Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pelayanan persalinan sebagai acuan pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di ruang bersalin. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar ibu hamil yang terdeteksi COVID-19 dirujuk untuk bersalin di rumah sakit sebab wanita hamil dengan infeksi COVID-19 cenderung memiliki morbiditas yang tinggi. Namun pada tahun 2021, terdapat 620 ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 di seluruh Puskesmas wilayah Jakarta Selatan dimana lebih dari setengah jumlah pasien yang dilayani tersebut (67,3%) tidak menunjukkan gejala dan sebanyak 14,7% pasien ini akhirnya bersalin di Puskesmas. Oleh karena itu Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan harus dapat menerapkan protokol kesehatan pada seluruh aspek pelayanan sehingga ibu bersalin tetap mendapatkan hasil layanan yang berkualitas dan aman serta transmisi COVID-19 dapat dicegah untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam mengenai kesesuaian implementasi aspek struktur, proses, output dan outcome serta kendala dan interaksi antar aspek diatas dalam pelayanan persalinan di Puskesmas wilayah Jakarta Selatan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, tinjauan literatur serta wawancara mendalam pada tiga rumah bersalin Puskesmas yaitu Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru dan Setiabudi. Informan dipilih secara purposive sesuai asas kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Puskesmas melakukan penyesuaian pada aspek struktur rumah bersalin berupa penyesuaian aturan, penambahan kompetensi bidan dan penyesuaian sarana prasarana untuk memastikan pelayanan persalinan dapat dilaksanakan sesuai standar dan regulasi terbaru yang berlaku sehingga berdampak terhadap aspek proses berupa penyesuaian prosedur-prosedur pelayanan persalinan di Puskesmas. Penyesuaian aspek stuktur dan proses ini berdampak terhadap jenis pelayanan yang diberikan di Puskesmas dimana Puskesmas melakukan pelayanan persalinan terhadap pasien dengan dan tanpa infeksi COVID-19. Jumlah pasien rumah bersalin terkonfirmasi COVID-19 di Puskesmas bervariasi antara 8,8% hingga 15,3% dari total pasien yang dilayani di Puskesmas. Pelayanan pasien yang terdeteksi COVID-19 berupa rujukan ke rumah sakit sehingga persalinan di Puskesmas bersifat penanganan darurat. Selama tahun 2021 lebih dari 50% bidan pelaksana rumah bersalin pernah terinfeksi COVID-19 namun tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga pelayanan di rumah bersalin tetap berjalan.

---

During the pandemic of COVID-19, the Ministry of Health has issued guidelines for delivery services as a reference for implementing health protocols to prevent transmission of COVID-19 in the delivery room. The government has also issued a policy so that pregnant women who are detected with COVID-19 are referred to give birth in hospitals because pregnant women with COVID-19 infection tend to have high morbidity. But in 2021, there were 620 pregnant women with confirmed COVID-19 in all Puskesmas in the South Jakarta area where more than half of the patients served (67.3%) were asymptomatic and as many as 14.7% of these patients finally gave birth at the Puskesmas. Therefore, Puskesmas in the South Jakarta area must be able to implement health protocols in all aspects of service so that patients still get quality and safe service results and the transmission of COVID-19 can be prevented to protect patients and health workers at the Puskesmas. The purpose of this study was to obtain in-depth information regarding the suitability of the implementation of the structural, process, output and outcome aspects as well as the constraints and interactions between the above aspects in delivery services at the South Jakarta Health Center during the COVID-19 pandemic in 2021. This research is a qualitative study by conducting observations, literature reviews and in-depth interviews at three delivery room of the Puskesmas (Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru and Setiabudi). Informants were selected purposively according to the principles of adequacy and suitability. The results of this study indicate that during the COVID-19 pandemic, the Puskesmas made adjustments to aspects of the maternity room structure in of adjusting rules, adding midwife competencies and adjusting infrastructure to ensure delivery services could be carried out according to the latest applicable standards and regulations so as to have an impact on process aspects in the adjustment of delivery service procedures at the Puskesmas. These adjustments has an impact on the type of service provided at the Puskesmas where the Puskesmas provides delivery services to patients with and without COVID-19 infection. The number of maternity patients with confirmed COVID-19 at the Puskesmas varied from 8.8% to 15.3% of the total patients served at the Puskesmas. Patients detected by COVID-19 are referrals to hospitals so that deliveries at the Puskesmas are emergency treatment. During 2021, more than 50% of midwives had been infected with COVID-19 but not at the same time so that services at the maternity home continued."

"Kelelahan atau merupakan perasaan dimana seseorang merasa sangat lelah, letih atau mengantuk yang disebabkan oleh berbagai faktor risiko seperti jam tidur yang kurang, tuntutan kerja yang tinggi, periode tugas yang lama, adanya tuntutan sosial dan kemasyarakatan, atau mengalami stres dan depresi yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan kelelahan pada tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Kecamatan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur saat masa pandemi COVID-19. Adapun faktor – faktor yang diteliti antara lain faktor karakteristik individu (jenis kelamin, usia, dan status kesehatan) dan faktor pekerjaan (jam istirahat, shift kerja, kuantitas tidur, pekerjaan sampingan dan commuting times). Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dan pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Dari 131 tenaga kesehatan yang menjadi responden dalam penelitian ini, didapatkan 50.4% tenaga kesehatan merasakan kelelahan. Selain itu, terdapat hubungan antara status kesehatan (P value = 0,041) dan commuting times (P value = 0,039) dengan kejadian kelelahan.

---

Fatigue is a feeling where a person feels very tired or sleepy caused by various risk factors such as insufficient sleep hours, high work demands, long periods of work, social demands, or experiencing prolonged stress and depression. This study aims to analyze the factors related to fatigue among healthcare workers working at the East Jakarta District Health Center during the Pandemic COVID-19. The factors studied included individual characteristics (gender, age, and health status) and occupational factors (rest hours, work shifts, sleep quantity, side jobs and commuting times). This study used a cross sectional research design and data was collected by distributing online questionnaires. Among 131 healthcare workers who were respondents in this study, it was found that 50.4% of healthcare workers felt fatigue. In addition, there is a relationship between health status (P value = 0.041) and commuting times (P value = 0.039) with the incidence of fatigue."

"Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir dimana salah satu upaya yang dilakukan melalui menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Permenkes ini merupakan acuan dalam pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Untuk itu perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan tubektomi dari sisi supply side agar mempermudah PUS dalam mendapatkan layanan tubektomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 pada pelayanan tubektomi di Kota Administratif Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar dapat memberikan saran perbaikan kepada stakeholder terkait sehingga dapat meningkatkan cakupan peserta KB tubektomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn seperti tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan menggunakan telaah dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Sudinkes, Sudin PPAPP, Rumah Sakit, Penyuluh KB, kader, peserta KB di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No.21/2021 terutama untuk KIE dan konseling. Standar dan tujuan kebijakan sudah dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Komunikasi dilakukan secara berjenjang melalui what’s up grup masih belum optimal. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Variabel sumber daya masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan insentif rutin bagi kader yang belum tersedia. Karakteristik badan pelaksana sudah cukup baik dimana SDM hampir tercukupi dan sudah tersedia SOP atau pedoman. Lingkungan ekonomi dan sosial peserta KB kurang mendukung, serta masih membutuhkan dukungan politik dari pimpinan daerah terkait pembiayaan layanan tubektomi.

---

The aim of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 is to reduce maternal and newborn mortality. One of the efforts is ensuring the quality of contraceptive services including tubectomy. This Policy is a reference in contraception services including tubectomy. So it is necessary to analyze how the implementation of tubectomy services is carried out from the supply side in order to make it easier for women to get tubectomy services. The purpose of this study to analyze the implementation of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 on decision making using the tubectomy contraception method by family planning participants in of South Jakarta and East Jakarta. The study can provide suggestions for improvements to relevant stakeholders for increasing the coverage of tubectomy family planning participants. This study is a qualitative research which using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn 1975 with variables of size and objectives, resources, implementing agencies, communication, dispositions, along the economic, social, and political environment. Data collection was carried out through in-depth interviews and using document review. Research informants were Sub-Department for Health, Sub-department for Empowerment, Child Protection and Population Control (PPAPP), Hospitals, Family Planning Counselors, cadres, Family Planning participants in South Jakarta and East Jakarta. The study was conducted from December 2022 to February 2023. The results showed that that policy implementation has been carried out but is not fully in accordance with Minister of Health Regulation number 21 of 2021, especially for IEC and counseling. Policy measures and objectives have been understood and carried out by implementers. Communication is carried out in stages through what's up groups is not optimal yet. The disposition variable of policy implementers is good. The resource variable is still constrained by limited funding and none of routine incentives for cadres. The characteristics of the implementing agency are good enough where human resources are nearly sufficient and SOPs or guidelines are already available. The economic and social environment for family planning participants is not supportive, and they still need political support from regional leaders regarding the financing of tubectomy services."

"Data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit kronis didominasi oleh penyakit Diabetes dan Hipertensi. Direktur BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional selama masa pencegahan Covid-19 khususnya Prolanis, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Prolanis pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode kualitatif (cross sectional). Jumlah informan adalah 11 orang, dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2022 di Puskesmas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan Prolanis yang dihentikan selama Pandemi Covid-19 mengakibatkan tidak terkontrolnya penyakit Hipertensi dan Diabetes pesertanya. Petugas pelaksana dan pengawas Prolanis juga banyak yang tidak mengetahui adanya Surat Edaran 14 tahun 2020 ini. Kegagalan transmisi ini mengakibatkan proses penerapan kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya.

---

Data from Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 shows that Diabetes and Hypertension dominate chronic diseases. The Director of BPJS Kesehatan has issued Circular No. 14 of 2020 concerning health services for national health insurance participants during the Covid-19 prevention period, especially Prolanis, so research is needed to find out the description of the implementation of Prolanis policies during the Covid-19 Pandemic. The study used a descriptive research design with qualitative (cross-sectional) methods. The number of informants is 11 people in May-June 2022 at the Krui Health Center, Pesisir Barat Regency, Lampung Province. From the results of the study, it is known that the activities of Prolanis which were stopped during the Covid-19 pandemic resulted in uncontrolled hypertension and diabetes in the participants. There are also many Prolanis implementing officers and supervisors who are not aware of Circular 14 of 2020. This transmission failure resulted in the implementation of the policy not fully running properly."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas menghasilkan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan berdampak pada permasalahan lingkungan dan kesehatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah salah satu kota yang mengalami laju pertumbuhan penduduk cukup besar dan memiliki jumlah Puskesmas terbesar kedua di Provinsi DKI Jakarta, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan akan semakin bertambah. Dengan demikian, diperlukan pengelolaan limbah berkelanjutan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah padat B3 Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menilai aspek pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan dan menentukan prioritas masalah pada aspek pengelolaan limbah padat B3. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 35 Puskesmas Kelurahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor aspek pengelolaan limbah di Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan tergolong baik, dengan nilai 79,18 dari 100. Prioritas masalah disusun berdasarkan nilai terendah yaitu dimulai dari aspek kelembagaan dengan skor 60, aspek sosial budaya dengan skor 66,29, aspek teknis dengan skor 75,36, aspek lingkungan dengan skor 94,29, dan aspek hukum dengan skor 100.

---

Public Health Center (PHC) is a health service facility that organizes public health and individual health efforts. Health service activities in PHC produce hazardous and toxic solid waste that will have an impact on environmental and health problems. South Jakarta City has a fairly large population growth rate and second largest number of PHC in DKI Jakarta Province so that the amount of waste generated will increase, therefore integrated sustainable waste management is needed. This study aims to determine the description of the management of toxic and solid waste in South Jakarta City PHC by assessing the waste management aspects and determining the priority problems in the aspects of hazardous and toxic solid waste management. This research is a quantitative study with a descriptive research design with a sample size of 35 Village Public Health Centers. The results of this study indicate that the score of waste management aspects in South Jakarta City PHC is classified as good, with a score of 79,18 out of 100. Priority problems are arranged based on the lowest value, starting from the institutional aspects (score 60), socio-cultural aspects (score 66,29), technical aspects (score 75,36), environmental aspects (score 94,29), and legal aspects (score 100)."

"Stres kerja merupakan keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola tuntutan tersebut sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor – faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada guru SMA Negeri di Jakarta Pusat saat masa pandemi COVID-19. Adapun faktor – faktor yang diteliti meliputi faktor karakteristik individu (jenis kelamin, usia, status pernikahan, masa kerja, tingkat pendidikan, tipe kepribadian, jumlah anak) dan faktor psikososial (beban kerja, jadwal kerja, dukungan sosial, kontrol pekerjaan, ambiguitas peran, konflik peran, home-work interface). Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dan pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online. Dari 113 orang guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini, didapatkan 47,8% guru mengalami stres kerja. Selain itu, terdapat hubungan antara status pernikahan (P value = 0,037), jumlah anak (P value = 0,016), ambiguitas peran (P value = 0,015), dan home-work interface (P value = 0,048) dengan stres kerja.

---

Occupational stress is a situation where there is an imbalance between job demands and workers ability to manage those demands, then it can causing various negative impacts. The aim of this study is to explain factors related to work stress among public high school teachers in Jakarta Pusat during COVID-19 pandemic. Observed factors are individual characteristics (sex, age, marriage status, work period, education level, personality type, number of children) and psychosocial factors (workload, work schedule, social support, control over work, role ambiguity, role conflict, home-work interface). This study design is cross sectional and data collection was carried out by distributing online questionnaires. From 113 teachers participated in this study, it was found that 47,8% of teachers experience occupational stress. Moreover, the result also found a relationship between marriage status (P value = 0,037) and work stress, number of children (P value = 0,016) and work stress, role ambiguity (P value = 0,015) and work stres, home-work interface ( P value = 0,048) and work stress."

"Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dansarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional).

---

Nutritional problems in Indonesia are still a big issue. According to Riskesdas 2018 shows

that 17,7% of young children in Indonesia have problems with their nutritional status. In

2020, Covid-19 pandemic impact directly on health services, one of which is nutrition

services. The limitation of nutrition services is one of government policies in tackling

Covid-19 pandemic. An evaluation of its implementation should be used to improve the

next strategy. This study aims to determine the implementation of nutrition services

policy for baby and young children during the Covid-19 pandemic in the working area of

Cinere Public Health Center. The research used qualitative research with in-depth

interview and document review as methods. The conceptual framework based on the

model of the policy implementation process of Van Matter and Van Horn, and critical

thinking approach to analysis. The results show that the performance of nutrition services

for baby and young children have not been implemented optimally during pandemic. This

study found evidence of a significant rise in stunting, wasting, and underweight among

children in the working area of Cinere Public Health Center. In addition, the majority of

programs have not reached the annual target. The causality analysis in each variable were

found that the mother’s fear and concern, lack of resources (health workers and logistics),

and lack of understanding of the staff were the most influencing factors. However, with

all the limitations, Pangkalan Jati Baru cadre is considered as actor of positive deviance

that able to perform Posyandu Keliling as a creative action. There are 3 recommendations

in order to keep nutrition services running properly during pandemic in the Work Area of

Cinere Public Health Center. For the short time is health workers recruitment. For the

medium term is developing telemedicine, such as teleconsultation legally and properly.

For long term is recommendation to build the Unit Pelaksana Fungsional (UPF)

Puskesmas."

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"

"Tesis ini menganalisis perilaku patuh pekerja operasional perusahaan transportasi publik di Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan determinan perilaku patuh pekerja terhadap kebijakan perlindungan kesehatan selama masa pandemi COVID- 19 pada tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan dilakukan di Jakarta pada bulan Januari sampai dengan Mei 2022 dengan responden sebanyak seratus pekerja. Data dianalisis menggunakan analisis Chi Square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 51% pekerja memiliki perilaku patuh dan 49% pekerja tidak memiliki perilaku patuh terhadap kebijakan perlindungan kesehatan. Analisis Chi Square menemukan determinan perilaku patuh adalah jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan terakhir, persepsi risiko, dukungan sosial, ketersediaan dan akses sarana dan prasarana, dan kebijakan perlindungan kesehatan. Analisis regresi logistik ganda menemukan ketersediaan dan akses sarana dan prasarana merupakah faktor paling dominan yang memengaruhi perilaku patuh. Pengembangan strategi komunikasi risiko, penerapan sanksi secara terukur dan nyata, komunikasi secara dua arah antara manajemen dan pekerja, dan pemberlakuan Service Level Agreement merupakan langkah-langkah yang disarankan untuk memastikan kepatuhan para pekerja terhadap kebijakan perlindungan kesehatan.

---

This thesis analyses the adherence of operational workers in a public transportation operator in Jakarta. This study aims to analyze and explain the determinants of adherence to a health protection policy during the COVID-19 pandemic within 2020 – 2021. Using a cross-sectional design, this study was conducted in Jakarta from January to May 2022 with 100 respondents to participate. The collected data was analyzed by Chi Square and multiple logistic regression analysis. This study found 51% of the workers adheres and 49% of which not adheres to health protection policy at PT X. Chi Square analysis found determinants of adherence are sex, age, education background, risk perception, social support, availability and access to facilities and infrastructure and health protection policy. Meanwhile, multiple logistic regression found availability and access to facilities and infrastructure is the most influencing factor to adherence. Developing risk communication, imposing a measurable and evident saction, conducting two ways communications between management and workers, and creating service level agreement are some suggested measures to ensure and improve the worker’s adherence to health protection policy."

"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.

This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.

The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).

The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly."