Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan.

---

The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies."

"Penelitian bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha kecil menengah (UKM) di Jakarta seperti yang dilakukan oleh Chittithaworn dalam penelitiannya di Thailand. Delapan faktor digunakan sebagai penentu kesuksesan usaha UKM antara lain entrepreneur characteristics, management and know-how, products and services, customer and market, the way of doing business and cooperation, resource and fiinance, strategy, and external environment. Responden penelitian ini adalah 99 pemilik dan pengelola UKM yang berada di wilayah Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap delapan hipotesis berdasarkan hasil dari estimasi analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi kesuseksesan usaha UKM di Jakarta adalah entrepreneur characteristics, products and services, the way of doing business and cooperation, resource and finance, dan external environment. Sedangkan ketiga faktor lainnya tidak signifikan mempengaruhi kesuksesan usaha UKM di DKI Jakarta.

---

This research aims to determine the factors that are affecting perceived business sucess of SMEs in Jakarta as sugested by Chittithaworn who conducted research in Thailand. Eight factors are used as determinant of business success which are entrepreneur characteristics, management and know-how, products and services, customer and market, the way of doing business and cooperation, resource and fiinance, strategy, and external environment. Research respondents are 99 owners or managers from SMEs who operate their business in Jakarta. Eight hypotheses research model is then tested with based on estimation result from regression analysis. The result shows that significant factors affecting business success of SMEs in Jakarta were entrepreneur characteristics, products and services, the way of doing business and cooperation, resource and finance, external environment. While the three other factors were not significant to business success of SMEs in Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan pengaturan Upah Minimum Provinsi UMP terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM , khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya peraturan UMP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja/buruh agar dapat hidup layak, tetapi di sisi lain kemampuan untuk memberikan upah yang sesuai ketentuan upah minimum sulit dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara peraturan, kebijakan upah minimum berlaku pada UMKM, tetapi pada penerapannya UMKM menghadapi kendala untuk membayarkan upah minimum kepada pekerja/buruh. Kata Kunci:Keberlakuan Peraturan; Upah Minimum Provinsi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

This Thesis describes about the enforcement of Provincial Minimum Wage regulation on Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs . The Provincial Minimum Wage regulation is the government effort to provide guarantee for all workers to make a decent living in a region, yet the MSMEs are still in struggling to pay workers on standard minimum wage. This thesis used descriptive analytic as research method, by applying literature research and interviews that hopefully able to identify the occurring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems. The conclusion of this thesis is the Provincial Minimum Wage regulation applies to MSMEs, yet on the implementation of that regulation, MSMEs face the problems to pay the minimum wage to their workers laborers."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses ke jasa keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari World Bank Enterprise Survey dan melibatkan 881 UMKM dari sembilan provinsi di Indonesia sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dalam menentukan determinan kesuksesan perolehan pinjaman menggunakan metode regresi logistik biner data cross-section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan laporan keuangan, pemberian jaminan, usia usaha, penjualan usaha, dan jenis kepemilikan usaha secara signifikan mampu memengaruhi akses ke jasa keuangan UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga mendiskusikan implikasi dari hasi penelitian baik bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi

---

This study discusses several factors that affect the access to finance among micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Indonesia. The study utilizes secondary data from World Bank Enterprise Survey and involved 881 MSMEs from nine provinces in Indonesia as the research sample. The hypothesis testing regarding the determinants of obtaining access to external finance is carried out using the binary logistic regression and cross section data. The results of this study indicate that the financial statements lending, the provision of collateral, firm age, firm revenues, and firm ownership significantly influence access to external finance of Indonesian MSMEs. This study also discusses the implications of the results both for policy makers, industry players, and academics."

"Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumenuntuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakansebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benardan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentangPangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belumberjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produkyang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM pangan. Penelitianini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakanlabel pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukandengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melaluiwawancara mendalam serta fokus grup diskusi FGD . Dilakukan content analysisuntuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasiuntuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasikebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasikebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasilobservasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak MemenuhiKetentuan TMK di Jakarta 91,6 dan Semarang 85,7 dengan pelanggarantertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapankebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintahsehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasijuga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilanprogram pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan labelpangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yangdibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan padalabel. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi,alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar prosesimplementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapatberjalan optimal.Kata kunci:Implementasi kebijakan, label pangan, UMKM pangan.

---

Food labels have an important role in affecting consumer decisions when purchasing aproduct. The government has set various policies in an effort to ensure food safetythrough correct and clear labelling, including Law No. 18 of 2012 on Food, GovernmentRegulation No. 69 of 1999 on Food Labelling and Advertisement, and Head of NationalAgency for Drug and Food Control Regulation No. 27 of 2017 on Food ProductRegistration. However, implementation of these policies is not optimal and manyviolations occur especially in Micro, Small, and Medium Food Enterprises MSME .This research is aimed analyzing the factors that affect the implementation of foodlabelling policies in food MSME in Jakarta and Semarang. This is a qualitative studyaimed at identifying stakeholder views through in depth interviews and Focused GroupDiscussions FGD . Content analysis was performed to determine the thematicphenomena, completed with observation of 12 MSME products in Jakarta and 7products in Semarang as a form of triangulation to maintain data validity. Analysis wasdetailed by framework implementation of Edward III policy which includes fourvariables that affect the implementation of a policy ndash communication, resources,disposition, and bureaucracy structure. Observations of MSME food labels revealedmajor violations in Jakarta 91.6 and Semarang 85.7 as production codes werenot printed on the labels. This low rate of policy implementation was caused by the lackof government support which limited socialization frequency, resource allocation,monitoring and evaluation that also affected coordination across sectors that caused alow success rate of the monitoring and maintenance program for food MSME.Implementation of food labeling policies in food MSME in Jakarta and Semarang is notoptimal as proven by the high rate of violations towards items to be posted on foodlabels. Therefore, the government should enhance the frequency of communication,resource allocation, monitoring and evaluation, as well as coordination across sectors toensure optimum implementation of the policy in Jakarta and SemarangKey words Implementation of policies, food labelling, food MSME"

"Kebijakan tarif pajak restoran sebesar 10 (sepuluh) persen di DKI Jakarta dirasa kurang mencerminkan kesetaraan diantara para pengusaha makanan dan minuman. Karena dengan pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis usaha makanan dan minuman menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah menanggung beban pajak yang sama atau bahkan secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan golongan masyarakat berpendapatan besar. Penelitian ini akan menganalisis tentang evaluasi kebijakan pajak restoran di DKI Jakarta dengan menggunakan perhitungan C-Efficiency Ratio dan kriteria good tax policy dari aspek economic efficiency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan C-Efficiency Ratio, tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan kriteria good tax policy bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa asas belum sepenuhnya diaplikasikan dalam pemungutan pajak restoran di DKI Jakarta sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan tarif pajak restoran, salah satunya dapat dibuat dengan model levelling tarif. Dengan levelling tarif diharapkan usaha makanan dan minuman yang selama ini belum terdaftar sebagai objek pajak restoran dapat masuk kedalam sistem pajak restoran sesuai dengan kemampuan yang tercermin dalam peredaran bruto penjualan. Hal ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta.

---

The restaurant tax rate policy of 10 (ten) percent in DKI Jakarta does not reflect equality between food and beverage entrepreneurs. This is because the imposition of the same tax rate for each type of food and beverage business causes low-income groups to bear the same tax burden or even proportionally higher than those with high-income groups. This study will analyze the evaluation of restaurant tax policy in DKI Jakarta using the calculation of the C-Efficiency Ratio and the criteria for good tax policy from the aspect of economic efficiency. The results showed that from the calculation of the C-Efficiency Ratio, the efficiency level of restaurant tax collection needs to be increased again. Based on the criteria of a good tax policy, in practice there are several principles that have not been fully applied in the collection of restaurant taxes in DKI Jakarta, so it is necessary to reconstruct the restaurant tax rate policy, one of which can be made with a rate leveling model. By leveling rates, it is hoped that food and beverage businesses that have not been registered as objects of restaurant tax can enter the restaurant tax system in accordance with their capabilities as reflected in gross sales turnover. This is an effort to optimize the exploration of potential restaurant tax revenues in DKI Jakarta."