Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada hakekatnya anak adalah tulang punggung pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu anak harus mendapat kesempatan, perhatian dan kesejahteraan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan lainnya, agar ia dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak. Pada prinsipnya anak tidak boleh melakukan pekerjaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948. Namun pada kenyataannya di Indonesia belum memungkinkan untuk itu. Karena latar belakang kondisi ekonomi menyebabkan anak terpaksa bekerja, dan itu pula yang mengilhami dikeluarkannya Permenaker No. 01/Men/1987 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997, agar tenaga kerja anak mendapat perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara deskriptif tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja anak yang bekerja di sektor formal di Kota Jambi. Oleh karena tidak tersedianya data sekunder tenaga kerja anak yang berumur antara 10 - 14 tahun, maka penentuan sampel dilakukan secara random sampling yang ditetapkan berdasarkan temuan di lapangan dengan jumlah sampel 61 orang. Variabel yang digunakan untuk mengukur sejauhmana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak adalah: Hubungan kerja, waktu kerja, jenis pekerjaan dan tempat kerja, pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan hari raya dan kesehatan dan keselamatan kerja. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menganalisis jawaban responden berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya."

"Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pekerja anak juga dapat menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anakanak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kejadian-kejadian mengenai masalah pekerja anak ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, terlihat belum menanggapi dengan serius. Terbukti dengan diratifikasinya Konvensi hak Anak sebagai perwujudan kepedulian pemerintah atas nasib anak-anak yang bertujuan agar pemerintah mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, belum mampu mengubah keadaan yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap penerapan perundang-undangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum, seperti putusan hakim, surat gugatan, tuntutan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikethaui bahwa penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/MEN/2003 masih belum efektif karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberadaan pekerja anak dan masih minimnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

---

Poorness represent one of the conditions forcing a lot of child involve with a work utilize as a way to take care of their family and themselves in order to improve economic condition. Child worker also can cause the maintenance of poorness, because laboring children do not have an opportunity for having a better education. Events of problems regarding child worker often happen in Indonesia. Government which ought to hold responsibility seems not yet take care this matter seriously. The ratification of Children Right Convention as governmental caring materialization for children worker which aim government in order to get international fund aid, not yet able to alter circumstance that happened in Indonesia. Problem faced for example is the application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003, constraint faced in its application, and also the executed observation. Research method used Empirical Normatif method, which is a research to legislation applying conducted by all Law practitioner, like judge decision, letter of claim, demand, and others. Pursuant to research result earn that application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003 still not yet effective caused by its factors supporting child worker existence and its minimum observation by the law enforcement."

"Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pekerja anak juga dapat menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anakanak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kejadian-kejadian mengenai masalah pekerja anak ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, terlihat belum menanggapi dengan serius. Terbukti dengan diratifikasinya Konvensi hak Anak sebagai perwujudan kepedulian pemerintah atas nasib anak-anak yang bertujuan agar pemerintah mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, belum mampu mengubah keadaan yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap penerapan perundang-undangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum, seperti putusan hakim, surat gugatan, tuntutan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikethaui bahwa penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/MEN/2003 masih belum efektif karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberadaan pekerja anak dan masih minimnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

---

Poorness represent one of the conditions forcing a lot of child involve with a work utilize as a way to take care of their family and themselves in order to improve economic condition. Child worker also can cause the maintenance of poorness, because laboring children do not have an opportunity for having a better education. Events of problems regarding child worker often happen in Indonesia. Government which ought to hold responsibility seems not yet take care this matter seriously. The ratification of Children Right Convention as governmental caring materialization for children worker which aim government in order to get international fund aid, not yet able to alter circumstance that happened in Indonesia. Problem faced for example is the application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003, constraint faced in its application, and also the executed observation. Research method used Empirical Normatif method, which is a research to legislation applying conducted by all Law practitioner, like judge decision, letter of claim, demand, and others. Pursuant to research result earn that application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003 still not yet effective caused by its factors supporting child worker existence and its minimum observation by the law enforcement."

"Dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas harus ditunjang oleh sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya tenaga kesehatan (ter masuk tenaga keperawatan) yang memadai dari segi jumlah dan kualitas. Oleh karena itu perlu di analisis dan direncanakan kebutuhannya dengan seksama agar dapat didayagunakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan secara efelctif dan efisien.Kenyataan dilapangan menunjukkan beberapa puskesmas di daerah perkotaan cenderung terkesan mempunyai tenaga keperawatan yang "beriebih" sehingga terkesan kurang efisien dalam pelaksanaan pelayanannya. Bila dilihat rata-rata jumlah tenaga keperawatan yang bekeljia di puskesmas dalarn Provinsi Jambi adalah 18,86 (18 - 19 orang), sedangkan rata-rata jumlah tenaga keparawatan yang bekexja di puskesmas dalam wilayah Kota Jambi 21,95 ( 21 - 22 orang). Di Puskesmas Pakuan Baru terdapat 60 orang tenaga kesehatan diantaranya terdapat 31 orang tenaga keperawatm, hal ini menunjukkan kelebihan bila dibandingkan dengan standar tenaga keperawatan pola ketenagaan puskesmus pada Pelita V Puskesmas dengan tempat tidur yang ditentukan 9 orang. Demilcian pula bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga keperawatan berdasarkan SK Mendagri No. 23 tahun 1994 yang berkisar antara 18 - 20 orang.Penelilian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam beban kerja dan faktor penyebab kelebihan tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif untuk mengetahui beban kerja dan besarnya kelebihan tenaga keperawatan, sedangkan untuk mengetahuifaktor penyebab kelebihan tenaga keperawatan digunakan metoda kualitatif. Data diperoleh dengan teknik observasi langsung kegiatan keperawatan dengan menggunakan Formiat "Work Sampling" di puskesmas, telaah data selamder, dan wawancara men dalam terhadap pejabat yang berwenang menempatkan tenaga kesehatan dilingkungén. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Bam ternyata rendah hal ini ditunjukkan oleh jumlah waktu kegiatan keperawatan langsung dan kegiatan keperawatan tidak langsung yang dilakukan tenaga keperawatan masih rendah. Dari segi jumlah, tenaga keperawatan yang ada 31 orang ter nyata kelebihan sebanyak 13 orang. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa faktor penyebab keiebihan tenaga keperawatan di Puskwesmas Pakuan Baru Kota Jambi karena adanya tenaga titipan/ikut suami dan nota dinas yang sulit untuk ditolak oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, selain itu proses perencanaan kebutuhan tenaga tingkat puskesmas tidak jelas, hanya berdasarkan usulan staf.Untuk meningkatkan produktivitas kerja tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi perlu meningkatkan kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung tenaga keperawatan dengan jalan mengaktiikan kegiatan Puskesmas Keliling, Perawatan kesehatan masyarakat, dan pengaturan kembali jadual dinas/libur bagi tenaga keperawatan di unit rawat inap. Untuk kelebihan tenaga keperawatan, diharapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi mengusulkan kepada Walikota membuat Surat edaran bahwa di linglcungan Dinas Kesehatan Kota Jambi unmk sementara waktu tidak menerima tenaga keperawatan, dan kelebihan tenaga keperawatan diarahkan untuk pindah ke Rumah' Sakit Umum Raden Mat Taher Jambi yang saat ini masih membutuhkan tenaga keperawatan, serta membatasi pemakaian tenaga honorer. Selanjut nya perlu meningkatkan kemampuan tenaga perencana melalui pendidikan dan pelatihan.

---

In keeping and increasing Public Health Centre service of excellence human resource to support the effort is a must, it needs a decent consideration in number and quality of the medical staffs (including the nursing staffs). So that the necessity has to be analyzed and planned thoroughly the organization to achieve its objectively and eficiently.

In reality shows that the public health centre in urban areas tend to have excessive? nursing staffs so it seems that the health service is inefficient. The average of nursing staffs numbers in all Jambi Province's Public health centre for 18,86 (18 - 19 personnel), meanwhile the average of nursing staffs in the urban Jambi area is 21,95 (21 - 22 personnel). Public Health Centre of Pakuan Baru has 60 health staffs, 31 of them are the nursing staff's, it shows an excess to compare with the standard of nursing staff's in the pattern of public health centre personnel at the Five Year Plan with beds for 9 staffs. Likewise when it is compared on letter of decision of Minister of Internal Affairs No. 23 year 1994 which is about 18 - 20 staffs.

This research is conducted to End out deeply the cause factor of nursing staffs excess in Pakuan Baru Public Health Centre Jambi City in 2001. The research method used is quantitative to detect the burden and how much is the excess, while the qualitative to detect the cause factors Data collected by direct observation technique of nursing activity with the use of "Work Sampling" method at the public health centre itself; secondary data study, and in deep interview to authorized official of placing the medical staffs surrounding the Health Department of Jambi Province and Health Department of Jambi City.

The result of study shows that the work load of the nursing staffs in Pakuan Baru Public Health Centre is low, it is appointed by the low time of direct nursing activity and the indirect ones which are done by the staffs themselves. From the number, 31 nursing personnel are over for 13. From the in deep interview, it is found that the cause factor of the excessive are the entrusted personnel/ accompanying husband and also official notes which are quite complicated to be refused by the Health Department of Jambi City, in the other hand the planning process of the medical staffs necessity in the level of public health centre is not clear, it is based only from other staffs recommendation.

To increase the nurses productivity in Pakuan Baru Public Health Centre needs to activate by Public Health Centre Out reach program, public health nursing, and rearranging on duty/time off schedule for the nursing personnel in patient unit. For the excessive staffs, it is expected that the head of Health Department of Jambi City to recommend to the Mayor to make circular letters that in the surrounding of Health Department of Jambi City does not accept nursing personnel for a while, and the excess should be to move to Raden Mat Taher Jambi General Hospital which is in need of nursing staff`s, and to limit the recruitment of honorarium employers. In addition to increase the planning staff ability through education and training is indeed necessary."

"Bagi sebagian besar TKI , Malaysia merupakan negara tujuan utama dikarenakankedekatan kondisi geografis, sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.Tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga (Pekerja sektor domestik) diMalaysia menjadikan tenaga kerja yang berketrampilan dan berpendidikan rendahdi Indonesia bermigrasi ke Malaysia . Namun sayangnya TKI sektor domestik diMalaysia rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, hal inidapat dilihat dari banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa para TKIsektor domestik di Malaysia, Tesis ini membahas sejauhmana ketentuaninternasional, ketentuan nasional Indonesia dan Malaysia serta ketentuan dalamperjanjian bilateral kedua negara tersebut dalam melindungi TKI sektor domestikdi Malaysia.

---

AbstractMalaysia is the main destination for most of Indonesian domestic workers, due toa close connection of geographical proximity, historical and cultural betweenIndonesia and Malaysia. The high demand for domestic workers in Malaysiamakes low skilled and low educated workers in Indonesia migrate to Malaysia.Unfortunately, domestic workers in Malaysia are vulnerable to exploitation andviolations of human rights, which can be observed from number of cases andissues that affect the domestic workers in Malaysia. This research discusses howinternational law, the national law of Indonesia and Malaysia and also the bilateralagreement between the two countries governs the protection of Indonesiandomestic sector workers in Malaysia"

"Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja melalui penerapan perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian kerja tersebut terdapat faktor-faktor upah, syarat-syarat kerja dan pemberian jaminan sosial, dan ketiga hal tersebut turut diatur oleh pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan."

"ABSTRAKHubungan kerja kontrak dan outsourcing lazim ditemui dalam praktek ketenagakerjaan. Hal ini membawa implikasi berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini akan menganalisis isu dan permasalahan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing khususnya upah, hak berserikat, kesehatan serta keselamatan kerja di industri galangan kapal di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus,dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing di industri galangan kapal di Kota Batam masih belum terlindungi secara menyeluruh baik dari sisi perlindungan upah, kebebasan berserikat dan keselamatan kerja. Berbagai persoalan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing memerlukan solusi berupa peningkatan intensitas pengawasan tentang pemenuhan hak-hak perlindungan tenaga kerja."