Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta sudah sejak lama digunakan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Suatu hibah atas tanah wajib dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pemberi hibah adalah sebuah perseroan terbatas (PT), maka perlu dilakukannya pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar agar suatu hibah tidak cacat hukum dan mempengaruhi keabsahan aktanya. Selain itu, pencatatan peralihan haknya juga harus dilakukan secara seksama dan dengan prosedur yang tepat demi menjaga kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT, dan keabsahan akta hibah atas tanah yang belum dibalik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil analisis adalah akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT dan objeknya belum dibalik nama mengandung cacat hukum, sehingga sifatnya dapat dibatalkan. Akan tetapi, akta tersebut tetap sah sepanjang tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan akta tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya kehati-hatian dan itikad baik dari PPAT dan kantor pertanahan dalam proses pencatatan peralihan hak atas tanah demi menghindari cacat hukum dan menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.

---

Deeds have long been used as evidence to show that a legal act has been carried out. An authentic deed is made by an authorized official, in a form determined by law, and has perfect evidentiary power. A land grant must be stated in an authentic deed made by the Land Deed Making Official (PPAT). In the event that the grantor is a limited liability company, it is necessary to check the provisions under the articles of association to ensure that a grant is not legally flawed and affecting the validity of the deed. In addition, the recording of the transfer of rights must also be carried out with prudent act and appropriate procedures in order to maintain legal certainty. The problems analysed in this research are regarding the validity of the grant deed which is contrary to the articles of association of a company; and the validity of the deed of grant on land that the transfer of title has not been registered. To answer these problems, normative legal research methods are used in the form of normative juridical research. The result of the analysis is that the grant deed remains valid as long as there is no lawsuit from other parties and there is no court decision that annuls the deed. The advice that can be given is the need for caution and good faith from the PPAT and the land office in the process of the transfer of land title recording in order to avoid legal defects and maintain legal certainty for the community.

"

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta hibah dan akta hibah wasiat yang dibuat dengan akta autentik maupun dibawah tangan untuk suatu objek yang sama. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari kedua akta tersebut dan syarat-syaratnya agar akta dapat berlaku dan sah menurut hukum. Jika penghibahan atau hibah wasiat dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat timbul masalah dan akta dapat diancam batal. Salah satu permasalahannya adalah pada satu objek tertentu dibuat akta hibah dibawah tangan dan akta hibah wasiat untuk orang yang berbeda, sehingga terdapat dua pihak yang merasa memiliki objek tersebut. Seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan No. 371/PDT.2017/PT.DKI dimana alm. Janda Augustha Alexandra Johanna Lumanauw pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah tersebut ia berikan kepada keponakannya Charlotte Meity Wairisal Lumanauw pada tahun 1996 dengan akta hibah dibawah tangan. Kemudian pada tahun 1999 tanah yang sama diberikan juga kepada Johanna V. Lumanauw dan Novie Mandas yang merupakan keponakannya yang lain dengan akta hibah wasiat. Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukan akta hibah yang dibuat dibawah tangan pada kasus ini batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta hibah wasiat yang dibuat pada tahun 1999 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

---

This thesis aimed to review deed of grant and deed of testamentary grant that was made with authentic deed or privately made for the same object. The provision on the strength of proof from the two deeds and the requirements for the deed to be valid and lawful. If the grant or the testamentary grant was made not in accordance with the applicable provisions then it can cause problem and the deed can be threatened void. One of the problems is that on one particular object is created privately made deed of grant and deed of testamentary grant for different person, so there are two parties who feel that they own the object. As in the High Court rsquo s Verdict of South Jakarta Number 371 PDT.2017 PT.DKI where deceased widow Augustha Alexandra Johanna Lumanauw in her lifetime had a plot of land, and she gave that plot of land to her niece Charlotte Meity Wairisal Lumanauw on 1996 with privately made deed of grant. Then, on 1999 the same land also given to Johanna V. Lumanauw and Novie Mandas who is her other niece with the deed of testamentary grant. The writing method that was used by the author to discuss and review this writing more deeply is judicial normative approach method. The result of this research is based on Indonesian Civil Code, the privately made deed of grant on this case is void ab initio, because it doesn rsquo t meet the provision prescribed by the law. While the deed of testamentary estate that was made on 1999 is the authentic deed made by authorized official, so the deed is legitimate and has a strong evidentiary power."

"Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam Hukum Islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena orang tua mengibahkan seluruh harta miliknya kepada hanya satu orang anaknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menarik kembali hibah terhadap anaknya berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan dan terhadap Akta Hibah nomor 162/Klj/11/1999 Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012 sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian hibah maksimal diberikan 1/3 (satu per tiga) bagian.

---

One reason for the transfer of property rights in the view of Islamic law is to grant. The recall grants parents to their children can be expressed with the cancellation of the Grant. In Islamic Law does not regulate the terms of cancellation of a grant from parents to their children, but that is set is the provision regarding the withdrawal of grants parents to their children. The author argues that the cancellation of the grant is a form of action withdrawal of grants parents to their children as stipulated in the provisions of Islamic Law and Islamic Law Compilation.

In this thesis, the author discusses the Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012. In this case disputes occur because parents grant mengibahkan all her possessions to only one child. This study was conducted to determine how the procedure can be done by parents to withdraw the grant to her under Article 212 Compilation of Islamic Law. This study uses normative juridical research with descriptive research type.

The results show that parents can apply for cancellation of the grant to the Court and to the The Act of Grant number 162/KLJ/11/1999 the Supreme Court declared null and void. Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012 was appropriate because in accordance with the provisions of Article 210 Compilation of Islamic Law that grants be given a maximum of 1/3 (one third) section."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dibuat Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Disimpanginya peraturan yang berlaku dalam membuat akta wasiat tersebut akan mengakibatkan kerugian dan akta dapat menjadi tidak autentik. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan tanggungjawab Notaris yang membuat akta wasiat berdasarkan resume rapat keluarga yang dibuat secara notariil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisis suatu keadaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1968K/Pdt/2018 dimana Majelis Hakim memutus untuk membatalkan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan akta wasiat yang dibuat Notaris tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk memperjanjikan suatu warisan yang belum terbuka atau berdasarkan kesepakatan. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dalam membuat akta wasiat harus lebih teliti, seksama, berhati-hati, terus meningkatkan ilmu pengetahuan, sera tidak boleh menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat akta. Dengan demikian, akta yang dibuat tersebut tidak akan dipersengketakan dan tidak merugikan para pihak terkait.

---

ABSTRACTThis study discusses the validity of the testament made by notaries as public officials who are authorized to make deeds. The disobedience of the applicable regulations in making the testament, will result in loss and the deed may become inauthentic. The issues in this study are regarding the validity and responsibility of the notary who makes a testament based on a notarized resume of family meetings. Normative juridical research methods are used, a research that emphasizes the use of secondary data with a descriptive-analytical type of research, namely analyzing a situation; in this case used the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1968K/Pdt/2018 where the Judges decided to cancel the testament made based on the family meeting resume. It was concluded that the making of a testament made by a notary is invalid because it contradicts the provisions in Article 1334 paragraph (2) of the Civil Code which prohibits the promise of an inheritance based on an agreement. The results of the study suggest that the notary in making a testament deed must conscientious, continue to improve knowledge, and must not deviate from the provisions of the applicable laws and regulations in making deeds. Therefore, the deed will not be disputed and will not harm the parties concerned."

"Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

The enactment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN RI Number 5 of 2017 for land certificate checking services at the National Land Agency Office is carried out with an electronic system that is integrated online. The results of checking the land certificate online are in the form of a digitally signed document using the BsrE electronic certificate and QR code. In contrast to the results of checking before going online, where the physical certificate is stamped and dated by the Land Agency Office, thus the formulation of the problem discussed is how the legality of the physical documents for land certificates received by PPAT and the role of PPAT in checking land certificates online. This study uses normative juridical literature and analyzes legal issues regarding everything related to the object of research from library materials and positive law. The results of the study show the juridical reason that PPAT is not authorized to examine and is not responsible for the material requirements for the validity of the physical documents for land certificates as long as the PPAT performs its duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai hibah yang melanggar bagian mutlak ahli waris anak kandung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 36/Pdt/2012/PT.TK. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hibah dan hubungannya dengan ketentuan legitime portie dan apakah putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 36/Pdt/2012/PT.TK telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa seorang Pemberi Hibah memiliki kekuasaan penuh atas seluruh harta kekayaannya, hak atas Legitime Portie yang dimiliki ahli waris dari Pemberi Hibah merupakan suatu hak yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi hibah yang telah dilakukan Pemberi Hibah semasa hidupnya, dimana hak tersebut muncul ketika Pemberi Hibah wafat dan ahli warisnya tampil mewaris. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 36/Pdt/2012/PT.TK sudah sesuai dengan ketentuan mengenai hibah dan Legitime Portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hibah yang dilakukan Pewaris semasa hidupnya kepada anak kandungnya dinyatakan sebagai sah karena memenuhi unsur-unsur hibah, selama tidak melanggar legitime portie ahli waris legitimaris lainnya.

---

This paper analyzes grants that goes against the absolute parts (legitime portie) of biological children according to the Indonesian Civil Code.This paper takes a case study of a Decision of the Tanjungkarang High Court No. 36/Pdt/2012/PT.TK. The set of problems that are analyzed is how the Civil Code regulates grants and its legal relation with the regulations of legitime portie, and whether if the Tanjungkarang High Court Decision No. 36/Pdt/2012/PT.TK. adhered to those regulations. The writer used a juridical normative method of research, by using mainly secondary data. This paper drew conclusion that even though the Indonesian Civil Code regulates that a Grantor has a full right of all their property, the right of the Grantor’s biological children of their legitime portie is a right that can be used as a legal basis to limit the grants given by a Grantor in their lifetime, as the right of legitime portie appears right at the moment a person (who can also be a Grantor) died. The Decision of the Tanjungkarang High Court adhered to the regulations in the Indonesian Civil Code, in which the grant that has been done by the dead to one of his biological child is legally binding, since it fulfilled all the regulations regarding grants, as long as the grant doesn’t violate the legitime portie of the other legitimary heirs."

"Pemilik satuan rumah susun atau apartemen seharusnya memiliki informasi yang cukup tentang status hak atas tanah bersama dari rumah susun pada saat melakukan pembelian. Karena jika tidak mengetahui status hak atas tanah bersamanya, pemilik apartemen akan terkejut jika harus membayar biaya yang sangat mahal untuk perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dari tanah bersama apartemennya yang harus ditanggung oleh pemilik. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan akademisi tentang bentuk perlindungan konsumen terkait kewajiban pelaku pembangunan dalam hal pemberian informasi secara akurat dan tersampaikan pada saat pemasaran. Tujuan yang kedua untuk memberikan pengetahuan terkait materi muatan dalam PPJB berupa informasi kepemilikan hak yang memberikan kepastian akan kebenaran status hak atas tanah bersama apartemen. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum positif yang berlaku pada saat ini. Dari penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum kepada masyarakat berupa hak konsumen untuk mendapatkan informasi terkait status hak atas tanah bersama apartemen dan cara penyelesaian sengketa jika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu PPJB sebagai kesepakatan jual beli yang dibuat dalam akta notaris sepatutnya mencantumkan isi dari sertipikat hak atas tanah bersama apartemen antara lain nomor sertipikat, pemegang hak, status hak atas tanah, dan informasi penting lainnya di dalam bagian essentiali dari PPJB.

---

The owner of the unit of flats or apartments should have sufficient information about the status of the joint land rights of the flats at the time of making the purchase. Because if the owner of the apartment does not know the status of land rights, will be surprised if have to pay a very expensive fee for the period extension of the Right of Building Use that must be borne by the owner. The first purpose of the writing is to provide legal knowledge to the public and academics about the form of consumer protection related to the obligations of developers in terms of providing information accurately and conveyed at the time of marketing. The second purpose is to provide knowledge related to content material in PPJB in the form of rights ownership information that provides certainty of the truth of the status of apartment’s land rights. Research uses juridical-normative methods with positive legal approaches that apply until present. From this study, the result shows that there is legal protection to the community in the form of consumers' right to get information related to the status of apartment’s land rights and how to resolve disputes if it is not in accordance with the promised. In addition, PPJB as a buying and selling agreement made in a notary deed should include the contents of the certificate of land rights with the apartment, including the certificate number, rights holder, land rights status, and other important information in the essentials section of the PPJB.

"

"Seorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara bersamaan diangkat menjadi direksi pada anak perusahaan tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu seakan-akan memiliki peran ganda. Perselisihan timbul bilamana direksi yang sebelumnya berstatus pekerja melakukan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai direksi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya diberhentikan dari posisinya sebagai direksi dan bersamaan dengan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pekerja, perusahaan menganggap pekerja melakukan kesalahan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pekerja yang diangkat menjadi direksi tidak mendapat kepastian hukum bila tidak terdapat kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum dilakukan pengangkatan tersebut karena hal ini secara normatif tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja akan tunduk kepada aturan ketenagakerjaan sedangkan direksi sebagai organ perseroan akan tunduk kepada aturan perseroan terbatas. Peran ganda sebagai pekerja dan direksi akan membuat batasan hakhak dan kewenangan menjadi kabur, hal tersebut cenderung memposisikan pekerja sebagai korban bilamana pekerja diberhentikan dari posisi sebagai direksi karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan menganggap tindakan tersebut dilakukan juga dalam kapasistanya sebagai pekerja sehingga perusahaan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan atau pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang menjadi pegangan bagi pekerja maupun pengusaha agar perubahan status pekerja menjadi direksi tetap menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak pekerja.

---

A person who has a working relationship with a company is simultaneously appointed as a director of a subsidiary company without prior termination of employment as if he has a dual role. Disputes arise when a director who previously had the status of a worker made a mistake in his capacity as a director which caused losses to the company and was subsequently dismissed from his position as a director and in line with this in his capacity as a worker, the company considers the worker to have made a mistake which can be terminated. The research method used in this thesis uses a doctrinal research method with a normative juridical approach supported by empirical data. Worker who is appointed as director do not get legal certainty if there is no agreement between the worker and the employer before the appointment is made because normatively this is not strictly regulated in laws and regulations. Worker will be subject to labor regulations, while directors as company organs will be subject to limited liability company regulations. The dual roles as worker and director will blur the boundaries of rights and authorities, this tends to position workers as victims when worker is dismissed from positions as director because he is deemed to have made a mistake that caused losses to the company and the company considers this action to be carried out also in its capacity as worker so that the company can terminate the employment relationship. Therefore an agreement or arrangement is needed in a work agreement/company regulation/collective labor agreement which is the basis for worker and employers so that the change in status of worker to director still guarantees certainty and protection of worker's rights."