Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan memperberat sanksi pelaku kekerasan seksual salah satunya adalah kebiri kimia. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana. Salah satu Putusan yang memutus terkait kebiri kimia adalah Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. Penerapan hukuman kebiri kimia hanya berfokus pada tujuannya sebagai efek jera tanpa memikirkan kondisi Terpidana yang akan dikebiri kimia, seperti keselamatan dan keamanannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia, penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan a quo ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan ternyata tidak aman dilakukan terhadap Terpidana karena memberikan efek negatif terhadap tubuh dan psikologis Terpidana. Hukuman kebiri kimia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia  melanggar hak atas kesehatan dan hak bebas dari penyiksaaan karena proses kebiri kimia yang dapat melumpuhkan fungsi organ dengan cara pemberian zat untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan belum secara rinci menjelaskan tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam konteks kebiri kimia. Selain itu, perlu dilakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh dokter untuk melihat penyebab dari tindakan tersebut.

---

In 2016 the Government issued Law no. 17 of 2016 by increasing sanctions for perpetrators of sexual violence, one of which is chemical castration—then issued Government Regulation No. 70 of 2020 as an implementing regulation. One of the decisions related to chemical castration is Appeal Decision Number 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. The application of chemical castration punishment only focuses on the goal as a deterrent effect without the safety of the conditions of prisoners who will be chemically castrated, such as and their safety. The research was conducted using a normative juridical method to answer problems related to applying additional punishment of chemical castration in Indonesia and further punishment to chemical castration in a quo decision in terms of the perspective of Indonesian health law and human rights. The application of additional punishment for chemical castration in the a quo decision, viewed from the standpoint of health law, is not safe for prisoners because it harms the body and psychology of prisoners. Chemical castration punishment in terms of human rights violates the right to health and the right to be free from torture because the chemical castration process can disable organ function by offering substances to lower testosterone. Government Regulation No. 70 of 2020 has not detailed the procedures for implementing chemical castration as an implementing regulation. Therefore, there is a need for synchronization between Criminal Law and Health Law through legislation issued by the Government in the context of chemical castration. In addition, it is necessary to conduct an initial examination or examination of the perpetrators of sexual violence against children by a doctor to see the cause of the action."

"

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturanhukum positif terhadap eutanasia di Indonesia. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan instrumen hukum mengenai eutanasia, tetapi karena eutanasia berhubungan dengan nyawa maka dianggap perlu dicari pasal yang cocok dan Pasal 344 KUHP dinilai memiliki unsur-unsur yang sesuai. Dalam kenyataannya, dari awal KUHP dibuat sampai saat ini belum ada kasus terkait Pasal 344 KUHP di muka pengadilan, tetapi saat ini justru terdapat beberapa permohonan ke pengadilan atas eutanasia dan supaya Pasal 344 KUHP diperbolehkan terhadap dirinya. Dalam perumusan Pasal 344 KUHP dinilai terdapat kekurangan, yaitu unsur ‘atas permintaan sendiri dengan sungguh-sungguh’ karena sulit untuk dibuktikan mengingat korban yang meminta sudah meninggal dunia. dengan demikian, dalam rangka ius constituendumhukum pidana, rumusan Pasal 344 KUHP tersebut perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses about the regulation of euthanasia under Indonesia’s criminal law. Indonesia does not have any specific regulation about euthanasia, but since euthanasia is related to someone’s life, therefore, a suitable article is need to be sought and Article 344 of the Criminal Code is the closest one to the definition of euthanasia. Until now, Article 344 of the Criminal Code has never been used in court, but is currently being petitioned by some cases in civil court to legalize the action of euthanasia. The element ‘at the earnest request of the victim's heart’ within Article 344 of the Criminal code assessed to be difficult to prove because the victim who have initiated the murder have passed away. Thus, within the framework of ius constituendum, article 344 of the Criminal Code needs to be reformulated.

"

"ABSTRAKBanyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, UU No 17 tahun 2016 yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur hukuman pidana kebiri kimia yang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Kebiri kimia ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Berdasarkan uraian diatas penulis akan menganalisis mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimanakah pengaturan mengenai sanksi kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif HAM. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa; Pertama, dalam kasus ini dikeluarkannya UU No 17 Tahun 2016 dikarenakan pemerintah beranggapan kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Diharapkan dengan sanksi kebiri kimia ini dapat menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Kedua, sanksi kebiri kimia telah mengabaikan dan bertentangan dengan substansi HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu jika dilihat dari pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat dikatakan jika UU No 17 Tahun 2016 telah melanggar asas kemanusiaan dan asas dapat dilaksanakan dalam UU No 12 Tahun 2011. Sanksi kebiri kimia juga akan sulit untuk diimplementasikan karena adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia ini. Hal ini dapat menyebabkan sanksi ini menjadi tidak dapat dilaksanakan dan tidak efektif.

---

ABSTRACTThe number of sexual violence cases that occurs against children over the last few years has prompted the government to take steps an issue Government Regulation in law number 17 year 2016 on the enactment of Government Regulation in lieu of Law on the Republic of Indonesia Number 1 year 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 year 2002 on Child Protection. That regulation has imposed the chemical penalty punishment for perpetrators of child sexual abuse. However, this regulation is inconsistent with the provision of Article 28G Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 which guarantees everyone to be free from torture or degrading treatment of human dignity. Based on the above description, the authors will analyze the legal politics of the establishment of the Law Number 17 year 2016 and how the regulation of chemical in Law Number 17 Year 2016 from the perspective of human rights. From the research result, it can be concluded that; First, in this case the issuance in Law Number 17 year 2016 because the government considers that cases of sexual violence against children is an extraordinary crime and will be threatened and endanger the soul of the child. It is hoped that the sanction of chemical castraction can reduce the number of cases of sexual violence against children. Second, this sanction has ignored and contradicted to the human rights protection which guaranteed in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 and the other of several laws and regulations. In addition, if be observed from the formulation of legislation it can be said that Law No. 17 of 2016 has violated the principle of humanity which regulated in Law No. 12 year 2011. The sanction of chemical castraction will also be difficult to implement because of the refusal of organization of Indonesian doctor to become executor of this sanction. This causes the sanction of chemical castraction can be unworkable and ineffective."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukuman mati di Indonesia ditinjau dari aspek politik hukum pidana. Permasalahan yang diangkat ialah pertama, apa dasar politik hukum pidana oleh para pembuat kebijakan memasukan hukuman mati dalam jenis hukuman pidana. Kedua, jenis tindak pidana apa saja yang dapat diancamkan dengan hukuman mati ditinjau dari frasa kejahatan paling serius, dimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) dasar politik hukum pidana diaturnya hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah berdasarkan tujuan pemidanaan baik tujuan pembalasan ataupun pemidaan sebagai sebuah tujuan. (2) jenis tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius didasarkan oleh instrument hukum internasional yang terkait dan dibandingkan dengan kejahatan yang di Indonesia dianncamkan dengan hukuman mati.

---

This main of this study is the arrangements about the death penalty in Indonesian in terms of aspect criminal legal policy. The problem is, first, what political policy makers criminal legal policy include the death penalty as a criminal punishment. Second, what are types of crime that can be threatened with the death penalty in terms of the most serious crime. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The results of this study stated that, (1) criminal legal policy in the regulation of the death penalty in Indonesia regulatory purpose of retribution and utilitarian theory. (2) Types of offenses classified as the most serious crime to compare International human right instrument with Indonesian law regulation. "

"Penelitian ini membedah tentang sewa pacar, dengan memulai dari sejarah dan perkembangan konsep dari pacaran sebagai objek yang disewakan dalam sewa pacar, lalu melanjutkan pada praktik sewa pacar itu sendiri dengan menggunakan ilmu kriminologi sebagai pisau bedahnya, kemudian melihat hasil dari pembedahan tersebut dengan menggunakan lensa politik hukum pidana dan lensa hukum pidana, juga menyarankan metode yang tepat untuk menanggulangi sewa pacar. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metode penelitian non-doktrinal dan metode penelitian doktrinal. Sewa pacar dalam pembedahan secara kriminologis menghasilkan bahwa sewa pacar adalah kriminogen atau sesuatu yang menciptakan adanya tindak-tindak pidana dan menempatkan pemberi jasa sewa pacar sebagai pihak yang rentan terhadap kejahatan. Dalam pandangan lensa politik hukum pidana, sewa pacar telah bertentangan dengan tujuan dari politik hukum pidana yang selaras dengan tujuan dari keseluruhan politik kriminal Indonesia. Keseluruhan politik kriminal Indonesia atau disebut juga social defence planning merupakan bagian yang terintegrasi dengan politik sosial negara Indonesia. Politik sosial negara Indonesia diatur dalam Rencana Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), sehingga tujuan dari politik kriminal ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang memperhatikan semua bidang kehidupan bangsa Indonesia. Sewa pacar menjadi bertentangan dengan politik hukum pidana karena keberadaan dari sewa pacar mengancam bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pandangan lensa hukum pidana, sewa pacar secara kualifikasi bukan merupakan tindak pidana, oleh sebab tidak adanya delik yang secara khusus mengatur tentang sewa pacar. Akan tetapi secara konseptual, unsur-unsur yang terkandung dalam sewa pacar seperti: menawarkan, menyepakati dan memberikan jasa seksual, itu ada diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru maupun peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, khususnya delik yang berhubungan dengan bidang kesusilaan masyarakat. Proses untuk menghubungkan antara sewa pacar dan tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu penafsiran hukum.

---

This research dissects the phenomenon of renting a boyfriend/girlfriend starting from the history and development of the concept of dating as an object that is being rented out in said phenomenon, then continuing to the practice of renting a boyfriend/girlfriend itself using criminology as a scalpel to further looking at the results through the lenses of criminal law and political criminal law while also suggest appropriate methods for dealing with boyfriend/girlfriend rent. This research uses a combination of doctrinal and non-doctrinal research methods. Renting a boyfriend/girlfriend  analysed through criminological perspective resulting in it being a criminogen, something that concoct criminal acts and subjecting the perpetrator of renting a boyfriend/girlfriend  as a party vulnerable to crime. From the perspective of political criminal law, renting a boyfriend/girlfriend is contrary to the objectives of criminal legal politics which are in line with the objectives of the entire Indonesian criminal politics. The entire Indonesian criminal politics or also known as “social defence planning” is an integrated part of the social politics of the Indonesian state. The social politics of the Indonesian state are regulated in the National Development Plan (Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System), so that the goals of criminal politics are also in line with national development goals which pay attention to all areas of the life of the Indonesian nation. Renting a girlfriend is in conflict with criminal law politics because the existence of renting a boyfriend/girlfriend threatens the areas of life of the Indonesian. From a criminal law perspective, renting a boyfriend/girlfriend is not a criminal offence because there are no offences specifically regulating renting a boyfriend/girlfriend. However, conceptually, the elements contained in renting a boyfriend/girlfriend, such as: offering, agreeing to and providing sexual services, are regulated by the old and new Criminal Code (KUHP) as well as other laws and regulations outside the Criminal Code, in particular offences related to the field of public morality. The process of connecting between renting a girlfriend and criminal acts in criminal law is carried out using the legal discovery method, namely legal interpretation."

"Praktik pemberian amnesti oleh Presiden Indonesia dari masa ke masa tidak ada keseragaman. Ketidakseragaman itu terlihat dari subjek yang diberi amnesti maupun tindak pidana yang dilakukan oleh penerima amnesti. Kasus pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena selama ini di Indonesia umumnya amnesti yang diberikan berkaitan dengan alasan politik dan secara kolektif. Pemberian amnesti memiliki akibat hukum yaitu menghapuskan dasar penuntutan dan menjalankan pidana. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, kedudukan lembaga amnesti dalam ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana di Indonesia; kedua, problematika pengaturan dan praktik pemberian amnesti di Indonesia; dan ketiga, pengaturan ideal hak prerogatif presiden khususnya amnesti pada masa yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dengan didukung oleh data primer serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menjadi ciri penelitian hukum normatif, dilakukan pula pendekatan historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, kedudukan lembaga amnesti di Indonesia tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena pengaturan amnesti dalam hukum tata negara dan hukum pidana saling berkaitan dan tidak terpisahkan; kedua, pengaturan dan praktik pemberian amnesti di Indonesia masih abstrak dan tidak jelas; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai amnesti agar dapat terciptanya kepastian hukum.

---

There is no uniformity in the practice of granting amnesty by the President of Indonesia from time to time. This inconsistency can be seen from the subjects who were given amnesty as well as the crimes committed by the recipients of the amnesty. The case of granting amnesty to Baiq Nuril Maknun raises pros and cons in society, because so far in Indonesia generally amnesties are granted for political reasons and collectively. The granting of amnesty has legal consequences, namely eliminating the basis for prosecution and carrying out criminal acts. This research will answer several problems regarding; first, the position of the amnesty institution in the realm of constitutional law and criminal law in Indonesia; second, the problem of regulation and practice of granting amnesty in Indonesia; and third, the ideal arrangement of presidential prerogatives, especially amnesty in the future in Indonesia. This research is a normative legal research that uses secondary data, supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. In addition to using a conceptual approach and legislation that characterizes normative legal research, historical and comparative approaches are also carried out. The results of this study are; first, the position of amnesty institutions in Indonesia cannot be separated explicitly, because amnesty arrangements in constitutional law and criminal law are interrelated and inseparable; second, the regulation and practice of granting amnesty in Indonesia is still abstract and unclear; and third, the ideal arrangement is carried out by formulating and enacting a law that regulates amnesty in order to create legal certainty."

"Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

---

In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts."

"Kekerasan seksual terhadap anak merupakan peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan angka kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri kimia dikeluarkan dengan harapan mampu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan sanksi kebiri kimia menimbulkan keberatan dan perbedaan pendapat diberbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan pemidanaan dari keberadaan kebiri kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiri kimia di Indoesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi dokumen berupa data sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan pemidanaan dari kebiri kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiri kimia tersebut dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Karena dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan. Bentuk sanksi yang tepat atas penjatuhan kebiri kimia adalah tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia.Sexual assault against children is an phenomenon that often occurs in Indonesia. The statistic shows that the number of sexual assault against children doesn't decrease significantly. Punishment can't be the only way to control the number of sexual assault against children. The treatment of chemical castration perfomed in the hope of reducing the number of sexual assault against children. However, the chemical castration itself raises the objections and difference of opinion in various circle. This research aims to determine the sentencing purpose of chemical castration and the proper sanction for imposing chemical castration in Indonesia. This research is a normative study using documentary studies in the form of secondary data with interviews as a complement. The research was found that the purpose of punishment from chemical castration was for rehabilitation, with notes that the chemical castration treatment is dropped for the sexual offender against children with pedophilia. Regarding the research result, the proper sanction is treatment and the right sanction of the treatment for sexual offender against children is for sexual offender against children with pedophilia disorder."

"ABSTRAKPemerintah mencantumkan pidana tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan dokter sebagai eksekutornya. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hal ini menimbulkan pro maupun kontra, karena berdasarkan efek negatif yang signifikan, dokter menolak untuk dijadikan sebagai eksekutor kebiri, dengan alasan hal tersebut bertolak belakang dengan sumpah dan etik profesinya. Walaupun begitu, pemerintah tetap menganggap dokterlah yang paling kompeten menjadi eksekutor kebiri. Menggunakan studi literatur, serta pendapat dari narasumber, peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek etik dan hukum pada profesi dokter, studi berbagai negara yang menerapkan hukuman kebiri pada pelaku kekerasan seksual, dan pandangan etik dan hukum apabila dokter menjadi eksekutor kebiri. Kesimpulan: Profesi dokter sangat menjunjung tinggi perikemanusiaan. Dengan melihat efek negatif dari kebiri, serta banyaknya anggapan bahwa kebiri melanggar hak asasi manusia, maka menjadi eksekutor kebiri tidak sesuai dengan sumpah dan etik profesi dokter. Namun, menurut hierarki perundang-undangan, Perppu No. 1 Tahun 2016 memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibanding dengan sumpah dan Kode Etik Profesi Kedokter an Indonesia. Selain itu, prinsip hukum lex posteriori derogate legi priori berlaku. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dokter harus tetap tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan.

---

ABSTRACTGovernment has put on the addition to the penalization for sexual offenders to the children sexual offence through penal castration, government has enacted the government regulation in lieu number 1 years 2016 regarding on the second amendment of the law number 23 years 2002 regarding the protection of the Childs, such amendment law has put medical doctor as an executor for penal castration. Chemical castration is the way of penalization by putting anti androgen to the defenders body so then the production of testosterone hormone will decrease. Such penal castration has raise am issues pros and cons , because of significant negative effects as result of the implementation of the penal, medical doctor through the doctor association has refuse the law by putting them as an executor because it is against their ethics and professional oath. Even though government still wants to implement the laws and medical doctor is the right professional to be an executor. Research methods of this thesis is based on literatures with descriptive analysis by depicting the role of medical doctor in general and as an executor for penal castration with based on the ethical and legal perspective. Furthermore, this thesis will describe the significance negative effects of the penal castration that against to ethics and professional oath. But, based on the hierarchy of laws, government regulation in lieu has higher position in the hierarchy compare to medical doctor code of ethics and their professional oath. Furthermore in vice versa, the legal argument has mentioned that medical doctor has to comply with the new laws in respect with the principle of lex posteriori derogate legi priori the law that has been promulgated later has rule out the previous laws . "

"ABSTRAKPenggunaan bahan kimia berbahaya di laboratorium pengujian kimia seperti Laboratorium X terkadang tak terhindarkan. Sementara itu, penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pekerja laboratorium yang telah bekerja lebih dari 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara, kanker ovarium, leukemia, melanoma, kanker prostat, dan kanker tiroid dibandingkan jenis pekerja lain di laboratorium. Oleh karena itu, penilaian risiko kesehatan dari penggunaan bahan kimia berbahaya sangat penting dilakukan di Laboratorium X untuk memastikan kesehatan pekerja laboratorium di masa depan. Tujuan dari penilaian ini untuk mengevaluasi risiko yang timbul dari aktivitas di laboratorium dan untuk mengevaluasi tindakan pengendaliannya. Penilaian risiko kualitatif ini telah dilakukan di Laboratorium X yang diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut lembar data keselamatannya dan telah dilakukan dengan menggunakan alat yang dikembangkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bahaya yang terdapat pada Laboratorium X sangat bervariasi sebagian besar bahaya yang ada pada bahan kimia yaitu bersifat iritan. Hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa pekerja laboratorium memiliki risiko kesehatan yang signifikan dari bahan kimia berbahaya yang digunakan baik pada pajanan inhalasi dan dermal juga langkah-langkah pengendaliannya yang diterapkan untuk mengontrol pajanan bahan kimia di laboratorium dapat ditingkatkan dan beberapa di antaranya sudah memadai.

---

ABSTRACTThe use of hazardous chemicals in a chemical testing laboratory such as Laboratory X sometimes inevitable. Meanwhile, previous research concluded that laboratory workers who have worked more than 20 years have a higher risk of developing breast cancer, ovarian cancer, leukemia, melanoma, prostate cancer, and thyroid cancer than other types of workers in the laboratory. Therefore, a health risk assessment from using hazardous chemicals is very important to be done in Laboratory X to ensure the health of laboratory workers in the future. The purpose of the assessment is to evaluate of risk arise from activity in the laboratory and to evaluate its control measures. This qualitative risk assessment has been conducted in Laboratory X that uses chemicals that are classified as hazardous according to its safety data sheets and has been done using the tool developed by the Department of Safety and Health, Ministry of Human Resources, Malaysia. The results show that the hazard levels found in Laboratory X vary greatly in the majority of the hazards present in chemicals which are irritants. From the risk evaluation results show that laboratory workers have significant health risks from hazardous chemicals used both in inhalation and dermal exposures also the control measures applied to control exposure to chemicals in the laboratory can be increased and some of them are adequate."