Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke wilayah-wilayah pinggiran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dan isi dari kebijakan izin lokasi dan dampaknya pada perilaku pengembang perumahan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Penelitian ini juga menggambarkan dampak ikutan dari perilaku pengembang perumahan di wilayah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian disikriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Wilayah studi kasus yang dipilih adalah Kabupaten Tangerang. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berisi tentang berbagai kewenangan yang menumpuk pada satu perangkat kebijakan. Kewenangan itu adalah hak monopoli dalam penguasaan tanah, pembatalan hak atas tanah yang ada dan kewenangan pemecahan hak atas tanah. Dengan demikian, izin lokasi dapat menjadi "surat sakti" bagi pengembang untuk menguasai lahan. Begitu kuatnya kewenangan yang ada dalam Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam perolehan izin lokasi. Pengembang harus melakukan lobi untuk mendapatkan izin lokasi skala besar sehingga mendorong munculnya perilaku rent-seeking baik yang dilakukan oleh pengembang maupun pejabat administratif. Sementara itu, penetapan waktu dan biaya resmi dalam memperoleh izin lokasi tidak realistis sehingga dalam praktek dibutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang cukup besar. Izin lokasi juga mempengaruhi perilaku pengembang dalam penentuan lokasi pengembangan. Faktor yang paling mempengaruhi penentuan lokasi pengembangan adalah harga tanah, permintaan pasar, kesesuaian dengan tata ruang dan aksesibilitas. Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam penguasaan lahan. Penguasaan lahan yang berlebihan tanpa didukung oleh sumber daya yang cukup, menyebabkan luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pengembang dan kalaupun semua luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi dapat dikuasai, pengembang tidak mampu membangun seluruhnya. Hal ini mengakibatkan adanya blighted land dan idle land yang sangat besar di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Perilaku pengembang dalam penguasaan tanah dalam skala luas berdampak pada terjadinya inefisiensi dan ketidakadilan dalam penggunaan tanah sehingga menyebabkan adanya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Penguasaan lahan yang berlebihan juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya krisis sektor properti pada awal 1998. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang adalah pertama, menyederhanakan proses perizinan dengan melaksanakan penggabungan izin prinsip dan izin lokasi menjadi satu "izin baru." guna mencegah ekonomi biaya tinggi dalam pengurusannya; kedua, memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya melaksanakan pengaturan di bidang pertanahan; ketiga, melaksanakan kebijakan pertanahan secara lebih terbuka untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan rata ruang dan pengawasan pelaksanaan pembangunan."

"Dewasa ini dirasakan dunia pariwisata semakin bertambah ramai. Perkembangan ini juga diikuti dengan semakin banyaknya jumlah hotel yang ada. Hotel baru maupun hotel lama bersama-sama bersaing merebut wisatawan yang datang. Persaingan ini memaksa pihak hotel untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada tamu hotel adalah dengan pcngelolaan yang Iebih baik pada seluruh fasilitas hotel. Dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan kepuasan pada tamu dan meningkatkan citra hotel itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jadwal pemeliharaan pada peralatan mekanis dan elektmis yang hotel Seperti diketahui bahwa dengan pemeliharaan yang baik, peralatan akan selalu berada pada kondisi yang baik, sehingga penggunaannya dapat menjadi optimal. Jadwal yang ada tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, karena im selain perencanaan jadwal pemeliharaan pencegahan pada peralatan, direncanakan juga sejumlah sumber daya schingga jadwal tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dari pengaturan jadwal kerja pemeliharaan ini telah dihasilkan beban kerja yang cukup merata pada setiap minggunya selarna satu tahun. Dengan kondisi ini diharapkan seluruh peralatan dapat terpelihara dengan baik. Kebutuhan pekerja untuk peralatan delapan orang, alokasi pekerja pada jadwal pekerjaan yang disusun membuktikan jurmlah ini cukup balk dan memenuhi batasan Program pemeliharaan dapat lebih dikontrol dengan memperhitungkan cuti tahunan selama dua minggu untuk masing-masing pekerja. Dari grafik presentase beban kerja pemeliharaan diketahui peralatan yang membutuhkan kerja pemeliharaan terbesar adalah sistem I8t8 udara, dan yang terkecil adalah pemeliharaan lampu."

"Manajemen pemeliharaan memegang fungsi yang penting dalam proses bisnis perusahaan. Untuk itu pendefinisian misi dan tujuan-tujuan strategis dari departemen pemeiiharaan harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Disinilah kelebihan dari pendekatan Balanced Scorecard yang dlperkenalkan Kaplan dan Norton yang mencoba mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat perspektif: Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal serta Pembelajaran dan Pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut merupakan uraian dan upaya penerjemahan misi dan strategi perusahaan dalam terminologi operasional. Sistem ini secara komprehenslf menterjemahkan misi dan strategi perusahaan menjadi tujuan- tujuan beserta pengukurannya yang digunakan untuk mengkomunikasikan strategi bisnis perusahaan kepada seluruh level di perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam manajemen pemeliharaan, tujuan-tujuan perusahaan secara umum akan dijabarkan secara leblh spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi dari bagian pemeliharaan beserta indikator-indikatornya sehingga dapat dllakukan inisiatif-inisiatif yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan tersebut."

"Indonesia adalah Negeri yang tersedia cahaya alami dengan melimpah. Dengan keadaan seperti itu, cahaya alami sudah seharusnya dapat dimanfaatkan oleh bangunan secara optimal. Namun, pemasukkan cahaya secara langsung ke dalam ruangan dapat mengakibatkan peningkatan panas dan kesilauan/glare. Untuk itu, usaha memasukkan cahaya alami pada bangunan, khususnya di Indonesia perlu menggunakan strategi pencahayaan alami tidak Iangsung, yaitu bidang pemantul. Penggunaan bidang pemantul juga mampu meningkatkan intensitas dan distribusi (penyebaran) cahaya dalam ruang. Cahaya alami menurut beberapa penelitian, mampu meningkatkan kemampuan bekerja seseorang, khususnya adalah kemampuan belajar. Sementara kemampuan melihat berkembang pada usia Sekolah Dasar. Namun keadaan ruang kelas beberapa Sekolah Dasar di Kota Depok menunjukkan kurangnya kenyamanan visual. Untuk itu mengatasi hal tersebut, bidang pemantul disimulasikan pada ruang kelas Sekolah Dasar guna 'mengetahui efektivitasnya terhadap pencapalan kenyamanan visual. Sekolah Dasar yang menjadi studi kasus adalah: SDN Mekat]aya 27, SD Kwitang 8 PSKD, SDN Depok 3, SD Pemuda Bangsa, dan SDN Beji 4. Simulasi dilakukan pada model ruang kelas eksisting dengan menggunakan simulasi komputer. Ada dua tahap simulasi, tahap pembandingan hasil simulasi model eksisting berbidang pemantul dengan model kondisi eksisting serta tahap usulan pengembangan model ruang kelas dan bidang pemantulnya. Keduanya menggunakan perangkat lunak komputer AutoCAD 2007 untuk menentukan komposisi dan bentuk (sudut) bidang pemantul (Ray-Tracing) dan Relux Professional 2007 untuk pemodelan ruang kelas, serta mensimulasikan intensitas cahaya model-model ruangan tersebut. Pada akhirnya, setelah diketahui seberapa efektifnya bidang pemantul terhadap peningkatan intensitas dan distribusi cahaya, diusulkan pengembangan ruang kelas dalam hal penggunaan bidang pemantul guna tercapai kenyamanan visual bagi ruang kelas Sekolah Dasar di Depok"

"Revitalisasi adalah suatu program besar PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT.JIEP) yang dicanangkan berdasarkan hasil studi Lembaga Manajemen Universitas Indonesia sejak tahun 1994 yang di prakarsai oleh DR. Dorodjatun Kuntjoro Jakti dengan pertimbangan adanya KEPPRES Nomor 53 tahun 1989 mcngenai munculnya pengusaha swasta di bidang Kawasan Industri sehingga PT. JIEP harus meningkatkan kualitasnya agar dapat menang dalam persaingan. Revitalisasi Kawasan Industri Pulogadung (KIP) merupakan pencanangan penyempurnaan Tata Ruang, perbaikan sarana prasarana, pengembangan atau pembangunan produk baru di KIP yang meliputi areal pcngelolaan seluas ± 500 hektar. Beberapa produk yang telah dikembangkan antara lain Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP), Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), Transit Ware House (TWH), Pergudangan, Perkantoran dengan berbagai tipe dan ukuran, adalah dalam bentuk ruang atau tempat yang dapat disewa bagi para investor (pengusaha), selain itu masih ada produk lain yaitu penjualan Tanah Kapling Industri (TKI) dan Real Estate.Dalam rangka mempertahankan usahanya PT. JIEP telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penjualan tanah kapling dengan meningkatkan pendapatan usaha melalui optimalisasi dari sewa hunian yang masih tersedia. Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakpastian yang tidak atau belum terdeteksi pada proses pemasaran sehingga menyebabkan tidak tercapainya tingkat hunian sesuai yang direncanakan.Metode Manajemen Risiko pada proses pemasaran diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk mengatasi permasalahan diatas, Manajemen Resiko pada akhirnya dapat digunakan secara sistematis untuk perumusan berbagai kebijakan manajemen, prosedur dan lainnya dalam proses pemasaran bernilai tambah tinggi. Tesis ini dimulai dengan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan dalam proses pemasaran.Penelitian yang dilakukan terhadap 30 sampel antara tahun 1997 - 2001 telah menyediakan 19 variabel bebas yang mewakili kualitas Faktor Risiko dan 1 variabel terikat yaitu Occupancy Rare. Dari hasil analisa regresi terhadap sampel dan variabel diatas yang dibantu dengan program SPSS versi 1.1, diperoleh 2 variabel penentu untuk model persamaan linier yaitu : "Penentuan Lokasi yang tepat dan strategis" dengan R2 sebesar 52.5% dan "Lingkungan Sekitar yang aman dan nyaman" dengan R2 sebesar 38.7% dengan pengaruh positif pada Occupancy Rate Ruang sewa di KIP. Dengan bantuan Simulasi Monte Carlo, Tingkat Hunian waktu yang tersingkat diketahui < 1 Tahun (Risk) sedangkan terpanjang > 6 Tahun (Opportunity)."

"Pemeliharaan dan perawatan bangunan bertujuan untuk menjaga kondisi fungsi, struktur, dan estetika seperti pada kondisi awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen arsitektur. Gedung Kantor Kementerian PUPR dipilih untuk menjadi studi kasus pada penelitian ini. Kerusakan komponen arsitektur yang rusak pada bangunan sehingga tidak memenuhi standar kinerja pemeliharaan menjadi permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Dampak dari permasalahan ini adalah biaya operasional yang meningkat dan tidak tercapainya empat syarat keandalan bangunan (kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan). Penyebab dari masalah tersebut adalah karena sistem pemeliharaan yang tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode survei, tinjauan literatur, dan studi kasus untuk mendapatkan hasil penelitian yang merupakan pembuktian bahwa kinerja pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur bangunan gedung hijau pemerintah dapat meningkat dengan menggunakan pengembangan sistem informasi berbasis Building Information Modelling (BIM).

---

The purpose of Buidling maintenance is to maintain the fuctional, structural, and aesthetics condition as in the initial conditions. This research aims to improve the architectural components of the government green bulding maintenances performance. The PUPR Ministry Office Building was chosen to be the case study in this research. The damaged architectural components in buildings might affect the failure of the component to fulfill the standard required. The impact of this problem is the increased operational costs and not achieving the four conditions of building reliability (comfort, safety, health, and convenience). The cause of the problem is the ineffectiveness of the maintenance system. The survey methods, literature review, and case studies are used in this research to prove the argument that the performance architectural components of the government green bulding maintenance can be improved by using the development of information systems based on Building Information Modelling (BIM)."

"ABSTRAKPerjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif.Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis.Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTAn agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement).The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement?The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result.The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement."

"Dalam proyek pembangunan konstruksi, perencanaan komunikasi proyek merupakan bagian yang tak dapat dilepaskan dari perencanaan proyek secara keseluruhan. Dengan adanya perencanaan komunikasi yang baik, maka keperluan data atau informasi yang dibutuhkan bagi stakeholder dapat dikumpulkan dan didistribusikan dengan baik. Hal ini menjadi penting karena dengan terhambatnya informasi kepada stakeholder dapat mengakibatkan penundaan pengambilan keputusan yang akhirnya akan menghambat terselesaikannya proyek tepat waktu dan atau terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Keterlambatan penyelesaian proyek akan sangat merugikan terutama akan menambah dari segi biaya terhadap keseluruhan biaya yang telah diperhitungkan. Dengan menggunakan pengolahan data matematis AHP, statistik (SPSS), simulasi Monte Carlo, serta optimasi Lingo dan Optquest untuk memperoleh suatu pola hubungan antara faktor-faktor perencanaan komunikasi proyek sebagai variabel tetap dengan kinerja waktu proyek sebagai variabel bebas. Hasil pengolahan AHP adalah hubungan flow koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang kurang baik antar pihak terkait (owner, konsultan, kontraktor), kurang sesuainya laporan-laporan (harian, mingguan, bulanan) terhadap realisasi karena format, bentuk dan isi kurang dapat dipahami, ketidakpastian waktu dan bentuk komunikasi internal (rapat-rapat mingguan, site records, memo-memo, dll). Hasil pengolahan analisa cluster dibagi menjadi tiga kualitas. Pertama, kualitas komunikasi rendah adalah penetapan jadwal proyek yang ketat oleh pemilik, hubungan flow koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang kurang baik antar pihak terkait (owner, konsultan, kontraktor), dan pemahaman terhadap kontrak kerja proyek yang tidak sama/ ketidaksepahaman aturan pembuatan gambar kerja). Kedua, kualitas komunikasi sedang adalah pemahaman terhadap kontrak kerja proyek yang tidak sama/ ketidaksepahaman aturan pembuatan gambar kerja) dan tidak jelasnya pembagian tugas dalam pembuatan program pelaksanaan). Ketiga, kualitas komunikasi tinggi, penyampaian bentuk strategi tim proyek yang kurang jelas), tidak jelasnya pembagian tugas dalam pembuatan program pelaksanaan, dalam menunjuk manajer proyek tidak melalui seleksi yang benar, dan kurang jelasnya spesifikasi teknis yang tertulis dan kurang lengkapnya requirement yang diminta dalam kontrak. Faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor dalam perencanaan komunikasi proyek yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya proyek.

---

In construction project development, project communication planning is a part that can't be separated from the whole project planning. With the existence of good communication planning, so the necessity of data or the necessary information to stakeholder can be collected and distributed well. This matter become important because when information is obstructed to stakeholder, it can cause the delayed of decision taking that finally can obstruct the completion of the project on time or wrong decision taking. The late project completion will cause the project to suffer loss, especially the increase of project financial aspect. With using mathematic data processing AHP, statistic (SPSS), Monte Carlo simulation. Lingo and Optquest optimization to gain a pattern or relation between project communication planning factors as dependent variables and time and cost performances as independent variables. Result of AHP data processing are bad flow coordination in planning and executing project among stakeholders, the reports are not appropriate to the realization (daily, weekly, and monthly) because the format can't be understood well, uncertainty time and form of internal communication (weekly meeting, site records, memo-memo). Results of Cluster Analysis data processing are divided into three quality. First, Low Quality Communication are determining of project schedule by owner that very strict, bad flow coordination in planning and executing project among stakeholders, deference understanding of working contract. Second, Medium Quality Communication are deference understanding of working contract and not clear in distribution task when making programs. Third, High Quality Communication are not clear of form strategic team project, when select the project manager not use the right selecting process, not clear in distribution task when making programs, not clear of written technical specification. These factors are factors that affect and dominate in communication planning phase to project time and cost performance."