Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

---

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.

"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat

---

This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community."

"ABSTRAKSuatu perusahaan didirikan untuk mencapai keuntunganoptimal, baik aktiva nyata atau fisik maupun yang tidakdapat dikuantifikasi dan harus pula tumbuh. Penyempurnaankerangka regulasi ditandai dengan diberlakukannyaperaturan perundang-undangan yang terkait dengan goodcorporate governance, seperti UU BUMN tahun 2003.Keberhasilan suatu perusahaan dalam memberlakukan azasazasgood corporate governance ternyata tidak hanyaditentukan oleh tersedianya perangkat acuan dasar yanglengkap. Juga tidak ditentukan oleh lengkapnya perangkatregulasi. Seperangkat nilai positif dan norma kokoh memangtelah berlaku dalam perusahaan yang fokus pada kualitasdan kinerja tinggi. Budaya korporat yang kuat memilikikecenderungan yang pada gilirannya menimbulkan dampaknegatif. Organisasi yang budaya korporatnya kuat cenderungresistif terhadap perubahan. Hal ini menyangkutkepentingan tatanan pengurus organisasi. Lebih-lebihapabila perusahaan menunjukkan kinerja tinggi. Sikapresistif terhadap perubahan itu semakin keras dan kakudengan semakin kompleks dan semakin besarnya organisasi.Apakah budaya korporat yang sedang berlaku dalamperusahaan, menunjang diberlakukannya penerapan goodcorporate governance? Kendala besar penerapan goodcorporate governance terletak pada komitmen dari puncak.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan denganmenggunakan tipologi penelitian deskriptif, diperolehgambaran bahwa hukum korporasi di Indonesia dan Pedomangood corporate governance tahun 2001 telah memberikansarana yang memadai bagi penerapan prinsip-prinsip goodcorporate governance di Indonesia. Efektifnya implementasigood corporate governance dalam kinerja perusahaan tidakhanya ditentukan oleh insentif-insentif faktor eksternal,tetapi juga oleh insentif-insentif faktor internal.Kesimpulan utama, tantangan yang dihadapi adalah budayakorporat yang berlaku dalam suatu perusahaan."