Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Bagi sebagian besar TKI , Malaysia merupakan negara tujuan utama dikarenakankedekatan kondisi geografis, sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.Tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga (Pekerja sektor domestik) diMalaysia menjadikan tenaga kerja yang berketrampilan dan berpendidikan rendahdi Indonesia bermigrasi ke Malaysia . Namun sayangnya TKI sektor domestik diMalaysia rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, hal inidapat dilihat dari banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa para TKIsektor domestik di Malaysia, Tesis ini membahas sejauhmana ketentuaninternasional, ketentuan nasional Indonesia dan Malaysia serta ketentuan dalamperjanjian bilateral kedua negara tersebut dalam melindungi TKI sektor domestikdi Malaysia.

---

AbstractMalaysia is the main destination for most of Indonesian domestic workers, due toa close connection of geographical proximity, historical and cultural betweenIndonesia and Malaysia. The high demand for domestic workers in Malaysiamakes low skilled and low educated workers in Indonesia migrate to Malaysia.Unfortunately, domestic workers in Malaysia are vulnerable to exploitation andviolations of human rights, which can be observed from number of cases andissues that affect the domestic workers in Malaysia. This research discusses howinternational law, the national law of Indonesia and Malaysia and also the bilateralagreement between the two countries governs the protection of Indonesiandomestic sector workers in Malaysia"

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara pengirim Tenaga Kerja Wanita ke luar negeriterbesar dan mampu menghasilkan devisa lebih dari 20 (dua puluh) trilyun rupiah.Sangat jelas bahwa TKI Khususnya TKW Indonesia telah menyokomg devisayang tidak sedikit bagi negara.Pelaksanaan perlindungan hak konstitusional TKW Indonesia di luar negeri oelhPemerintah sangatlah lemah dan terkesan setengah hati. Konsep perlindungan danimplementasi perlindungan TKI di luar negeri dibuat dalam bentuk peraturanperundang-undangan dan perjanjian internasional yang berlaku. Pelaksanaanperaturan perundang-undangan tentang perlindungan TKI dan perjanjianinternasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hakkonstitusionalnya sebagai warga negara para TKW Indonesia yang bekerja diiluarnegeri justru memperlihatkan lemahnya negara di mata dunia dalam melindungiharkat dan martabatnya."

"Tesis ini membahas kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia (1997- 2002), yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 sebagai amandemen dari peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963. Salah satu negara yang terkena pengaruh dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian tersebut adalah Indonesia, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pengirim terbesar tenaga kerjanya ke Malaysia. Keberadaan TKI di Malaysia pada umumnya mengisi sektor-sektor pekerjaan yang kurang disukai warga negara Malaysia, seperti sektor industri manufaktur, konstruksi, pertanian perladangan dan jasa pembantu rumah tangga (PRT).Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut adalah terjadinya pemulangan secara paksa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Indonesia dan sebagian dari mereka terkena ancaman hukuman cambuk di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Selain berdampak langsung terhadap Indonesia - secara ekonomis maupun politis - pemulangan TKI ilegal secara paksa dari Malaysia telah menimbulkan pula terganggunya aktifitas pembangunan perekonomian di Malaysia, khususnya terhadap sektor-sektor pekerjaan yang ditinggalkan TKI tersebut di atas.Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan dianalisa/dikaji melalui studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berhubungan dengan teori Howard H.Lemtner mengenai foreign and domestic determinant on foreign policy, dimana faktor domestik seperti adanya pengaruh politik domestik dan keamanan nasional merupakan salah satu faktor domestik terpenting, yang dalam konsep domestic determinant dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Di samping itu, dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 telah mempengaruhi pola hubungan interaksi (bilateral) antara Malaysia dengan negara lain, terutama terhadap Indonesia. Sedangkan, untuk melihat keterkaitan antara faktor ekonomi politik dalam konteks global akan dikaji melalui studi ekonomi politik internasional (ekopolin), dimana ada sejumlah pertanyaan khusus yang diajukan studi ekopolin ketika mereka melihat arena internasional. Misalnya, ekonomi politik tertarik dengan persoalan berapa banyak dalam arena internasional itu terdapat kebebasan menentukan pilihan tindakan. Mereka memusatkan perhatian pada sejauh mana barang dan jasa bisa bergerak bebas melintas-batas nasional dan sejauhmana pemerintah atau individu membatasi kebebasan itu. Terutama sekali mereka ingin tahu sampai tingkat mana kebebasan menentukan pilihan itu berlaku atau dibatasi.Pembahasan permasalahan dalam tesis ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif -- analistis, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Malaysia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, khususnya setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A. 1154 Tahun 2002 yang merupakan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui analisa data sekunder. Data diambil dari berbagai sumber seperti Laporan Tahunan KBRI/KJRI di Malaysia, buku-buku, surat kabar, dataldokumen resmi dari Departemen Luar Negeri, Internet, perpustakaan, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik domestik dan keamanan nasional.Dalam kaitan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Malaysia dalam memandang isu mengenai tenaga kerja asing ilegal telah menggunakan alasan kepentingan politik domestik dan keamanan nasional sebagai alasan diberlakukannya suatu kebijakan mengenai keberadaan tenaga kerja asing ilegal, yaitu melalui peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002. Kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Malaysia dengan negara asal TKI, khususnya terhadap Indonesia. Terjadinya pengusiran secara paksa dan diterapkannya sanksi hukuman yang tegas dan berat berupa hukuman cambuk terhadap sejumlah besar tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia telah menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ke dua negara telah melakukan pembicaraan dan pembahasan pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) dan membentuk satuan tugas pada tingkat Departemen terkait di kedua negara masing-masing."

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."

"Penulisan ini mengamati sikap Indonesia terhadap tenaga kerja illegal di Malaysia setelah penerapan Undang-Undang Keimigrasian yang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Pengamatan difokuskan pada tenaga kerja illegal yang ditampung di tempat penampungan di Nunukan, Kalimantan Timur.Kurun waktu yang digunakan dalam penulisan ini adalah periode : 2001-2002. Difokuskan pada periode ini karena pada periode tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang turut memicu penertiban tenaga kerja illegal dan pemberlakuan Undang-Undang Keimigrasian yang baru oleh pemerintah Malaysia, dan tahun 2001 dan tahun 2002 merupakan puncak kemelut dari tenaga kerja illegal, karena pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang dengan penerapan hukuman fisik bagi yang melanggar aturan tersebut.Alasan dari dipilihnya permasalahan ini adalah keprihatinan terhadap permasalahan dari tenaga kerja illegal Indonesia yang menderita di penampungan akibat pemulangan dari Malaysia, sementara pemerintah Indonesia kurang memberi perhatian terhadap nasib mereka. Kurangnya perhatian Indonesia dapat dilihat dari lambannya respons untuk menertibkan para tenaga kerja illegal di Malaysia ketika ada peringatan dari Malaysia untuk menertibkan mereka sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keimigrasian yang baru pads Agustus 2002.Hal ini terus beriangsung hingga tiba masa ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Beberapa tenaga kerja illegal Indonesia terkena hukuman fisik tersebut. Kejadian ini seharusnya dapat dihindari jika pemerintah Indonesia responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jika dibandingkan dengan Negara lain di ASEAN, maka Indonesia terlihat belum memperhatikan nasib para tenaga kerjanya, dan untuk lebih memperhatikan, sebaiknya melihat Negara lain dalam mempersiapkan tenaga kerjanya yang ingin bekerja di Iuar negeri."