Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian untuk penulisan tesis ini bertitik tolak dari banyaknya suara minor masyarakat terhadap keberadaan organisasi isteri khususnya yang ada di institusi Pemerintah dan TNI. Stereotype negatif tentang organisasi isteri prajurit TNI-AD Persit Kartika Chandra Kirana tentunya sangat merugikan citra organisasi dimana organisasi ini sebenarnya punya kegiatan- kegiatan yang positif. Salah satunya adalah peran organisasi dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperhatikan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas SDM anggota.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM anggota dengan merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Asumsinya bahwa dengan semakin meningkatnya mutu SDM anggota maka diharapkan anggota sebagai isteri dan ibu bisa mengelola rumah tangganya dengan baik sehingga menghasilkan SDM yang berkuaiitas. Permasalahan yang dihadapi organisasi adalah SDM yang heterogen dikaitkan dengan jenjang pangkat suami, masalah leadership dan stereotype negatif terhadap organisasi.Sebagai seorang anggota organisasi penulis ingin mengungkapkan fakta melalui penelitian ilmiah dan tentunya dengan keterbatan sebagai peneliti, tetap akan menjaga obyektifitas hasil penelitian. Dengan landasan tatar belakang tersebut penelitian ini mempunyai tujuan menggambarkan bagaimana persepsi anggota terhadap peran organisasi dalam meningkatikan mutu SDM anggotanya.Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kodam VII 1 Wirabuana karena dianggap populasi anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD VII 1 Wirabuana bisa mewakili populasi Persit Kartika Chandra Kirana di Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 250 dengan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara dan data sekunder.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan sifat penelitiannya evaluatif dengan unit analisisnya anggota organisasi.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi yang maksimal dapat meningkatkan kualitas SDM. Sedang masalah intern organisasi yang berhubungan dengan kepemimpinan fungsional pendapat positif justru diperoleh dari anggota yang sudah pernah bertugas diluar Persit Kartika Chandra Kirana. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk organisasi karena masalah SDM dan upaya peningkatannya perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan karena organisasi akan selalu berkembang dan anggota juga bertambah. Organisasi juga harus bisa melihat perkembangan zaman dan mampu mengupgrade dirinya."

"Intensi keluar dari organisasi merupakan suatu isu penting dalam konteks perilaku organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran kelekatan karyawan sebagai mediator dalam hubungan antara identifikasi organisasi dan intensi keluar dari organisasi. Partisipan penelitian ini adalah 260 orang dari perusahaan konsultan dan organisasi pemerintah di Indonesia menggunakan alat ukur Organizational Identification Scale, Turnover Intention, dan Job Embededdness. Hasil penelitian menunjukkan bahwaidentifikasi organisasi berpengaruh secara signifikan dan negatif dengan intensi keluar dari organisasi, identifikasi organisasi berpengaruh secara siginifikan dan positif pada kelekatan karyawan, dan kelekatan karyawan berpengaruh secara signifikan dan negatif pada intensi keluar dari organisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan kelekatan karyawan pada organisasi berperan sebagai mediator pada hubungan antara identifikasi organisasi dan intensi keluar dari organisasi pada karyawan perusahaan dan pegawai organisasi pemerintahan. Implikasi teori dan praktis dari hasil penelitian didiskusikan lebih lanjut pada tulisan ini.

---

Turnover intention is an important issue in the study of organizational psychology. Drawing from conservation of resource theory, this study aimed to examine the mediating role of job embeddedness in the relationship between organizational identification and turnover intention. Data were gathered from 260 participants from consulting companies and goverment offices in Indonesia, using Organizational Identification Scale, Turnover Intention Scale, and Job Embededdness Scale. Results showed that organizational identification had a significant negative effect on turnover intention, organizational identification had a significant positive effect on job embeddedness, and job embeddedness mediated the relationship between organizational identfication and turnover intention. Theoretical and practical implications were further discussed."

"Tesis ini berjudul PENINGKATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI POLRI DALAM KERANGKA PROGRAM REINVENTION Dari judul tersebut, masalah yang dirumuskan adalah : 1. Sejauh mana efektivitas organisasi Polri saat ini ? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi Polri saat ini, dan faktor mana yang dominan ? 3. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas organisasi Polri ? Dari permasalahan tersebut, dengan landasan teori tentang Reinventing Government dan efektivitas organisasi, peneliti berupaya mendekati dari nilai-nilai yang bersaingan (the competing value approach), yaitu Rational goal model, human relation model, open system model, and internal process model. Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas Organisasi Polri saat ini, peneliti mendekati dari 7 S Mc Kinsey dan Lingkungan Strategi. 7 S tersebut meliputi Struktur Organisasi (Structure), Strategi (Strategy), sistem (System), Gaya kepemimpinan (Style), personal (Staff), ketrampilan (Skill), dan nilai-nilai yang dipedomani (Shared value). Dengan pokok masalah dan pendekatan tersebut, peneliti memilih metode penelitian kualitatif, dengan peneliti secara langsung mengamati pada kesatuan-kesatuan yang diteliti, serta peneliti duduk dalam jabatan di Polri dan team Pokja (Role taking) peneliti dapat mengamati dan wawancara langsung atau tidak langsung. Disamping itu peneliti dibantu para Pasis Akpol yang sedang melaksanakan latihan kerja di Polres-Polres untuk meneliti dengan pedoman pengamatan, wawancara telah disiapkan terhadap Polres dimana mereka melakukan latihan kerja sebagai Pamapta dan Pa Ur Min Ops Puskodal Ops (Role taking) selama 40 hari. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa organisasi Polri masih belum optimal efektivitasnya, karena walaupun Polri telah dapat menyelesaikan perkara dengan hasil 58 %, namun masih ada "dark number" dan masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Polri masih kurang memuaskan masyarakat. Anggota yang bekerja secara optimal masih terbatas pada pekerjaan tertentu (Lalu-lintas dan Reserse), dan ada yang bekerja belum optimal (Bimmas, Sabhara). Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor " 7 S " dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas organisasi Polri diperoleh hasil bahwa Struktur organisasi (structure) baik di Mabes Polri, Polda, Polwil, dan Polres terdapat tumpang tindih tugas yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi; strategi (strategy) yang dibuat masih belum dilaksanakan baik dari proses penyusunan maupun aplikasinya, yang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai; sistem (system) kepolisian belum disusun dengan baik, yang dewasa ini sedang disusun stratifikasi doktrin kepolisian, hal ini dapat berakibat terhadap mekanisme kerja yang kurang baik dan dapat mempengaruhi hasil akhir; gaya kepemimpinan (style) masih adanya yang hanya menitik beratkan pada pelaksanaan tugas, dengan mengabaikan keharmonisan kesatuan, hal ini dapat berakibat seringnya konflik dan hasil belum dicapai dengan optimal; personel (staff) Polri juga ada permasalahan baik pada waktu proses seleksi, pendidikan maupun penempatan, yang sangat mempengaruhi efektivitas organisasi Polri ; ketrampilan (skill) anggota Polri juga sebagian belum mendukung tugas, hal inipun dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasil yang ingin dicapai ; nilai-nilai yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas (Shared value) juga belum dilaksanakan secara konsisten, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasil yang ingin dicapai. Adapun lingkungan strategik yang dikaji dari dokumen-dokumen yang ada di Sesko ABRI, maupun di Polri, setelah dianalisa dengan matrik dampak silang dapat terlihat kemungkinan peningkatan gangguan Kamtibmas yang perlu diwaspadai sejak dini, dan perlu diantisipasi melalui upaya peningkatan efektivitas Organisasi Polri yang meliputi faktor " 7 S " tersebut di atas. Dalam peningkatan efektivitas organisasi Polri tersebut, peneliti mendekati dengan kerangka program Reinventing Government (REGO). Sedangkan program REGO peneliti bebas lebih mendalam adalah Empowering Employees To Get Result, yang selanjutnya dititik beratkan pada pembahasan Personal (staff) dan Kepemimpinan (style). Konsepsi dibidang personel melalui penertiban seleksi dengan saksama untuk menghindari penyalah gunaan wewenang para anggota panitia penerimaan. Di pendidikan perlu diperbaiki dengan mengutamakan para Gadik dan staf kependidikan serta komponen pendidikan lainnya. Dan untuk penempatan personel yang sangat berkaitan dengan pembinaan karier diupayakan dengan penilaian obyektif yang dapat meningkatkan motivasi para anggota. Di bidang gaya kepemimpinan, penulis menyampaikan konsepsi adanya keseimbangan antara keteladanan, pelaksanaan tugas, menjaga kekompakan, dan mengembangkan kemampuan anggota. Sedangkan konsepsi dibidang struktur organisasi, penulis menyampaikan yang berkaitan dengan penstrukturan pada bagian-bagian yang tumpang tindih, baik di Mabes, Polda, Polwil, maupun Polres. Di bidang strategi penulis menyampaikan proses penyusunan strategi sampai pelaksanaan di lapangan dilaksanakan secara konsisten. Di bidang sistem perlu penyusunan sistem kepolisian secara riel, seperti yang sedang dilaksanakan. Untuk meningkatkan ketrampilan, perlu diupayakan latihan-latihan ditiap kesatuan yang materi diarahkan pada kemungkinan gangguan Kamtibmas yang akan muncul. Dan nilai-nilai yang dipedomani, perlu disusun etika profesi kepolisian untuk mengontrol pelaksanaan tugas sehari-hari."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaman habitus dan implikasinya terhadap efektivitas organisasi. Berdasarkan studi kasus terhadap BKKBN melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan perangkat konseptual arena, modal, dan habitus; penelitian ini berargumen bahwa pertarungan simbolik sebagai hasil dari perbedaan habitus menciptakan infektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pertarungan ini terjadi dalam bentuk negosiasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai pembatasan anak dalam keluarga berencana (KB) yang berimplikasi pada capaian pekerjaan. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar BKKBN melakukan pembentukan habitus kolektif dan penataan penempatan berdasarkan habitus yang dimiliki anggotanya.

---

ABSTRACT This research aims to analyze how habitus diversity implicates the effectivity of organization. Based on case study of BKKBN analyzed qualitatively with the field, capital, and habitus conceptual framework; this research argue that symbolic conflict created by habitus diversity makes the organization ineffective in regard to attain organization purposes. The conflict is happened by the process of negotiation and reinterpretation of birth limitation value in family planning (KB) programme. This research recommends that BKKBN creating a collective habitus making programme and worker placement system based on the habitus that workers are having."

"Pelaksanaan tugas pengawasan dewasa ini merupakan harapan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan negara sebagai usaha untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang didalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita meninjau sejarah pengawasan di negara kita sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) maka sejak itu pula kita mulai melaksanakan dasar-dasar manajemen dalam Administrasi Negara yaitu adanya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kernbali ke perencanaan. Dalam siklus manajemen itu, perencanaan harus merupakan batasan-batasan bagi pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan perlu diawasi agar sesuai dengan rencana, akhirnya hasil pengawasan merupakan masukan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga unsur manajemen tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, mulai Repelita II dan III pelaksanaan tugas pengawasan secara bertahap telah dikembangkan dengan diadakannya penugasan secara bertahap, khususnya kepada Wakil Presiden untuk menangani pengawasan. Secara kronologis tugas pengawasan itu dituangkan dalam berbagai peraturan yaitu dimulai dari Keputusan Presiden No. 31 tahun 1974 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 15 tahun 1966 yang telah mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap departemen. Kemudian dikeluarkan lagi keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 yang membentuk Irjenbang. Dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib dipusat dan di daerah. Kemudian oleh pemerintah diangkatlah seorang menteri yaitu, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, dan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 yang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Proyek Pembangunan di Daerah, serta demikian juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 29-30 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada periode kabinet Pembangunan IV pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, karena bertambahnya dana dalam Repelita IV dan makin tumbuhnya kehidupan Konstitusional demokratis serta pengembangan stabilitas yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya pembangunan tahun-tahun berikutnya. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran atau persepsi karyawan terhadap kompetensi perusahaannya dalam aspek peningkatan mutu dan pembelajaran yang diperlukan untuk memperoleh dan mempertahankan posisi persaingan serta untuk mendukung keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau Sustainable Competitive Advantage (SCR) pada era globalisasi ini.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara dengan memilih studi kasus di PT. DENSO INDONESIA CORPORATION yang bergerak di bidang suku cadang kendaraan. Sampel dipilih dengan cara Stratified Random Sampling sebanyak 47 orang dan populasi sebesar 153 orang. Penulis menerima pengembalian kuesioner sebanyak 41 buah dari 47 buah kuesioner yang dibagikan.Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen kriteria Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) untuk mendapatkan persepsi tentang aspek-aspek peningkatan mutu dan Learning Organization Profile (LOP) untuk mengukur variabel tingkat penerapan pembelajaran (yang dalam hal ini menggunakan kasus pembelajaran Sistem Manajemen Mutu QS-9000). Dalam mengukur variabel tingkat pembelajaran penulis menggunakan skala model Liked.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sistem Manajemen Mutu QS﷓ 9000 dapat mendukung daya saing PT. DENSO sejauh Iangkah-langkah yang diambil dalam usaha peningkatan mutu berdasarkan pada unsur-unsur yang terdapat di dalam Sistem Manajemen Mutu ini.Diketahui Pula bahwa dari 79,51% responden hanya sebanyak 29,80 % responden yang menyatakan bahwa tingkat penerapan Learning Organization baru diterapkan pada bagian tertentu organisasi, sedangkan selebihnya sebanyak 25,32% responden menyatakan telah diterapkan pada sebagian besar organisasi dan 24,39 % menyatakan telah diterapkan sepenuhnya di seluruh organisasi. Dan perhitungan skor rata-rata untuk penerapan seluruh aspek pembelajaran diperoleh hasil bahwa tingkat penerapan Learning Organization di PT. DENSO berada di atas skor rata-rata 500 perusahaan yang diteliti oleh Marquardt dalam 8 (delapan ) tahun terakhir (penelitian diadakan pada tahun 1996).Secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat penerapan Learning Organization yang cukup baik, usaha-usaha yang mengarah pada pencapaian peningkatan mutu di PT. DENSO cukup signifikan. Selain itu hal ini pun akan mendukung perusahaan dalam meraih Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan/ Sustainable Competitive Advantage (SCR)."

"Pengetahuan merupakan asset organisasi yang penting disamping asset yang lainnya. Organisasi ditantang untuk mampu mengembangkan dan mengelola pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan pengetahuan. Organisasi yang secara terus menerus menciptakan pengetahuan dimungkinkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Pengetahuan tersebut diperlukan dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kualitas produk atau pelayanan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam mempromosikan penciptaannya berlangsung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pontianak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam penciptaannya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori dari Nonaka dan Takeuchi (1995). Pengetahuan manusia digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis atau bentuk yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge merupakan kunci yang dinamis dalam penciptaan pengetahuan organisasi. Tacit knowledge adalah bentuk pengetahuan yang sulit diartikulasikan ke dalam bahasa formal. Ia merupakan pengetahuan personal yang berada (embedded) dalam pengalaman individu dan mencakup faktor-faktor yang tidak berwujud seperti kepercayaan, cara pandang, dan sistem nilai pribadi. Tacit Knowledge merupakan sumber utama keunggulan perusahaan. Sedangkan, explicit knowledge, yaitu jenis pengetahuan yang dapat diartikulasikan kedalam bahasa formal yang mencakup pernyataan atau ungkapan, rumus matematika, spesifikasi, manual dsb. Spiral pengetahuan terjadi melalui interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang kemudian akan melahirkan 4 (empat) proses utama konversi pengetahuan, dimana keempat proses tersebut secara bersama-sarna membentuk kreasi pengetahuan sebagai berikut: (1) dari tacit ke tacit disebut sosialisasi; (2) dari tacit ke explicit disebut eksternalisasi; (3) dari explicit ke explicit disebut kombinasi dan (4) dari explicit ke tacit disebut internalisasi. Sedangkan kondisi kondusif diperlukan untuk memberikan konteks dalam memfasilitasi individu dan kelompok untuk mengkreasikan pengetahuan dan ketrampilan adalah intensi; otonomi; fluctuation dan creative chaos; redudansi, dan requisite variety.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskripti£ Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PDAM pada bagian umum, keuangan, hubungan langganan, distribusi, perencanaan, perawatan, dan produksi yang berjumlah 248 orang. Melalui teknik purposif besar sampel diambil sebanyak 60 orang (24%).Berdasarkan hasil penelitian, penciptaan pengetahuan pada PDAM Tirta Dharma kota Pontianak ditarik kesimpulan bahwa masih lemahnya kreasi pengetahuan karyawan melalui mode internalisasi, eksternalisasi, dan kombinasi dibandingkan dengan mode sosialisasi. Kemudian, kondisi organisasi dalam penciptaan pengetahuan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum organisasi belum memberikan dukungan dalam pengembangan kreasi pengetahuan karyawan ditinjau dari intensi, otonomi, fluctuation dart creative chaos, redudansi , dan requisite variety.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan bahwa untuk memfasilitasi interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang merupakan kunci dalam penciptaan pengetahuan organisasi maka PDAM hendaknya rnenciptakan lapangan interaksi sehingga terjadi dialog dan berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama karyawan, dan menyediakan berbagai media baik cetak maupun media teknologi komunikasi dan informasi untuk mendorong interaksi karyawan baik di dalam maupun dengan pihak luar, serta membuat struktur organisasi yang adaptif untuk menghadapai perubahan dan tuntutan masyarakat. Kemudian untuk memberikan kondisi kondusif dalam penciptaan pengetahuan maka perusahaan hendaknya membuat kebijakan tentang visi pengetahuan organisasi, memberikan otonorni kcpada karyawan dalam mengkreasikan pengetahuannya, menciptakan kompetisi internal dan melakukan rotasi karyawan sehingga mereka memahami aktivitas organisasi dari berbagai sudut pandang, dan karyawan hendaknya dapat mengakses serta memiliki akses yang sama terhadap keberagaman informasi dari luar untuk mengatasi kompleksitas lingkungan."

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yakni efektivitas organisasi BKKBN Wil-Ko Jakarta. Sebagai basis pengukuran, penelitian ini mempergunakan metode CVA, suatu metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Quinn dan Rorhbaugh. Dalam mengukur efektivitas organisasi, penggunaan metode CVA lebih menguntungkan dari metode lainnya, karena mampu menjelaskan nilai-nilai sentral konstruk efektivitas organisasi secara eksplisit. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama mempergunakan data persepsi responden (data subyektif), disamping data obyektif yang dipergunakan untuk mendukung (validasi) hasil data subyektif. Dan sebelum analisis data disajikan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen dengan mempergunakan sejumlah teknik statistik. Hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen persepsi responden (data subyektif) mengenai 8 kriteria efektivitas ternyata memperoleh tingkat reliabilitas dan validitas internal yang akseptabel, walaupun hanya pada taraf minimal. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa profil BKKBN Wil-Ko secara keseluruhan menunjukkan 6 dari 8 kriteria mempunyai tingkat efektivas tinggi. Profil masing- masing BKKBN Wil-Ko agak bervariasi, namun semua BKKBN Wit-Ko ternyata termasuk dalam tahapan siklus elaborasi struktur. Diketahui pula kriteria fleksibilitas dan PSDM diberi perhatiarn sama oleh semua BKKBN Wil-Ko. Dan tidak ada perbedaan persepsi antara responden dari Unit Kerja yang berbeda."

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, terutama pengurusan sertifikat hak tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN kurang tertib dan kurang memuaskan masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah bagaimana pengerahan sumber daya organisasi dan manajemen pelayanan Kantor Pertanahan BPN, sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah kepada masyarakat. Fokus perhatiannya ialah mengkaji hubungan antara faktor iklim organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas dengan efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor iklim kerja organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas, masing-masing terbukti terdapat hubungan yang signifikan terhadap efektivitas tugas pelayanan pada Kantor Pertanahan. Temuan yang lain, terdapat penilaian yang berbeda antara pandangan pihak intern (pegawai Kantor Pertanahan) dengan pihak klien. Karena Kantor Pertanahan BPN terbukti efektif dalam tugas pelayanan, sedangkan dari sudut pandang pihak klien, pada umumnya menilai bahwa Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan masih kurang efektif. Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya organisasi pada umumnya termasuk dalam katagori baik dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan sertifikat tanah. Namun terdapat indikasi lain, terutama menyangkut faktor teknologi, kondisinya dalam katagori kurang baik. Penggunaan alat-alat mekanis secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, pengetahuan dan keterampilan kerja pegawai kualitasnya lemah, koordinasi dalam pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang konsisten. Pendidikan dan latihan pegawai, kesempatannya masih terbatas. Akibatnya kurang menunjang upaya meningkatkan prestasi kerja, dan tingkat profesionalitas petugas dalam tugas pelayanan masih lemah. Atas dasar temuan tersebut, disarankan agar pada faktor iklim kerja lebih ditingkatkan program pendidikan dan latihan pegawai secara terencana, guna mendukung pengembangan prestasi kerja dan kualitas profesional pegawai. Faktor teknologi organisasi, agar ditingkatkan penyediaan dan penggunaan alat mekaniknya. Aspek prosedur kerja, agar dilakukan penyempurnaan perangkat lunaknya, dan pelaksanaan koordinasi dalam penanganan pelayanan lebih disinkronkan menurut urutan dan ketentuan tata kerjanya."

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1989, salah satu bidang yang terdapat dalam organisasi BKPMD adalah Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Bidang Dalwas) dengan tugas pokok melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal. Penelitian pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat mengenai efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai penulis lakukan guna mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor-faktor efektivitas organisasi Bidang Dalwas, BKPMD Jawa barat, Berada pada tingkat sedang (skor = 1258). Ini berarti faktor-faktor organisasi seperti struktur organisasi, karakteristik pegawai, kebijakan, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan, belum optimal. Hal yang sama ditemukan, bahwa kepuasan kerja pegawai pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat juga belum optimal, atau berada pada tingkat sedang (skor = 754). Dengan demikian suasana dan sistem organisasi belum berhasil menciptakan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai relatif lemah (r=0,474). Hal ini menunjukkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai kurang erat (kuat). Untuk mengoptimalkan tingkat efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai, maka pimpinan BKPMD diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong motivasi pegawai, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi melalui rapat-rapat rutin, dan memberikan keleluasan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan aspirasinya secara konstruktif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, misalnya menyertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, dan lain lain, guna meningkatkan keterampilan dan wawasannya."