Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kebudayaan polisi ini menggambarkan tentang kebudayaan yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh polisi di Polsek Sumowono. Kebudayaan dilihat sebagai satuan gejala tentang pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, 1971) dan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973) yang diorganisasi dalam pikiran manusia, Berpijak dari definisi kebudayaan dari Marvin Harris, peneliti menempatkan kebudayaan polisi sebagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan polisi sebagai organ, fungsi, dan personal yang ada di dalam masyarakat Sumowono. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono terorganisasi dalam pikiran oleh pola tindakan polisi, enkulturasi, dan unsur kebudayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Peneliti mengamati pengetahuan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas dan di luar tugas yang terlihat dari tindakannya yang berpola. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara. Antisipasi kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak objek penelitian dan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan polisi memperlihatkan pola keteraturan tertentu dari setiap bentuk tindakannya karena adanya keterikatan pada pedoman yang mengatumya. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono mencakup tentang keteraturan perilaku dalam menjalankan tugas dan di luar tugas, serta keterikatan pada prinsip kebudayaannya yang meliputi aturan formal dan informal yang dipahami dan dipercayai."

"Penelitian ini berfokus pada peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan di wilayah Hukum Polsek Bangun. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. FKPM Nagori Senio telah terbentuk sejak 23 Mei 2006. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk mencegah kejahatan. Anggota forum berperan dalam memberdayakan warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kejahatan.Dari hasil analisis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) Pembentukan FKPM Nagori Senio mencerminkan adanya kesadaran bahwa upaya pencegahan kejahatan memerlukam konsultasi dan kerjasama antara polisi dan warga; 2) Dengan terbentuknya FKPM Nagori Senio, persepsi warga terhadap polisi cenderung semakin positif.Terbentuknya FKPM Nagori Senio merupakan cerminan hubungan positif antara polisi dengan warganya; 3) Peran anggota FKPM Nagori Senio diwujudkan dalam kegiatan berupa membuat perdamaian antara warga yang berselisih. (4) Anggota FKPM Nagori Senio berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar warga sehingga konflik tidak berkembang. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi anggota FKPM adalah kurangnya pemahaman tentang konsep pemolisian komunitas, tidak adanya anggaran FKPM, minimnya fasilitas pendukung kegiatan anggota FKPM, anggota FKPM terikat dengan pekerjaan masing-masing, dan anggota FKPM merasa kurang mendapat perhatian dan dukungan dari kepolisian.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa momentum pembentukan FKPM Nagori Senio harus dijaga dengan baik dengan memberdayakan anggota FKPM Nagori Senio yang sudah ditunjuk; FKPM Nagori Senio harus menyusun program kerja agar eksistensi dan manfaat lembaga FKPM dapat dirasakan oleh warga; kepolisian dalam hal ini Polres Simalungun khususnya Polsek Bangun harus sungguh-sungguh dalam mendukung kegiatan FKPM Nagori Senio.

---

This research is focused on the roles of Police-Community Partnership Forum members at Nagori Senio in preventing crimes inside Bangun Police precint jurisdiction area.This reasearch is categorized as qualitative research with descriptive design. FKPM Nagori Senio was founded since May 23th 2006. This forum was formed with the purpose of preventing crimes. The forum members have roles in empowering the neigbourhood in order to make them actively involved in the effort of preventing crimes.Based from the result analysis of the research?s outcome, it concludes: 1) The formation of the FKPM Nagori Senio reflecting the awareness that criminal prevention needs consultations and cooperations among police and the community; 2) By forming the FKPM Nagori Senio, the community?s perception of police tends to move towards positive direction.The formation of FKPM Nagori Senio reflecting the positive relationship between police and the served community.; 3) The roles of FKPM Nagori Senio members are materialized in form of settlements efforts for disputes occured in the community, and (4) The members of FKPM Nagori Senio have the mediating role in settling conflicts inside the community to make the seeds of conflict confined and settled. Some of the problems faced by the FKPM members are the lack of understanding of Comunity Police Concept, the absence of FKPM funding, the lack of activity supporting facilities for the FKPM members, the FKPM members are tied to their own formal works, and the emerged feeling of lack of police support and attention that occured among the FKPM members.This research?s outcome suggesting that the momentum of FKPM Nagori Senio formation has to be maintained well by empowering the appointed members of FKPM Nagori Senio ; FKPM Nagori Senio has to build a work program in order to make this FKPM?s presence and benefits are sensed by the community; The Police, in this particular case, Simalungun Police Resort and especially the Bangun Police Sector has to make genuine efforts in supporting FKPM Nagori activities."

"Seiring dengan perubahan paradigma Polri untuk lebih dekat dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat, maka Polri melakukan reformasi baik di bidang struktural maupun instrumental serta kultural. Berdasarkan pasal 13, Undang-Undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas pokok: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas pokok Polri tersebut dijabarkan menjadi tugas-tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang yang sama.Secara universal, Polisi mempunyai dua tugas utama yaitu: memelihara keamanan ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum. Selain itu Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat yang berorientasi pada "melayani dan melindungi" masyarakat. Sehingga tugas pokok Polri untuk "melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" sebagaimana tercantum dalam butir (c) pasal 13 Undang-Undang No.2/2002, sebenarnya merupakan roh dan jiwa serta karakter Polisi yang harus menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri.Tugas pokok dan tugas-tugas Polri tersebut dilaksanakan oleh Polisi-Polisi yang berada mulai pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil/Polwiltabes/Poltabes, Polres, Polsek, hingga Pos Polisi. Pos Polisi merupakan kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Polsek yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Polri, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya.Masalah penelitian yang penulis kemukakan adalah tentang pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi, studi kasus di Polsek Metro Gambir-Polres Metro Jakarta Pusat-Polda Metropolitan Jakarta Raya. Fokus penelitian adalah tentang kegiatan polisi yang bertugas pada Pos-pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas Polri di wilayah kerjan.Ruang lingkup dalam penelitian ini adatah mencakup Pos Polisi dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen yang meliputi tentang sumberdaya manusia, metode kerja, sarana dan prasarana, anggaran, dan interaksi sosiai antara Polisi dengan masyarakat, serta hubungan kerja dengan Babinkamtibmas.Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk menggali dan menemukan segala bentuk kekurangan yang selanjutnya mampu memberikan masukan guna memperbaiki serta memberdayakan Pos Polisi agar lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya.Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti menentukan hipotesa kerja, yaitu: "Pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh sangat terbatasnya sumberdaya yang tersedia sebagai unsur penting dalam organisasi guna mendukung terlaksananya operasionalisasi Pos Polisi. Selain itu, buruknya manajemen organisasi juga menjadi faktor penyebab kurang berdayanya Pos Polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian yang diembannya."Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode utama dalam penelitian kualitatif adalah metode etnografi, yaitu suatu metode penelitian dengan dasar untuk mendapatkan pemahaman (verstehen), dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek yang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan melakukan wawancara terhadap sasaran penelitian. Selanjutnya, data maupun bahan-bahan keterangan yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, diproses menggunakan konsep Trianggulasi, yaitu dengan cara memadukan, mengolah, serta menganalisa antara teori, data, dan fakta yang ada.Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, No. Pol.: Skep/521/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengembangan Pos Polisi di Polsek-polsek Jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya dan Jabaran Tugas Pos Polisi, hasil penelitian mengatakan bahwa anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi masih belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka masih bekerja dengan prinsip yang minimalis. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pospol masih sangat terbatas, bahkan untuk alat tulis dan kantor saja, Polisi yang bertugas di sana harus mengusahakannya sendiri. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk biaya operasionalisasi Pospol, sehingga petugas di Pospol tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Rendahnya tingkat kesejahteraan anggota Pospol mengakibatkan mereka masih mencari penghasilan tambahan dan mengharapkan imbalan dari masyarakat yang dilayaninya.Pospol mengemban tugas-tugas Polisi secara umum atau menjalankan fungsi Sabhara. Sejak adanya program pemberdayaan Pospol di jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya, Pospol juga dibebani tugas untuk melakukan kunjungan atau sambang ke masyarakat untuk menjalin hubungan kemitraan dengan warga masyarakat. Jabatan Kapospol yang semula dijabat oleh Polisi berpangkat Bintara Tinggi berubah dijabat oleh Perwira Pertama. Namun demikian, karena keterbatasan jumlah Perwira, sampai sekarang masih ada Kapospol yang dijabat oleh Bintara Tinggi. Jumlah anggota Pospol yang semula hanya tiga orang, sekarang bertambah menjadi rata-rata sembilan personil. Berkaitan dengan program ini, kedudukan Babinkamtibmas diletakkan dibawah koordinasi Kapospol. Sehingga tugas-tugas pembinaan masyarakat dilakukan oleh Pospol dan Babinkamtibmas. Masalahnya, wilayah kerja Pospol di wilayah Polsek Metro Gambir tidak ada yang sama dengan wilayah kerja Kelurahan, sedangkan Babinkamtibmas mempunyai wilayah kerja yang identik dengan wilayah kerja Kelurahan.Masih kurang memadainya rasio anggota Polri terhadap jumlah penduduk di Indonesia, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan kuantitas anggota Polri tersebut, strategi penerapan program kemitraan antara Polisi dengan masyarakat merupakan solusi yang terbaik. Berkaitan dengan itu, kegiatan pemolisian komuniti sangat perlu ditingkatkan, yaitu melalui pemberdayaan Pospol dan Babinkamtibmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kamtibmas.Untuk meningkatkan kinerja Pospol dan Babinkamtibmas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Yaitu, lebih terperinci dalam menjelaskan tentang organisasi dan tugas pokok Pospol, termasuk penetapan wilayah Pospol yang sama dengan Kelurahan dan penyediaan anggaran operasionalnya. Begitu juga mengenai perlunya diadakan kembali jabatan Kanit Binmas di Polsek yang melakukan tugas pengendalian terhadap Babinkamtibmas. Selain itu, perlu pengaturan yang jelas tentang hubungan tata Cara kerja antara Pospol dengan Babinkamtibmas dan sebaliknya, dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan kamtibmas. Sehingga harus ada perumusan kembali terhadap tugas pokok Babinkamtibmas yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. Juklak/10/III/1992 dan Buku Petunjuk Lapangan No. Pol. Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polsek Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas kerja Pospol dan Babinkamtibmas, sebaiknya minimal terdapat 12 (dua belas) personil yang bertugas pada Pospol dan terdapat 2 (dua) Babinkamtibmas di setiap Kelurahan.

---

Along with the change of the Indonesian National Police (INP) paradigm in order to be closer and serve the interests of its society, therefore INP has conducted some reforms in its structure and instrument as well as its culture. According to Article 13 of Law No. 2, 2002 regarding the Indonesian National Police, there are three main tasks of INP as follows: (a) maintaining security and public order; (b) enforcing the laws: and (c) protecting and serving the society. Such main tasks are spelled out into the tasks of police and stated in Article 14 of the same law.

Universally, INP has two main tasks: to maintain security and public order and to enforce the laws. Besides, in conducting its tasks INP is oriented to "protecting and serving people". Hence, the main tasks of INP to protect and to serve people as stated in subtitle (c) of Article 13 of Law No. 2, 2002 above, are actually the spirit and the soul as well as the character of the police that must become the culture in every implementation of the main tasks of INP.

The INP Headquarters, Police Regions, Police Districts/Police Cities, Police Resorts, Police Sectors and Police Posts implement such main tasks of INP. Police Posts is the smallest unit of INP in Police Sectors. However, they have the most important roles in performing the roles of INP, especially in maintaining the security and public order in each region.

The problem of the research is about the implementation of the main tasks of INP in Police Posts. This is a case study conducted in Gambir Metropolitan Police Sector-Central Jakarta Metropolitan Police Resort-Jakarta Metropolitan Police Region. The focus of the research is the activities of police personnel who are posted in police posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. The scope of the research is the organizational perspective and management comprising the men, structures and infrastructures (material), budget (money), working method, and social interactions between the police and the society as well as the working relationship with Babinkamtibmas (a non-commissioned officer who has the duty to guide people in maintaining the security and public order). The aims of the research are to find out how far is the implementation of the main tasks and operational tasks of INP in Police Posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. Besides, the study aims at finding out all disadvantages of such activities in order to give input that can be used in improving and empowering the Police Posts in conducting their tasks more effectively and efficiently.

Referring to the problem above, the writer decides that the working hypothesis is "The implementation of the main tasks and operational tasks of 1NP in Police Posts has been optimally conducted as expected by the society due to the limited resources available as the important element in organization in order to support the implementation of the operation of Police Posts. Besides, the bad management of the organization is one of the causes of the weaknesses of Police Posts in conducting the police functions."

The researcher employs the qualitative method with ethnographic approach. The main method in qualitative research is the ethnographic method. It is a research method that can get comprehension (verstehen), by observing the phenomenon in daily life from the object researched. The researcher obtains the primary data by conducting involved observation or passive participation and interview with informants. Then, such data and other explanation are collected and processed using Triangle Concept, that is, by combining, processing and analyzing theories, data and the available facts.

According to the Decree of the Chief of Jakarta Metropolitan Police, No. Pol.: Skep/521/XII/2004, dated December 1st, 2004 regarding the Guidance of Administration of Police Post Development among Police Sectors in Jakarta Metropolitan Police and Job Description of Police Post and based on the result of the research, the researcher finds out that the police personnel posted in Police Posts have not showed the expected performance by the society. They still work with minimal principle. The structure and infrastructure in that Police Posts are still limited. They have to even look for the utensils by themselves. There is no special budget for police operations so that the police personnel in that Police Posts cannot do their tasks optimally. Besides, they still look for side income and hope something from the people they serve and protect.

Police Posts carry out general police duties or Sabhara functions. Since the program of police Posts empowerment has been conducted in Jakarta Metropolitan Police Region, Police Posts also carry out the duties to visit the community in order to work out a closer relationship with them. A high non-commissioned officer firstly occupies the position of the chief of Police Posts, but it is now occupied by a first police officer. However, due to the limitation of the number of police officers, until now some of the positions are still occupied by high non-commissioned officers, The number of personnel of a Police Post used to be three police officers. Now, every Police Posts has nine police officers. Related to this program, the position of Babinkamtibmas is placed under the coordination of the chief of a Police Post. This causes the tasks of guiding people are done by Police Posts and Babinkamtibmas. A Police Posts has some problems in doing the tasks because the working area of a Police Posts is not the same with the working are of a political district (Kelurahan), meanwhile the area of a Babinkamtibmas is identical with the working area of the political district.

The insufficient ratio of police personnel to the number of Indonesian people they serve absolutely influences the quality of police service to the people. In order to overcome the obstacles of the limitation of such personnel, the strategy of the application of partnership program between police and community is the best solution. Regarding the case, the activity of policing community needs to be improved, through the empowerment of Police Posts and Babinkamtibmas as the first line institutions in implementing the duties of guiding the security and public order.

In improving the performance of Police Posts and Babinkamtibmas, the writer recommend that the decree of INP Chief, No. Pol.: Kep 154/X/2002 dated 17 October 2002 regarding INP Organization and its Job Description is necessary to be reviewed and revised. The decree should give further explanation of the organization and main duties of a Police Post, including the establishment that Police Post working area is identical with a political district working area as well as its operational budget. The writer also recommends reactivating the position of Chief of Community Police Unit in a Police Sector whose duty to control Babinkamtibmas. In addition, it needs to have a clear regulation on the working relationship between Police Posts and Babinkamtibmas or vice versa in conducting the main duties of guiding security and public order. Therefore, it is necessary to reform the main duties of Babinkamtibmas stated in the Guidance of Implementation No. Pol.: Juklak/10/III/1992 and the Book of Guidance of Implementation on the Field, No. Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, regarding Babinkamtibmas in Villages or Political Districts. Moreover, in improving the effectiveness of duty of Police Post and Babinkamtibmas, the writer suggests that the number of a Police Post personnel is at least 12 (twelve) officers and the number of Babinkamtibmas for each political district is 2 (two) personnel or officers."

"Sasaran akhir upaya penegakan hukum adalah terwujudnya keteraturan sosial, keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai institusi terdepan dalam sistem peradilan pidana diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Penyidik meneruskan hasil penyidikan ke Penuntut Umum dan menghentikan penyidikan jika perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum(tersangka meninggal dunia, nebis in idem, kadaluwarsa dan dicabut pengaduannya).Masalah penelitian mengenai penyidikan tindak pidana oleh Unit Resintel di Polsek Amarta dan fokus penelitian adalah penyelesaian perkara oleh penyidik, baik secara yuridis maupun non yuridis. Penyelesaian perkara secara yuridis karena kasus-kasus yang terjadi merupakan atensi pimpinan, kasus-kasus menonjol serta kasus-kasus yang sudah diketahui oleh pimpinan. Penyelesaian secara non yuridis karena kasus-kasus tersebut sifatnya ringan, tuntutan atau aduannya sudah dicabut dan secara ekonomi kasus dapat menghasilkan keuntungan berupa uang atau materi.Analisis parmasalahan menggunakan teori yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara sehingga diketahui latar atau kontek pengambilan keputusan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara.Di dalam tesis ini telah ditunjukkan keputusan penyidik meneruskan perkara ke Penuntut Umum sesuai ketentuan dan menghentikan penyidikan yang cenderung menyimpang dari aturan normatif. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan penyidikan merupakan wewenang Kapolsek selaku pimpinan kesatuan di Polsek Amarta.Implikasi yang dikemukakan meliputi pembenahan sistem administrasi penyidikan, reward dan punishment yang tidak diskriminatif, perbaikan kesejahteraan petugas, pemberdayaan pra peradilan dan standarisasi proses kerja dan hasil kerja serta pertimbangan dibentuknya suatu komisi independen pengawas polisi."

"Tesis ini tentang Penanganan Kejahatan jalanan di Polsek Metropolitan Penjaringan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan Kepolisian terutama Unit Reserse Kriminal dalam menangani kejahatan jalanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota kepolisian Metropolitan Penjaringan. Untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka, dalam hal ini adalah petugas Kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan.Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan beragamnya kegiatan dalam penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Penjaringan. Kegiatan tersebut dapat tergambar mulai dari patroli oleh unit Patroli, penjagaan dan pengaturan lalu lintas oleh Unit Lalu Lintas, penerangan dan penyuluhan oleh Binamitra, serta penyelidikan dan penyidikan kejahatan jalanan oleh Unit Reskrim. Kejahatan jalanan yang terjadi di Kecamatan Penjaringan dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan bertempat tinggal tidak tetap serta usia relatif muda, yaitu 12 sampai 40 tahun. Bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan adalah: (1) perampasan sepeda motor; (2) pencopetan; (3) pencurian kaca spion mobil; (4) penodongan, dan (5) pemalakan sopir angkutan kota.Penanganan kejahatan jalanan oleh kepolisian belum optimal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah anggota kepolisian. Terbatasnya jumlah anggota kepolisian ini terlihat dari tingginya jumlah kasus kejahatan jalanan namun tidak semuanya dapat ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Metropolitan Penjaringan. Selain itu, tidak terpadunya pelaksanaan tugas antara Polsek Metropolitan Penjaringan dengan Kecamatan Penjaringan menyebabkan penanganan kejahatan jalanan tidak maksimal.Ditinjau dari sudut terbentuknya kejahatan, diketahui bahwa para pelaku kejahatan jalanan melakukan tindakan kejahatannya melalui pembelajaran sosial dengan melalui komunikasi langsung serta mempraktekan cara-cara berbuat jahat kepada sasarannya.Implikasi dari penulisan tesis ini adalah perlu untuk mengoptimalkan peran Polsek Metropolitan Penjaringan terutama Unit Reskrim yang didukung fungsi kepolisian lainnya dalam menangani kejahatan jalanan, pengoptimalan kerjasama dengan instansi terkait terutama pihak Kecamatan dalam menertibkan dan memberdayakan taraf kehidupan pelaku kejahatan jalanan agar produktif dalam menjalankan kehidupannya, memberdayakan masyarakat terutama pada lokasi yang sering mengalami kejadian kejahatan jalanan terutama sopir angkot, tukarg ojeg, pedagang kaki lima berani melaporkan tindak pidana kejahatan jalanan kepada kepolisian."

"Latar belakang pemikiran dalam tesis ini adalah beratnya beban tugas anggota Polri yang membutuhkan kesiapsiagaan 24 jam, disebabkan rasio jumlah anggota Polri dengan masyarakat yang masih jauh dari ideal, karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat, seperti: Terorisme, illegal logging, Illegal mining, illegal fishing, kejahatan terhadap Iingkungan hidup, perjudian, cyber crime, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sementara besaran gaji yang diterima tidak mencukupinya untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Hal tersebut memotivasi anggota Polri untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ruang lingkup tugasnya, yang akhimya anggota Polri terjebak dalam berbagai penyimpangan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya perbaikan sistem penggajian.Menyadari akan akar permasalahan dari penyimpangan yang terjadi tersebut, maka Kapolri Jenderal Sutanto telah mengusulkan perubahan gaji Polri kepada Presiden RI melalui surat Kapolri No. Pol. : B/1735NII tanggal 31 Juli 2006 perihal permohonan kenaikan gaji anggota Polri dan PNS Polri, yang didukung oleh hasil penelitian yang tertuang dalam Naskah Akademik Kebutuhan Minimal Anggota Polri/PNS Polri. Untuk mendukung hasil penelitian tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah pembiayaan kebutuhan hidup yang dihadapi anggota Polri beserta dampaknya, maka penulis melakukan penelitan terhadap Unit Babinkamtibmas. Penulis memilih unit ini karena seringkali dihindari oleh anggota Polri dan dianggap sebagai unit yang tidak menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini disebabkan beban tugasnya yang cukup berat, sementara peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahannya kecil. Namun kenyataannya sampai saat ini Babinkamtibmas dapat tetap bertahan hidup, menyekolahkan anak, memiliki rumah dan kendaraan pribadi, dan sebagainya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Babinkamtibmas membiayai kebutuhan hidupnya? Masalah penulisan ini merupakan miniatur dari permasalahan umum anggota Polri, karenanya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, namun untuk menunjang penelitian, diperlukan juga data kuantitatif. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer, yaitu diperoleh melalui metode pendamatan terlibat dan wawancara babas dengan berpedoman dan data sekunder, yaltu diperoleh dari pengkajian terhadap dokumen¬dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.Masalah penelitian ini adalah pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dengan fokus penelitian adalah corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang.Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dipengaruhi oleh status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan usia Anak dengan tingkat sekolahnya. Corak pembiayaan kebutuhan hidupnya diperoleh dan gaji yang diterima setiap bulannya yang diberikan oleh negara dan dari sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan peranannya dengan cara kerja sama dan pertukaran ganjaran dengan masyarakat yang berpotensi secara materi. Bagi Babinkamtibmas yang merangkap dengan tugas utamanya, maka pendapatan tambahan juga diperoleh dari pelaksanaan tugas utamanya.Corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang melalui pemanfaatan perannya termasuk penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut terjadi disebabkan besaran gaji yang ditetapkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anggota Polri tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi Polri tetapi Iebih termotivasi untuk mengatasi masalah pembiayaan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, selama pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap peraturan penggajian anggota Polri, maka tujuan organisasi Poiri sangat sulit tercapai dan Poiri akan terus terjebak dalam perilaku penyimpangan.

---

The background of the thesis is the heavy burden of Indonesian National Police (fold) officers who must be in alert for twenty four hours due to several factors, such as the inadequate ratio of police : people, the characteristic of Indonesian heterogenic people, the increasing crime rate either quantitatively or qualitatively (terrorism, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, crimes against natural resources, gambling, cyber crime, drugs abuse, etc.). On the other side, salary that is accepted by Paid members is not sufficient due to the increasing cost of living. Such situation has motivated Polri members to look for additional incomes by making use the available opportunities which finally lead them to various deviances. Based on this condition, the author proposes an improvement on salary system of Polri members.Realizing the root of the problems, the Polri Chief has proposed a change on salary system of Polri members to the President of Republic of Indonesia through his letter No. Pol.: B/1735Ni1 dated 31 July 2006 regarding the request of a wage hike of Polri members and Polri civil servants. Such request is supported by a research on minimal or basic needs of Polri members and Polri civil servants. In order to support the result of the research and to give a clearer description on the problems of funding the living cost of Polri members, the author is interested to conduct a research on Babinkamtibmas (an NCO for guiding the security and public order) Unit.The author chooses this unit because Polri members often avoid working in the unit. Such unit is regarded not promising in order to get side incomes due to its heavy burden. However, Babinkamtibmas officers have survived. They can give proper education to their children, have houses and cars and some others.The research aims at finding out how Babinkamtibmas fund their living cost. The problem that the author discusses is a miniature of general problems belong to Polri members. That is why, it is expected the thesis can give either theoretical or practical advantages. The author employs qualitative approach and also quantitative data in order to support the research. Primary data is collected through involved observation and free interview, meanwhile secondary data is collected through documents and books review related to the topic of the research.The problem of the research is the funding of living cost of Babinkamtibmas officers in Serang Sector Police and the focus of the research is the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers.The results of the research reveal that the funding of the lives of Babinkamtibmas officers is influenced by marital status, their dependants, and the age of their children and their education. The sources of fund for their lives come from their salaries they get each month as their main income and other additional sources through making use their roles in cooperating with public members who have the potential to give something back to them in a form of material or money. Those Babinkamtibmas who have double roles with their main duties, they get additional incomes from implementing their main duties.Deviances and power abuse also color the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers due to the insufficient salary determined by the government. They are motivated to look for other side incomes rather than to work properly because of insufficient salary in order to fund their lives. As long as the government does not change the regulations regarding the salary system of Polri members, it is difficult to achieve the expected goals. Paid members, therefore, are continuously trapped in such deviant behavior."

"Latar belakang dan Tujuan: Jakarta Barat menempati urutan tingkat polusi udara tertinggi kedua di wilayah DK1 Jakarta. Prevalens kasus bronkitis kronik dari hasil pemeriksaan kesehatan pada personil Polri di wilayah Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2006 adalah 8.25 %, yang meningkat menjadi 10.53 % pada tahun 2007. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualiti udara dan falctor-faktor lain terhadap bronkitis kronik dan gangguau fungsi paru obstruksi pada polisi yang bertugas di jalan wilayah kzja polsek Tanjung Duren, Kebon Jeruk dan Paltnerah. Metode penelitian: Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah kerja polsek Jakarta Barat yaitu Tanjung Duren, Kebon Jeruk dan Palmerah. Disain penelitian crass sectional. Populasi adalah polisi yang bekerja di jalan, berjumlah 114 orang. Besar sampel 97 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan Cara wawancara, observasi, pemerlksaan fisik dan spirometri. Hasil penelitian: Prevalens bronkitis kronik 93%, gangguan fungsi paru obstruksi 72%. Prevalens tertinggi terdapat di wilayah kerja polsek Tanjung Duren. Terdapat hubungan signifikan antara bronkitis Icronik dengan umur > 37 tahun (OR = l0.8) dan kebiasaan merokok sedang (OR = 6.6). Data Kualiti Udara O3 berdasarkan hasil analisis terburuk Tanjuug Duran, sedang Palmerah, terbaik Kebon Jeruk. Terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan ftmgsi paru obstruksi dengan kualiti udara O3 (OR = 2133). Kesimpulan dan Saran: Di antara enam variabel yang diduga berhubungan dengan bronkitis kronik, hanya ada dua variabel yang berhubungan secara signifikan, yaitu umur dan kebiasaan merokok. Sedangkan gangguan iimgsi paru obstruksi hanya berhubungan secara signifikan dengan kualiti udara. Saran yang diajukan, lebih searing dilakukan rotasi tugas ke wilayah kerja polsek yang lain bagi polisi berusia > 37 tahun yang bekerja di jalan di wilayah kerja polsek Tanjung Duran, lebih digalakkan pemakaian masker, Serta menerapkan sangsi berupa penerbitan Surat Peringatan (SP) bagi polisi yang merokok pada saat bertugas.

---

Background and objectives: West Jakarta has the second highest rank in air pollution in Jakarta Medical checked up result team Polri personnel at West Jakarta Polres Metro, showed that the prevalence of chronic bronchitis in year 2006 was 8.25% and increasing became 10.53% in year 2007. This study was aimed to know the relationship between air quality and other factors with chronic bronchitis and pulmonary obstruction in trafiic policemen, which were on duty at Tanjung Duren, Kebon Jeruk and Palmerah area.

Methods: This study was conducted in three duty area at West Jakarta, those area were Tanjung Duren, Kebon Jeruk and Palmerah. Study design was cross sectional. The population was 114 traffic policemen. The sample size 97 persons. Data were collected by interviewing, observation, physical and spirometry examination.

Result: The prevalence of chronic bronchitis was 93%, pulmonary obstruction was 7.2%. The highest prevalence was at Tanjung Duren duty area. There was signiticant relationship between age > 37 years (OR = 10,8) and moderate smoking habit (OR == 6.6) with chronic bronchitis. Based on analisis, the worst air quality was Tanjung Duren, moderate was Palmerah, and the best was Kebon Jeruk. There was significant relationship between pulmonary obstruction with air quality at Tanjung Duren (OR = 21 .33).

Conclusion and recommendation: Among six variables which were suspected having relationship with chronic bronchitis, only two variables had significant relationship, those were age and smoking habit. There was significant relationship between pulmonary obstruction and air quality. The suggestion are 'frequent duty rotation for police > 37 years old in Tanjung Duren polsek, sosialized and strength disciplined in using face mask and give SP as penalty implementation for policemen who were smoking on duty."

"Masalah penelitian ini menyangkut Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan kamtibmas saat ini. Standar mutu pelayanan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading. Kedua, adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Faktor yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, adalah Upaya yang dilakukan Polsek Kelapa Gading dalam rangka meningkatkan implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading demi terwujudnya Kamtibmas. Upaya ini merupakan strategi Polsek Kelapa Gading dalam mengimplementasikan standar mutu pelayanan masyarakat oleh Polisi RW. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW dalam konteks implementasi standar mutu pelayanan masyarakat belum tercapai secara optimal karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun strategi Polsek Kelapa Gading dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Tim Manajemen Polisi RW dan mengoptimalkan kemampuan Polisi RW yang ada.

---

This research is about the implementation of Public Services Quality Standards by The Neighborhood Policemen of Kelapa Gading Police Sector in order to maintain public safety and order. The success of RW 012 in achieving ISO 9001?2008 certification on its public services have become the focus in the case study. Several issues are being observed, first, the implementation of public service quality standards by the Neighborhood Polic of Kelapa Gading Police Sector in order to achieve the stability of public security and order.

Second, factors that influenced the implementation of public services quality standards by the neighborhood police of Kelapa Gading Police. What are the strengths and weaknesses within the organization as well as the opportunities and constraints as the effect of external development of the environment.

Third, are the efforts that had been executed by the Kelapa Gading Police Sector in order to improve the public services quality standards as part of Kelapa Gading Police Sector strategic implementation of its public services.

This study use a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon. Data being collected through in-depth interview technique, literatures study, and observations involved (participant observer).

This research came to the conclusion that the public services by the neighborhood police in the context of the implementation of public services quality standards have not reached the desired quality. The lack of standard parameters to measure its quality has been the main cause. Numerous factors from the internal as well as external of the organization can be identified as the cause of this limitation. As part of the strategy to lower the gap, The Kelapa Gading Police Sector try to optimize the Neighborhood Police Management Team and the cability of Neighborhood Policemen."

"Latar belakang dan Tujuan: Jakarta Barat menempati urutan tingkat polusi udara tertinggi kedua di wilayah DKI Jakarta Prevalens kasus bronkitis kronik dari hasil pemeriksaan kesehatan pada personil Polri di wilayah Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2006 adalah 8.25 %, yang meningkat menjadi 10.53 % pada tahun 2007. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualiti udara dan faktor-faktor lain terhadap bronkitis kronik dan gangguan fungsi paru obstruksi pada polisi yang bertugas di jalan wilayah kerja polsek Tanjung Duren, Kebon Jeruk dan Palmerah. Metode panelitian: Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah kerja polsek Jakarta Barat yaitu Tanjung Duren, Kebon Jeruk dan Palmerah. Disain penelitian cross sectional. Populasi adalah polisi yang bekerja di jalan, berjumlah 114 orang Besar sampel 97 orang. Pangumpulan data dilekukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan spirometri. Hasil penelitian: Prevalens bronkitis kronik 9.3%, gangguan fungsi paru obstruksi 7.2%. Prevalens tertinggi terdapat di wilayab kerja polsek Tanjung Duren. Terdapat hubungan signifikan antara bronkitis kronik dengan umur > 37 tahun (OR= W.8) dan kebiasaan merokok sedang (OR= 6.6). Data Kualiti Udara 03 berdasarkan hasil analisis terburuk Tanjung Duren, sedang Palmerah, terbaik Kebon Jerak. Terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan fungsi paru obstruksi dengan kualiti udara 03 (OR= 21.33). Kesimpulan dan Saran: Di antara enam variabel yang diduga berhubungan dengan bronkitis kronik, hanya ada dua variabel yang berhubungan secara signifikan, yaitu umur dan kebiasaan merokok. Sedangkan gangguan fungsi paru obstruksi hanya berhubungan secara signifikan dengan kualiti udara. Saran yang diajukan, lebih sering dilakukan rotasi tugas ke wilayah kerja Polsek yang lain bagi polisi berusia >37 tahun yang bekerja di jalan di wilayah kerja polsek Tanjung Duren, lebih digalakkan pemakaian masker, serta menerapkan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) bagi polisi yang merokok pada saat bertugas.

---

Background and objectives: West Jakarta bas the second highest rank in air pollution in Jakarta. Medical checked up result from Polri personnel at West Jakarta Polres Metro, showed that the prevalence of chronic bronchitis in year 2006 was 8.25% and increasing became 10.53% in year 2007. This study was aimed to know the relationship between air quality and other factors with chronic bronchitis and pulmonary obstruction in traffic policemen, which were on duty at Taojung Duren, Kebon Jeruk and Palmerah area.

Methods: This study was conducted in three duty area at West Jakarta, those area were Tanjung Duren, Kebon Jeruk and Palmerah. Study design was cross sectional. The population was 114 traffic policemen. The sample size 97 persons. Data were collected by interviewing, observation, physical and spirometry examination.

Result: The prevalence of chronic bronchitis was 9.3%, pulmonary obstruction was 7.2%. The highest prevalence was at Tanjung Duren duty area. There was significant relationship between age> 37 years (OR10,8) and moderate smoking habit (OR6.6) with chronic bronchitis. Based on analysis, the worst air quality was Tanjung Duren, moderate was Palmerah, and the best was Kebon Jeruk. There was significant relationship between pulmonary obstruction with air quality at Tanjung Duren (OR21.33).

Conclusion and recommendation: Among six variables which were suspected having relationship with chronic bronchitis, only two variables had significant relationship, those were age and smoking habit. There was significant relationship between pulmonary obstruction and air quality. The suggestion are frequent duty rotation for police > 37 years old in Tanjung Duren polsek, socialized and strength disciplined in using face mask and give SP as penalty for policemen who were smoking on duty."