Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Eksistensi pasar modal sebagai alternatif permodalan bagi perusahaan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut paralel dengan kebutuhan perkembangan usaha di Indonesia. Dengan ini para regulator di Indonesia terus meningkatkan efektivitas kegiatan di pasar modal. Salah satu rencananya adalah menyusun kajian dan peraturan terkait Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC merupakan perusahaan berbentuk cangkang yang telah melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan tujuan utama yaitu melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan target yang tertutup. Maka dari itu, perusahaan target dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dengan menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjadi dasar penulisan. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat, Britania Raya dan Malaysia yang telah mengeluarkan pengaturan dan praktik SPAC. Penulisan ini akan memuat analisis terkait kemungkinan, potensi dan tantangan yang harus diperhatikan bagi Indonesia. Dengan ini harapannya bagi pasar modal di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait SPAC dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan.

---

The existence of capital market as an alternative fund for companies continues to increase in a decent direction. This increase is parallel to the needs of business development in Indonesia. With this, regulators in Indonesia continue to improve the effectiveness of activities in the capital market. One of the plans is to compile studies and regulations related to the Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC is a shell company that has conducted an initial public offering (IPO) with the main objective of merging or taking over with a target private company. Therefore, the target company can carry out activities in the capital market. The chosen method is juridical-normative by finding laws and regulations in Indonesia that can be the basis for writing. Then, a comparative method with a comparative country between the United States, United Kingdom and Malaysia which has issued the regulation and practice of SPAC. This writing will contain an analysis of the possibilities, potentials and challenges that must be considered for Indonesia. With this, it is hoped that the capital market in Indonesia will issue regulations related to SPAC taking into account effectiveness and evaluation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penawaran umum perdana sebuah perusahaan terhadap perubahan market return Indeks Harga Saham Gabungan dengan metode ARCH/GARCH pada periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode ARCH/GARCH dengan model yang terbaik sesuai dengan kriteria Akaike Info Criterion dan Schwarz Criterion yaitu GARCH (1,1).Hasil penelitian menunjukkan bahwa offering day dan frozen period memiliki dampak terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan dimana offering day memiliki dampak negatif sedangkan frozen period memiliki dampak yang positif. Sedangkan pre-offering day, unfrozen period, listing day, dan post listing day tidak memiliki pengaruh terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan.

---

This research aims to analyze the effect of the initial public offering activity of a company on the Composite Stock Price Index (IHSG) using the ARCH/GARCH method in the period of 2013-2017. This research employs ARCH/GARCH method using the best and suitable model with the Akaike Info Criterion and Schwarz Criterion which is GARCH (1,1).The result shows that offering day and frozen period have the effect on IHSG market return by which the offering day has the negative effect and frozen period has the positive one. Meanwhile, pre-offering day, unfrozen period, listing day, and post-listing have no effect on IHSG market return."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"Perkembangan ekonomi dan hukum harus seimbang dengan perkembangan teknologi. OJK melalui POJK No. 41/POJK.04/2020 menerbitkan sistem penawaran umum baru berdasar elektronik yang diharapkan akan mempermudah akses dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi pada penawaran umum. Penerbitan sistem Electronic Indonesia Offering ini harus dikawal perlindungan hukumnya, tidak hanya dari sisi perlindungan pasar modal tetapi juga perlindungan data pribadi, karena penggunaan sistem elektronik yang rawan akan peretasan dan penjualan data. Penyedia sistem Electronic Indonesia Public Offering dapat merefleksi praktik penawaran umum dan bursa efek elektronik di luar negeri seperti Nasdaq di Amerika Serikat untuk. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai dampak hukum POJK No. 41/POJK.04/2020 terhadap praktik penawaran umum di Indonesia, perlindungan hukum Electronic Indonesia Public Offering, dan perbandingan dengan Nasdaq di Amerika Serikat. Electronic Indonesia Public Offering dapat mengembangkan identitas dan reputasi seperti Nasdaq yang dikenal sebagai rumah penawaran umum perusahaan teknologi dan harus memperhatikan perlindungan data pribadi Emiten dan Investor pada sistemnya.

---

Economic and legal developments must go hand in hand with technological developments. OJK through POJK No. 41/POJK.04/2020 issued a new electronic-based public offering system which is expected to facilitate access and provide opportunities for the general public to participate in public offerings. The issuance of the Electronic Indonesia Public Offering system must be protected by legal protection, not only in terms of capital market protection but also personal data protection, due to the use of electronic systems that are prone to hacking and selling data. Electronic Indonesia Public Offering system providers can reflect on the practice of electronic public offerings and stock exchanges abroad such as Nasdaq in the United States to see their effectiveness. This juridical-normative study will discuss the legal impact of POJK No. 41/POJK.04/2020 on public offering practices in Indonesia, legal protection for Electronic Indonesia Public Offering, and comparisons with Nasdaq in the United States. Electronic Indonesia Public Offering can develop an identity and reputation like Nasdaq, which is known as a place for technology companies to conduct their IPO and must pay attention to the protection of personal data of issuers and investors in its system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Initial Public Offering (IPO) terhadap return dan volume saham-saham dalam industri yang sama dengan saham IPO. Pengujian pertama untuk melihat pengaruh IPO terhadap return, variabel independennya adalah covarians antara return industri dengan return IPO. Pengujian kedua untuk melihat pengaruh IPO terhadap volume, variabel independenya adalah volume dan frekuensi saham IPO. Pengujian pertama dan kedua dilakukan dengan menggunakan data panel. Dengan menggunakan data sebanyak 66 perusahaan yang IPO dari tahun 2009-2013, penulis tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara IPO dengan return serta volume industri sejenis.

---

This study aims to analyze the effect of Initial Public Offering (IPO) on the return and volume of stocks in the same industry as IPO shares. The first test is to study the effect of IPO to return, where the independent variable is covariance between industry returns with the return of the IPO. The second test is to study the effect of IPO on volume, where the independent variable is the volume and frequency of IPO shares. The first and second tests done using panel data. Using data from 66 companies which IPO of the year 2009-2013, the result of this study shows that no significant affect between IPO to return and volume of the industry."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor informasi yang memengaruhi initial return selama proses penawaran pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2001-2013. Initial return diukur dengan menghitung selisih antara harga saham pada penutupan hari pertama di pasar sekunder dengan harga saat penawaran umum dibagi dengan harga saat penawaran umum. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi data cross-section. Faktor informasi yang diuji dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu informasi akuntansi, informasi non-akuntansi, dan informasi terkait pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan dan reputasi penjamin emisi berpengaruh negatif terhadap initial return, sedangkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap initial return.

---

The purpose of this research is to analyze the factors of information during the public offering influencing the initial return of listed companies in Indonesia Stock Exchange for 2001-2013. Initial return is measured by dividing the first day return with the offering price. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using cross-section data regression. Tested factors are divided into three groups, which are the accounting information, the nonaccounting information, and the information that related to the market condition. Overall results reveal that age of company and reputation of underwriter negatively affect initial return. On the other hand, interest rate of Sertifikat Bank Indonesia positively affect initial return."

"Peningkatan efisiensi dan pendanaan perusahaan dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/investor), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum (go public). Penjualan saham yang dilakukan untuk pertama kali, disebut sebagai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (?IPO?). Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Diantara berbagai resiko yang ada dalam menjadi perusahaan publik, salah satu hal yang paling signifikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan IPO, antara lain biaya proses, pelaksanaan dan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan setelah terjadinya IPO. Sebagai solusi dari kendala ini para pelaku usaha telah menemukan strategi untuk mendapatkan segala keuntungan di pasar modal layaknya perusahaan publik namun tanpa perlu melakukan IPO, yaitu backdoor listing yang dilaksanakan dengan mengakuisisi perusahaan terbuka. Dengan backdoor listing, perusahaan tertutup dapat menikmati fasilitas perusahaan terbuka tanpa melakukan proses IPO. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mengapa backdoor listing begitu memikat banyak perusahaan sebagai cara untuk go public. Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan backdoor listing dan ketentuan hukum yang mengatur tentang backdoor listing di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa backdoor listing umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun ingin mendapatkan akses ke bursa. Oleh karena itu, backdoor listing dipandang sebagai strategi jalan pintas bagi perusahaan untuk memperoleh akses ke bursa saham. Hingga saat ini belum ada yang secara rinci dan jelas mengatur tentang backdoor listing. Selama ini, pelaksanaan backdoor listing dilakukan berdasar tata cara pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UUPT?), dan berkaitan dengan status perusahaan sebagai perusahaan terbuka, aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan backdoor listing di Indonesia selain UUPT adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK serta Peraturan Bursa Efek Indonesia.

---

Increasing the efficiency and corporate financing can be done by selling a portion of the company ownership, the holdings sale in various ways, one of which is the sale of some company outstanding shares in the form of securities to the public (investors / investor), or in other words the company hold a public offering (go public). Sales of shares made for the first time, referred to as a public offering or Initial Public Offering ("IPO"). Becoming a public company, will have many competitive advantages for business development in the future. Among the various risks that exist in a public company, is the cost to be incurred in conducting the IPO, including the cost of the process, implementation and necessary expenses incurred after the IPO. As the solution of this problem is that business has found a strategy to gain advantage in capital markets as a public company but without the need to do an IPO, the backdoor listing is carried out by acquiring a public company. With the backdoor listing, the company can enjoy the facilities without the IPO process. The 2 (two) problems in this study, namely: Why the backdoor listing so compelling many companies as a way to go public, and how is the implementation of a backdoor listing and legal provisions that regulate the backdoor listing in Indonesia. In answering the problem in writing this thesis, the author will employ the method of normative legal approaches that could be construed as legal research literature based on literature or secondary data. Based on the presentation and discussion in this study, the authors conclude that the backdoor listing is generally performed by a company that does not meet the requirements or do not want to go public intervention by the public company, but eager to gain access to the stock. Therefore, the backdoor listing is seen as a shortcut strategy for the company to gain access to the stock market. Until now, no one has a detail and clear set of backdoor listing. So far, the implementation of a backdoor listing procedures performed by the takeover of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), and related to the company's status as a public company, the rules applied in the implementation of a backdoor listing in Indonesia in addition to the Company Law is No Law. 8 Year 1995 concerning Capital Market and Bapepam-LK and also Indonesia Stock Exchange rules."

"Skripsi ini membahas mengenai benturan kepentingan, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dan prosedur dalam melakukan Transaksi Afiliasi yang sesuai dengan revisi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mana revisi ini selesai ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2009. Penerapan transaksi afiliasi ini ditemui pada perusahaan publik berstatus BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, Tbk. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Wijaya Karya, Tbk telah melakukan transaksi afiliasi dengan anak-anak perusahaannya sesuai dengan prosedur yang ada, seperti dalam revisi peraturan bapepam tersebut dan peraturan pasar modal lainnya. Pada kenyataannya transaksi afiliasi ini cenderung bersifat sensitif, karena dapat disalahgunakan dan dalam prakteknya beresiko terhadap benturan kepentingan. Hal ini tentunya sangat penting diperhatikan, karena Bapepam dan LK sudah cukup mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, serta berusaha untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Perubahan dalam peraturan Bapepam ini pada pokoknya berisi tentang pengaturan bagaimana tata cara menerbitkan dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait transaksi afiliasi dan mengenai pengecualian kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

---

This mini thesis discuss about conflict of interests, protection of minority shareholders, and procedure in exercising Affiliated Transactions as governed under the revised BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 about Affiliated Transactions and Conflict of Interests of Certain Transactions, which revised set was completed on November 25th 2009. One example of Affiliated Transaction can be found on a State owned public company, namely PT Wijaya Karya, Tbk. This research is a juridical normative research by using the method of data analysis in qualitative research.

Furthermore the research concluded that PT Wijaya Karya had done the Affiliated Transaction in accordance with the revised BAPEPAM Regulation and other capital market laws. In reality, Affiliated Transaction is a sensitive issue which could be manipulated and vulnerable to conflict of interests. It is therefore important to pay attention to it, since BAPEPAM and LK had already regulated this in order to protect the interests of all shareholders, particularly of the minority shareholders.

The revision of this BAPEPAM Regulation governs the procedure in issuing and announcing information to the public in regards to affiliated transactions and exceptions on the obligation of an independent General Meeting of Shareholders (RUPS) on transactions which involve conflict of interest."

"Salah satu alternatif pembiayaan bagi UKM ialah melalui pasar modal. Pasar modal dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk memperluas usaha serta menambah lapangan pekerjaan. UKM di Indonesia setidaknya berkontribusi 60 terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Untuk memberikan akses bagi UKM dalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai penawaran umum yang dilakukan oleh UKM dalam POJK 53/2017 dan POJK 54/2017. Aturan tersebut lebih ringan daripada aturan pada perusahaan biasa. Beberapa negara juga memiliki aturan khusus bagi UKM dalam melakukan Initial Public Offering IPO, yaitu India, Inggris, dan Malaysia. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan IPO bagi UKM di Indonesia dibandingkan dengan India, Inggris dan Malaysia, bagaimana aspek hukum IPO berakibat terhadap pertumbuhan jumlah UKM yang melakukan penawaran umum, dan apakah pengaturan IPO yang mempermudah akses bagi UKM memberikan perlindungan cukup terhadap investor. Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di negara India, Inggris, dan Malaysia memiliki aturan khusus bagi UKM untuk IPO dan terdapat adviser untuk membantu UKM dalam proses IPO serta terdapat bursa khusus bagi UKM sedangkan Indonesia hanya memiliki aturan khusus tetapi belum memiliki bursa khusus bagi UKM. Kemudian, adanya aturan yang lebih ringan bagi UKM cukup memberikan perlindungan terhadap investor.

---

One alternative financing for SMEs is through the capital markets. The capital market can be utilized by SMES to expand and add jobs. SMEs in Indonesia at least contribute 60 against gross domestic product GDP. To grant access for SMEs in the capital market, the Financial Services Authority published new rules regarding public offerings carried out by SMES in POJK 53 2017 and POJK 54 2017. These rules are lighter than the rules on ordinary company. Some countries also have special rules for SMEs to conduct Initial Public Offering IPO, such as India, United Kingdom, and Malaysia.

In this study the author will examine about how setting the IPO for SMEs in Indonesia compared to India, the United Kingdom and Malaysia, how the legal aspects of the IPO resulted in a large number of small growth towards SME 39 S that do a public offering, whether setting the IPO makes it easy to access for SMES providing sufficient protection against investors. This research is the juridical normative research.

Based on the results of the research it is known that in the country of India, Malaysia, and the United Kingdom have special rules for SMEs for the IPO and there are advisers to help the SMES in the process of IPO and there is a special exchange for SMEs while Indonesia only has special rules but do not yet have special exchange available for SMES. Later, the existence of specific rules for IPO SMES increase the amount of the participation of SMES to obtain funding through the IPO. Lastly, the existence of the lighter rules for SMEs provide enough protection to the investors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur corporate governance terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal (signaling theory) yang menyatakan bahwa keberadaan struktur corporate governance yang baik pada saat perusahaan melakukan IPO akan memberikan sinyal kualitas perusahaan yang tinggi kepada investor potensial. Struktur corporate governance yang diuji meliputi jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dari dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan sampel 95 observasi dari perusahaan yang melakukan IPO yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2012. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi negatif dan berpengaruh terhadap underpricing, (2) tingkat independensi dari dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (3) keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (4) struktur corporate governance (jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan keberadaan komite adit) secara simultan memiliki korelasi positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap underpricing.

---

This objective of this research is to examine the effect of corporate governance structure on underpricing at initial public offering (IPO). This study is based on signaling theory to suggest that the existence of properly corporate governance structured at the time of the IPO may signal high firm quality to potential investors. The corporate governance structure tested include board size, board independence, and existence of audit committee. Testing hypotheses are conducted using multiple regression models with observations from 95 sample IPO companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period of 2005-2012.

The empirical result show that: (1) board size have negative correlation and have effect on underpricing, (2) board independence have no effect on underpricing, (3) the existence of audit committee have no effect on underpricing, (4) corporate governance structure (board size, board independence, and the existence of audit committee) simultantly have positive correlation and have effect on underpricing."