Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era perkembangan media, pembaca berita dihadapkan pada pilihan konten berita yang luas serta keterlibatan pengguna yang semakin meningkat. Namun, sejauh ini, penelitian tentang pengaruh keterlibatan pembaca berita telah memfokuskan penelitian mereka pada jenis berita berat sambil mengesampingkan berita ringan. Padahal, light news telah menjadi salah satu jenis konten berita yang banyak diakses oleh masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan eksperimen dengan desain penelitian 2 (sopan vs. tidak sopan) x 2 (berbobot vs. tidak berbobot) x 2 (berat vs. ringan) untuk mengetahui pengaruh komentar pembaca terhadap persepsi kualitas berita. Jumlah partisipan dalam penelitian ini (n = 282) dengan rentang usia 18-34 tahun. Analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis ANOVA menemukan bahwa kesantunan dan bobot komentar memiliki pengaruh yang berbeda terhadap persepsi kualitas artikel pada jenis berita berat dan ringan. Kesopanan secara signifikan meningkatkan persepsi kualitas artikel pada berita berat, tetapi sebenarnya menurunkan kualitas artikel yang dipersepsikan untuk artikel berita ringan. Hasil penelitian ini menyarankan pers atau media berita untuk memonitor komentar pembaca terhadap artikel beritanya sehingga dapat menciptakan ruang diskusi online sipil untuk menghindari pengaruh negatif yang dapat muncul dari komentar tidak sopan.

---

In this era of of media development, news readers are faced with a wide choice of news content as well as increasing user interaction. So far, however, research on the impact of newsreader interactions has focused on their research on heavy news types while leaving light news aside. In fact, light news has become one type of news that is widely accessed by the public. In this study, an experiment was conducted with a research design of 2 (polite vs. impolite) x 2 (weighted vs. unweighted) x 2 (heavy vs. light) to see the effect of comments on the perception of news quality. The number of participants in this study (n = 282) ranged in age from 18-34 years. Data analysis using ANOVA analysis technique found that politeness and weight of comments had different effects on the perception of the quality of articles on heavy and light news types. Politeness significantly increases the perceived quality of articles on heavy headlines, but actually decreases the quality of articles that are considered light news articles. The results of this study suggest the press or news media to monitor comments on their news articles so that they can create a civic online discussion space to avoid the negative influence that can arise from rude comments."

"Buku ini berisi mengenai aspek psikologis dari pembuktian, yaitu mencakup alasan deduktif dalam pemikiran manusia."

"[Rule of Reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjianatau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah bersifat menghambat ataumendukung persaingan. Terkait dengan pembuktian kartel, kelebihan pendekatanini adalah menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikan eksistensi dariperjanjian kartel antar pelaku usaha. Namun di sisi lain, penggunaan analisisekonomi (yang merupakan bukti tidak langsung) masih merupakan kontrovensi,tidak hanya karena sifatnya yang memiliki ambiguitas, namun karena metode-nyayang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan oleh KPPU dalammembuktikan kartel dengan mengacu pada Peraturan KPPU mengenai PedomanPelaksanaan Pasal 11 UU No.5/99 sebagai acuan minimum bagi KPPU dalampembuktian kartel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa validitaspenggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum di Indonesia., Rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts wherean attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictivebusiness practices against its anti-competitive effects in order to decide whether ornot the practices should be prohibited. In term of cartel detection, one of manyadvantages of rule of reason approach is the use of an economic analysis to provethe existence of a gentlemen‟s agreement among the alleged cartel members.However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirectevidence), still remains controversy, not only because its ambiguity, but also itsmethod has not yet clearly been regulated under Indonesian Law. This research isto analyze the method employed by Commission (KPPU) in proving alleged caseof cartels according to Commission Guidelines on Article 11 of Act No. 5 / 1999as minimum reference of the Commission in proving cartels. This research is alsoto examine the validity of economic analysis according to national law system.]"

"Seiring perkembangan arus informasi-komunikasi, gerakan reformasi, dan tuntutan transparansi di segala bidang, perhatian HAM - hak dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia yang tanpa (hal) itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia, hak yang dimiliki manusia karena ia manusia kian mengemuka dan intens. Pemerintah yang sedang berkuasa didesak untuk secara transparan dalam melaksanakan kebijakannya dan menghormati HAM secara benar proporsional, demikian pula bagi TNI. Sayangnya, disaat melaksanakan tugas pokoknya sering muncul tudingan bahwa TNI telah melanggar HAM. Karena itu penegakan HAM - termaktub dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI - menjadi sangat urgen dan mendesak untuk diwujudnyatakan pertama-tama demi memulihkan citra dan kredibilitas TNI sebagai institusi berwibawa, yang pada akhirnya demi terlaksananya tugas pokok TNI.Berkaitan dengan penegakan HAM yang menjadi kewajiban prajurit, maka kajian etika yang paling mungkin diterapkan - dalam situasi khas tugas dan karakteristik dasar prajurit adalah etika yang bersifat mutlak, perintah yang tidak dapat ditawar-tawar dari Immanuel Kant, yaitu doktrin imperatif kategoris. Kant menegaskan bahwa kewajiban - misalnya menegakkan HAM - bersifat mutlak, tanpa dapat ditolak, berdasarkan keharusan obyektif dan bukan paksaan, berlaku bagi siapa saja, tak syarat, tanpa kekecualian, secara niscaya.Dalam hal ini Kant membuat beberapa terobosan, a.l: pertama, bahwa martabat manusia wajib dijunjung tinggi dan diperlakukan serentak sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dengan mengacu pada doktrin imperatif kategoris, prajurit di samping melaksanakan tugasnya juga berkewajiban menghormati HAM. Musuh yang sudah menyerah dan secara nyata tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengadakan perlawanan harus diperlakukan menurut aturan yang berlaku (misalnya Hukum Humaniter, Konvensi Jenewa, Bertempur secara Benar). Kedua, etika diasalkan dan ditujukan pada kehendak bebas manusia yang berbudi. Prajurit sudah seharusnya secara otonom, bukan karena perintah, atau keharusan lain di luar dirinya untuk menegakkan HAM. Ia dengan sendirinya menyadari bahwa usahanya untuk menegakkan HAM berasal dari dirinya, dalam kesadaran sebagai manusia yang berbudi, manusia yang mempunyai hati nurani untuk menghormati orang lain sebagai mana layaknya ia sebagai manusia. Ketiga, Kant memberikan pandangan kewajiban moral yang bersifat mutlak dengan ciri murni dan apriori. Dalam hal ini prajurit mutlak harus menegakkan HAM di mana ia bertugas dan berada. Siapa pun prajurit yang bersangkutan, apa pun pangkat dan jabatannya, keharusannya untuk menghormati HAM selalu berlaku, di mana-mana dan tanpa terkecuali.Tentu tidaklah mudah untuk menegakkan HAM sesuai dengan doktrin imperatif kategoris dari Kant ini. Kesulitan pertama muncul ketika perintah yang bersifat imperatif kategoris ini dalam pelaksanaannya justru cenderung menjadi imperatif hipotetis. Penegakan HAM oleh prajurit bukanlah karena pribadi otonomnya sebagai manusia sungguh menyadari pentingnya menegakkan HAM, tetapi semata-mata karena di samping tugasnya ia juga diperintah untuk menegakkan HAM. Di samping itu imperatif kategoris dari Kant ini bersifat keras dan kaku. Kewajiban - bahwa saya, selaku prajurit, memang harus menegakkan HAM - lantas menjadi tolok ukur nilai moral suatu tindakan, bukan misalnya kebahagiaan, kepuasan diri, ketenangan batin karena berhasil menghargai HAM orang lain.Kendati sulit untuk dilaksanakan bukanlah berarti doktrin imperatif kategoris ini tidak dapat dilaksanakan karena betapa baiknya dan luhurnya jika prajurit menegakkan HAM berdasarkan kesadaran pribadinya yang otonom bahwa HAM harus ditegakkannya, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, di mana-mana dan kapan pun, bukan karena alasan lain yang berada di luar dirinya. Salah satu caranya adalah dengan terus menerus memberdayakan hati nurani, bahwa norma terpenting yang harus dipegangnya adalah martabat manusia.Dengan demikian diharapkan penegakan HAM bukanlah dirasakan sebagai sesuatu yang mengganjal tugas pokoknya, tetapi justru mengarahkan pada keberhasilan tugas pokok secara optimal. Bukan pula sesuatu yang berada di luar dirinya sehingga harus dicecoki, diajari, dipaksakan supaya dimengerti dan dilaksanakan, tetapi ada dalam dirinya, dalam kesadaran hati nuraninya bahwa HAM memang sudah sepantasnya ditegakkan."