Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 132202 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Taupik
"Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Perusahaan Daerah menempati posisi strategis sebagai penghasil dana untuk menambah kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan di daerah, mengingat laba perusahaan tersebut merupakan salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan khususnya profitabilitas (ROI) Perusahaan Daerah, apakah termasuk ke-dalam katagori sehat sekali, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat serta mencari variabel apa saja yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas (ROI)-nya. Kemudian dilakukan analisa pengaruh variabel Total Aset (TA), Net Sales (NS), dan Earning After Tax (EAT) secara simultan berpengaruh atau tidak terhadap Return on Investment (ROI) serta mencari variabel manakah yang pengaruhnya signifikan terhadap (ROl).
Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan formula Du Pont dan metode kuantitatif dengan menggunakan metode statistik regresi linear berganda dengan uji F dan uji t serta dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian dilakukan pada enam Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta yaitu : PDAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, PD Dharma Niaga dan PD Wisata Niaga. Jenis penelitian adalah penelitian studi kasus, data yang dianalisis adalah laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah selama sepuluh tahun (1992-2001).
Hasil penelitian menyatakan bahwa : ROI Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta berada kurang dari 5%, sehingga masuk pada katagori "Tidak sehat". Uji F menyatakan variabel (TA), (NS), dan (EAT) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap (ROI) dengan R2 masing-masing Perusahaan Daerah sebagi berikut (PDAM = 0.996); (PD Dharma Jaya = 0,998); (PD Saran Jaya = 0,999); (PD Wisata Niaga z 0,983); PD Pasar Jaya = 0,961); ( PD Pal Jaya = 0,931). Uji t menyatakan variabel yang memiliiki pengaruh signifikan terhadap (ROI) pada enam Perusahaan Daerah adalah (EAT) pada tingkat a. = 0,05 dan (TA) pada tingkat a = 0,10. Kecuali pada : PDAM Jaya varibel EAT = 0,000 dan NS = 0,049; PD Wisata Niaga variabel TA = 0,147; PD Pal Jaya variabel TA = 0,224.
Untuk meningkatkan Profitabilitas ROT perlu dilakukan upaya menaikkan penjualan yang akan meningkatkan total asset turn over namun kenaikan biaya tidak lebih besar dan kenaikan penjualan dan dapat juga dilakukan dengan meningkatkan periode penagihan piutang agar lebih pendek dan mengoptimalkan persediaan. serta melakukan leasing dalam perolehan asset atau melakukan oautsourcing dalam produksi, sehingga dapat ditekan biaya modal, pemeliharaan dan biaya penyusutan asset.
Untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan Daerah, maka perlu ditinjau kembali besarnya persentase untuk APBD dari (EAT) yang diperoleh."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12230
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Quartiana Granita
"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.
Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.
Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.
Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.
Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.
Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12307
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syarifuddin Mahfudz
"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu".
Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji.
Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH.
Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T4234
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Endah Utami
"Pembangunan Kota Jakarta merupakan keterpaduan berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan tugas pokok Dinas Pertamanan propinsi DKI Jakarta. Hasil yang optimal dapat tercapai sesuai yang diharapkan bila dilakukan dengan efektif dan efisien. Kurangnya motivasi dan kurangnya pembinaan atas togas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari setiap pelaksana tugas merupakan hal-hal perlu dicermati. Berangkat dari pengamatan itulah penulis mengangkat topik ini sebagai topik penelitian. Adapun pokok permasalahan dari topik penelitian ini adalah mencari hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variable pembinaan dan variabel efektifitas kerja.
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mencari adanya hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan dan variabel efektifitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket dan analisis dengan mempergunakan teknis analisa statistik, maka dapat dikemukakan bahwa memang terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan,dan variabel efektifitas kerja. Secara signifikan dari perhitungan data statistik diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut: koefisien korelasi untuk hubungan motivasi berprestasi dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,376, koefisien korelasi untuk hubungan pembinaan dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,444, koefisien korelasi untuk hubungan motivasi dan pembinaan secara bersama-sama dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,556. Selanjutnya masing-masing r kerja tersebut dibandingkan dengan r tabel untuk uji signifikansinya terhadap sampel, kemudian untuk uji signifikan agar dapat berlaku bagi seluruh populasi digunakan t - test dan F-test, selanjutnya dihitung koefisien determinasinya untuk mengetahui kategori interpertasinya serta perhitungan dengan regresi liner untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variable. Dan perhitungan-perhitungan tersebut seluruhnya mendapatkan hasil yang signifikan dan positif, dengan demikian hipotesa serta pertanyaan penelitian dapat diterima dan positif.
Selanjutnya saran untuk meningkatkan efektifitas melalui motivasi berprestasi dan pembinaan adalah dengan memberlakukan sistem reward dan punishment secara konsisten dan meningkatkan pembinaan melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar unit kerja sesuai dengan bidang tugas."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T9564
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Razak Manan
"Kinerja instansi pemerintah terkait dengan banyak faktor seperti struktur organisasi, sistem dan prosedur, SDM, gaya kepemimpinan, strategi, dan nilai/budaya organisasi, serta banyak faktor lingkungan seperti sistem politik, sistem hukum, globalisasi dan sebagainya. Proses perbaikan kinerja instansi pemerintah merupakan proses pembelajaran (baik cognitive, behavioral, maupun emotional learning process) bagi semua kelompok yang berkepentingan dalam suatu Negara.
Evaluasi Prokasih belum menyeluruh karena keterbatasan-keterbatasan baik dari segi anggaran maupun tersedianya tenaga-tenaga pelaksana yang profesional. Penulis melihat perlu ditingkatkannya laporan Prokasih tersebut untuk masa mendatang dengan memperhatikan aspek kinerja pelaksana Prokasih ditinjau secara administratif maupun substantif. Yang dimaksud dengan aspek administratif di sini ialah dimulai dari tugas-tugas administrasi seperti ketatausahaan, kesekretariatan, laporan-laporan pemantauan, bentuk-bentuk rapat internal pokja, antar pokja ataupun koordinasi Tim Prokasih dengan instansi diluar Tim Prokasih yang keseluruhannya menggambarkan kegiatan administrasi Tim Prokasih. Begitu pula halnya dengan substansi, yang dihubungkan dengan substansi permasalahan yang dihadapi menyangkut pelaksanaan teknis seperti tersedianya tenaga-tenaga yang trampil, peralatan, peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi perkembangan Prokasih kedepan dan lain-lain.
Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa "masalah Prokasih" diumpamakan sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variable) yang interaktif dalam suatu domain. Unit analisis dalam sebuah sistem adalah unsur. Sebagaimana diketahui keseluruhan interaksi dari unsure-unsur menyusun dan memfungsikan sistem mencapai tujuan. Kinerja masing-masing unsur pada suatu keadaan (state) tertentu dinyatakan dengan level. Ciri yang melekat pada unsur ini adalah variabel yang ukurannya berbeda-beda. Dalam domain ini telah terjadi interaksi antara unsur-unsur (variable), yaitu Administrasi Publik, Kinerja Birokrasi dan Kepemerintahan yang baik. Ketiga unsur tersebut bekerja dalam satu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur tersebut mempunyai sub unsur-sub unsur lagi yaitu, kinerja pelaksana (administratif dan subtantif), pengendalian (administrant dan substantif), manajemen publik (efisiensi dan efektivitas), akuntabilitas kinerja pelaksana, penilaian kinerja pelaksana, dan kinerja pelaksana program. interaksi didalam domain yang terjadi dibingkai dalam suatu kerangka yang penulis namakan ?Kerangka analitik" Temuan yang penting itu penulis namakan ?Interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih".
Bangunan model empiris dinamika kinerja pelaksana program kali bersih (Prokasih), khususnya tentang interaksi konsep, variable, indikator, ukuran dalam model, dimulai dengan menggunakan fondasi Bangunan model teoritis yaitu ?kerangka analitik" interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih ( Bab II, Gambar IL.I ). Bangunan model empiris terdiri dari ?Model Diagram sebab akibat". Model ini berisi konsep-konsep yang relevan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian untuk kepertuan analisis. Konsep model tersebut berfungsi sebagai titik tolak untuk menguraikan dan mengerti interaksi antar variable dalam model. Model diuraikan secara verbal untuk kemudian diturunkan secara formal kedalam persamaan model simulasi komputer.
Informasi dasar untuk konstruksi model bersumber dari pengetahuan dan keterlibatan penulis dalam proses pelaksanaan Prokasih. Kinerja pelaksana Prokasih sebagai sebuah sistem penulis uraikan dalam 4 (empat) buah sub sistem. Pertama, sub sistem limits to success (batas keberhasilan) Kedua, sub sistem Goal Seeking (pencapaian sasaran). Ketiga, sub sistem Drifting Goals (sasaran yang berubah). Keempat, sub sistem Growth and underinvestment (pertumbuhan dan Kekurangan modal). Komponen-Komponen yang membangun sistem tersebut adalah: Kinerja pelaksana, Kinerja pelaksana administratif, Kinerja pelaksana substantif, Batas kinerja pelaksana substantif, Pengendalian administratif, Standar kinerja pelaksana, Komitmen, Akuntabilitas kinerja pelaksana, Penyesuaian kinerja pelaksana administratif, Efektifitas pelaksanaan program, Efisiensi program, Sistem informasi manajemen, Kebutuhan penegakkan aturan, dan standar aturan.
Penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa ?masalah Prokasih" dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variabel) berinteraktif dalam suatu domain. Oleh karena itu didalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini diperlukan ?terobosan-terobosan" baru. Analisis dengan memakai sistem dinamis perlu dikembangkan untuk membuka opini-opini baru."
Depok: Universitas Indonesia, 2002
D474
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmat Bayangkara
"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.
Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.
Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.
Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.
Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.
Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.
Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.
Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12215
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sudarto
"Pengelolaan suatu proyek selalu dihadapkan pada suatu harapan keberhasilan, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan baik secara finansial maupun mutu dan waktu. Seringkali kegagalan disebabkan pada pengelolaan Sumber daya Manusia yang kurang mampu dalam menangani proyek tersebut.
Oleh karena itu Kinerja Manajer Proyek sangatlah penting artinya dalam pengelolaan suatu proyek, khususnya pada proyek konstruksi, karena keberhasilan Manager Proyek dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.
Penelitian ini menggunakan data dari 50 sample untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif & kualitatif melalui analisasi regresi berganda Pengaruh Kualitas Manajer Proyek Tehhadap Tingkat Imbalan Manajer Proyek.
Melalui Simulasi Monte Carlo telah memberi peluang untuk mengkaji stabilitas dari model terhadap segala kemungkinan di lapangan. Dari salah satu perusahaan diperoleh sample tambahan yang dijadikan studi kasus untuk mengetahui resiko imbalan terhadap keuntungan perusahaan jangka panjang dengan menggunakan metode Risk Monte Carlo Simulation Optimization Modeling."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2001
T8813
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isnaeni Setyadewi
"Satu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan sebagaimana adanya kegiatan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan adalah adanya pengawasan. Jika lemah akan semakin memberi peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya kebocoran atau penyalahgunaan sumber dana pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdagri, dengan pokok masalah: "faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Depdagri"?
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri.
Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang berlangsung dan dilaksanakan oleh aparat Itjen Depdagri hingga kini masih tergolong lemah atau rendah karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM), sumber dana/anggaran, serta sarana dan prasarana. Faktor-faktor sumber daya manusia/aparat, sumber dana/ anggaran, serta faktor sarana dan prasarana secara empirik mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan kinerja pengawasan Itjen Depdagri. Karena itu lemahnya kemampuan. SDM/aparat pengawasan, kurang memadainya dana/anggaran pengawasan, serta kurang memadainya sarana/prasarana penunjang kegiatan pengawasan mempengaruhi dan menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri.
Sehubungan dengan temuan dan kesimpulan itu maka disarankan perlunya diberlakukan atau diterapkan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga aparat pengawasan yang melalaikan tugas mempunyai kesungguhan dan motivasi untuk semakin meningkatkan disiplin dan kemampuan kerjanya secara optimal guna mewujudkan kinerja pengawasan yang baik dan kuat. Upaya peningkatan kinerja pengawasan perlu segera dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat rnemberikan hasil yang lebih nyata dan optimal dalam mendukung terwujudnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri yang diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok instansi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Soendaroe
"ABSTRAK
Bertolak belakang dengan peranannya sebagai ujung tombak pada pelaksanaan konstruksi yang menggunakan sistem mandor, mandor tidak memperoleh cukup perhatian dalam berbagai pembahasan akademis tentang manajemen konstruksi. Mandor adalah partisipan aktifitas konstruksi yang khas di Indonesia. Padanan yang paling dekat dengan profesi ini diluar negeri dikenal dengan nama foremen, namun demikian dengan karakteristiknya yang khas dalam mensub-kontrak tenaga pelaksana pekerjaan konstruksi, mandor tidak identik dengan foremen.
Berangkat dari acuan yang minim, pada penelitian ini dicoba untuk mengidentifikasi kompetensi mandor dari berbagai aspek kecakapan terkait dengan lingkup pekerjaan mandor dalam pelaksanaan, yang diduga merupakan elemen pembentuk kompetensi mandor secara utuh. Aspek kecakapan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi; kualifikasi pendidikan dan pelatihan formal, serta kecakapan teknis dan manajerial dari seorang mandor.
Kinerja pelaksanaan pada tahap pekerjaan struktur dalam penelitian ini, diukur dari parameter-parameter yang lazim digunakan meliputi; waktu, biaya, mutu, penerjaan ulang (reworks) dan kecelakaan kerja. Tahap pekerjaan struktur dipilih karena karakteristik tahap ini yang bersifat standar dan terukur, sehingga lebih memungkinkan untuk diteliti (researchable).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dijumpai pola hubungan yang khas antara variabel kompetensi mandor yang terwakili oleh kemampuan mengorganisasi tenaga dan kemampuan perencanaan bahan, dengan variabel kinerja pelaksanaan konstruksi yang terwakili oleh kinerja waktu pelaksanaan. Atau dengan kata lain : kompetensi mandor berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan konstruksi.
Dari analisis deskriptif teridentifikasi bahwa mandor memerlukan bukti formal yang dapat membuktikan kemampuan mereka pada saat proses rekruitmen/seleksi, sewaktu akan memasuki organisasi proyek. Bukti paling sederhana yang penulis sarankan adalah sertifikat tunggal yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang relevan dan kompeten .
Dalam rangka sertifikasi tersebut perlu dilakukan pelatihan terhadap elemen pembentuk kompetensi mandor, yang sebagaimana teridentifikasi dan penelitian ini, memiliki korelasi kuat terhadap kinerja waktu pelaksanaan, yaitu;
1. Kecakapan manajerial :
a. memotivasi tenaga kerja
b. mengorganisasi tenaga kerja
c. komunikasi horisontal
2. Kecakapan teknis :
a. memotivasi tenaga kerja
b. mengorganisasi tenaga kerja
c. metoda pelaksanaan
d. komunikasi horisontal
Format penelitian menggunakan data diskrit yang diambil pada fragmen tertentu dari rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan, jadi bukan merupakan data yang bersifat time series. Dengan demikian untuk generalisasi hasil penelitian diperlukan inferensi bahwa kinerja pelaksanaan konstruksi secara total pada proyek tertentu merupakan integrasi dari seluruh fragmen yang membentuk rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan .

"
2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suhardiyanti Purwani
"Perubahan utama dalam otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang diaplikasikan di pengukuran kinerja pada setiap unit organisasi. Pengukuran kinerja organisasi menurut Kaplan dan Norton dapat dinilai dengan Balanced Scorecard yang meliputi 4 perspektif.
Kinerja organisasi dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pengendalian manajemen yang memberi pedoman dan bertujuan untuk mengarahkan kepada para pimpinanlstaf untuk pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut menurut Mulyadi (2001:8) adalah jaringan informasi dan sistem penghargaan. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah pengaruh jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap kinerja Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta.
Untuk mendapatkan jawaban permasalah tersebut, digunakan data primer dan sekunder dengan penyebaran kuesioner kepada para pemegang kas serta karyawan yang berhubungan secara langsung/tidak langsung dengan pelayanan yang dikemudian diolah dengan SPSS versi 10.0.
Jaringan informasi: koefesien korelasinya = 0,277 signifikasi 0,00 (2 tailed) 0,05 & sistem penghargaan = 0,435 signifikasi 0,00 (2-tailed) < 0,05 berarti kedua variabel tersebut secara signifikan mempunyai hubungan dengan kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta. Sistem penghargaan mempunyai pengaruh paling signifikan diantara kedua variabel tersebut dengan koefesien [ = 10,958 dibandingkan koefesien jaringan informasi = 2,024 jika dianalisis serempak jaringan informasi dan sistem penghargaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta hal ini ditunjukkan signifikasi F 0,000 < 0,05 sehingga didapat persamaan Y = 95,376 + 2,024 Xi + 10,958 X2 + e, jika dianalisis secara partial, hanya variabel sistem penghargaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 'kinerja Biro Keuangan hal ini ditunjukkan dengan signifikasi t = 0,000 < 0,05 dan jaringan informasi menunjukkan signifikasi t nya = 0,325 > 0,05. Dengan demikian maka dianalisis kembali didapat persamaan regresi yang baru : Y = 99,337 + 12,074 X2 + e. Koefesien determinasi sebesar 19,40% maka kontribusi kedua faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut yang meliputi jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap Kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta adalah sebesar 19,40% sedangkan sisanya dipengaruhi ofeh faktor-faktor pengendalian manajemen lainnya."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12332
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>