Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah penduduk di Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa pada bulan September 2020. Maka dari itu, dibutuhkan gedung-gedung bertingkat sebagai pemenuh kebutuhan dari masyarakat. Dengan banyaknya limbah konstruksi yang dihasilkan oleh proyek konstruksi gedung tingkat tinggi, diperlukan adanya pengelolaan limbah konstruksi untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Melalui fakta tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kondisi eksisting di Indonesia dan beberapa negara luar serta hambatan yang dihadapi oleh kontraktor terkait penerapan sistem pengelolaan limbah konstruksi oleh di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis arsip, serta survei wawancara dan kuisioner kepada para ahli kontraktor proyek konstruksi bangunan tingkat tinggi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pengelolaan limbah konstruksi yang paling banyak diterapkan di Indonesia adalah tindakan pembuangan dan yang cukup minim diterapkan adalah tindakan pemulihan. Penerapan sistem pengelolaan limbah konstruksi di Indonesia lebih baik daripada Malaysia, akan tetapi masih kurang apabila dibandingkan dengan negara Hongkong dan Spanyol. Hambatan yang dihadapi oleh kontraktor selama penerapan sistem pengelolaan limbah konstruksi di Indonesia dilihat melalui aspek ekonomi, aspek organisasi, aspek kebijakan, dan aspek teknis.

---

The population in Jakarta reached 10.56 million people in September 2020. Therefore, high-rise buildings are needed to meet the needs of the community. With the large amount of construction waste generated by high-rise building construction projects, it is necessary to have construction waste management to minimize the negative impacts. Based on these facts, this research was conducted with the aim of analyzing the existing conditions in Indonesia and several foreign countries as well as the obstacles faced by contractors regarding the implementation of construction waste management systems in Indonesia. The research method used is archive analysis, as well as interview surveys and questionnaires to experts in high-rise building construction project contractors in Indonesia. The results of this study indicate that the most widely applied construction waste management action in Indonesia is a disposal and the least applied is recovery action. The implementation of the construction waste management system in Indonesia is better than in Malaysia, but still lacking when compared to Hong Kong and Spain. The obstacles faced by contractors during the implementation of the construction waste management system in Indonesia are seen through economic aspects, organizational aspects, policy aspects, and technical aspects."

"ABSTRAKTelah dikembangkan berbagai pendekatan manajemen stakeholder dalam proyek konstruksi seperti matriks kekuatan/kepentingan, metode lingkaran stakeholder, dan teori jaringan sosial. Terakhir, dikembangkan pendekatan berbasis Actor-Network Theory (ANT) untuk mengatasi berbagai kekurangan dari pendekatan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan actor-network theory pada manajemen stakeholder proyek gedung bertingkat tinggi oleh manajer proyek. 30 kuesioner telah disebarkan ke manajer proyek untuk mengidentifikasi praktik umum manajemen stakeholder dan penerapan ANT. Hasil kuesioner dianalisis secara statistik. Didapatkan hasil penelitian berupa praktik umum manajemen stakeholder yang mencakup stakeholder proyek, identikasi stakeholder, dan prosedur manajemen stakeholder dan penerapan ANT yang baik pada seluruh (enam) variabel ANT.

---

ABSTRACT

Stakeholder management approach has been developed in construction project as in stakeholder circle methodology, social network theory, and the power/interest matrix. Recently, the development use the approach based on Actor-Network Theory(ANT) to solve every disadvantage from previous development. The aim of this research is to analyze the practice of ANT on stakeholder management in high-rise building by manager of the project. Hence, 30 questionairre were sent to the manager of the projects to identify and analyze the general practice of stakeholder management and ANT. The result of this questionnaire is processed statistically. From this, we can get the result which formed as general practice of stakeholder management that covers stakeholder project, stakeholder identification, and management procedure and also good ANT practice in six ANT variables."

"Pengertian mutu dalam konteks industri jasa konstruksi dapat didefinisikan melalui berbagai pendekatan, tetapi pada prinsipnya adalah conformance to requirement, yaitu hasil yang dikerjakan sesuai dengan apa yang disyaratkan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pencapaian mutu pekerjaan konstruksi dermaga yang dikerjakan oleh kontraktor khususnya sesuai dengan standard sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survey kuesioner dan kemudian data diolah dengan metode statistik dengan menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi serta uji model dengan bantuan program SPSS 21.0. Hasil penelitian akan menunjukkan hubungan antara variabel bebas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan konstruksi dermaga oleh kontraktor (X), terhadap pencapaian mutu proyek dermaga (Y), dan selanjutnya mengidentifikasi peristiwa yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu oleh kontraktor pelaksana konstruksi dermaga.

---

The definition of quality in the context of the construction industry can be defined through a variety of approaches, but the principle is conformance to requirements, which results done in accordance with what is required. In this study aims to identify the factors that influence the achievement of the quality of the pier construction work done by a contractor, especially in accordance with the standards of ISO 9001:2008 quality management system.

The research was conducted by collecting data through a survey questionnaire and then the data is processed by the statistical method by using correlation analysis and regression analysis and model test with SPSS 21.0.

The results of the study will show the relationship between the independent variables that affect the implementation of quality management systems in the construction dock by the contractors (X), to the achievement of the quality of the pier project (Y), and further identify the occurence associated with the implementation of quality management system by the contractors."

"Sebagai penghasil limbah padat B3, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Ketidakpatuhan rumah sakit dalam mengelola limbah padat B3 dapat berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 dimana jumlah produksi limbah padat B3 yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Dalam rangka melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak timbulan limbah padat B3, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengelolaan limbah padat B3 pada rumah sakit di Indonesia pada saat sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap 343 rumah sakit di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah Medis) milik Kemenkes RI. Data akan dianalisis menggunakan uji chi-square, mann whitney, dan regresi logistik model determinan. Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan limbah padat B3 oleh rumah sakit di Indonesia, yaitu dari 82% menjadi 86% selama pandemi. Meskipun capaian tingkat kepatuhan sudah cukup baik, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kegiatan pengolahan limbah padat B3 secara mandiri oleh rumah sakit dimana ditemukan hanya 6% rumah sakit yang melakukan pengolahan limbah padat B3 secara mandiri menggunakan insinerator yang memenuhi izin selama pandemi COVID-19 tahun 2020.

---

Hospitals generate many types of medical wastes. Therefore, they have the responsibility to manage the waste they produce. Improper management of medical waste can have a negative impact on the environment and public health, especially during the COVID-19 pandemic where the amount of medical waste generated by health care facilities is increasing. To protect the environment and public health from the negative impact of medical waste, this study was conducted to determine the level of compliance of medical waste management in hospitals before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Cross-sectional study was conducted among 343 hospitals in Indonesia. The data used in the research is secondary data from the medical waste management information system owned by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The data will be processed using chi-square, mann whitney, and logistic regression test. The research found that there was an increase in the hospital’s compliance level of medical waste management in Indonesia, from 82% to 86% during the pandemic. Although the level of compliance was adequate, there should be an effort to improve independent treatment of medical waste by hospitals where only 6% of hospitals doing treatment for medical waste independently using incinerators that meet the standards during the COVID-19 pandemic in 2020."

"Prinsip ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah agar dapat digunakan kembali sebagai bahan baku dapat membantu permasalahan manajemen sampah akibat penggunaan sumber daya yang tidak regeneratif. Salah satu metodenya adalah menggunakan teknologi anaerobic digestion (AD) yang dapat mengolah sampah organik menjadi biogas dan digestat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat sirkularitas pengelolaan sampah organik di FMIPA UI menggunakan AD, menganalisis jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh AD (skenario 1) dan skenario 2 sebagai representasi pengolahan sampah linear, dan nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengolahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada kerangka kerja Circular Transition Indicator (CTI) serta acuan 2006 IPCC Guideline untuk perhitungan emisi GRK yang dihasilkan. Hasil penelitian pada bulan Agustus 2023 menunjukkan dengan jumlah sampah organik berupa sampah sisa makanan dan sampah daun sebanyak 1,189 ton, teknologi AD menghasilkan gas metana sebanyak 0,78±0,4 m3/hari, daya sebesar 176,2 – 201 kWh/hari, dan tingkat sirkularitas sebesar 50,25%. Hasil analisis emisi GRK yang dihasilkan oleh AD menghasilkan rata-rata emisi sebesar 8,66±4,43 kg CO2e/hari dan skenario 2 menghasilkan rata-rata emisi sebesar 701,26±361,09 kg CO2e/hari. Pengolahan sampah berbasis AD dapat mengurangi emisi GRK sebanyak 21.268 kg CO2e atau sebesar 98% dari total emisi yang dihasilkan skenario 2. Analisis nilai ekonomi kondisi eksisting pengolahan sampah organik menggunakan AD menghasilkan kerugian sebesar Rp29.191. Berdasarkan hasil analisis, peningkatan jumlah sampah organik yang diolah oleh unit AD menjadi 2,4 t/bulan berpotensi menghasilkan keuntungan sebesar Rp13.479.120 dengan mayoritas berasal dari penjualan pupuk kompos. Menurut CTI, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat sirkularitas, sampah sisa makanan dapat dimanfaatkan untuk alternatif pakan ayam ternak di area laboratorium. Metode pemanfaatan tersebut tidak hanya meningkatkan tingkat sirkularitas, namun juga dapat mencegah dampak buruk terhadap lingkungan yang dapat disebabkan oleh sampah organik.

---

The circular economy principle, which leverages waste to be reused as raw materials, can help address waste management issues resulting from the use of non-regenerative resources. One of the methods to achieve this is by using anaerobic digestion (AD) technology, which can convert organic waste into biogas and digestate. This research aims to analyze the circularity level of organic waste management at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Indonesia (FMIPA UI) using AD, assess the amount of greenhouse gas (GHG) emissions generated by AD (scenario 1) in comparison to scenario 2, representing linear waste processing, and evaluate the economic value generated by this processing. The research was conducted following the Circular Transition Indicator (CTI) framework and referencing the 2006 IPCC Guidelines for GHG emissions calculations. The research results indicate that with a total of 1,189 tons of organic waste during August 2023, including food scraps and leaf waste, AD technology produces approximately 0,78±0,4 m3/day of methane gas, with a power output ranging from 176,2 to 201 kWh/day, and a circularity rate of 50.25%. The analysis of GHG emissions generated by AD shows an average emission of approximately 8,66±4,43 kg CO2e/day, while scenario 2 results in an average emission of about 701,26±361,09 kg CO2e/day. AD-based waste processing can reduce GHG emissions by 21.268 kg CO2e or 98% of the total emissions generated by scenario 2. The economic analysis of the existing condition of organic waste processing using AD shows a loss of Rp29.191. Based on the analysis, increasing the amount of organic waste processed by the AD unit to 2,4 tons per month has the potential to generate a profit of Rp13.479.120, primarily from compost fertilizer sales. According to the CTI, efforts to enhance circularity can be made by utilizing food waste as an alternative feed for livestock, specifically in the laboratory area. This method not only improves circularity but also helps mitigate the adverse environmental impacts associated with organic waste."

"Pada tahun 2011 jumlah timbulan limbah padat di DKI Jakarta mencapai 5.598 ton/hari (BPS DKI Jakarta, 2012), di mana 35% limbah padat berasal dari industri dan perkantoran. Gedung Menara Prima belum memiliki pengelolaan limbah padat terpadu, sehingga diperlukan upaya pengurangan limbah padat dari sumber melalui rekomendasi pengelolaan limbah padat pada aspek teknis operasional berdasarkan timbulan dan komposisi limbah padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNI 19-3964-1994 dengan pengukuran selama 8 hari dan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.Hasil penelitian menunjukkan total rata-rata berat timbulan limbah padat Gedung Menara Prima adalah 449,8 kg/hari dengan total rata-rata volume 3459 L/hari dan berat jenis limbah padatnya adalah 0,15 kg/L. Laju timbulan yang dihasilkan pada area basement adalah 0,062 L/m2/hari, area gedung (aktivitas administrasi kantor) 0,700 L/orang/hari, area kantin 0,089 L/orang/hari, area taman dan sapuan jalan 0,048 L/m2/hari. Komposisi limbah padat Gedung Menara Prima yang dihasilkan dari setiap sumber limbah padatnya mempunyai 3 komponen utama yaitu area gedung terdiri dari 32,9% organik, 50,4% kertas, 9,25% plastik; area kantin terdiri dari 90,0% organik, 4,55% kertas, 4,22% plastik; area taman dan sapuan jalan terdiri dari 79,0% organik, 5,20% kertas, 4,79% kaca.Melalui rekomendasi pengelolaan limbah padat pada aspek teknis operasional, yaitu pemilahan dan pewadahan di sumber; pengumpulan; pengolahan; pemindahan dan pengangkutan; serta pembuangan akhir; limbah padat yang diangkut berpotensi dikurangi sebesar 28,6% dengan penerapan pengomposan dan penjualan limbah padat anorganik laku jual ke lapak yang menerima limbah padat dari kawasan kantor. Untuk memberikan gambaran keefektifan sistem yang direncanakan, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek lainnya yaitu aspek hukum, lembaga, biaya dan peran serta masyarakat di mana dalam hal ini pengelola dan penghuni/karyawan Gedung Menara Prima dalam menerapkan rekomendasi tersebut.

---

In 2011, the amount of solid waste generated in Jakarta reached 5.598 tons/day (BPS Jakarta, 2012), in which 35% of solid waste is from industrial and office. Menara Prima Office Building, has yet to implement an integrated solid waste management, thus a recommendation of solid waste management on technical aspect is required based on waste generation and composition. The method used in this research is based on SNI 19-3964-1994 for 8 days measurement and SNI 19-2454-2002 about the technical aspect.The results found from the measurements are as followed: the average weight of total solid waste generation of Menara Prima is 449.8 kg/day, the average of total volume is 3459 L/day, and the density of solid waste is 0.15 kg/L. Generation rates measured from the basement area is 0.062 L/m2/day, building area (office administration activities) is 0.700 L/person/day, canteen area is 0.089 L/person/day, parks and street sweeping area is 0.048 L/m2/day. Each solid waste source in Menara Prima Office Building has 3 main components which make up their solid waste composition, the building area consist of 32.9% organic, 50.4% paper, 9.25% plastic; the canteen area consists of 90.0% organic, 4.55% paper, 4.22% plastic; and the parks and street sweeping area consists of 79.0% organic, 5.20% paper, 4.79% glass.Solid waste management recommendation on the technical aspect that is separation at the source; collection; processing; transfer and transport; and disposal; can potentially reduce solid waste transported up to 28.6% by the implementation of solid waste composting and sale of salable inorganic solid waste from the office area. Further research regarding the other aspects such as law, institution, cost, and the role and participation of the community, in this particular case the managers, occupants/employees of Menara Prima Office Building, is needed to provides an overview of the effectiveness of the proposed system."

"Pengelolaan limbah oleh kontraktor di Jakarta dilakukan dengan beberapa cara antara lain: membayar truk untuk mengangkut, menjual limbah, digunakan kembali dalam proyek atau memberikan dengan cuma-cuma. Metode ini berbeda-beda tergantung pada proyek konstruksi sebagai penghasil limbah dan perusahaan kontraktor sebagai pengelola limbah. Adanya faktor-faktor internal maupun eksternal sangat mempengaruhi kontraktor untuk mengelola limbah proyeknya. Faktor-faktor tersebut bisa saja faktor yang mendorong, memudahkan, ataupun penghambat. Namun pada akhirnya tergantung faktor mana yang lebih mendominasi sehingga mewujudkan suatu upaya tidaklanjut oleh pihak kontraktor dalam upaya penanganan limbah konstruksi, khususnya upaya penggunaan kembali material bekas pada proyek konstruksi. Analisa data yang digunakan yaitu analisa pembobotan, pengelompokkan (cluster), non parametik, korelasi. Dari hasil analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam upaya perngelolaan limbah konstruksi, dan faktor kualitas material bekas merupakan faktor yang menentukan limbah dapat digunakan kembali, sedangkan faktor pengaturan bangunan/building code merupakan faktor yang paling menghambat. Namun dengan tujuan untuk mendapatkan biaya yang lebih murah, maka kontraktor masih mengusahakan untuk menggunakan kembali material bekas, tetapi hanya meterial bekas tertentu seperti kayu/papan yang memiliki peluang terbesar karena masih memadai untuk menggantikan material baru. Kata kunci : pengelolaan, penggunaan kembali, limbah konstruksi, kontraktor."

"Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites."

"Logam Tanah Jarang (LTJ) merupakan mineral strategis yang telah dimanfaatkan oleh beberapa negara karena kegunaannya. Di Indonesia, LTJ banyak ditemukan sebagai mineral ikutan monasit di pertambangan timah yang untuk mengusahakannya memerlukan proses pemurnian terlebih dahulu. Proses tersebut dapat menghasilkan limbah mengandung zat radioaktif yang dapat mencemari lingkungan. Hal tersebut membawa dua pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait pengaturan mineral LTJ dalam hukum pertambangan di Indonesia, serta kewenangan pengelolaan limbah dari hasil pertambangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai LTJ secara khusus sampai saat ini belum ada, namun hukum pertambangan Indonesia telah mengenalnya dalam pengelompokan bahan galian mineral dan pengusahaannya dilakukan dengan IUP yang terintegrasi dengan mineral utamanya. Selanjutnya, kewenangan pengelolaan limbah hasil pertambangan LTJ dilakukan oleh pemegang IUP yang bekerja sama dengan Badan Pelaksana Ketenaganukliran (BATAN) dan diawasi oleh Badan Pengawas Ketenaganukliran (BAPETEN). Agar pemanfaatan LTJ dapat dilakukan dengan maksimal melalui pengusahaannya, diperlukan adanya suatu aturan khusus mengenai LTJ sebagai mineral yang dapat diusahakan, serta mengatur lebih jelas terkait kewenangan para pihak yang melakukan pengelolaan limbah hasil pertambangan LTJ.

---

Rare Earth Elements (REE) are strategic mineral that has been exploited by several countries because of its usefulness. In Indonesia, REE are mostly found as a mineral associated with monazite in tin mining, which requires a refining process to obtain it. The process can produce waste containing radioactive substances that can pollute the environment. This brings up two main issues discussed in this thesis, namely related to the regulation of REE minerals in Indonesian mining law, as well as the authority to manage the waste from its mining activities. The method used in this research is juridical-normative. The results of the study show that there is no specific regulation regarding REE yet, but Indonesian mining law has recognized REE in the grouping of minerals and its exploitation is carried out with an integrated permit (IUP) with its main mineral. Furthermore, the authority to manage the waste from REE mining is carried out by the IUP holder in collaboration with the Nuclear Implementing Agency (BATAN) and supervised by the Nuclear Supervisory Agency (BAPETEN). For REE to be optimally utilized through its exploitation, it is necessary to have a special regulation regarding REE as a mineral that can be cultivated, as well as to regulate more clearly regarding the authority of the parties to manage the waste from REE mining"

"Peningkatan timbulan sampah di Kota Depok yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru yaitu TPA Cipayung yang sudah mengalami kondisi overload sehingga tidak dapat menerima sampah lagi. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah ke TPA Cipayung yaitu dengan dibangun UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Kota Depok. UPS di Kota Depok sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan berbagai penambahan jumlah UPS setiap tahunnya. UPS berfokus kepada pengolahan sampah organik. Saat ini, jumlah UPS yang terbangun sebanyak 45 UPS. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi dan kinerja UPS di Kota Depok eksisting saat ini. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas dan pengelolaan sampah pada UPS-UPS di Kota Depok saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei, wawancara, dan observasi untuk mengambil data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah UPS yang terbangun sampai saat ini adalah 45 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbangun paling banyak dan Kecamatan Cinere dan Cilodong memiliki UPS terbangun paling sedikit. Dari 45 UPS terbangun, sebanyak 31 UPS beroperasi dan 14 tidak beroperasi. Pada UPS yang beroperasi, jumlah sampah yang diolah oleh 30 UPS (1 UPS tidak terhitung) pada kurun waktu 2016-2019 sebanyak 11.831,02 ton. Persentase kapasitas UPS di Kota Depok yang terpakai rata-rata sebesar 27,58% dari kapasitas desain per tahun. Pada proses penanganan sampah di UPS Kota Depok meliputi unloading, pemilahan, pencacahan, pengomposan, pengayakan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penanganan residu dengan kemampuan rata-rata UPS dalam mengurangi sampah pada tahun 2016-2019 yaitu 96,15% per tahun. Lalu, untuk kesesuaian pelaksaan UPS digunakan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 dimana sebagian besar UPS di Kota Depok sudah memenuhi rencana/kriteria pada semua aspek, kecuali aspek bangunan. Dengan mengetahui kapasitas dan proses pengelolaan pada UPS-UPS di Kota Depok, maka tingkat operasi pada UPS di Kota Depok dapat ditingkatkan.

---

The increasing of waste generation in Depok City that caused by the increase in the population raises a new problem when TPA Cipayung has undergone an overload condition so that it cannot receive wastes anymore. One way to reduce the amount of wastes that goes into TPA Cipayung is with the built of UPS in Depok. UPS in Depok has been operating since 2007 until now with additional amount of it for every year. UPS operating is focused on organic waste processing. Currently, the number of UPS that has built is 45. However, it is not yet known how the UPS conditions and performances for now. Therefore, this research is being done with the aim to know how the capacity and waste management at UPS in Depok. The methods used in the study were surveys, interviews, and observations to retrieve primary and secondary data. From the results of the research, it is known that the number of UPS that are reached until now is 45 UPS which spread in 11 sub districts of Depok, Cipayung have the most number of built UPS and sub districts of Cinere and Cilodong have the least number of built UPS. From 45 UPS that has built, as many as 31 UPS are operating and 14 UPS are not operating. At the operating UPS, the amount of waste processed by 30 MRFs (1 MRFs is not included) in the period 2016-2019 is as much as 11,831.02 tons. The average percentage of used UPS capacity in Depok City is 27.58% of the design capacity per year. The process of organic wastes handling in UPS Kota Depok are including unloading, screening, shredding, composting, sieving, packaging and storage, and also handling residue with the ability of the average UPS in reducing wastes for 2016-2019 is 96.15% per year. For the suitability of the implementation of UPS, the PERMEN PU No. 3/2013 is being used for the standard which most UPS in Depok already fulfill the plans/criteria on all aspects, except the building aspects. By knowing the capacity and management process on UPS in Depok City, the level of operation on UPS in Depok City can be increased."