Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.

---

Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"RSKO merupakan RS milik Kementerian Kesehatan yang menerapkan sistem remunerasi sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem remunerasi yang dapat diterima oleh stakeholder di RSKO Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem remunerasi saat ini sudah memenuhi prinsip kepatutan namun belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan, belum transparan serta belum tersosialisasi dengan baik. Nilai nominal remunerasi yang kecil, kesenjangan antara remunerasi yang diterima dengan tunjangan kinerja Kementerian Kesehatan dan rasa kurang dihargai menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem remunerasi. Disarankan kepada RSKO untuk melakukan evaluasi sistem remunerasi secara berkala dan meningkatkan PNBP.

---

RSKO is a hospital that belongs to Ministry of Health that have been implementing remuneration system since 2014. Purpose of this study is to identify a remuneration system that accepted by stakeholder in RSKO Jakarta. This research is qualitative with case study. The current remuneration system already meets the principles of decency but not currently meet the eligibility principles and fairness. Low nominal value of remuneration, the gap between remuneration in RSKO with performance allowance in Ministry of Health and feeling less appreciated caused dissatisfaction of the remuneration system. RSKO have to evaluate periodically the remuneration system and raise the revenue."

"Daerah dalam memberi pembiayaan RS masih belum bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan operasional rurnah sakit, kenyataan kesanggupan pemerintah untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan RS selama ini baru mencapai 50-60 % dari kebutuhan riil. Hal ini secara implisit memberikan gambaran adanya keterbatasan rumah sakit dalam upaya pengembangan kinerja secara optimal. Sementara itu dilain pihak penerimaan yang dihimpun rumah sakit tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan rumah sakit karena harus disetorkan ke kas negara. pengelolaan yang di dasarkan kepada PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dart Kepres No.40 tahun 2003 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit daerah, serta PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 clan 59, Keadaan ini dapat mengakibatkan terpuruknya RS khususnya yang temasuk Lembaga Teknis Daerah dalam pembiayaan operasional. Pemberlakukan pola manajerial Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan menjadi solusi bagaimana pola pengeloIaan operasional rumah sakit dapat tertata dengan baik. BSC merupakan sistem pengukuran dan pengendalian manajemen yang secara cepat, tepat dan komprehensif mengarahkan performence bisnis, Balanced scorecard adalah suatu alat pengukuran yang diturunkan dari strategi oganisasi dan berfungsi sebagai alat komunikasi dari pimpinan kepada karyawan dan stakeholder untuk mencapai misi dan tujuan, ukurannya mencakup 4 perspektif; perspektif keuangan, perspektif costumer, perspektif proses bisnis intrenal, dan perspektif pemebelajaran Penelitian ini adalah ingin mencoba mengukur bagaimana kinerja RSUD yang telah menerapkan pengelolaan BLUD dan RSUD yang masih menerapkan pengelolaan LTD dengan menggunakan Balanced Scorecard. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian survey analitik, teknik pengambilan data melalui wawancara, pembagian kuisioner dan observasi. Ukuran-ukuran yang menjadi operasionalisasi variabel dalarn tesis ini adalah customer acquisition ,customer retention dan customer satisfaction untuk perspektif pelanggan,pertumbuhan pendapatan, tingkat pengeluaran dan cost recovery rate untuk perspektif keuangan, waktu tunggu, standar kinerja pelayanan dan pasien dirujuk untuk perspektif proses bisnis internal, serta peningkatan kapabilitas pegawai dan kepuasan pegawai untuk perspektif pembelajaran dan perturnbuhan. Dalarn tesis ini dilakukan survey untuk mengukur kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai, untuk kepuasan pelanggan digunakanpuiposive sampling dan untuk survey kepuasan pegawai digunakan teknik Stratified Random Sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 100 pasien dan 100 karyawan di dua rumah sakit yakni RSU Tangerang dan RSU Serang sedangkan informan sebagai subjek penelitian ini adalah 10 orang tenaga. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan BLUD pada RSU Tangerang sudah menerapkan pola pengelolaan fleksibilitas anggaran dan keuangan, natnun Sebagai instansi yang berada di bawah Pemerintah Daerah RS BLUD Kab. Tangerang meskipun dalam pengeloIaan keuangan intren sudah menggunakan konsep BLU namun secara ekstren masih diwarnai oIeh kebijakan Pemda yang ber corak SKPD atau LTD, pada pengelolaan RSU Serang masih menerapkan konsep instansi birokrasi atau sebagai Lembaga Telmis Daerah /SKPD yang wajib tunduk pada kebijakan daerah datam mengelola keuangannya. Hasil pengukuran dengan Balanced scorecard menunjukan bahwa didapat penilaian RSU Tangerang dari 18 komponen sub dari 4 perspektif BSC maka didapatkan penilaian sebesar sekor 66,6 % jadi menurut penilaian ini RSU Tangerang dalam keadaan kinerja baik ,namun pada penilaian di RSU Serang didapatkan sebesar sekor 50% maka didapatkan penilaian RSU Serang dalam keadaan ldnerja hampir baik. Namun dalam perincian pengukuran ini; di RSU Tangerang di dapatkan sekor kepuasan pasien masih dibawah RSU Serang serta waktu tunggu yang masih cukup lama rata rata pasien menunggu Iebih dari 2 jam untuk mendapatkan pelayanan dokter. Peneliti menyimpulkan bahwa pengeIolaan yang berbeda pada dua konsep pengelelolaan rumah sakit antara konsep BLUD dan LTD ini belum bisa meyebabkan antara keduanya lebih baik pada salah satu pola pengelolaan, disebabkan ada dimensi lain yang mempengaruhinya yakni ; political will Pemerintah Daerah dan Kemampuan Surnber Daya Manusia RS yang mengelola Rumah Sakit itu sendiri.

---

Ability of the Government and the Local Government in providing financing hospitals still can not meet and cover the operational needs of the hospital, the fact the government ability to provide operational and maintenance costs during the hospital has recently reached 50-60% of the real needs. Meanwhile, in other hand, revenue collected by the hospital could not be used directly to support the activities of the hospital due to be deposited into the state treasury. management in base to the PP No.41 of 2007 on Regional and Organization of the Presidential No.40 of 2003 on institutional guidelines and penelolaan derah hospital, and Government Regulation No.58 year 2005 concerning regional finance, bank management, article 57 and 59, this Condition can lead to the collapsed hospital in particular that includes the Regional Technical Institute in operational funding Entry into the pattern of managerial Public Service Board and Local Public Service Board is expected to be the solution for how the pattern of the operational management of the hospital can be ordered with either BSC is a measurement and management control systems that are fast, accurate and comprehensive business performance directs, Balanced scorecard is a measurement tool which is derived from oganisasi strategy and serves as a means of communication from leadership to employees and stakeholders to achieve the mission and objectives, its size includes four perspectives ; financial perspective, customer perspective, intrenal business process perspective, and perspective education. This research is like trying to measure how the performance of hospitals that have implemented BLUD management and management of hospitals that still apply using the Balanced Scorecard LTD.

Type of thesis research is an analytical survey research, data collection techniques through interviews, distribution of questionnaires and observation. The sizes of the operationalization of the variables in this thesis are: customer acquisition, customer retention and customer satisfaction for the customer perspective, revenue growth, the level of expenditure and cost recovery rates for the financial perspective, waiting time, performance standards and patient referral services for business process perspective internally, as well as increasing the capability of employees and employee satisfaction for learning and growth perspective. In this thesis, we conducted surveys to measure customer satisfaction and employee satisfaction, customer satisfaction and use of purposive sampling used for employee satisfaction survey technique Random Sampling. The sample in this study were 100 patients and 100 karywan at two hospitals ie RSU RSU Tangerang and Serang, while informants as subjects of this study is 10 workers.

The results of this study is the management of the RSU Tangerang BLUD already applying the pattern of budget management and financial flexibility, but as a government agency under the Local Government District Hospital BLUD. Tangerang despite financial management intern already uses the concept of a ekstern BLU but still colored by the local government policy which had shades SKPD or LTD, in Serang Hospital management still apply the concept of bureaucracy or agency as the Regional Technical Institute / SKPD shall be subject to local policies in managing its financial.

Results with the Balanced Scorecard measurement showed that the assessment is obtained from 18 RSU Tangerang sub components of the four perspectives of BSC are obtained sekor 66.6% rating so by this assessment Tangerang General Hospital in a state of good performance, but On the assessment at Serang General Hospital found 50% of sekor are obtained in a state assessment Serang General Hospital nearly good performance But the details of this measurement; in RSU Tangerang in getting sekor Hospital patient satisfaction is still under attack as well as waiting times are still long enough average patient waited more than two hours to get a service physicians.

Researchers concluded that the management is different on the two concepts pengelelolaan BLUD hospital between concept and there is no known cause LTD of both better management on one pattern, because there are other dimensions that may influence namely, political will and ability of Local Government Human Resources RS Hospital manage itself."

"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawah Besar sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan di DKI Jakarta memiliki kebutuhan yang kompleks untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Kebutuhan ini mengakibatkan penyusunan perencanaan anggaran RSUD Sawah Besar menjadi lebih sulit dilakukan dan berimbas pada pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan target. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat realisasi, konsistensi, varian, pola pencairan dana, batas pengendalian, serta faktor yang memengaruhi realisasi anggaran di RSUD Sawah Besar. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD) beserta realisasi anggaran bulanan sejak tahun 2018 hingga 2021 serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penyerapan anggaran serta konsistensi penyerapan anggaran bulanan di RSUD Sawah Besar pada tahun 2018 hingga 2021 belum mencapai kondisi ideal 100%.

---

Sawah Besar Regional General Hospital (RSUD) as one of the health sector Regional Public Service Agencies (BLUD) in DKI Jakarta has complex needs to realize its optimal service. This needs resulted in the preparation of budget planning for the Sawah Besar Hospital which became more difficult and resulted in budget execution that was not in accordance within target. The objectives to be achieved from this study are to determine the level of realization, consistency, variance, patterns of withdrawal of funds, control limits, and factors that influencing budget realization in Sawah Besar Hospital. This thesis is a case study research with a quantitative descriptive research method. The research was conducted by analyzing budget data on the Fund Withdrawal Plan (RPD) along with the monthly budget realization from 2018 to 2021 as well as interviews with related parties. The result of the study shows that the average rate of monthly budget absorption and the level of consistency monthly budget absorption at the Sawah Besar Hospital in 2018 to 2021 have not reached 100% ideal conditions."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Kesehatan ditandai dengan tingginya kompleksitas yang berujung pada kesenjangan akses dan kualitas pelayanan. Public private partnerships (PPP) sebagai bentuk kolaborasi dinilai mampu mengatasi kesenjangan tanpa kehilangan kontrol karena kemampuannya mendorong inklusivitas semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Model PPP yang banyak berkembang pada rumah sakit daerah (RSD) di Indonesia adalah kerja sama operasional (KSO) pelayanan hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan tata kelola kolaborasi dalam kerja sama operasional (KSO) hemodialisis. Pendekatan kualitatif melalui wawancara, FGD dan telaah dokumen serta pendekatan kuantitatif melalui survey digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks sistem mempengaruhi driver dan driver mempengaruhi proses kolaborasi. Proses kolaborasi juga signifikan mempengaruhi hasil. Pada variabel konteks sistem, kebijakan adalah dimensi yang memberikan kontribusi paling besar, begitu juga dimensi konsekuensial insentif dan pemimpin pada variabel driver. Sementara itu pada variabel proses, capacity for join action merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar. Kebijakan, sumber daya manusia dan praktik korupsi adalah tantangan utama KSO RSD di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam debat tata kelola kolaborasi khususnya sektor kesehatan.

---

Health is characterized by high complexity that leads to gaps in access and quality of services. Public private partnership (PPP) is considered as collaborative work to overcome gaps by controlling the inclusive participation of all stakeholders in taking decision. Hospitals in Indonesia mostly develop operational cooperation in hemodialysis services to adopt this model. This study aims to analyze determinants of collaborative governance in operational cooperation of hemodialysis. This study was conducted through interviews, focus group discussion (FGD) and document review in the qualitative approach, while a survey was distributed to quantitatively analyze the results. Results showed system context influence driver which then affects collaboration process. The collaboration process also affects the partnership performance. In the context system, policy is a dimension contributing the most in addition to consequential incentive and leaders which are found in the driver variable. While, in the process variable, capacity for join action has the highest contribution. Policy on human resources and corrupt practices are the real challenges in the operational hospital partnership in Indonesia. This study contributes to determination of collaborative governance, especially in health sector. "

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State Exchequer Service Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPN represents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs.The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that the remuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by the good performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Finance can be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service"