Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Naskah babad ini berisi Cerita Barakaj, mengisahkan tentang seorang patih dari Sampang (Madura). Cerita diawali dengan restu/anugerah nabi/rasul sejak di pulau Jawa; asal-usul Ratu Galuh hingga keturunan kelimanya menjadi Raja Pajajaran. Dilanjutkan dengan peperangan antara Ciung Wanara dengan Raden Tanduran. Kisah berdirinya kerajaan Majapait. Kisah wafatnya Mangkubumi yang kemudian digantikan oleh Lembu Peteng. Teks diakhiri dengan cerita Rajaputra (?) bertemu dengan Putri Mandekan yang menjadi raja di Pamelingan. Teks berupa cuplikan pada awal dan akhir dari naskah induk (lontar?) karya Kyai Budi yang mulai dikerjakan pada tanggal 1 Rabiulakir 1734 (9 Juni 1807) (h.1). Tidak dijumpai keterangan yang menyebutkan tentang keberadaan naskah induk (lontar?) tersebut. Proses penyalinan kemungkinan dilakukan oleh Mandrasastra. Oleh Pigeaud, naskah salinan tersebut diperiksa ulang pada November 1926, keterangan tarikh ini rupanya sama dengan keterangan pada h.i yang menyebutkan bahwa penyalinan pertama pada bulan November 1926 dari naskah lontar yang dipinjam dari Sampang. Staf Pigeaud membuatkan pula salinan ketik sebanyak empat eksemplar pada Desember 1933, di Yogyakarta. FSUI kini menyimpan tiga diantaranya (A 3.03b-d). Teks Babad Madura ini telah disebut dalam MSB/S.126-128."

"Naskah ini merupakan salinan ketik dari FSUI/SJ.76. Penyalinan sebanyak empat eksemplar dikerjakan oleh staf Pigeaud pada Desember 1933. FSUI kini menyimpan tiga diantaranya (A 3.03b-d). Hanya ketikan asli (b) yang dimikrofilm."

"Pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah lama menjadi pembicaraan yang menarik perhatian para pejuang perempuan di dunia. Masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan sejak awal kehidupan manusia. Keberadaan masyarakat dalam budaya patriarkat di tengah kehidupan manusia ikut memberi andil dalam menempatkan laki-laki dan perempuan pada peran mereka masing-masing. Dalam kehidupan masyarakat patriarkat, pandangan hidup yang berlaku bersifat seksis. Artinya, harkat dan keberadaan diri manusia dibedakan atas jenis kelaminnya. Akibat pembedaan ini, masih banyak perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk berkarya sesuai kharisma dan kemampuan mereka. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan akibat bias gender. Walaupun kenyataan menunjukkan telah banyak perempuan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki dan peran perempuan yang semakin besar dalam berbagai sektor, namun diskriminasi dalam berbagai bentuk masih dirasakan. Diskriminasi dan ketidakadilan tersebut antara lain muncul dalam bentuk: marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe. Berbagai isu marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe ini juga terjadi di lingkup Gereja. Dalam Gereja, masih terdapat perbedaan peran kepem mpinan antara laki-laki pendeta dan perempuan pendeta, walaupun sebenarnya misi Gereja adalah memberitakan Injil serta melayani sesama menurut pola hidup Tuhan Yesus. Untuk itu, perlu dipertanyakan makna kepemimpinan yang sebenarnya. Apakah perempuan tidak dapat menjadi pemimpin? Apakah perempuan hanya boleh memimpin organisasi atau Gereja dalam kegiatan tertentu yang ada kaitannya dengan perempuan? Memang secara angka telah terjadi peningkatan jumlah perempuan pendeta yang mengambil bagian dalam pelayanan Gereja dan masyarakat. Namun demikian, pemahaman dan pemikiran yang dikembangkan perempuan pendeta belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh sebagian pimpinan Gereja (yang adalah laki-laki) sebagai sumbangan perempuan yang berprofesi pendeta dalam kebersamaan Masalah bias gender juga terjadi di Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat (GPIB). Perempuan pendeta mengalami berbagai kendala untuk menempati jabatan tertinggi di tingkat Mupel dan Sinodal di GPIB. Peluang perempuan pendeta untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat Mupel dan Sinodal di GPIB sangat kecil karena dimarginalisasikan dalam bias gender. Karena tersubordinasi dalam bias gender, maka perempuan pendeta masih banyak yang enggan berkompetisi dengan laki-laki pendeta untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat Mupel dan Sinodal. Selain itu, perempuan pendeta masih banyak yang berpikiran stereotipe (domestik) dalam bias gender, artinya is hanya ingin melayani sebagai pendeta dengan kapasitas sebagai isteri dan ibu. Adanya permasalahan marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe dalam bias gender yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan pendeta seperti diuraikan di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penulis melakukan pembatasan masalah penelitian pada pengaruh marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe dalam bias gender terhadap kepemimpinan perempuan pendeta GPIB di Musyawarah Pelayanan (Mupel) DKI Jakarta.Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh marginalisasi, subordinasi, dan ..."

"[ABSTRAKDengan diterapkannya kebijakan notifikasi kosmetika di negara ASEAN, makaprodusen bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya. Selainitu, kosmetika semakin mudah beredar dan konsumen memiliki beragam pilihankosmetika. Tanpa pengetahuan yang memadai, konsumen terutama kaum perempuanmasih banyak menggunakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan notifikasi kosmetika dalammemberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidakaman. Penelitian dilakukan dengan survei rumah tangga di 5 wilayah di DKI Jakartadengan responden 200 orang kaum perempuan. Hasil penelitian ini adalah kebijakannotifikasi kosmetika belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagikaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Masih banyaknyakosmetika yang tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi, palsu, danmengandung bahan yang dilarang menandakan bahwa produsen atau importirkosmetika belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap mutu dan keamananandari kosmetika yang diedarkan.

---

ABSTRACTDue to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries,cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both thequality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to bedistributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequateknowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that containhazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policyunder ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This studyconducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 womenrespondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fullyeffective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, manycosmetics which have been distributed, have no registration or notification number,counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers orimporters of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety ofthose products, Due to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries,cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both thequality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to bedistributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequateknowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that containhazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policyunder ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This studyconducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 womenrespondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fullyeffective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, manycosmetics which have been distributed, have no registration or notification number,counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers orimporters of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety ofthose products]"

"ABSTRAK Pembinaan hukum nasional masih sangat dipengaruhi oleh prinsip "legalitas" merupakan kenyataan yang menyebabkan banyak masalah-masalah sosial kemasyarakatan tidak terjangkau oleh hukum.Salah satu masalah itu adalah "tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga" yang jika dipandang dari gaya stelsel hukum nasional, bukan suatu bentuk kejahatan (dalam bidang hukum pidana) dan bukan suatu perbuatan melanggar hukum (dalam bidang hukum perdata) karena tindak kekerasan ini memiliki ciri khas yakni "berbasis jender".Para ahli hukum modern seperti Joanne Belknap dan Katharine T Bartlett yang tergolong kaum feminis barat mulai neninggalkan prinsip legalitas dan melakukan pembaharuan hukum dengan pusat perhatian pada "keluwesan" suatu perundang-undangan agar hukum dapat mengikuti dinamika masyarakat.Dinamika gerakan perempuan dalam masyarakat mulai mempertanyakan seberapa jauh hukum dapat mengayomi hak-hak asasi perempuan dan mampukah hukum melindungi kaum perempuan dari perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak bisa ditindaki dengan KUHP saja atau Undang-undang Perkawinan saja karena faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan ini memiliki peranan yang kuat balk terhadap pelaku, korban dan penegak hukum mengenai kedudukan perempuan yang masih tersubordinasi dan terdiskriminasi oleh hukum.Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan penlu dilakukan dengan cara mensosialisasikan Deklarasi PBB tentang Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan dibantu dengan pendekatan viktimologi dan kriminologi serta pendekatan hukum yang berperspektif perempuan."

"Secara global, partisipasi ekonomi perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan berorientasi keluarga, yang terdiri dari kebijakan yang ditujukan kepada orang tua untuk mendukung mereka selama masa melahirkan dan mengasuh anak, diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi. Namun, beberapa literatur menunjukkan bahwa dampak dari berbagai jenis kebijakan keluarga dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat bervariasi. Studi ini mengkaji berbagai jenis kebijakan keluarga, khususnya hak cuti keluarga dan maslahat keluarga, yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara keseluruhan beserta bagian mereka dalam pekerjaan paruh waktu. Penelitian ini menggunakan metode Pooled OLS dengan rangkaian data yang dikumpulkan dari 30 negara OECD dari tahun 2000 hingga 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator kebijakan berorientasi keluarga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, namun pengaruhnya dibatasi pada ambang batas tertentu. Cuti ibu dan cuti ayah menunjukkan hubungan kurva U terbalik yang menunjukkan hubungan positif antara hak cuti keluarga dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, setelah mencapai minggu optimal, cuti yang diperpanjang akan menurunkan partisipasi perempuan.

---

Globally, female’s economic participation is generally lower compared to the male’s. Family-oriented policies, which comprise of policies targeted to parents to support them during childbearing and childrearing period, are implemented in many countries to address the gender gap in economic participation. However, literatures suggest that the effects of different type of the family policies in increasing women’s labour force participation have been varied. This study examines different types of family policies, particularly family leave entitlements and family benefits, that affect women’s overall labour force participation and their share in part time work. This study uses Pooled OLS with data series collected from 30 OECD countries from the year 2000 to 2018. The result of the analysis shows that all indicators of family-oriented policies improve female labour force participation rate, however their effects are bounded at a certain threshold. Maternity and paternity leave showed to have an inverted U-curve relationship, which shows a positive relationship between family leave entitlements and female labour force participation. However, after reaching the optimum weeks, extended leave would decrease women’s participation."