Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji tentang Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai sosok wanita pergerakan Indonesia, sejak Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 hingga terpilihnya menjadi anggota DPR dan Konstituante berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955. Dalam mengkaji sosok Sukaptinah sebagai wanita pergerakan, terungkap bagaimana lingkungan sosialnya mendukung pembentukan kepribadiannya sebagai sosok wanita yang berpikiran maju, peduli terhadap penderitaan kaumnya dan bangsanya, konsisten serta memiliki jiwa kemandirian yang kuat. Berbagai fakta yang diperoleh dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari sumber tertulis maupun lisan mengungkapkan bahwa berbagai kemajemukan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan sosok Sukaptinah sebagai wanita pergerakan. Latar belakang kehidupan keluarga aktivis Muhamadiyah dalam lingkungan tradisional abdi dalem kraton Yogyakarta, dimana wanita lebih banyak berperan dalam wilayah domestik mengurus rumah tangga, berinteraksi dengan pendidikan Barat sekuler yang kontras dengan pendidikan kebangsaan Taman Siswa. Ia mempunyai kedekatan emosional dan kultural yang unik dengan tokoh pembaharu pendidikan, baik pasangan Kyai dan Nyai Dahlan maupun Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara. Pada tahun, 1928 sebagai aktivis Jong lslamieien Bond Dames Afdeeling, pemudi Sukaptinah berpartisipasi aktif dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-1 tanggal 22 Desember yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Sebagai ketua organisasi Istri Indonesia yang independen selama 3 periode pada dekade 1930-an Sukaptinah -yang selanjutnya dikenal sebagai Ny. Sunaryo Mangunpuspito - mempunyai audit yang tidak sedikit dalam meningkatkan kesadaran wanita Indonesia ke arah kehidupan bemasyarakat dan berbangsa menuju Indonesia Raya. Pada tahun 1938, perjuangan isteri Indonesia agar wanita Indonesia duduk dalam Gemeenteraad (dewan kota) berhasil di Semarang, Surabaya, Cirebon dan Bandung. Salah seorang diantaranya adalah Ny.Sunaryo Mangupuspito di Semarang. Menjelang pecahnya Perang Pasifik, organisasi lsteri Indonesia yang dipimpinnya memprakarsai Rapat Umum bersama beberapa organisasi wanita lainnya di Jakarta dan Semarang melakukan protes terhadap Volksraad karena tidak ada anggota wanita dalam lembaga tersebut. Ia juga mengorganisir organisasi-organisasi wanita untuk mendukung aksi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang menuntut Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Kongres Perempuan Indonesia ke-4 di Semarang (1941) yang dipimpinnya menghasilkan keputusan yang progresif, seperti mengusulkan kepada Volksraad agar memasukkan Bahasa Indonesia dalam rencana pelajaran sekolah HMS dan AMS, memberi dukungan kepada GAPI atas penolakannya terhadap ordonansi wajib militer (militiedienstplicht) buat bangsa Indonesia, serta mengirim mosi kepada pemerintah kolonial agar hak memilih (actief kiesrecht) anggota dewan haminte juga diberikan kepada wanita Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ny. Sunarjo Mangunpuspito mendampingi Empat Serangkai memimpin kantor bagian Wanita Putera dan menjadi ketua Hujinkai pusat. Dilibatkannya istri pamongpraja dalam aktivita Hujingkai, mengakibatkan para istri pamongpraja tersebut tidak mungkin lagi mengisolir diri di menara gading dan menjaga jarak dengan rakyat kebanyakan seperti pada masa Hindia Belanda. Mereka dituntut harus menyatu dengan masyarakat untuk mengadakan dapur umum, mengorganisir rapat-rapat yang bersifat politis untuk memobilisasi kaum wanita membantu Jepang. Di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ny, Sunaryo Mangunpuspito bersama dengan Ny. Maria Ulfah Santoso SH., berhasil memperjuangkan terjaminnya kesamaan hak wanita dan pria dalam konstitusi UUD-RI 1945 (pasal 27). Bagi Ny.Sunaryo Mangunpuspito, perjuangannya membela tanah air untuk lepas dari penjajahan merupakan perwujudan dari ajaran agama Islam dan ia tetap konsisten memperjuangkan perbaikan dan kemajuan kedudukan wanita. Ia tetap aktif dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) disamping menjadi Ketua Umum Muslimat Masyumi. Karir legislatif Sukaptinah Sunup Mangunpuspito, yang dimulainya sejak menjadi anggota Gemeenteraad Semarang, BPUPKI pada akhir masa pendudukan Jepang, setanjutnya setelah Indonesia merdeka sebagai anggota KNIP dan Badan Pekerja KNIP, anggota DPRS (1950-1955), mencapai puncak dengan terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan merangkap sebagai anggota Kontituante hasil Pemilu 1955. Meskipun demikian aktivitasnya dalam organisasi wanita tetap ditekuni hingga usia senja dalam memperjuangkan kemajuan wanita dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dijamin dalam konstitusi."

"Studi sejarah perempuan merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah baru (sosial) yang berkembang pesat pada akhir abad ke-20, tepatnya semenjak tahun 1970-an, khususnya di Eropa dan Amerika. Sementara di Indonesia, studi-studi sejarah perempuan masih amat langka ditemui. Tesis ini berjudul "Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 1974-1999". Terdapat tiga persoalan pokok dalam tesis ini. Pertama, bagaimana perilaku dan peran negara dalam mengontrol dan mengakomodir perempuan untuk memperkokoh kepentingan negara Orde Baru melelui Organisasi Dharma Wanita, Kedua, bagaimana perempuan tersebut memberi respon, khususnya dalam kasus Dharma Wanita. Ketiga, bagaimana perkembangan organisasi Dharma Wanita pada masa era reformasi. Untuk membedahi dan menjelaskan persoalan ini secara baik, digunakan corporate state theory (teori negara korporatif), yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain, Philipe Schimitter, Howard J. Wiarda, Simon Schwotzman dan Guilleno A. Donnal. Teori ini telah diujikan kepada negara-negara di Amerika Latin yang memiliki beberapa kemiripan dengan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan acuan metode sejarah. Pertama, mengumpulkan data melalui studi kearsipan dan kepustakaan. Di samping itu data juga dikumpulkan melalui metode oral history (wawancara). Kedua, analisis data melalui triangulasi metode sejarah, yang dikenal dengan kritik eksteren dan interen. Ketiga, menggunakan teori negara korporatif''untuk menguji data yang ditemukan. Terakhir, menghasilkan sebuah kaSrya ilmiah dengan menggunakan acuan teknik penulisan ilmiah. Sumber penelitain ini, bertitik tolak dari dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru negara melelui pemerintah telah mengefektifkan organisasi Dharma Wanita sebagai sesuatu kekuatan yang andal bagi negara. Pada masa Orde Baru, perempuan Indonesia melalui Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) telah mengalami proses domestikasi, suatu proses yang mempunyai implikasi penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Melalui Dharma Wanita negara melakukan kontrol terhadap perempuan, sehingga terciptalah budaya ""ibuisme negara"". Pada masa reformasi telah terjadi perseteruan yang hebat tentang dihapuskan atau tidak keberadaan Dharma Wanita, yang tidak kalah pentingnya dengan perseteruan keberadaan Dwi Fungsi ABRI. Sebagai hasilnya ternyata Dharma Wanita masih tetap dipertahankan dengan mengalami beberapa perubahan, antara lain dalam struktur organisasi, keanggotaan dan program kerja""

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"Melihat keberhasilan representasi perempuan, salah satu langkahnya adalah melalui angka keterwakilannya dalam pemilihan umum dan faktor pendukungnya ialah sistem elektoral dari negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang menaruh kebebasan untuk masyarakat dalam memilih calon legislatifnya. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan bagi representasi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki relasi dengan tokoh politik tertentu. Mengambil studi kasus dari Partai Nasdem, partai ini muncul sebagai partai baru yang resmi mengikuti Pemilu tahun 2014. Pada tahun 2019, Partai Nasdem berhasil mendapatkan angka keterpilihan caleg perempuan terbanyak. Namun, nyatanya caleg-caleg perempuan dari Nasdem memiliki latar belakang yang memanfaatkan dinasti politik mereka. Hadirnya caleg perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi untuk merugikan bagi caleg perempuan yang tidak memilikinya. Menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, modal ini merupakan modal yang melekat dalam hubungan antar individu dan memungkinkan seseorang yang memiliki sedikit relasi bisa mendapatkan keuntungan dari komunitas yang memiliki koneksi yang erat. Dalam upaya untuk mendefinisikan lebih jauh mengenai modal sosial, penulis juga menggunakan jenis modal sosial dari Putnam, yaitu bonding social capital. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari Partai Nasdem. Pertama adalah tahap rekrutmen dari partai yang lebih menitikberatkan kepada caleg-caleg yang memiliki modal sosial. Kedua dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT), caleg yang berasal dari dinasti politik dan memiliki relasi dengan intrapartai cenderung ditempatkan di nomor strategis.

---

Looking at the success of women's representation, one step is through their representation figures in general elections and the supporting factor is the country's electoral system. Indonesia adheres to an open proportional legislative election system which provides freedom for the people to choose their legislative candidates. However, this system has weaknesses for women's representation, especially for those who do not have relationships with certain political figures. Taking a case study from the Nasdem Party, this party emerged as a new party that officially participated in the 2014 elections. In 2019, the Nasdem Party succeeded in getting the highest number of female legislative candidates elected. However, in fact the female legislative candidates from Nasdem have a background that takes advantage of their political dynasty. The presence of female legislative candidates who have kinship relationships has the potential to be detrimental to female legislative candidates who do not have them. Using the social capital theory of Robert D. Putnam, this capital is capital that is inherent in relationships between individuals and allows someone who has few relationships to benefit from a community that has close connections. In an effort to further define social capital, the author also uses Putnam's type of social capital, namely bonding social capital. The type of research in this paper uses qualitative research with secondary data. The results of this research show that there are several challenges faced by female legislative candidates from the Nasdem Party. First is the party recruitment stage which focuses more on legislative candidates who have social capital. Second, in the Permanent Candidate List (DCT) stage, legislative candidates who come from political dynasties and have intra-party relations tend to be placed in strategic numbers."

"Penelitian disertasi ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis aspek-aspek yang membedakan dan menyamakan gerakan perempuan Muslim Progresif antara tahun 1990-1998 dengan eiri negara yang terpusat di Masa Orde Baru dan gerakan di tahun 1998-2010 dengan eiri negara demokratis di Era Reformasi. Dengan metode kualitatif berperspektif gender dan menggunakan teori gerakan sosial baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di masa keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya pada aktor gerakan dan dukungan dari ulama dan sarjana pria. Sementara perbedaannya adalah pada lawan gerakan dan cara beradvokasi.

---

This research attemp to document, compare and contrast Muslim progressive women movement ini in the New Order between 1990-1998, with those in the Reform Era between 1998-2010 undera more democratic state. Using qualitative gender-perspektive and new social movement theory, the findings of the study show that there are similarities and the differences. The similarities are the actor of the movement and supports are coming from ulama's and male Islamic scholars, meanwhile the differences are from the opposites groups and the ways of advocacy."