Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Dalam rangka menjawab tantangan gencarnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya peningkatan daya saing dalam industri jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi BUMN pun dituntut harus menerapkan inovasi standar kontrak konstruksi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menerapkan pekerjaan berbasis kontrak rancang bangun karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan metode kontrak design bid build yang memisahkan antara kontrak perencanaan dengan pelaksanaan. Namun pada pelaksanaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh penyedia jasa yang dapat berujung dispute yang seharusnya dapat diminimalkan dengan menerapkan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan standard kontrak rancang bangun pada perusahaan jasa konstruksi BUMN berbasis Contract Management Body of Knowledge (CMBOK) dengan melakukan survey kuesioner dan wawancara pakar. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh 19 (sembilan belas) risiko dominan yang berpengaruh terhadap terjadinya dispute pada proyek rancang bangun di Perusahaan Jasa Konstruksi BUMN.

---

Equitable infrastructure development in Indonesia is one of the factors in the development of construction services in Indonesia. In order to answer the challenges of the incessant development that is being carried out in Indonesia which has resulted in increased competitiveness in the construction service industry, construction service Indonesian state-owned enterprises are also required to implement innovative construction contract standards. One of the innovations made is implementing contract-based work design and build because it is considered more efficient than the contract method design bid build which separates planning and implementation contracts. However, in practice, there have been many claims submitted by service providers that can lead to Disputes which should have been minimized by applying proper contract management. This study aims to improve the design and build contract standard in construction service Indonesian state-owned enterprises based on CMBOK by conducting questionnaire surveys and expert interviews. From the results of the research that has been carried out there are 19 dominant risk factors that affect the occurrence of disputes in design and build projects at construction service Indonesian state-owned enterprises."

"ABSTRAKDengan maksud mempersingkat waktu proses persiapan dan pelaksanaan tender, maka dipilihlah sistem kontrak rancang bangun design and build untuk proyek Mixed Use Building. Namun pada pelaksaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh kontraktor sehingga menyebabkan dispute diantara para stakeholder terkait yang seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak konstruksi design and build yang tepat pada proyek Mixed Use Building berdasarkan CMBOK dengan melakukan survey dan interview pakar. Pada penelitian ini diperoleh sistem manajemen kontrak rancang bangun design and build yang berbasis resiko.

---

ABSTRACTIn order to expedite preparation and tender process, design and build contract used for Mixed Use Building Project. In practice, many claims are raised by contractors, causing dispute amoing related stakeholders that should be minimized by proper contract management. This study aims to find out the right construction and design construction contract management strategy in the Mixed Use Building project based on CMBOK by conducting surveys and expert interviews. This study obtained contract management for design and build which is risk based."

"Tesis ini membahas Pengembangan Metode Standar Pemeriksaan Oleh BPKP Pada Proyek Pembangunan Gedung Stadion Dengan Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun Gedung Negara Berbasis Risk Untuk Menurunkan Dispute. Secara teori, kontrak rancang bangun akan meningkatkan kinerja waktu proyek karena tahap pengembangan desain dan tahap konstruksi dilakukan oleh satu entitas yang sama. Hal ini sangat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur terutama fasilitas olahraga yang diharapkan selesai sebelum digunakan pada acara olahraga. Namun, terdapat fenomena yang kerap terjadi. Permasalahan yang sering muncul dibalik pelaksanaan proyek dengan kontrak Rancang Bangun diantaranya adalah saat pemeriksaan pekerjaan dimana pemeriksa masih memeriksa pekerjaan dengan sistem kontrak harga satuan. Tentu saja dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Capaian suatu pekerjaan konstruksi dengan kontrak Rancang bangun didasari dengan penilaian pada tingkatan outcome (performance based), dimana hanya melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria yang ditetapkan sedangkan metode pemeriksaan yang digunakan oleh pemeriksa saat ini berada pada tingkatan output dimana setiap volume item pekerjaan haru disampaikan beserta kewajaran harganya dan kemudian diperiksa secara unit price. Melihat dari keadaan tersebut, penting untuk dikembangkan sebuah metode pemeriksaan untuk kontrak rancang bangun, terutama untuk bangunan stadion. Penulis memutuskan untuk membatasi penelitian dengan mengacu kepada metode pemeriksaan BPKP. Pengembangan metode Pemeriksaan ini harus melihat dari tahapan-tahapan kontrak rancang bangun dan juga dari tahapan-tahapan metode pemeriksaan BPKP. Dengan begitu, dapat dicapai persamaan persepsi antara pihak PUPR, pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan proses dan langkah audit, serta faktor risiko. Kemudian data diformat menjadi kuesioner dan divalidasi oleh 5 orang pakar atau auditor berpengalaman. Setelah divalidasi, untuk faktor risiko dilakukan pilot survey sebelum akhirnya disebarkan ke 60 orang responden, yaitu auditor dan praktisi yang berpengalaman di proyek dengan kontrak rancang bangun. Data kemudian diolah dengan menggunakan software SPSS versi 28 untuk uji homogenitas dan uji validitas dan reabilitas. Juga dilakukan analisa kuantitatif berdasarkan nilai risiko, yang kemudian diolah kembali menggunakan SmartPLS 3. Hasil penelitian ini adalah dari 54 faktor risiko, didapat 21 faktor risiko dominan dalam proyek rancang bangun dengan level risiko tinggi. Dari proses wawancara dan validasi akhir pakar, juga telah diusulkan 6 langkah dalam aktifitas audit, dan telah dirangkum juga masukan-masukan pakar yang menjadi saran untuk pemeriksaan proyek dengan kontrak rancang bangun di masa yang akan datang

---

The focus of this study is audit standard method by BPKP on stadium building project using integrated design and build contract with risk based to decrease dispute. Theoritically, design and build contract can make project time more effective due to design development and construction phase is done by the same entity. This can accelerate infrastructure construction, especially sport facilities that has to be done by the time sport events are held. Despite of this good points, there is phenomenon related to design and build contract implementations on projects that occurs oftenly. Problem lays on audit process, where there is diversification of perception between parties related to this process. Auditors still audit the projet based on unit price contract. Design and build contract performance is based on outcome (performance based), where performance is measured by criterias achieved by the result. Meanwhile auditors still do audit process that is output based, where there have to be work volume and price, before it is audited by unit price methods. Based on the condition, it it important to develop an audit method for design and build contract, especially for stadium building. The border of this study is based on BPKP audit methods. This development of audit methods view design and build phases and BPKP audit method phases. The aim of this study is to achieve an agreement of perception between parties related to audit process. Literature review is done to collect audit processes and avtivities, and risk factors. This data is formatted into questionnaires and validated by 5 expert auditors. Pilot survey is done before finally send it to 60 respondents, that include auditors and design and build practitioners. Using SPSS version 28, homogeneity test and validity andreliability test are done. Process is continued with quantitative risk analysis and SmartPLS 3. The result is from 54 risk factors, there are 21 high level dominant risk factors. From interview and final validation with the experts, 6 audit activity is proposed. Their inputs is also collected to be suggestions for audit for design and build projects in the future."

"Dalam menghadapi gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menggalakkan penggunaan jenis kontrak design and build karena dianggap dapat memberikan efisiensi baik waktu maupun biaya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi dispute diantara para stakeholder yang seharusnya dapat diminimalkan dengan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak design and build untuk meminimalkan dispute pada proyek infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka dan survey, diperoleh 4 empat sub-kegiatan manajemen kontrak design and build yang paling berpengaruh dan memiliki risiko tinggi terhadap dispute yaitu menyusun Detail Engineering Design DED , menandatangani kontrak, menyusun penawaran harga dan memperoleh Info Dini.

---

In order to face the rapid infrastructure development in Indonesia, the Government is promoting design and build contract as it is considered to provide efficiency both in time and cost. However, in practice, there are still disputes amongst the stakeholders which should be could be minimized by appropriate contract management. This study aims to find contract management strategy of design and build to minimize dispute in infrastructure projects.

Using literature and survey methods, this study found 4 four sub activities in design and build contract management which most affecting and having high risk to dispute, i.e. arranging Detail Engineering Design DED , signing contract, arranging price proposal and obtaining Early Information."

"Pelaksanaan proyek konstruksi infrastruktur dengan sistem kontrak design and build sedang banyak dilakukan belakangan ini dan sangat membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat dari tahap perencanaan sampai tahap akhir pelaksanaan proyek. Masalahmasalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini pada umumnya adalah masalah penerapan manajemen proyek diantara bagian-bagian divisi yang saling berkaitan satu sama lain dan bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek dengan tipe tersebut, agar dapat meningkatkan perencanaan manajemen proyek yang telah dimiliki menjadi lebih optimal dan efektif. Pada penelitian ini didapatkan total pengembangan kegiatan adalah 21 kegiatan dengan 2 pengembangan kegiatan berbasis PMBOK 2017, dan 19 kegiatan pengembangan berbasis risiko.

---

The construction of infrastructure projects with design and build contract system is being carried out lately and urgently requires careful management strategies from the planning stage to the final stages of project implementation. The problems that are often faced in the implementation of this project in general is the implementation of project management between divisions of the division that are interrelated with one another and can affect work productivity. The purpose of this paper is to provide input to contractor who worked on projects of this type, in order to improve planning process in project management that have been owned to be more optimal and effective. In this study, the total development activities were 21 activities with 2 development activities based on PMBOK 2017, and 19 risk-based development activities."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"ABSTRAKKontrak design and build merupakan inovasi kontrak konstruksi yang baik digunakan untuk pembangunan proyek konstruksi yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempercepat durasi pekerjaan. namun, dalam kenyataan, kontrak design and build banyak mengalami keterlambatan pelaksanaan proyek karena kurangnya pengelolaan kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan kontrak rancang bangun yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek dengan menggunakan metode survei, melakukan wawancara dan menyebar kuisioner kepada pakar, pilot survey, dan responden. Terdapat 19 faktor risiko dominan setelah validasi pakar akhir dan dilakukan respon risiko tersebut untuk memperoleh kinerja waktu yang efisien.

---

ABSTRACTDesign and build contract is a good innovation of contruction contract that is used for construction development with high risk and it can accelerate work duration . however, in real case, design build contract has a lot of experience delays in project implementation due to lack of contract management. This research aims to identify risk factors in design and build contract management that affect project time performance using survey method through interview and questionnaire to experts, pilot survey, and respondents. After expert validation, there are 19 dominant risk factors identified and risk responses were done to achieve efficient time performance. "

"ABSTRAKDengan maksud mempersingkat waktu proses persiapan dan pelaksanaan tender, maka dipilihlah sistem kontrak rancang bangun (design and build) untuk proyek Mixed Use Building. Namun pada pelaksanaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh kontraktor sehingga menyebabkan dispute diantara para stakeholder terkait yang seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak konstruksi design and build yang tepat pada proyek Mixed Use Building berdasarkan CMBOK dengan melakukan survey dan interview pakar. Pada penelitian ini diperoleh sistem manajemen kontrak rancang bangun (design and build) yang berbasis resiko.Kata Kunci:Manajemen kontrak, design and build, proyek mixed use building, klaim, dispute, CMBOK

---

ABSTRACTEvaluation Design and Build Contract System in Mixed Used Project based on Standard Contract Management Body of Knowledge"

"Idealnya semua limbah sebelum masuk ke badan air diolah melalui Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun hal itu belum dapat diwujudkan karena alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk bidang lingkungan masih sangat kecil dibandingkan dengan bidang infrastruktur lainnya.Tujuan studi ini adalah mengetahui balas kewajaran deviasi biaya bangunan IPAL dengan mencari hubungan deviasi biaya bangunan IPAL dan indikator ekonomi lindeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika).Studi ini merupakan bagian dari penetitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT mengenai "Mencari cara yang mudah untuk melakukan planning & scheduling pada konclisi yang tidak pasti". Dengan memakai metode kuantitatif, penelitian ini mengusulkan model pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi terhadap kegialan infrastruktur dengan studi kasus bangunan IPAL di Pemprov DKI Jakarta sebagai masukan input dalam mengestimasi anggaran biaya antara biaya rencana dan realisasi."

"ABSTRAKImplementasi Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management (KM) dianggap sebagai pendekatan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dalam bidang konstruksi yang semakin kompetitif. Industri konstruksi perlu menyadari pentingnya KM sebagai aset strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi karena pengetahuan, keahlian dan pengalaman karyawan merupakan kunci keberhasilan organisasi. Hal ini didukung dengan adanya penambahan pembahasan mengenai KM pada bab 4 Manajemen Integrasi Proyek pada buku Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) edisi keenam tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tingkat kematangan KM, menentukan faktor kunci keberhasilan atau critical success factor (CSF) KM, serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi KM. Metodologi yang digunakan yaitu, analisa literatur untuk mendapatkan faktor-faktor pengetahuan sebagai indikator dalam mengidentifikasi tingkat kematangan KM dan CFS KM. Kemudian menyusun kuesioner untuk mengumpulkan data responden yang merupakan karyawan BUMN Jasa Konstruksi. Selanjutnya, data diolah lebih lanjut dengan analisa deskriptif, tingkat kepentingan dan analisa gap. Hasil dari penelitian ini berupa tingkat kematangan KM berada di level 3, peringkat CSF berdasarkan kepentingan, serta strategi peningkatan aspek budaya KM untuk meningkatkan penerapan KM pada perusahaan jasa konstruksi BUMN di Indonesia, agar kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThe implementation of Knowledge Management (KM) is considered as sustainable approach to overcome challenges in increasingly competitive construction field. The construction industry needs to recognize the importance of KM as a strategic asset to improve organizational performance. This is supported by discussion on KM in Chapter 4, Project Integration Management, in the 6th edition of the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) book in 2017. This study was conducted to evaluate the KM maturity level and determine critical success factors (CSF) of KM needed to improve the implementation of KM, which aims to improve organizational performance in State-Owned Construction Company (SOCC) in Indonesia. The methodology used is literature analysis to get knowledge factors used as indicators in identifying the maturity level of KM and CFS KM. Then compile a questionnaire to collect data from SOCC employees as respondents. The data is processed further with descriptive analysis, the level of importance and gap analysis. The results of this study are, KM maturity level is at level 3, CSF ranking based on importance, and strategies to improve KM function in order to improve organizational performance in SOCC in Indonesia to be more effective and efficient."