Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak adalah salah satu alat pembiayaan negara dalam rangka pengumpulan dana dari masyarakat. Pajak sebagai alat pembiayaan negara, adalah mudah dalam pemungutannya. Meskipun demikian, pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang, agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. Pemerintah Indonesia, di tahun 1950-an mengambil kebijaksanaan pajak yang sesungguhnya dilematis. Pada satu pihak, rakyat Indonesia mengalami trauma akibat sistem perpajakan, namun di lain pihak, pemerintah melihat bahwa pajak adalah salah satu alternatif yang mudah dalam pengumpulannya. Dengan alasan tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerapkan kebijakan pajak yang lebih ditujukan kepada modal asing. Pembebanan pajak yang lebih progresif terhadap modal asing ini, Nampak pada pajak-pajak perdagangan internasional dan pajak perseroan. Struktur ekonomi Indonesia pada saat itu, masih mengandalkan pada perdagangan bahan-bahan mentah yang sangat dipengaruhi oleh konjungtur di luar negeri. Keadaan ini, mengakibatkan penerimaan pajak dari modal asing menjadi tidak stabil. Dalam melaksanakan kebijakan pajak ini, pemerintah mengalami beberapa hambatan. Pertama, kurangnya tenaga-tenaga pelaksana di Jawatan Pajak dan Bea cukai. Kedua, seringkali dalam pelaksanaannya ditemukan usaha-usaha penghindaran pajak yang jelas-jelas merugikan negara. Munculnya usaha penghindaran pajak, menjadi fenomena yang menunjukkan kurangnya mekanisme pengawasan dalam pemungutan pajak. Ketiga, lambatnya realisasi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan pajak kepada daerah dan pemberian beberapa pajak negara kepada daerah, telah menimbulkan keresahan di daerah. Akibatnya,pemerintah daerah berkeinginan mengelola potensi ekonominya sendiri terlepas dari pusat. Pengaruhnya terhadap aparat pajak di daerah adalah menyebabkan mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melaksanakannya. Walaupun, kebijakan pajak lebih ditujukan kepada modal asing, namun akibatnya berdampak pula terhadap tingkat biaya hidup, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat."

"Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara samasama menerapkan sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (State Administration of Taxation) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

---

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People?s Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People?s Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research.The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as ?Self Assessment?, the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws.The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki akumulasi transportasi dan perdagangan melalui laut. Transportasi laut yang melayani ekspor-impor dikelola oleh perusahaan pelayaran. Perlunya konsentrasi penuh bagi perusahaan pelayaran dalam menjalankan bisnis sehingga perlu untuk melakukan outsourcing pihak ketiga (manajemen kapal) untuk mengelola pekerjaan pemeliharaan, perekrutan kru, pembelian suku cadang kapal dan asuransi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam memilih manajemen kapal terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan pelayaran (pemilik kapal). Manajemen kapal terbaik menurut pandangan pemilik kapal selain memelihara kapal dengan baik tetapi juga memenuhi persyaratan pelanggan (pengguna kapal). Metodologi yang diusulkan Analytic Network Process (ANP) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prosedur pengambilan keputusan pemilihan manajemen kapal di Indonesia. Ini adalah generalisasi dari Analytic Hierarchy Process (AHP), dengan mempertimbangkan ketergantungan antara elemen hirarkis. Banyak masalah keputusan tidak dapat disusun secara hierarkis karena melibatkan interaksi dan ketergantungan unsur-unsur tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki unsur-unsur tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, ANP diwakili oleh jaringan, bukan hierarki. Hasilnya diharapkan menunjukkan bahwa menyajikan peringkat sub-kriteria dan alternatif penting dalam pemilihan perusahaan ship management.

---

ABSTRACTIndonesia is a biggest archipelagic country in the world, has accumulated transportation and trade by sea. Sea transportation that serves the export-import is managed by shipping companies. The need for full concentration for shipping companies in running a business so it is necessary to outsource a third party (ship management) to manage job of maintenance, crew recruitment, ship spare part purchasing and insurance. So this study aims to make the decision in selecting the best ship management according to needs of the shipping company (ship owner). The best ship management by shipowner view besides maintain ship well but also fulfill the requirements of the customer (ship user). The Analytic Network Process (ANP) proposed methodology is utilized to find out the influencing factors in the decision-making procedure of ship management selection in Indonesia. It is a generalization of the Analytic Hierarchy Process (AHP), taking into account the dependence between hierarchical elements. Many decision problems cannot be structured hierarchically because they involve the interaction and dependence of higher-level elements in the hierarchy of lower-level elements. Therefore, ANP is represented by a network, not a hierarchy. The result is expected to indicates that presents the ranking of important sub-criteria and alternatives. In addition, it is expected to be used in determining the service standardization of ship management"