Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berakhimya era rejeki minyak (oil boom) pada akhir 1970-an, peran pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadi sangat penting. Terbukti sejak itu penerimaan pemerintah dari perpajakan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk meningkatkan penerimaan pajak baik berupa kebijakan ekstensifikasi maupun intensitikasi. Selain kedua kebijakan tersebut, tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalisme pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak yang profesional akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menunjang kenaikan penerimaan.Untuk menganalisis profesionalisme pemeriksaan pajak dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND). Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada seluruh pemeriksa pajak di KPP PND sebanyak 34 orang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis profesionalisme pemeriksaan pajak di KPP PND, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pemeriksaan pajak, dan mendiskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak.Standar profesionalisme pemeriksa pajak mungkin didasarkan pada standar profesionalisme pemeriksa yang dikeluarkan oleh Standar Auditing Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI). Hal ini dapat dilihat dan adanya kesesuaian secara substansial antara standar profesionalisme SA-IAI dengan Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menkeu No 5451KMK.04/2000. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, penelitian profesionalisme pemeriksaan pajak ini dievaluasi berdasar parameter yang dapat diukur. Parameter tersebut antara lain pemahaman pemeriksa atas prosedur pemeriksaan pajak, keahlian pemeriksa dan lamanya waktu pemeriksaan dan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak.Hasii analisis penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP PND sudah memenuhi kriteria profesional baik dilihat dan segi prosedur, jangka waktu pemeriksaan maupun keputusan atas keberatan wajib pajak. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan pemeriksa pajak dan pengalaman kerja pemeriksa.Hasil analisis dalam penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemeriksa berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme pemeriksaan pajak. Demikian juga dengan pengalaman kerja pemeriksa yang berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme pemeriksaan pajak.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak adalah data dan dokumen yang ada kurang memadai, konfirmasi terlalu lama, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, wajib pajak kurang kooperatif serta lokasi wajib pajak yang tersebar.Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan masih perlunya peningkatan profesionalisme baik dari pemahaman pemeriksa pajak atas prosedur, ketepatan waktu pemeriksaan dan pendidikan terhadap pemeriksa. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pemeriksaan pajak."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan tidak sadar akan kewajiban perpajakannya yang menimbulkan tunggakan pajak. Sehingga dibutuhkan adanya tindakan penagihan pajak aktif. Skripsi ini membahas mengenai implementasi penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif yang mengambil KPP Penanaman Modal Asing Satu sebagai site penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam implementasinya belum sepenuhnya memenuhi dimensi tingkat implementabilitas dan belum dapat mencapai target pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dari Wajib Pajak maupun pihak internal kantor pelayanan pajak sendiri.

---

There are still many Taxpayers who do not comply and are not aware of their tax liability causing a the tax arrears. So it takes hard tax collection action. This paper discusses the implementation of hard tax collection with warning letter and distress warrant as well as any obstacles encountered in tax collection. This research conducted by using quantitative descriptive approach and took the One Foreign Capital Investment Tax Office as the site of research.

The results of this study found that hard collection with warning letter and distress warrant in One Foreign Capital Investment Tax Office has not meet the policy implementability dimension and can not reach the target disbursement of tax arrears. That is caused by several obstacles from Tax Payers and tax office itself."

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."

"Pajak sebagai sumber penerimaan Negara makin meningkat dari tahun ke tahun, berdasar pada prinsip pembiayaan dengan kemampuan sendiri maka kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan.Dengan pilar utamanya kepatuhan sukarela untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka fiskus menjalankan tugasnya melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.Salah satu upaya penegakan hukum adalah Penagihan, selain dari Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal. Tapi dalam pelaksanaannya tugas penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau kurang penting dibandingkan dengan tugas pemeriksaan. Seharusnya tugas penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita maupun seksi penagihan saja melainkan sangat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal.Dengan melihat serangkaian kebijakan dalam rangka penagihan yang dijalankan selama ini, berdasarkan metode deskriptif maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penagihan belum berhasil, ini bisa terlihat dari makin bertambahnya saldo awal tunggakan setiap tahunnya dan upaya lebih yang dilaksanakan berupa penyitaan/pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil yang cukup siknifikan apalagi pengaruh deferent effect yang diharapkan.Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk melibatkan fungsi seksi penagihan dalam proses pemeriksaan (seperti tahap closing conference) sebagai wujud bahwa proses pemeriksaan juga harus mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.

---

Analysis of Implementation of Tax Collection Policy Tax as a source of income for the country is increasing from year to year, as a cost Principe with self-doings thus the conscious of taxpayers must also increase.

With its major stone pillar, the obedient consciousness to count, recount, pay the tax and report by tax payers themselves the amount of taxed payment, then tax employees/ fiscus would have run their duties through confoundation, elucidation, supervision and tax enforcement.

One of the ways of tax enforcement is through tax collection, as other ways of examining and investigating tax criminal actions. But in implementing the duties of tax collections, usually it only means by other as an additional job, a completion that is not or less important when compared with examination duties of tax. In objective, the task of tax collection is not only the responsibility of a debt collector or the tax collection section, instead it is also very relevant with the implementation of tax examinations which is the first reason that a certain tax is payable thus must be paid by the tax payer, and assuming that in the end it would be a delinquent, it should be responsibility of the tax examiners and the tax objections staff if within its process ends with a disapproval from the tax payers and a fiscal dispute.

Seeing the chains of policies in the case of tax collection which have run lately, according to the descriptive method we can make a conclusion that the tax collection ways has not succeeded yet, this can be seen from the increasement balance of delinquent payments every year and more effort of implementation by confiscationing/ blocking the bank bill of tax payers and also capturing/taking of hostages does not bring a significant result more over the deterrent effect which we hope would emerge.

According to the things above, writer suggest to involve the function of the tax collection section in the examination process (for example the closing conference) as a form that the examination process must also consider the way of collecting the tax, more over is to increase the source of mankind in quality and quantity, further more to give a sufficient compensation and incentive to increase the enthusiasm of work or tax employees."

"Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sumber dana yang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama sebagai andalan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Motor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam pemasukan uang/sumber dana ke Kas Daerah.Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hutang/tunggakan pajak terjadi kurang tertibnya administrasi PKB, serta fiskus/petugas pajak tidak aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporlmembayar hutang pajaknya dan tidak diterapkan SKPD Kendaraan Bermotor.Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mengacu pada Undangundang Nomor 17 tanun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, serta ketentuan yang berlaku tentang penagihan pajak PKB.Dalam praktiknya pelaksanaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor banyak mengalami hambatan, disebabkan tidak tertibnya administrasi PKB dan faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan tersebut, diataranya kurang aktifnya fiskus/petugas pajak dalam mengeluarkan ketetapan PKB. Masing-masing seksi pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk meneliti apakah sistem yang digunakan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping hal tersebut bagaimana pengadministrasian pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan sistem pemungutan official assessment. Namun peraturan dan ketentuan yang ada mengacu pada sistem pemungutan Selt Assessment. Tunggakan/hutang pajak kendaraan bermotor diadministrasikan dengan tertib dan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk tertibnya administrasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan baik yang menyangkut peraturan maupun peningkatan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas pokok.yang telah ditetapkan."

"Prinsip-prinsip Pemerintahan Wirausaha (Reinventing Government) telah banyak dianut dan diterapkan oleh institusi-institusi pemerintahan di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Indonesia, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP adalah perumusan Visi, Misi dan Strategi DJP yang mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2000. Satu hal yang menonjol dari prinsip-prinsip tersebut adalah kesadaran untuk mulai menggunakan standar prestasi atau kinerja organisasi yang mulai nyata. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pencapaian standar kinerja tersebut. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan, selain memperhitungkan target penerimaan pajak, juga memperhitungkan aspek efisiensi pemeriksaan pajak. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana penerapan aspek efisiensi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Karikpa Jayapura. Disadari begitu banyak faktor eksternal (geografi, penduduk, ekonomi) yang mempengaruhi kinerja organisasi selain kondisi internal dari Karikpa Jayapura itu sendiri bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut. Sementara di pihak lain betapa semakin beratnya target yang harus dicapai demi penerimaan negara dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan pajak terhadap hasil koreksi pajak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan, proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi. Tetapi apabila dianalisis per pemeriksaan pajak, masih cukup banyak pemeriksaan yang tidak menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Berdasar hasil penelitian tersebut, sekalipun Karikpa Jayapura merupakan instansi pemerintahan, karenanya sangat dimungkinkan bersifat birokratis, harus tetap mencari solusi dan strategi agar selain penerimaan pajak yang dihasilkan semakin meningkat juga tingkat efisiensinya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dari intitusi tersebut."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Tesis ini menganalisis apakah terdapat pengaruh yang sangat signifikan, pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pungutan Official assesment menjasi self assesment dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai perarturan perpajakan melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha wajib pajak selama periode tertentu. Oleh karena itu SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa wajib pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu : tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari wajib pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi terus sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi, pelayanan yang tidak baik, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit. Pengertian pemeriksaan menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, engumpulkan dan mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Tebet, dilakukan penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuisioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan dan data-data statistik yang relevan. Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian kuantitatif karena metode ini dipandang tepat untuk menggambarkan variable dalam penelitian. Variabel variabel dalam peneltian ini yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah efektifitas , prosedur, obyektivitas, tindak lanjut dan edukasi dalam pemeriksaan. Untuk menguji validitas kuisioner dan analisis digunakan perangkat statistika yang dibantu oleh program sofware SPSS (Statistical Package for Social Scientiist). Melalui analisis statistik ini diharapkan terdapat indikator yang dapat dapat digunakan untuk validitas alat ukur apakah sesuai, apakah variabel tersebut terbukti reliable. Dari pengujian validitas dan reliabilitas jika hasil penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukian statistik lebih lanjut berupa analisa regresi. Dari R square diperoleh angka sebesar .453, mengindikasikan bahwa kelima variabel tersebut, sebagai aspek dari pemeriskaan dapat menjelaskan 45,5 % variansi variabel kepatuhan wajib pajak. Jumlahnya kurang 50 % menunjukkan bahwa terdapat faktor-fator lain yang mempengaruhi pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut Tidak terdapat pengaruh signifikan dari efektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, berarti responden menilai pemeriksaan belum mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja dan rangkaian langkah dalam pemeriksaan belum direncanakan dan terorganisir dengan baik. Akibatnya dari segi efektivitas pemeriksaan, tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh signifikan dari prosedur dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan responden menilai bahwa pemeriksa pajak yang menjalankan tugas telah memiliki kemampuan memadai dan prosedur pemeriksaan dinilai dapat mencapai tujuan pencegahan (preventive) terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud melakukan pelanggaran. Terdapat pengaruh signifikan dari obyektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang dijalankan saat ini memungkinkan adanya opini pihak ketiga yang independen, agar dapat memberikan second opinion yang obyektif atas hasil pemeriksaan pajak. Tidak terdapat pengaruh tindak lanjut dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa proses pemeriksaan pajak belum diiringi pemberian kepastian hukum, akibatnya tidak sesuai dengan maksud dilaksanakan pemeriksaan. Terdapat pengaruh signifikan dari edukasi dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan mengandung aspek pendidikan, yaitu agar Wajib Pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan ketentuan perpajakan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengingat, lima variabel dalam pemeriksaan pajak hanya mampu menerangkan 45,3%. Artinya masih terdapat 54,7% faktor di luar pemeriksaan yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Terlebih jika dilihat variabel-variabel yang berpengaruh signifikan yang menerangkan 38,8% kepatuhan Wajib Pajak, berarti terdapat 61,2% faktor di luar ketiga variabel tersebut yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini juga dapat dilakukan di KPP yang lain.

---

This thesis is to analyze whether there is a significant effect on tax audit of Individual Personal Taxpayer Attachment Level. That government policy in increasing domestic income in order to finance development and public service from taxation sector, for example, by make change on tax levied on official assessment into self assessment and to provide fully trust to taxpayer in order to self calculate, estimate, pay and report their debted taxes according to taxation regulation on annual notification letter as a means to report all business activities of taxpayer for certain periods. Therefore, annual tax report is not only function as data, however, it is a communicating tool between taxpayer and tax collector in order to make accountable fulfillment of all taxation obligations.

As its consequences, Directorate General of Taxation is required to maintain service, supervision, management and application for taxation sanctions. One of close supervision and management for taxpayer is by tax audit. Tax audit is a balancing system of full trust that to be provided to taxpayer in order to self calculate, report and pay their debted taxes. As researches done by tax experts, it found an indication that taxpayers hinder and smuggle their taxes with certain causes for example : higher tax tariff, there is no justice which there is a tendency and perception from reported taxpayer has been suspected and watched, while there is no sanction to non-reported taxpayer, less good service, and complicated taxation form filling.

Comprehension of tax audit according to Act Number 6 / 1983 as recent amended on Act umber 16 / 2000 pertaining to General Condition for Taxation is a series of activities in order to find, gather and process data and/or other information to examine attachment on taxation fulfillment and also to maintain requirements of taxation regulations.

In order to find tax audit effect on individual personal taxpayer attachment level at Taxation Service Office of Jakarta Tebet, it has been made a study by data gathering from respondents to fill questionnaires, interviews with related parties and also maintain relevant library study and statistical information.

This study is used qualitative research method as this method seems appropriate to describe study variable. Variables in this study which assumed have effects to taxpayer attachment is effectiveness, procedures, further action and education of tax audit.

In order to test questionnaire validity and this analysis is using statistical tools that assisted by SPSS (Statistical Package for Social Scientist) Program. On this statistical analysis, hopely there will be indicators to be measuring validity whether it is adjusted, whether its variable is reliably proved. From testing on validity and reliability, if result of study fulfilled its requirements to make further statistical testing on regression analysis. From R square, it procured for .453, this indicates that those five variables as tax audit aspects can explain 45.5% of taxpayer attachment variable variance. The quantity is less than 50%, it showed that there is another factor that influencing the tax audit.

Based on results of this study, it concluded that effect of each independent variable to taxpayer attachment is as follows. There is no significant effects from effectiveness of tax audit to Personal Taxpayer attachment, this means respondents evaluated that examination has not able to detect deliberate violations by taxpayer and it has not been planned yet for a series of examination steps and it has not been planned well.

There is a significant effect on procedures of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that respondents evaluated that tax audit officials have appropriate capability and its examination procedure shall reach preventive purposes to other taxpayer who intended to make violations.

There is a significant effect from objectivity in tax audit on Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that currently maintained examination processes is likely to make opinion from other independent third parties, so it shall give an objective second opinion on tax audit results.

There is no effect on the further action of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that tax audit process has not been coupled by legal assuredness, as its consequences, it is not matched to purpose of tax audit.

There is a significant effect from education of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that maintained tax audit has contained education aspects, so Taxpayer shall make mistake as less comprehend to requirements of taxation.

This study can take further action to have greater description on Personal Taxpayer attachment. This is to consider that five variables in tax audit has only informed for 45.3%. It means that the remaining factor for 54.7% beyond tax audit that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. If it seen from significant variables that to inform 38.8% for taxpayer attachment, it means that the remaining factor for 61.2% beyond other three variables that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. In order to have greater description on Individual Personal Taxpayer attachment, this study can also be done at other Taxation Service Offices."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karawang.Populasi penelitian meliputi seluruh staf pemeriksa pajak Karikpa Karawang. Pada saat ini jumlah staf pemeriksa pajak pada Karikpa Karawang berjumlah 41 orang. Kepada mereka diharapkan dapat menjawab atau mengisi Daftar Pertanyaan yang diberikan. Daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa, meliputi 3 variabel utama, yaitu kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui seluruh informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambarkan variabel kerincian informasi akuntansi antara SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang -tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit" dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen.Analisis prosedur pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengujian; 3 dari indikator prosedur pemeriksaan menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit, yaitu prosedur trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Sedangkan 5 indikator prosedur pemeriksaan lainnya yaitu evaluasi, analisis, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit.Perbedaan pengaruh SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit terhadap prosedur pemeriksaan adalah bervariasi. Antara SPT wajib pajak yang melampirkan dengan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Tetapi tidak berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan analisis, evaluasi, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi.Seluruh indikator efisiensi yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen.Penelitian ini dilakukan pada Karikpa Karawang dengan jumlah sampel yang sangat kecil yaitu 30 orang responder. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian ulang dengan sampel yang lebih besar untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kebutuhan laporan keuangan yang diaudit dalam membantu tugas staf pemeriksa atau fiskus secara keseluruhan menentapkan besarnya pajak terutang."