Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perkara pada putusan No.201 Pk/Pdt/2017 mengenai tanggung jawab bank selaku kreditur dan penerima objek tanggungan, dan juga debitur selaku pemberi hak tanggungan dan pihak yang objek jaminan kreditnya disimpan oleh bank. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam putusan dan juga untuk mengetahui kesesuaian putusan dengan peraturan mengenai hak atas kepemilikan atas tanah.Oleh karena itu, rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah mengenai apa tanggung jawab bank selaku penerima hak tanggungan atas jaminan kredit debitur dan juga bagaimana kesesuaian putusan dengan peraturan mengenai Hak Milik atas tanah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Penggunaan data sekunder tersebut berarti menggunakan data yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri atas perundang-undangan, teori hukum, dan juga wawancara. Spesifikasi penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif dan evaluatif. simpulan yang didapat adalah bank harus bertanggung jawab untuk mengganti dari sertifikat hak milik atas tanah dan juga mengganti kerugian yang dialami oleh debitur tersebut dan juga putusan Peninjauan Kembali di putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saran dari penulis adalah agar hakim yang menangani kasus serupa agar lebih berhati hati dalam memutus perkara dan juga agar diterapkannya cara lain agar mengurangi hilangnya jaminan kredit saat penyimpanan. Cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan fotokopi dari sertifikat yang asli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberikan cap oleh bank untuk menunjukan keasliannya dengan sertifikat yang asli

---

This thesis discuss regarding the verdict of Judicial Review No.201 Pk/Pdt/2017 concerning the responsibility of banks as the creditor and the receiver of the object of the mortgage rights, and also for the debtor as the giver of the mortgage rights and as the party which the collateral of the credit agreement is stored in banks. This research is conducted in order to know the legal responsibility of the bank based on the verdict and to know the suitability of the verdict based on regulation relating to the ownership of the land. Based on that, the research question written within the thesis is concerning the responsibility of the banks as the receiver of the mortgage rights of the credit guarantee of the debtor, and also concerning the suitability of the judicial verdict with the regulations relating to the ownership of the land . The thesis is using the research method of normative juridical by using secondary data. The usage of secondary data means that the research will be done through a literature review which consists of laws and regulations, theory of law, and interview. The specification of this thesis is using descriptive and evaluative research. The conclusion of this research is that the bank has the responsibility to replace the Rights of Ownership certificate and to compensate for the loss which the debtor experienced, and also the verdict of the Judicial Review verdict is not in accordance with the applicable regulations. The suggestion from the author is for the judge to implement more caution in handling the case similar to this and also implement other ways to secure the collateral and reduce the number of lost and damaged collateral. The way which can be done to reduce the number of lost collateral is by using a photocopy of the authentic certificate which is signed by both parties and stamped by the bank to validate the authenticity with the original certificate."

"Telah lahir dan diakui produk baru dalam lembaga perbankan untuk mengatasi masalah kedaruratan, yaitu produk kredit dengan sistem resi gudang. Dengan diundangkannya Undang-Undang no. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang, maka terjadi perubahan kedudukan resi gudang itu sendiri, mulanya merupakan suatu bukti titip menjadi bukti hak milik.Resi gudang merupakan lembaga jaminan baru yang dalam karya ini akan dijelaskan mengenai kedudukan resi gudang sebagai jaminan hutang ditinjau dari hukum jaminan serta bagaimana praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif maka diperoleh kesimpulan bahwa resi gudang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan dan pelaksanaan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia dapat dijabarkan dengan jelas.

---

Were born and recognized the new product in the banking institutions to address emergencies, ie credit product with a warehouse receipt system. With the enactment of Law no. 9 of 2006 on the warehouse receipt system, then change the position of the warehouse receipt itself, originally constitute a proof of evidence entrusted property. Warehouse receipt is a new security institutions in this work will be described regarding the position of warehouse receipts as collateral in terms of legal guarantees and how the practices of financial institutions, in this case PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Using the juridical-normative research methods it could be concluded that the warehouse receipt is a form of security rights and the implementation of credit in PT. Bank Rakyat Indonesia can be spelled out clearly."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X.Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X.

The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari diversifikasi pendapatan yang dilakukan oleh bank terhadap profitabilitas dan risiko bank-bank yang ada di negara ASEAN-5 selama berlangsungnya pandemi covid-19. Sampel terdiri dari 86 bank publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Singapura (SGX), Bursa Malaysia (MYX), Bursa Saham Filipina (PSE), dan Bursa Efek Thailand (SET). Metode penelitian menggunakan regresi panel dengan metode estimasi fixed-effect model. Penelitian ini menemukan bahwa diversifikasi pendapatan secara positif dan signifikan dalam memengaruhi profitabilitas dan risiko keuangan serta memengaruhi risiko kredit secara negatif signifikan pada bank-bank di ASEAN-5 selama pandemi covid-19..

---

This study aims to examine the effect of income diversification carried out by banks on the profitability and risk of banks in ASEAN-5 countries during the COVID-19 pandemic. The sample consists of 86 public banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Stock Exchange (SGX), Malaysia Stock Exchange (MYX), Philippines Stock Exchange (PSE), and Thailand Stock Exchange (SET). The research method uses panel regression with the fixed-effect model estimation method. This study finds that there is positive and significant relationship between income diversification influencing bank profitability and financial risk and negative significant effected credit risk in banks in ASEAN-5 during covid-19 pandemic."

"Persaingan dalam industri perbankan terutama di bidang KPR di Indonesia membuat semua pelaku perbankan menerapkan segala cara yang mungkin digunakan. Mulai dari menyediakan bunga yang rendah hingga mempermudah layanan mereka untuk membuat konsumen memilih produk mereka. Namun citra bank yang positif dinilai mempunyai peranan dalam membentuk keputusan pembelian produk KPR oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan citra bank dalam keputusan pembelian produk KPR oleh konsumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra perusahaan dan keputusan pembelian oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Wawancara dilakukan kepada konsumen yang menggunakan produk KPR dan sales person KPR sebuah bank. Pada penelitian ini daapt digamabrkan peran citra perusahaan dalam membentuk keputusan pembelian oleh konsumen.

---

The Competition in the banking industry, especially in the mortgage sector in Indonesia makes all the bankers to apply all possible ways to achieve victory. They start from providing low interest to improve their services so the consumers choose their products. However, positive image of the bank has assessed the role in shaping consumer's purchase decisions of mortgage product. This study aims to analyze and describe the bank's image in the consumer's purchase decision. The Concepts that are used in this study are the corporate image and consumer's purchase decision. This study uses a post-positivist paradigm, qualitative and descriptive approach. Indepthinterviews were conducted to consumers who use the mortgage product and to sales person of Bank Mandiri. This research can describe the bank image in consumer's purchase decision of mortgage product."

"Sektor perbankan di Indonesia mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk perekonomian negara. Indonesia memiliki ratusan bank yang beroperasi di dalamnya dan oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah bank terbanyak. Sayangnya, fenomena tersebut belum optimal bagi sektor perbankan tanah air karena banyak bank yang terlalu lemah untuk bersaing di dalam negeri, apalagi secara global. Oleh karena itu, peningkatan modal inti minimum dilakukan agar bank lebih kuat dan mampu bersaing. Oleh karena itu, diciptakanlah skema yang disebut Konsolidasi Bank Umum (Konsolidasi Bank Umum). Skema ini bertujuan untuk memastikan bank dapat melakukan merger agar lebih mampu memenuhi modal inti minimum tersebut. Seperti skema lainnya, skema ini bukannya tanpa kekurangan. Konsolidasi Bank Umum mempengaruhi nasabah bank dan bank itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menganalisis dampak hukum Konsolidasi Bank Umum terhadap nasabah dan bank itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menyiapkan dua pertanyaan penelitian untuk penelitian ini: bagaimana undang-undang mengatur perlindungan nasabah di Konsolidasi Bank Umum, dan bagaimana implikasi hukumnya jika bank tidak menyelesaikan proses Konsolidasi Bank Umum? Penelitian doktrinal ini menggunakan tipologi penelitian eksploratif dan berbagai data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Konsolidasi Bank Umum membantu bank menjadi lebih kuat, peraturan skema saja tidak cukup. Misalnya, Bank hanya diwajibkan untuk mengumumkan skemanya melalui surat kabar dan website bank, yang mungkin menyebabkan kurangnya kesadaran nasabahnya, terutama yang berasal dari generasi baru. Selain itu, karena masih pasifnya ketentuan mengenai jangka waktu proses, terdapat ketidakpastian bila bank mengabaikan prosedur skema ini. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) direkomendasikan untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank mengumumkan tindakannya melalui media sosial yang banyak digunakan masyarakat. Kedua, direkomendasikan agar mereka memperkenalkan peraturan yang memberikan batasan waktu tetap mengenai berapa lama prosedur skema tersebut dapat dilakukan untuk menciptakan lebih banyak kepastian hukum.

---

The banking sector in Indonesia has been very significant in shaping the nation’s economy. Indonesia has hundreds operating within and, therefore, has become one country with the most banks. Unfortunately, such a phenomenon is not optimum for the nation’s banking sector because many banks are too weak to compete domestically, let alone globally. Hence, an increase in minimum core capital was introduced to make banks more robust and able to compete. Therefore, a scheme called Commercial Bank Consolidation (Konsolidasi Bank Umum) was created. This scheme aims to ensure that banks can be merged to make them more able to meet such minimum core capital. Like any other scheme, this scheme is not without flaws. Commercial Bank Consolidation affects the bank’s customers and the bank itself. In this research, the author seeks to analyze the legal effect of Commercial Bank Consolidation on customers and the bank itself. Therefore, the author prepared two research questions for this research: how does the law regulate customer protection in Konsolidasi Bank Umum, and how is the legal implication if banks do not finish their Konsolidasi Bank Umum process? This doctrinal research uses an explorative typology of research and various secondary data. Data collected in this research is analyzed by using qualitative methods. The research found that even though Commercial Bank Consolidation helps banks to be more robust, scheme regulations are insufficient. For example, Banks are only obliged to announce their scheme through newspapers and bank websites, which might cause a lack of awareness among their customer, especially those coming from newer generations. Aside from that, because of the passivity of the regulation in regard to the time frame of the process, there is uncertainty when a bank omits the procedures of this scheme. Firstly, it is recommended that the Financial Service Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) introduce a regulation that obliges banks to announce their action through social media that people widely use. Secondly, it is recommended that they introduce regulation that creates a fixed time limit on how long the procedure of such a scheme can take to create more legal certainty."

"ABSTRAKPendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana penerima dana cashback PT. Bank IFI (BDL). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan cash back dan likuidasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan beserta risiko dalam produk tersebut. Dalam kasus PT. Bank IFI (BDL) nasabah merasa bahwa PT. Bank IFI tidak pernah menyampaikan kepada nasabah bahwa pemberian cashback mengakibatkan hilangnya penjaminan nasabah. Untuk mendapatkan kembali hak-haknya, UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu berupa kesempatan untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS, mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya terakhir adalah melakukan gugatan kepada lembaga peradilan.

---

ABSTRACTEstablishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) aims to ensure customer funds on bank deposits. In practice there are problems due to loss of funds guarantee customers receive the cashback given bank. Giving cashback can cause the loss of the guarantee of customer deposits. This thesis discusses and analyzes the legal protection provided to depositors receiving cashback PT. IFI Bank (BDL) by using a case study on the liquidation of PT. IFI Bank (BDL), as well as to know the legal measures that can be done depositors beneficiary cashback PT. IFI Bank (BDL). The study was conducted with the normative method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the liquidation of the bank and cash back. The results showed that the bank as businesses have an obligation to present a clear and complete information about the products offered and the risk in the product. In the case of PT. IFI Bank (BDL) customers feel that PT. Bank IFI never convey to customers that giving cashback result in loss of customer assurance. To regain their rights, LPS Act and the Consumer Protection Act provides legal protection to customers in the form of opportunities for filing objections to the LPS, mediation through the Dispute Settlement Board Consumer and final attempt is suing the judiciary."