Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130233 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitohang, Bara D. Thording
Pengaruh moral credential terhadap reaksi sosial non-formal: uji perbedaan sikap sanksi masyarakat D.K.I. Jakarta dalam menaggapi kejahatan gratifikasi oleh pegawai negeri sipil (PNS) = Moral credentialas influence on societal response: a comparison study ON D.K.I. Jakarta societyas punitive attitudes towards gratification crimes by state civil apparatus (PNS)
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah moral credential dapat mempengaruhi reaksi sosial non-formal, terutama sikap sanksi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan individu atau kelompok yang memiliki moral credential yang kuat cenderung mendapatkan tanggapan bersifat toleran dari masyarakat Penelitian ini melakukan hal yang sama, menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai figur yang memiliki moral credential dan telah melakukan pelanggaran berupa gratifikasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan population-based survey experiment (P-BSE), melibatkan 432 partisipan berumur 18 hingga 45 tahun untuk membandingkan kondisi moral credential v. kondisi non-moral credential dan kondisi moral credential serta moral stake v. kondisi non-moral credential serta moral stake. Hasil analisis temuan data menyatakan moral credential tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi sosial non-formal dalam konteks kasus kejahatan gratifikasi oleh PNS.
The purpose of this study is to see the effect of moral credentials toward societal response, specifically punitive attitudes. Previous studies have shown individuals or groups with moral credentials tend to receive lenient societal response when they commit a transgression. This study is undertaking the same topic, focusing on State Civil Apparatus (PNS) as a figure possessing moral credentials and has commited transgression in the form of gratification. This study uses population-based survey experiment (P-BSE), and involves 432 participants ages from 18 to 45 years to compare between moral credential condition v. non-moral credential condition and moral credential with moral stake v. non-moral credential with moral stake.Results of analysis shows moral credentials doesn’t have a significant impact on societal response in the context of gratification crimes of State’s Civil Apparatus."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nastia Rini
Peranan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = the Role of Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) to fulfilling the need of health service of PNS of Government DKI Jakarta province
"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.
Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Setiowati
Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta : analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 ayat (1) tentang Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dalam kaitannya pengangkatan PPPK dalam jabatan pimpinan tinggi = Judicial review of the appointment of civil servants in positions within the government of Jakarta : analysis of law no 5 of 2014 on state civil apparatus article 20 (1)
"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.
Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43951
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arina Nur Kusuma
Status dan Hubungan Hukum Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Non PPPK) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = Status and Legal Relationship of Non-Civil Servant and Non-Government Employee with Work Agreement of Provincial Government DKI Jakarta.
"Larangan mempekerjakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (non PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tidak serta merta membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhenti melakukan rekrutmen atau mengadakan hubungan kerja dengan pegawai non PNS dan non PPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempekerjakan sekitar ±81.096 orang pegawai non PNS dan non PPPK yang mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Tulisan ini mengangkat permasalahan status dan hubungan hukum pegawai non PNS dan non PPPK setelah diundangkannya PP Manajemen PPPK dan hubungan hukum PPPK menurut konsep hubungan dinas publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya PP Manajemen PPPK, pegawai non PNS dan non PPPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan legalitas status dan hubungan hukumnya. Tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap/masih mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN merupakan suatu tindakan yang melanggar asas legalitas dan asas yuridiktas. Namun demikian, tujuan dipekerjakannya pegawai non PNS dan non PPPK mengandung unsur kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada pemenuhan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK guna menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Selain permasalahan praktis, PP Manajemen PPPK juga mengandung permasalahan konseptual terkait dengan hubungan kerja PPPK yaitu dengan digunakan dua jenis perbuatan hukum yang saling bertolak belakang dan mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini dikenal dan berjalan sesuai dengan asas dan kaidah hukum. Dengan demikian, PP Manajemen PPPK harus direformulasi sesuai dengan kebutuhan faktual dengan tetap berpedoman pada asas dan kaidah hukum yang berlaku.
Prohibition of hiring non-Civil Servants (non-PNS) and non-Government Employees with Work Agreements (non-PPPK) as stipulated in Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management does not necessarily make the Provincial Government of DKI Jakarta, stop recruiting or entering into work relationships with non-PNS and non-PPPK. Based on data from the Regional Personnel Agency, until 2019, the Provincial Government of DKI Jakarta employs approximately ± 81,096 non-PNS and non-PPPK who fill functional and executive positions. This paper raises the issue of the status and legal relationship of non-PNS and non-PPPK after the promulgation of the Government Regulation concerning Management PPPK and the PPPK legal relationship according to the concept of public service relations. The research method used in this study is juridical-normative research through the statue approach and conceptual approach. The research results are presented in a prescriptive-analytical form. The results showed that with the enactment of the Government Regulation concerning Management PPPK, non-PNS and non-PPPK employees in the DKI Jakarta Provincial Government lost their legality and legal relationship. The Acting of the Civil Service Officers of the DKI Jakarta Provincial Government that still employs non-PNS and non-PPPK to fill ASN positions is an act that violates the legality and juridical principles. However, the purpose of hiring non-PNS and non-PPPK employees contains greater benefit than the fulfillment of the element of legal certainty. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government can still employ non-PNS and non-PPPK staff to carry out governmental tasks in realizing prosperity for the community, especially the people of DKI Jakarta Province. In addition to practical issues, Government Regulation concerning Management PPPK also contains conceptual problems related to the PPPK work relationship, by using two types of legal actions that contradict each other and obscure the working relationship system that has been known and runs according to legal principles and rules. Thus, Government Regulation concerning Management PPPK must be formulated in accordance with factual needs while still referring to the principles and applicable legal rules."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Galoeh Irdanella S
Pengaruh Literasi Keuangan dan Toleransi Risiko terhadap Keputusan Investasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Generasi Millenial = The Influence of Financial Literacy and Risk Tolerance on Investment Decisions for Millennial Generation Civil Servants (PNS)
"Di Indonesia, produk keuangan menjadi lebih bervariasi dan umum. Menjamurnya produk keuangan menuntut konsumen untuk memilih asetnya dengan logika dan analisis yang lebih baik. Kapasitas untuk menggunakan berbagai keterampilan keuangan, seperti pengelolaan uang dasar (penganggaran, pengeluaran, tabungan, pinjaman, dan kredit), perencanaan keuangan/perencanaan pensiun, dan pengetahuan investasi, juga sama pentingnya dalam membuat keputusan investasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah literasi keuangan dan toleransi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi dan (2) mengetahui toleransi risiko pengambilan keputusan investasi pada PNS Generasi Milenial yang bekerja di Jakarta. Teori yang digunakan peneliti adalah teori behavioral financial dan teori portofolio modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden sasaran. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM melalui aplikasi PLS. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Pengetahuan keuangan memberikan hasil negatif dan tidak berpengaruh signifikan dengan p-value 0,080 > 0,05, (2) Sikap keuangan memberikan hasil positif dan berpengaruh signifikan dengan p-value 0,01 < 0,05, (3) Perilaku keuangan mempunyai hasil negatif dan berpengaruh signifikan dengan p-value 0,035 < 0,05 dan (4) Toleransi risiko mempunyai hasil positif dan berpengaruh signifikan dengan p-value 0,050 = 0,05. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dapat membandingkan data di negara atau wilayah lain secara lebih luas. Penelitian ini menekankan pentingnya pengetahuan keuangan dan pemahaman risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk kelompok demografi yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan keuangan yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya yang mereka perlukan untuk membangun pengetahuan keuangan mereka.
. In Indonesia, financial products are becoming more varied and common. The proliferation of financial products requires consumers to choose their assets with greater logic and analysis. The capacity to use different financial skills, such as basic money management (budgeting, spending, savings, loans, and credit), financial planning/retirement planning, and investment knowledge, is also equally important in making investment decisions. Factors that influence investment decisions are financial literacy and risk tolerance. The aims of this research are (1) to determine the influence of financial literacy on investment decision-making and (2) to determine risk tolerance for investment decision-making among Millennial Generation civil servants working in Jakarta. The theories used by researchers are behavioral financial theory and modern portfolio theory. The method used in this research is quantitative using a questionnaire distributed to target respondents. The analysis technique used is SEM via the PLS application. The research results state that (1) Financial knowledge has negative results and does not have a significant effect with a p-value of 0.080 > 0.05, (2) Financial attitude has positive results and has a significant effect with a p-value of 0.01 < 0.05, (3) Financial behavior has negative results and has a significant effect with a p-value of 0.035 < 0.05 and (4) Risk tolerance has positive results and has a significant effect with a p-value of 0.050 = 0.05. Suggestions that can be given in this research are to be able to compare data in other countries or regions more widely. This research emphasizes the importance of financial knowledge and understanding risk in making investment decisions. This research also suggests that different approaches may be needed for different demographic groups. Therefore, financial education designed with these factors in mind can help individuals make better financial decisions. Additionally, the government also has an important role in ensuring that individuals have access to the information and resources they need to build their financial knowledge"
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilis Ayu Handayani
Pengaruh Dukungan Organisasi yang Dirasakan terhadap Komitmen Afektif dan Kinerja Karyawan dengan Mediasi Employee Engageement (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Jakarta) = The Influence of Perceived Organizational Support towards Affective Commitment and Employee Performance with Mediation of Employee Engagement (Study on State Civil Apparatus in Jakarta)
"Skripsi ini membahas pengaruh antara 55 yang Dirasakan terhadap Komitmen Afektif dan Kinerja Pegawai dengan Mediasi Employee Engagement pada Aparatur Sipil Negara di Wilayah Jakarta. Dengan sampel sebanyak 137 responden, penelitian ini menggunakan metode analisis SEM yang mengkombinasikan aspek faktor analysis dan multiple regression yg memungkinkan peneliti utk menguji secara simultan serangkaian interrelated dependence relationships antara variabel pengukuran dan variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Dukungan Organisasi yang Dirasakan terhadap Employee Engagement serta Komitmen Afektif. Begitu juga Employee Engagement dengan Komitmen Afektif dan Kinerja Karyawan. Employee Engagement juga ditemukan memediasi hubungan antara Dukungan Organisasi yang Dirasakan terhadap Komitmen Afektif dan Kinerja Karyawan. Tetapi ada satu temuan yang menunjukkan bahwa Dukungan Organisasi yang Dirasakan tidak berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Karyawan.
(br>
This study discusses the influence between Perceived Organizational Support towards Affective Commitments and Employee Performance with Employee Engagement as Mediation of the State Civil Apparatus in Jakarta Region. With a
sample of 137 respondents, this study uses a SEM analysis method that combines aspects of factor analysis and multiple regression that allows researchers to examine simultaneously a series of interrelated dependence relationships between measurement variables and latent variables. The results showed that there was a positive influence between Perceived Organizational Support to Employee Engagement and Affective Commitment. Likewise, Employee Engagement also positively influence Affective Commitment and Employee Performance. Employee Engagement was also found to mediate the relationship between Perceived Organizational Support and Affective Commitment and Employee Performance. But there is one finding that shows that Perceived Organizational Support does not have a positive influence on Employee Performance.
"
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chintya Mufida
Pengaruh literasi keuangan terhadap pemilihan jenis investasi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) = The effect of financial literacy on selection of investment type in civil servants
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pemilihan jenis investasi pada Pegawai Negeri Sipil PNS. Jenis investasi dibagi kedalam dua kategori yaitu investasi risiko rendah dan investasi risiko tinggi. Investasi risiko rendah terdiri dari tabungan di bank/deposito dan emas, sementara investasi risiko tinggi terdiri dari investasi properti, reksa dana, obligasi, saham dan usaha/bisnis pribadi. Literasi keuangan diukur melalui tiga dimensi yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit menggunakan 180 sampel responden yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada PNS di Jakarta. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ketiga dimensi literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi pada PNS. Selain itu dapat diketahui bahwa faktor demografi yang memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi yaitu pendidikan terakhir, penghasilan per bulan dan toleransi risiko, sedangkan jenis kelamin, usia, status pernikahan dan jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan jenis investasi pada PNS.
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of financial literacy on the selection of investment types in civil servants. This type of investment is divided into two categories low risk investment and high risk investment. Low risk investments consist of savings deposits in banks and gold, while high risk investments consist of property investment, mutual funds, bonds, stocks and business. Financial literacy is measured through three dimensions of financial knowledge, financial attitudes and financial behavior. Hypothesis testing done by using logit regression of 180 respondent samples obtained from the result of spreading questionnaires to civil servants in Jakarta. The results of this study provide empirical evidence that the three dimensions of financial literacy financial knowledge, financial attitudes and financial behavior positively affect the selection of investment types in civil servants. In addition, it can be seen that the demographic factors like education, monthly income and risk tolerance positively affect the selection of investment types, while gender, age, marital status and the number of dependents have no effect on the selection of investment types in civil servants."
Lengkap +
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Made Ardita
Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil: studi empiris terhadap kondisi objektif, karakteristik dan upaya peningkatan profesionalisme PNS = Professionalism of civil servant (empirical study of objective condition, characteristic, and effort of raising professionalism of civil servant)
"The main purpose of research is to measure and describe an objective condition, characteristic and effort of raising professionalism level of civil servant. The research are held in central institution, namely National Civil Service Agency, National Administration Board, Departement of Home Affair and Departement of National Education, by total of sample as many more 114 persons. The withdrawal of sample is by using random sampling technical with the main instrument by using a questionnaire. This research data analyze are focused to be autonomous variable (univariat) that is level of professionalism of civil servant, with statistic instument of descriptive modus and median.
The result of research indicate that from six factors which have been used to value level of professionalism of civil servant, just only two factors namely level science of work and level skill of work of employee that good enough, or at least they?ve got good appraisal from respondents. Whereas another four factors, that is ethic of civil servant work, responsibility of civil servant's work, sivil servant's commitment and level of civil servant's service is low or not so good. Another result indicates that level of science of work of civil servant as factor the most dominant to influence level of professionalism of civil servant. The whole indicate that level of professionalism of civil servant can be measured with sixth factors above.
Based on the result of the research in above is suggested as soon as take good measurement of that sixth factors. One of media in which can be used to develop level of professionalism through education lane and training. In scope of management of human resources it preferable to be formed/made policy system which support indeed for raising professionalism of civil servant."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22245
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Puspaningtyas
Persepsi umum PNS Kemenpanrb terhadap ketentuan tentang pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = General perception of state minister for the empowerment of state apparatus and bureaucratic reform civil servant related to rank and position in management of civil servant based on act of republic of indonesia no 5 of 2014 on civil state apparatus
"ABSTRAK
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana tuntutannya untuk berubah menjadi lebih professional, meningkatkan kualitas kinerja, kualitas pelayanan publik, kompetensi, independensi dan netralitas. KEMENPANRB sebagai Kementerian yang diberikan mandat secara langsung melalui Undang-Undang oleh presiden mengenai pelaksanaan kebijakan ASN, harus mampu mengawal pelaksanaannya menuju apa yang telah dicita-citakan. Perubahan signifikan di dalam Undang-Undang ini adalah terkait pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS, termasuk di dalamnya tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Penelitian ini menganalisis persepsi umum dari PNS KEMENPANRB terhadap perubahan tersebut dipandang dari karakteristik PNS, dengan menggunakan model analisis tabulasi silang berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, dengan hasil skor jawaban yang beragam diperoleh hasil baik untuk persepsi PNS KEMENPANRB terhadap ketentuan pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015.
ABSTRACT
The enactment of Act of Republic of Indonesia No. 5 of 2014 on Civil State Apparatus brought a fresh breeze for development of bureaucratic reform in Indonesia. Especially to enhance the professionalism of civil servants by improving the quality of performance, quality of public services, competence, independency and neutrality. State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform as the Ministry has been given the mandate directly through the Act by the President on the implementation of the Civil State Appratus Law, should be able to oversee their implementation towards what has been aspired. Significant changes in this Act is related rank and position in the management of civil servants, including on the open selection of high leadership positions. Thus, this research aims to analyze the perception of civil servants in the State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform on the policy change that utilizes the cross tabulation analysis approach as well. The result of the research shows good perception on the policy adjustment."
Lengkap +
2016
T44888
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sembiring, Sylvia Rahmi
Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Kerja yang Dimediasi oleh Kesesuaian Individu-Organisasi Dan Komitmen Terhadap Organisasi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian/Lembaga Di Jabodetabek = The Influence of Public Service Motivation on Job Satisfaction Mediated by Person-Organization Fit and Organizational Commitment among Civil Servants of Ministry/Agency in Jabodetabek
"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 173 sampel yang digunakan bersumber dari Kementerian/Lembaga di Jabodetabek untuk melibatkan variasi yang representatif. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai alat analisis utama, dengan software Smart PLS sebagai instrumen pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ketika dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi. Temuan menarik pada penelitian ini adalah peran mediasi oleh kedua variabel mediator tersebut, yaitu kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi adalah sebagai full mediator. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa motivasi pelayanan publik pada karyawan sektor publik belum dapat berpengaruh secara positif atau berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja.
This study examines the influence of public service motivation on job satisfaction, mediated by person-organizational fit and organizational commitment among civil servants of Ministry/Agency in Jabodetabek. A total of 173 samples were obtained from Ministries/Agencies in Jabodetabek to ensure representative variation. The Structural Equation Modeling (SEM) method is used as the main analysis tool, with Smart PLS software as the data processing instrument. The research findings indicate that public service motivation has a significant positive effect on job satisfaction when mediated by person-organization fit and organizational commitment. An interesting aspect of this study is the mediating role of the two mediator variables, person-organization fit and organizational commitment, as full mediators. Additionally, this study unable to provide evidence that public service motivation among public sector employees has a directly positive impact on job satisfaction."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>