Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kepolisian Negara Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya mewujudukan kemanan dalam negeri. Dalam mewujudkan visi dan misi Polri maka Kapolri mengeluarkan program prioritas yang disebut dengan Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya). Reformasi internal menjadi program prioritas Kapolri yang pertama, maka dari itu Polri membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi. Salah satu reformasi internal yang dilakukan oleh Polri yaitu dengan diterapkannya Assessment Center Polri sebagai penilaian kompetensi anggota Polri dalam menempati suatu jabatan. Pada sisi lain Polri menghadapi kendala internal yakni jumlah personel Polri saat ini dirasakan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan tugas di wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang belum dilakukan terkait dengan assessment center yaitu tidak terdapat tes situasi dengan in-tray, tidak terdapat tes situasi skenario dalam posisi kerja yang dituju, pelaksanaan role-player belum dilaksanakan dengan sempurna, hasil assessment hanyalah sebuah rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi sehingga subyektifitas pimpinan lebih dominan dibandingkan hasil dari assessment tersebut, hasil assessment center tidak seluruhnya digunakan dalam pengembangan karir Perwira Polri Polresta Denpasar, hasil dari assessment bersifat kualitatatif sehingga ranking tidak dapat tergambarkan secara jelas, dan tes terakhir tidak dilakukan sebelum calon menjalankan tugas sesuai jabatan yang akan diemban. Sedangkan faktor yang mempengaruhi diberlakukaannya assessment center di Polresta Denpasar adalah adanya hambatan administrasi dimana hasil assessment center bukan mutlak penentu jabatan, hasil assessment center bersifat kualitatif, kebijakan pimpinan sangat menentukan posisi suatu jabatan, faktor budaya berpengengaruh terhadap pengembangan karir di Polresta Denpasar, kurang efektifnya pelaksanaan assessment center dimana banyak terjadi waktu yang bentrok.

 

---

Police, the National Police Chief issued a priority program called PROMOTER (Professional, Modern and Reliable). Internal reform is the first priority program of the Indonesian National Police, therefore Polri requires professional and competent human resources. One of the internal reforms carried out by the Indonesian National Police is the implementation of the National Police Assessment Center as an assessment of the competence of police officers in occupying a position. On the other hand, the National Police faces internal obstacles, namely the number of Polri personnel is currently felt to be lacking in meeting the needs and challenges of tasks in the region. Based on the results of the study, it was found that a number of things that had not been done were related to the assessment center, namely there was no in-tray situation test, no test situation scenario in the intended work position, the implementation of role-players had not been implemented properly, the assessment results were only a recommendation be taken into consideration and recommendations so that the leadership subjectivity is more dominant than the results of the assessment, the assessment center results are not entirely used in the career development process of Denpasar Police Polri Officer, the results of the assessment are qualitative so the ranking cannot be clearly described, and the last test was not conducted before candidates carry out duties according to the position to be carried out. Whereas the inhibiting factors that affect the assessment of the assessment center in Denpasar Police are administrative barriers where the assessment center results are not absolute determinants, assessment center results are qualitative, leadership policies greatly determine the position of a position, cultural factors influence career development in Denpasar Police, ineffective implementation of the assessment center where there are many times that conflict.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana situasi pendidikan yang ada di Secapa Polri saat ini" serta "Bagaimarra sistem pendidikan di Secapa Polri" Minat meneliti topik ini didasari oleh kenyataan bahwa profesionalisme Polri tergolong rendah. Hal tersebut ditandai dengan ; kemampuan teknis khas kepolisian menurun, tidak lagi responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, cenderung bersikap militeristik, dan lain-Iain yang diduga disebabkan oleh faktor pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pakar yang memahami tentang Kepolisian. Secara teoretis juga didukung oleh teori interaksional yang menjelaskan bahwa faktor bawaan (nab) maupun faktor lingkungan (situadonay secara bersama-sama mempengaruhi perilaku sosial seseorang (interactions) (Endler, 1973; Endler & Hunt, 1968, dalam Wrightman, 1977).Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana situasi pendidikan Secapa Polri berdasar pada variabel sistem pendidikan yang ada. Untuk melihat sistem pendldikannya, didasarkan pada variabel lingkungan fisik, kurikulum, proses belajar mengajar, dan perilaku siswa yang akan melaksanakan tugas dengan orientasi pada pemolisian komunitas.Dipilihnya Secapa Polri karena ; Secapa Po1ri merupakan lembaga pendidikan kepolisian terbesar di Indonesia, memiliki kekhususan tersendiri di lingkungan kepolisian karena mendidik para pelaksana lapangan menjadi manajer tingkat pertama (first line supervisor), dan telah mencoba mengembangkan lingkungan pendidlkan untuk dapat digunakan oleh masyarakat agar lebih mengenal lingkungan pendidikan Polri. Hal tersebut tidak ditemukan pada lingkungan pendidikan yang lain (Siagian, et aL 1999).Berkaitan dengan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan sebanyak 10 lnforman (5 orang siswa/mantan siswa dan 5 orang pembina/tenaga pendidik}. Subyek penelitian adalah Siswa Secapa Polri angkatan ke-28 tahun ajaran 2000 sejumlah 400 orang. Kepada mereka diberikan angket yang masing-masing untuk mengukur pendapat dan perasaan siswa terhadap variabel sistem pendidikan.Data dari hasil pengamatan, wawancara, FGD, dan dokumen primer diolah dengan Cara mendeskripsikan, dicari kata kunci, dan dibuat interpremsi. Data yang diperoleh dari hasil pengisian angket, diolah dengan bantuan program SPSS 10.00 untuk melihat mean dan standar deviasi dari lingkungan fisik, kurikulum, proses belajar mengajar, dan perilaku siswa yang akan melaksanakan tugas dengan orientasi pada pemolisian komunitas.Hasil penetitian dari analisis data kualitatif yang dapat diungkap bahwa lembaga pendidikan Secapa Polri secara fisik, kurang memadai dan memberikan kesan sebagai lembaga pendidikan tertutup; kurikutum pendidikan selama 11 bulan dengan mata pelajaran yang banyak (38 mata pelajaran), kegiatan yang padat, minimnya materi pelajaran keterampilan; proses belajar mengajar didukung oleh personil yang secara kuantitas dan kualitas terbatas, penggunaan metode belajar yang tidak tepat; perilaku siswa adalah perilaku yang didapatkan dari "model" yang serba terbatas. Beberapa ciri tersebut mengindikasikan bahwa Secapa Polri merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan sistem pendidikan tertutup.Selain itu, hasil analisis data kuantitatif dari pendapat dan perasaan siswa memperlihatkan bahwa mean dari variabel sistem pendidikan berada di sebelah kiri dari rata-rata dengan variasi jawaban yang diberikan cenderung homogen. Hal ini mengindikasikan sistem pendidikan tertutup. Sebagaimana terlihat pada tabel 18 dan 19, bab IV halaman 100. Adanya kesamaan (konsistensi) antara pendapat dan perasaan siswa terhadap sistem pendidikan Secapa Polri. Hal tersebut lebih mempertegas bahwa sistem pendidikan yang ada di Secapa Polri adalah sistem pendidikan tertutup.Mengingat keterbatasan suatu penelitian yang tidak mungkin mengungkap segala aspek yang diteliti, terdapat beberapa hal yang dapat didiskusikan. Terdapat kesamaan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dislitbang Polri dan UGM, dan Pokja PHK yaknl bahwa kurikulum pendidikan Polri perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang efektif dan efssien dalam membentuk Polri profesional, perlu dikembangkan studi banding dengan pendidikan polisi yang setingkat dengan pendidikan Secapa di negara lain yang sudah maju namun memiliki karakteristik masyarakat yang mirip masyarakat Indonesia. Penggunakan teori dikembangkan dengan teori motivasi sebagaimana terkandung dalam teori Mc. Clelland (Gibson,etaL1997) dan teori penelitan sosial yang beranggapan bahwa pedoman perilaku seseorang didasarkan pada standar penilaian yang dibentuk oleh pengalaman, kehidupan, dan lingkungan sebelurnnya.Analisis data dapat dikembangkan dengan analisis regresi untuk melihat seberapa besar sumbangan dari motivasi siswa, latar belakang pendidikan, lama kedinasan, dan sistem pendidikan terhadap perilaku siswa hasil pendidikan tertentu (SPN, Akpol, PTIK, Secapa, dan lain-lain). Dengan memperluas masalah penelitian, memperbanyak pertanyaan penelitian, memperkaya teori dan kerangka teori serta mengembangkan metode penelitian, sangat boleh jadi hasilnya akan lebih representatif dan lebih bermanfaat untuk pengembangan organisasi, khususnya mempercepat terwujudnya Polri yang profesional.Berdasar kesimpulan di atas, diajukan beberapa rekomendasi:Lingkungan fisik untuk lembaga pendidikan sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga memberi kesan sebagai lembaga pendidikan yang sifatnya terbuka; kurikulum dapatnya diperbaiki disesuaikan dengan skala prioritas dengan tetap mengacu pada sistem pendidikan yang berlaku (Sistem Pendidikan Naslonal) dan Undang-undang No. 2/2002 tentang Polri serta disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan organisasi; proses belajar mengajar yang melibatkan siswa dan tenaga pendidik, perlu dikembangkan "model" pendidik yang memiliki motivasi yang dapat diandalkan dan berprestasi sehingga dapat dijadikan model yang baik oleh siswa yang dididik.Berkaitan dengan pengambilan keputusan pimpinan untuk penentuan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk semua jenjang pendidikan, perlu disesuaikan dengan jenis kemampuan personil yang diperlukan organisasi. Dan nampaknya sistem pendidikan terbuka dapat dijadikan sebagai alternatif sistem pendidikan dalam mewujudkan Polri yang profesional. Secara lebih otentik sebagai Iandasan untuk mengembangkan sistem pendidikan Polri, merupakan hal yang sangat mendasak adalah penelitian yang komprehensif tentang pendidikan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

---

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."

"Proses pengembangan karir Perwira Menengah Bareskrim Polri selama ini belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya kesulitan kenaikan pangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih jauh terhadap pola mutasi Perwira Menengah serta melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mutasi Perwira Menengah. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola mutasi bagi Perwira Menengah yang saat ini diterapkan pada Sumber Daya Manusia Bareskrim Mabes Polri menghadapi era Revolusi Industri 4.0? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Mabes Polri untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0?. Metode yang digunakan adalah kualitatif-eksploratif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Analisa data dilaksanakan dengan analisis flow model yang melibatkan proses validitas data, antisipasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Polri yaitu demosi dan promosi. Demosi didorong oleh pelanggaran yang dilakukan anggota sedangkan promosi berdasarkan pada kebutuhan organisasi atau pengajuan anggota. Keduanya hanya dapat tejadi ketika terdapat nota dinas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah di era Revolusi Industri 4.0 dalam konteks promosi diantaranya adalah kompetensi siber, pengalaman kerja pada bidangnya, kemampuan pemberkasan, sertifikasi khusus penyidik, pendidikan kejuruan dan keterampilan penggunaan teknologi. Sedangkan dalam konteks demosi dengan mempertimbangkan faktor pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang didasarkan pada putusan sidang disiplin Polri bila telah terjadi pelanggaran disiplin sedang.

---

The era of the Industrial Revolution 4.0 has encouraged changes in the The career development process for Intermediate Bareskrim Polri officers has not been effective so far, as demonstrated by difficulties in promotion. This research aims to further explore the mutation patterns of Middle Officers and look at the factors that are taken into consideration when transferring Middle Officers. The problems examined in this research are (1) What is the pattern of transfers for Middle Officers currently applied to the Human Resources of Bareskrim Polri Headquarters facing the era of Industrial Revolution 4.0? and (2) What factors are considered in the transfer of Intermediate Criminal Investigation Officers at National Police Headquarters to face the era of Industrial Revolution 4.0? The method used is qualitative-exploratory by collecting primary and secondary data. Primary data was collected using interview data collection techniques, while secondary data was collected using documentation study techniques. Data analysis was carried out using flow model analysis which involved the processes of data validity, anticipation, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that there are two patterns of mutation for Intermediate Bareskrim Polri officers, namely demotion and promotion. Demotions are driven by violations committed by members while promotions are based on organizational needs or member submissions. Both can only occur when there is an official note. Factors considered in transfers for Middle Officers in the Industrial Revolution 4.0 era in the context of promotion include cyber competence, work experience in their field, filing skills, special certification for investigators, vocational education and skills in using technology. Meanwhile, in the context of demotion, considering the factors of ethical violations and legal violations which are based on the decision of the Police disciplinary hearing if there has been a moderate disciplinary violation."

"ABSTRAKPerkembangan zaman berkontribusi pada gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks, sehingga berdampak pada permasalahan sosial dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut tentunya akan menambah beban operasional tugas Polri di lapangan. Hal paling krusial yang dapat mendukung oprasional tugas Polri di lapangan adalah dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang professional dan akuntabel. Polri memiliki sebuah regulasi untuk mendukung pembinaan karier Polri yaitu dengan metode rekam jejak. Penelitian ini menganalisis konsistensi penetapan aturan rekam jejak dengan implementasinya di Polda Metro Jaya. Selain itu juga, penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan metode rekam jejak dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar metode rekam jejak dapat digunakan secara menyeluruh dan konsisten. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan melakukan studi literatur. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep efektitas, teori manajemen sumber daya manusia, teori penempatan dan teori sistem informasi manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode rekam jejak Perwira Polri belum dilakukan secara menyeluruh di polda Metro Jaya, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan kendala-kendala berupa belum jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dan ada regulasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, khususnya mengenai penilaian kinerja dengan sistem manajemen kinerja SMK Polri. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor internal yang meliputi latar belakang pendidikan, kinerja, riwayat penugasan, Assessment Center, dukungan kesehatan, dan pengetahuan personel mengenai regulasi yang sedang berjalan. Sedangkan faktor eksternal meliputi struktur organisasi dan kebutuhan organisasi, penilaian sidang dewan kebijakan, kebijakan pimpinan, dan adanya interfensi baik dari pimpinan Polri maupun pimpinan di luar Polri. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan agar metode rekam jejak dapar digunakan secara menyeluruh adalah data rekam jejak harus komprehensif, setiap personel dapat mengakses dan diwajibkan untuk memperbaharui isi dari data rekam jejaknya, rekam jejak digunakan secara konsisten, dan dilakukan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

---

ABSTRACTThe development of the times contribute to the increasingly complex intrusion of security and public order, thereby impacting social problems in society and potentially causing conflict. it will increase the operational burden of Police duties. The most crucial thing that can support the operasional duties Police is with a professional and accountable human resources planning. Indonesia National Police has a regulation to support the development of Police officer rsquo s career by the track record method. This study analyzes at the consistency of setting the rules of the track record with its implementation in Metro Jaya regional police headquarters. In addition, this study analyzes at what are the factors that influence the use of the track record method. and formulated the efforts to ensure that the track record method can be used thoroughly and consistently. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is concept of effectiveness, the theory of human resource management, placement theory, and information management system theory. The results of this study indicate that the Police Officers track record method has not been done thoroughly in Metro Jaya regional police headquarters. it is because of being confronted with obstacles in the form of not yet clear about the implementation instructions and there are regulations that are not being used properly, particularly on performance appraisals with performance management systems. This is due to internal factors that include educational background, performance, assignment history, Assessment Center, health support, and personnel knowledge of ongoing regulations. While external factors include organizational structure and organizational needs, assessment of the board of policy, leadership policy, and the interference of both the leadership of INP and leaders outside the Police. Further efforts that can be done so that the trace method can be used as a whole is the track record data must be comprehensive, each personnel can access and are required to update the contents of their track record data, track records are used consistently, and periodically and continuously evaluated. "

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis strategi kepemimpinanAwaloedin Djamin semasa menjadi kapolri 1978-1982. Fakta yang terjadimenunjukan bahwa strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh Awaloedin Djamintelah membenahi Polri kembali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri sebagaialat negara penegak hukum dan sebagai pengayom, pelindung dan pelayanmasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukungdengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancaradilakukan kepada beberapa anggota Polri yang menjadi bawahan dari AwaloedinDjamin dan anggota masyarakat. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatifdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Strategi Kepemimpinan AwaloedinDjamin sebagai Kapolri dalam memimpin organisasi Polri dan memanajemansumberdaya manusia Polri dari tahun 1978-1982 dengan berbekal pengalamanmemimpin organisasi dalam berbagai bidang dan keahlian manajemen administrasipublik menjadikan strategi kepemimpinannya menjadi matang dalam melakukankomunikasi, perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen konflik diinternal Polri. Dengan menghasilkan pola-pola pembenahan Polri, buku sakuanggota Polri, buku Kapolsek serta peningkatan pendidikan anggota Polri danperlengkapan di Kepolisian.

---

This thesis discusses the results of research on leadership strategy analysisAwaloedin Djamin during Assistant 1978 1982. The fact that occur show thatleadership strategies Awaloedin Djamin conducted by Police again had to fix inaccordance with the basic tasks and functions of the national police as a tool of lawenforcement and State as pengayom, protectors and servants of the community. Thisresearch was conducted with methods of field observations supported withinterviews and gather related documents. Interviews were conducted with a numberof members of the national police who became a subordinate of Awaloedin Djaminand members of the public. Research results are analyzed qualitatively descriptive.The results showed that Awaloedin Djamin Leadership strategy as an Assistant inthe lead organization of the national police and the national police human resourcesmanageman of years of 1978 1982 experience with leading organizations in a rangeof areas and expertise of management public administration makes his leadershipstrategies matures in conducting communications, planning, decision making andconflict management in internal Police. By producing Polri reform patterns, policepocket book, pocket book of sector police chief and improvement of education ofPolri members and equipment in Police."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kegiatan Assessment Center Polri Di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan karier perwira untuk jabatan Kapolsek dan Kasat Reskrim. Penelitian menggunakan teori assessment center Alvin Lum (2015) yakni Assessment Center itu merupakan suatu cara atau metode untuk mengukur suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan memprediksi atau memperkirakan perilakunya di masa depan melalui simulasi dari perilaku yang ditunjukan oleh assessee dalam menangani beban dan tanggung jawab yang akan diberikan nantinya. Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Assessment Center dalam pengembangan karier para perwira di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan post positivist. Pengumpulan data melaui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para perwira senior di lingkungan Polda Kepulauam Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Assessment Center Polri yang dilaksanakan Polda Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sesuai teori dan ditemukan tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Uniform Guidelines dan Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operation.

---

This study aims to analyze the activities of the National Police Assessment Center in the Bangka Belitung Islands Regional Police in the career development of officers for the posisions of the head of Police Sector and the head of Criminal Investigations. The study uses the theory of Assessment Center by Alvin Lum (2015), namely the Assessment Center is a method to measure a potential or ability possessed by humans by predicting or predicting their behavior in the future through simulations of the behavior shown by the assessee in dealing with burdens and responsibilities of his or her duties and responsibility that will be given later. The main problem of this research is how the implementation of the assessment center for the career development of police officers at the Bangka Belitung Islands Regional Police. This study uses a post-positivist approach, and data collection through documentation studies and in-depth interviews with senior officers in Regional Police of Bangka Belitung Islands. The research findings showed that the Police Assessment Center processes carried out by the Bangka Belitung Islands Regional Police had not been carried out according theory and it was found that the stages were not yet implemented according to the Uniform Guidelines and Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dalam promosi jabatan bagi Perwira Pertama, dengan mencoba memahami persepsi dan pandangan baik dari anggota Polri yang berpangkat Perwira Pertama, Pimpinan Organisasi/ Kesatuan Polri dan Pejabat Personalia yang menyelenggarakan Pembinaan Personil, serta perangkat Ketentuan dan Kebijaksanaan dalam Pembinaan Personil Polri. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh manakah penyelenggaraan dari proses dalam promosi jabatan bagi Perwira Pertama.Untuk memperoleh informasi yang mendalam dari subyek penelitian, metode yang digunakan utamanya adalah metode kwalitatif dengan pendekatan diskriptif dan studi etnografis, dengan pengamatan terhadap subyek penelitian dan memanfaatkan wawancara yang mendalam, serta mengedarkan Kuesioner kepada Perwira Pertama.Adapun ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses dalam promosi jabatan yaitu persyaratan, kewenangan serta prosedur dalam promosi jabatan bagi Perwira Pertama, yang mencakup perangkat ketentuan dan kebijaksanaan yang ada dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaannya.Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun proses dalam promosi jabatan bagi Perwira Pertama sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan namun dalam pelaksanaannya dirasakan lmbat, kurang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi yang harus serba cepat dan tepat. Hal itu disebabkan karena jalur birokrasi yang ada, serta masih adanya kesan bahwa promosi jabatan hanya berlaku bagi para Perwira Pertama yang dikenal oleh pimpinan maupun pejabat personil.Terjadinya penyimpangan dalam promosi jabatan akan menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi organisasi yaitu suasana kerja yang tidak nyaman dan juga menimbulkan semangat kerja yang rendah bagi para Perwiranya. Hal demikian akan menimbulkan citra yang kurang menguntungkan bagi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat."