Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat."

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1KPROGRAM PACASARJANAPROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNISABSTRAKERY ARIANTO3996232292ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECILDAN KOPERASIXiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 GambarDaftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001)Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut:1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia.PERPUSTAKAAN PUSAlHUNIVERSI1AS INDONESIA I r4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya.Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima.Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja.Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini."

"Accourding to statistic around 9 out of 10 businesses in Indonesia are small business.The sector alone employs 96,6 percent of the workforce and contributes to GDP 56 % ...."

"ABSTRAKModal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalammendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar,menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasimelalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagiusaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit. Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadiusaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah membenkemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui MenteriKeuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yangkemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnyasebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil. Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yangbesar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidakdikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan. Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha keciloleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensipenyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK(Persero) perlode sampia dengan tahun 1996. Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar diberbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliputhibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modalkerja. Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihanyang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untukpendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yangpenggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagianlagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan.Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenaiaspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya. Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakanmitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalammemperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebutmenjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yangdihasilkannya. Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas danapembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil diberbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yangharus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankanatas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untukmendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan.Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan bagi industri mebel, yang dilaksanakan oleh Dinas perindustrian perdagangan, dan Koperasi kabupaten Musi Rawas, dan hambatan yang dihadapi oleh industri mebel dalam mengembangkan usahanya, serta upaya yang telah dilakukan oleh dinas dalam membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting, mengingat industri mebel telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Musi Rawas. Selain itu dengan berkembangnya industri mebel, dapat membuka lapangan kerja bagi para pengrajin yang tinggal di sekitar lingkungan sentra industri tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan terlebih dahulu menetapkan sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian secara tepat dan mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para pengrajin, telah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat membantu didalam proses produksi pada sentra industri tempat mereka bekerja. Sementara pengusaha sentra industri mebel sendiri, belum mampu menetapkan hasil pelatihan yang diikuti dalam mengelola usahanya. Selain itu pengusaha belum mau mencoba melakukan diversifikasi usaha, untuk meningkatkan nilai tambah sentra industri tersebut.Adapun hambatan yang dihadapi oleh industri mebel, terutama sentra industri Erlangga dan Aneka Rotan yang menjadi lokasi penelitian, dalam mengembangkan usahanya, antara lain : Pertama, pengusaha kesulitan mendapatkan tambahan permodalan, terutama menyangkut agunan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dinas Perindagkop belum mampu membantu pengusaha dalam mendapatkan pinjaman modal usaha, dari lembaga keuangan lainnya, yang tidak meminta agunan. Dinas hanya memberikan pinjaman modal bergulir, untuk membantu pengusaha di bidang permodalan, yang jumlahnya relatif kecil. Kedua, menyangkut pemasaran produk. Kedua sentra industri membel ini, dalam memasarkan produknya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu dinas, telah mengikutsertakan pengusaha dalam kegiatan festival di Kota Palembang. Akan tetapi kegiatan tersebut belum membuahkan hasil. Ketiga, pengelolaan usaha kedua sentra industri ini masih masih menyatukan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Dinas telah meberikan pelatihan manajemen sederhana untuk pengusaha, tetapi hasilnya masih tetap sama. Kenyataan ini disebabkan kedua sentra industri ini merupakan usaha keluarga, yang dimiliki secara perorangan, sehingga pengusaha dapat mengambil uang dari keuangan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka mengembangkan sentra industri mebel, antara lain :Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas, diharapkan dapat mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengembangan industri mebel. Tersedianya dana untuk pelatihan, dan biaya operasional bagi pembina agar dapat menjalankan tugasnya.Dinas Perindagkop Kabupaten Musi Rawas, dapat menfasilitasi suatu hubungan kerja (kemitraan), antara pengusaha lokal dengan pengusaha di luar daerah, sebagai upaya untuk pengembangan industri mebel.Pengusaha mulai mengembangkan usahanya, dengan lebih berorientasi eksport. Dengan mencari informasi pasar, seperti kualitas produk, dan jenis desain yang sedang digemari oleh konsumen."

"Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan dan kemauan untuk berkembang dalam bidang usaha kecil. Data akan diperoleh melalui survei yang ditujukan untuk bisnis dengan jumlah pegawai dibawah 50 orang, di Belanda dan Indonesia. Faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan dikategorikan menjadi tiga level: informational, psychological, dan cultural. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa faktor level psychological dan cultural mempengaruhi resistensi terhadap perubahan, sedangkan faktor level informational tidak. Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk berkembang akan diukur dengan ekspetasi manajer atas hasil dari perkembangan tersebut. Hasil menunjukan bahwa ekspetasi atas kondisi finansial pribadi yang lebih tinggi merupakan faktor yang paling memotivasi.

---

This article aims to identify factors that influence resistance to change and growth willingness in small firms. Data will be gathered from survey to firms employing less than 50 people in the Netherlands and Indonesia. Factors influencing resistance to change are categorized into three levels informational, psychological, and cultural. The findings gained from this study showed that psychological and cultural level factors do influence resistance to change, while informational level factors do not. Factors affecting growth willingness will be measured using managers rsquo expected outcomes of growth, in which expectation of higher private finances is proven to be the most motivating factor."

"ABSTRAKUsaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kontributor keluaran ekonominasional dan penyerap tenaga kerja yang besar. UKM di Indonesia maupun dinegara lain mengalami hal yang sama yaitu kesulitan mendapatkan akses padapendanaan melalui institusi lembaga keuangan formal. Bagi UKM, pendanaanmodal kerja dan investasi bisa didapat melalui mekanisme pembiayaan hutang(debt financing) atau melalui pendanaan ekuitas (equity financing). PrivateEquity (PE) merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi bagi UKM.PE juga dikenal di ekonomi syariah yang dijalankan melalui 2 akad yaitumudharabah dan musyarakah. Tesis ini menguji apakah PE syariah dengan akadmudharabah dan musyarakah dapat diimplementasikan di UKM Indonesia besertasemua konsekuensi dan risiko-risikonya.

---

ABSTRACTSmall and Medium Business contributes significantly to the national economicoutput as well as the creation of employment. SMB in Indonesia and in any othercountries has always having the same problem to access the formal financialinstitution for their financing requirement, working capital and investment capital.SMB has 2 alternatives for their financing needs which are debt financing orequity financing. Private Equity (PE) is an alternative provider for SME financingneeds. Syariah economy is also adopting PE model through mudharabah andmusyarakah contract. This thesis is an exercise whether Syariah PE throughmudharabah and musyarakah contract can be implemented to SMB with all theconsequences and its risks."