungkapan risiko. Penelitian ini menggunakan sampel 365 perusahaan publik sektor non-keuangan di Indonesia dan diolah menggunakan metode regresi linear berganda. Pengungkapan risiko pada penelitian ini diukur dengan analisis konten jumlah kata yang mengandung pengungkapan risiko menggunakan perangkat lunak Atlas.ti. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite kebijakan risiko melakukan pengungkapan risiko 61 lebih banyak dibandingkan rata-rata seluruh perusahaan. Hasil studi menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko, sedangkan ukuran direksi dewan dan dewan komisaris serta komite kebijakan risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh dari keberadaan direktur independen, independensi dewan komisaris, dan keberadaan wanita dalam stuktur direksi dan dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the effects of ownership concentration structure, composition of board of director and board of commissioner and risk policy committee on risk disclosure. We use 365 samples from Indonesia rsquo s non financial sector publicly listed company in 2015 and use multiple regression method to test the hypothesis and use content analysis to measure the risk disclosure. This study found that company with risk policy committee discloses 61 more than average of all samples. Regarding the corporate governance mechanism, the study found that the concentration ownership has negative effect on risk disclosure, while board size and risk policy committee has positive effect risk disclosure. We also found no significant effect of existence of independent director, independency of commissioner, and existence of woman in board of director and board of commissioner on risk disclosure."

"Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana penerapan pengenaan denda terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Denda merupakan suatu bentuk sanksi yang diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran, dan memberikan dampak jera terhadap pelanggar. Namun tidak seperti di Jepang dan di Singapura yang telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengenaan denda, pengaturan denda di Indonesia tidak secara rinci mengatur mengenai mekanisme pemberian denda.

---

Indonesia, Japan and Singapore are several nations with competitive market in Asia, which needs precaution and penalization againts infringement of competition law to ensure the competitive market. The main problems of this research are how the regulation of fine sanction in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore, and how the fine sanction application in competition law cases in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore. This research uses normative juridicial method, which is done with literature studies. Fine is a form of sanctions which expected to prevent the infringement, and wary the offender. Unlike in Japan and Singapore which are having the regulation of fine sanction mechanism in detail, the regulation of fine sanction in Indonesia is not regulated the fine sanction mechanism in detail."