Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Propinsi Jawa Barat pada Sensus Penduduk Tahun 1990 merupakan suatu Propinsi penerima migran terbesar di Indonesia dan menurut hasil publikasi Supas Tahun 1995 semakin menurun namun masih tetap sebagai Propinsi penerima migran terbesar di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk melihat variabei-variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Variabel-variabel tersebut terdiri dari Variabel Demografi yang terdiri dari : Propinsi asal, Tempat Tinggal, Umur, Jenis kelamin, Pendidikan serta Status Kawin yang menggambarkan karakteristik migran itu sendiri dan Variabel Kontekstual yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Industri dan Expected Wage yang menggambarkan pengaruh lingkungan terhadap migrasi tenaga kerja.Penggunaan variabel kontekstual didasarkan pada realita dimana lingkungan Propinsi Jawa Barat mempunyai kelebihan atau keistimewaan jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, seperti:1. Pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi, Tingkat industri yang merata mulai dari industri kecil sampai besar dari yang bersifat padat karya sampai kepada yang padat modal dan Expected Wage relatif tinggi;2. Berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sehingga daerah Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek) berfungsi sebagai daerah penyangga pemukiman dan perdagangan bagi DKI Jakarta.Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pertama, memperoleh karakteristik migran yang masuk ke Propinsi Jawa Barat dari tahun 1990-1995. Kedua, untuk melihat pengaruh lingkungan migran terhadap propinsi asal dan Propinsi Jawa Barat. Ketiga, sebagai akibat dari pertama dan kedua menganalisis kecenderungan migrasi tenaga kerja Propinsi Jawa Barat.Unit analisis adalah Propinsi Jawa Barat dan migrasi tenaga kerja (penduduk 10 tahun ke atas) yang pada waktu pelaksanaan SUPAS tahun 1995 sudah tinggal di Propinsi Jawa Barat. Tenaga kerja migran tersebut berasal dari seluruh Indonesia tidak teimasuk migrasi tenaga kerja antar daerah yang berasal dari Propinsi Jawa Barat.Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data SUPAS Tahun 1995 dan data Publikasi Biro Pusat Statistik mengenai PDRB dan Tingkat Industri. Metode analisis statistik yang dipakai adalah Model Log-Linier (MLL). Metode ini dipandang lebih fleksibel karena sebagai alat analisis dapat dipakai untuk melihat pola hubungan antar variabel bebas dan variabel tak bebas maupun pola hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas (Analisis inferensial) dan dilakukan juga analisis deskriptif sebagai analisis tabulasi silang. Untuk meinpermudah analisis baik deskriptif maupun inferensial propinsi asal tenaga kerja migran dibagi dua, yaitu:1. Tenaga kerja migran yang berasal dari Pulau Jawa (propinsi yang terdapat di Pulau Jawa) dan2. Tenaga kerja migran yang berasal dari luar Pulau Jawa (propinsi yang terdapat di luar Pulau Jawa).Pada penelitian ini diperoleh sebanyak 1933 sampel kasus dengan jumiah populasi tenaga keija migran sebanyak 1.030.980 orang, terdiri dari: Bekerja Sebanyak 588.848 orang, Mencari Pekerjaan sebanyak 58.260 orang dan Angkatan Kerja sebanyak 647.108 orang yang masuk Propinsi Jawa Barat dari tahun 1990-1995. Secara umum kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat berdasarkan propinsi asal lebih besar dari Pulau Jawa dibandingkan dengan yang berasal dari luar Pulau Jawa.Propinsi asal menunjukkan kecenderungan yang berarti terhadap migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Jarak berbanding terbalik dengan kecenderungan migrasi tenaga keija dan sesuai dengan pola migrasi yang ditemukan oleh Revenstein (1889).Tempat tinggal lima tahun yang lalu yaitu perkotaan dan pedesaan, tidak mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Hal ini diduga karena tempat tinggal sudah diwakili oleh Propinsi asal, tanpa membedakan apakah tinggal di desa atau di kota, dan proporsi rnigran yang berasal dari DKI Jakarta, yang secara notabene tidak mempunyai daerah dengan status desa.Umur dan Pendidikan mempunyai pola hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat, hal ini diduga dipengaruhi oleh migran yang berasal dari DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang tinggal di daerah Botabek. Sedangkan migran yang berasal dari luar Pulau Jawa kecenderungannya searah antara umur dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.Jenis Kelamin mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Pengaruh perbedaaan jenis kelamin relatif kecil bahkan beberapa propinsi proporsi laki-laki lebih kecil dari perempuan terutama migran yang berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan.Status Kawin mempunyai hubungan yang berarti terhadap migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Selain dipengaruhi oleh proporsi keluarga migran yang berasal dari DKI Jakarta, juga dipengaruhi umur (20-44 tahun) dan tanggungan keluarga yang harus dijamin oleh migran laki-laki baik tenaga kerja migran yang berasal dari dan luar Pulau Jawa.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Hubungannya antara lain adalah:1. Hubungan searah, artinya migran berasal dari propinsi yang mempunyai PDRB lebih rendah atau sama dengan Propinsi Jawa Barat, dan2. Hubungan terbalik, artinya justru tenaga kerja migran berasal dari propinsi yang mempunyai PDRB lebih tinggi dari pada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan PDRB ini proporsi migran yang berasal dari PDRB lebih kecil dan sama dengan Propinsi Jawa Barat lebih kecil dibandingkan dengan propinsi yang mempunyai PDRB lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat.Tingkat Industri mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Hubungannya antara lain adalah:1. Hubungan searah, artinya migran berasal dari propinsi yang mempunyai pertumbuhan industri lebih rendah atau sama dengan Propinsi Jawa Barat.2. Hubungan terbalik, artinya justru tenaga kerja migran berasal dari propinsi yang mempunyai pertumbuhan industri lebih tinggi dari pada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan pertumbuhan industri, proporsi migran yang berasal dari pertumbuhan industri rendah lebih kecil dari pada yang mempunyai pertumbuhan industri lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat."

"Studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran nyata dari lapangan tentang struktur pembiayaan yang dikeluarkan setiap calon TKI dalam penempatan ke luar negeri sekaligus terhadap pola pembiayaan yang normatif dan layak. Studi ini juga membahas tentang seberapa besar penyimpangan struktur pembiayaan penempatan yang terjadi dilapangan terhadap struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ditetapkan Pemerintah, apakah terdapat perbedaan besar pembiayaan antara satu daerah dengan daerah lain ke satu negara tujuan serta apakah struktur biaya tersebut relevan, layak dan telah mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk seorang TKI dari pendaftaran sampai penempatan calon TKI.Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk menghitung tingkat kelayakan ekonomis alasan bermigrasi ke luar negeri dengan menggunakan model dari Todaro, kemudian menganalisis ragam dan pola penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan pembiayaan penempatan. Dari hasil analisis ragam dan pola penyimpangan ini, kemudian dihitung deviasi masing-masing komponen biaya untuk penempatan tenaga kerja ke Iuar negeri, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri.Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk bekerja ke Iuar negeri dengan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh calon tenaga kerja dengan model cost-benefit yang dikembangkan oleh Todaro. Hasil lain adalah merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri dengan penyempurnaan struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ada yang dibebankan kepada TKI.

---

This study is to accomplish actual figure of cost structure spent by Indonesian migrant workers needed for job placement abroad and normative and reasonable cost patterns. This study also explores deviation of actual placement cost in the field from that is defined by the government, differences costs needed in an area to another, and appropriateness, feasibility, and coverage of the costs.

The objective of this study is to calculate economics' feasibility level of reasons of migration by using Todaro's Model and analyzes varying and pattern of the deviation to policy of placement cost implementation. From this analysis, deviation of every cost component will be calculated. Finally this study will formulate policy recommendation for Indonesian Migrant Workers' job placement.

Results of this study can be used as material to recognize how a prospective worker has high motivation to get work abroad to get maximizing received wage by using Todaro's cost-benefit model is. Another result of the study is to give policy recommendation for revising Indonesian Migrant Workers' job placement cost structure."

"Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah seyogyanya mendapat perhatian khusus dan penanganan serius dari pemerintah. Penanganan yang kurang baik dan pengiriman tenaga kerja tanpa dibekali keterampilan akan melahirkan permasalahan yang menjadi polemik. Dari permasalahan inilah di mana jumlah tenaga kerja yang terus meningkat dengan persepsi lapangan kerja yang terus menyusut akibat tekanan ekonami makro, pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri khususnya ke Uni Emirat Arab merupakan kontribusi yang menjanjikan penambahan devisa bagi negara dan penambahan kemampuan ekonomis bagi tenaga kerja yang bersangkutan.Tujuan penulisan untuk mengetahui dampak pelatihan dan pengembangan melalui balai latihan kerja terhadap peningkatan kemampuan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan penyalur tenaga kerja.Disamping itu juga untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Balai Latihan Kerja terhadap kemampuan tenaga kerja yang diukur dengan tingkat penguasaan praktek.Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penulis menyajikan dan mengimplementasi data-data yang berhubungan dengan peringkatan kinerja TKI Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja penyalur (PJTKI).Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh dengan melalui wawaneara langsung dengan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PTTKI) yang dibantu dengan daftar pertanyaan serta observasi di lapangan. Dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain tingkat kinerja perusahaan penggerak tenaga kerja Indonesia, data berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pengaruh pendidikan pelatihan pada balai latihan kerja terhadap kualitas kerja TKI masih sangat kecii atau mendekati tidak ada hubungan. Faktor yang menyebabkan rendahnya nilai kedua variabel lebih disebabkan tingkat pendidikan formal rata-rata TKI pada jenjang SD, waktu pelatihan yang relatif singkat serta distribusi bahan pelatihan/modul yang dirasa iamban merupakan penyebab utama dari rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia.Dengan demikian disarankan Departemen Tenaga Kerja melalui Binapenta melakukan kerjasama antar instansi sampai tingkat Kecamatan dalam pengadaan BLK sehingga penduduk yang berkeinginan menjadi TKI dapat mengikuti pelatihan pada tingkat Kecamatan dengan waktu yang relatih lebih lama sehingga kualitas TKI akan dapat meningkat. Selain itu tingkat pendidikan untuk calon TKI hares ditingkatkan dengan jenjang minimal SLTA demi untuk meningkatnya kualitas tenaga kerja. Jumlah TKI yang berhasil dikirim dengan tingkat kualitas yang baik tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan penggerak tenaga kerja."

"Penempatan buruh migran ke Saudi Arabia merupakan program nasional yang strategis. Penempatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan mendorong pemasukan devisa negara. Meningkatnya buruh migran informal ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik dan pendorong maupun peran PJTKI dalam proses penempatan buruh migran. Peningkatan ini secara kuantitas ekonomis berdampak pemasukan devisa negara dan ekonomi keluarga di desa melalui kiriman remitan bagi buruh migran berhasil. Numun tidak sedikit masalah dialami buruh migran selama proses penempatan ke Saudi Arabia, akibat masih lemahnya perlindungan, jaminan kesejahteraan sosial dan kualitas kompetensi maupun lemahnya monitoring dan pengawasan pemerintah terhadap PJTKI.Penelitian ini, mengambil kasus buruh migran Ke Saudi Arabia desa Lemahmakmur, Karawang. Tujuannya mendeskripsikan kondisi buruh migran sejak rekrutmen, hubungan kerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal, dan mendeskripsikan posisi buruh migran terhadap PJTKI dan majikan. Mendeskripsikan faktor-faktor mempengaruhi motivasi buruh mig ran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia, Mengembangkan strategi kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia. Penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian, bagaimana dan mengapa terjadi hubungan fenomena tersebut. Peneepatan kualitatif berdasarkan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran kon lisi meningkatnya buruh migran ke Saudi Arabia, dan besarnya resiko sosial yang dialami selama proses penempatan, tetapi buruh migran tetap termotivasi memutuslan bermigrasi ke Saudi Arabia.Dari basil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (a) motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik (pull factors) berupa kondisi perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara Saudi Arabia, dan adanya kelas sosial yang membutuhkan pekerja informal dornestik sebagai bagian gays hidup sosial masyarakatnya., Saudi Arabia membutuhkan pekerja sektor informal dan Indonesia tanpa. pendidikan dan keterampilan khusus. Secara ekonomis sosiologis, bahwa dengan upah tinggi dan melakukan ,haaah haji karena kesamaan agama Islam merupakan alasan kuat memilih Saudi Arabia sebagai tujuan migrasi. (b) faktor pendorong (push factors) mempengaruhi motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi kerja ke Saudi Arabia. Akibat kondisi struktural sosial ekonomi dalam negeri baik angkatan kerja meningkat, lapanaan kerja terbatas menyebabkan pengagguran yang sampai ke desa. Akibat perubahan lahan pertanian sebagai sumber lapangan kerja petani digunakan untuk areal industri_ Modernisasi pertanian program revolusi hijau rnerubah poly tingkah laku ekonomi dan hubungan ikatan sosial petani. Dampak lebih luas adalah hilangnya akses kesempatan kerja bagi petani miskin dan perempuan desa, pendapatan ekonomi menurun, pengguran tinggi yang proses selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Kondisi ini mendorong keluarga petani mencari alternatif untuk bekerja ke Saudi Arabia dengan harapan memperoleh kemandirian kerja, nilai ekonomi dan status sosial kehidupan keluarga lebih baik.Faktor fasilitasi PJTKI dalam proses penempatan berperan mempengaruhi motivasi buruh migran bermigrasi ke Saudi Arabia, sejak rekrutmen calon buruh migran di desa, bekerja di Saudi Arabia sampai kembali ke daerah asal, PJTKI urnumnya kurang mempunyai akses langsung ke desa, melalui perantara sponsor atau cal() melakukan rekrutmen di desa, mempertemukan talon buruh migran dengan PJTKI, menerima imbalan uang jasa dari PJTKI dan memungut uang tidak sedikit dari setiap calon buruh migran. Ketidaktahuan calon buruh migran mengurus persyaratan diperlukan, menimbulkan lahan pekerjaan baru bagi sponsor atau cabo. Besarnya peran PJTKI, sponsor atau cafo rnenciptakan ketergantungan talon buruh migran melalui promosi kerja dengan informasi harapan menjanjikan, pengurusan dokumen, sampai pemberian pinjaman untak biaya perjalanan ke Saudi Arabia dengan persyaratan pengembalian dua kali lipat total pinjaman. Akibat lemahnya mekanisme perlindungan proses rekrutmen di desa menyebabkan maraknya percaloan dan pemerasan, pemalsuan identitas sangat merugikan buruh migran.Kondisi buruh migran pekerja informal dalam proses penempatan ke Saudi Arabia. Mayoritas perempuan desa, pendidikan dan keterampilan rendah (unskilled labor). Pekerjaan ini secara sosial masih dipandang rendah, tidak dijamin hukum perburuhan baik Saudi Arabia maupun Indonesia. Lemahnya- jaminan perlindungan dan kesejahteraan, nilai kompetensi dan pengelolaan penempatan baik monitoring dan pengawasan pemerintah, informasi tentang hak, fungsi KBRI, kondisi kerja dan adat istiadat Saudi Arabia merupakan titik lemah penempatan ke Saudi Arabia. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar (bargaining position) buruh migran lemah terhadap majikan dan PJTKI. Akibatnya banyaknya masalah resiko sosial dialami buruh migran baik tindakan penipuan, pelecehan, dan penyiksaan maupun penganiayaan selama proses-rekrutmen di desa dan penampungan, saat bekerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal. Namun demikian secara kuantitas ekonomis menunjukkan dampak perubahan sosial ekonomi. Tahun 2001 pemasukan devisa sebesar USD 4,2 milyar dari 1,2 juta buruh migran termasuk Saudi Arabia, dan penghasilan (remittances) terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga bagi buruh migran berhasil, dan kegiatan usaha di desa Lemahmakmur. (f) kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan buruh migran. Integrasi keseimbangan aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial- melalui upaya pembangunan manusia (human development) untuk peningkatan kemampuan (capability), peningkatan produktivitas dan pemberian jaminan kesejahteraan social. Perlindungan hukum dan politik untuk keseimbangan hak dan kewajibannya. melakukan kegiatan sosial dan berorganisasi di negara Saudi Arabia."

"Walaupun pertumbuhan penduduk di Indonesia secara relatif telah mengalami penurunan dari 2,32 persen pada periode 1971 - 1980, menjadi 1,97 persen pada periode 1980 - 1990, namun seraca absolut angka pertumbuhan itu masih cukup tinggi. Dan perkiraan terhadap pertumbuhan penduduk sampai akhir abad ini masih akan mengalami peningkatan. Kecenderungan ini terutama dipengaruhi oleh pertambahan alami yang masih tinggi. Sedangkan untuk daerah perkotaan di Indonesia, di samping pertambahan alami itu, juga ditambah dengan pertambahan karena terjadinya migrasi desa - kota atau urbanisasi (Soewartoyo : 1987).Konsekuensi dari perkembangan jumlah penduduk adalah bertambahnya penduduk di setiap strata umur. Dengan begitu, jelas pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerjapun akan semakin meningkat. Tenaga kerja bertambah dari 104,4 juta pada tahun 1980 menjadi 135,8 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan akan menjadi sekitar 170,6 juta dalam tahun 2000. Demikian juga angkatan kerja bertambah dari 53,3 juta pada tahun 1980 menjadi 77 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan menjadi sekitar 100 juta pada tahun 2000. Dengan demikian jelas semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula penyediaan tanaga kerja (Simanjuntak, 1985 : 21)."

"PendahuluanSalah satu Propinsi di Indonesia yang paling menonjol perkembangannya adalah DKI Jakarta, baik dari segi fisik maupun penduduknya. Perkembangan DKI Jakarta dapat dilihat dari perkembangan maupun pertumbuhan penduduknya khususnya berdasarkan sensus penduduk tahun 1970, 1980 dan SUPAS 1985 penduduk DKI Jakarta telah mencapai 4,6 juta, 6,5 juta dan 7,9 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 4,5 persen, 3,4 persen, dan 4,0 persen.Sedangkan menurut Alatas dan Tursilaningsih (1988) angka pertumbuhan untuk DKI Jakarta sebesar 3,93 persen, baik untuk tahun 1971-1980 maupun untuk tahun 1980-1985. "

"ABSTRAKLiberalisasi pada perdagangan jasa internasional dan lebih lanjut tentang perpindahan tenaga kerja telah ditemukan membawa manfaat yang lebih besar daripada liberalisasi perdagangan barang internasional. Khususnya, kesepakatan ASEAN Movement of Natural Person MNP ditandatangani untuk meliberalisasi dan menghilangkan hambatan dalam gerakan lintas batas sementara dari orang yang terlibat dalam perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi menuju arus bebas tenaga kerja terampil di ASEAN. Dengan menggunakan data panel negara-negara ASEAN-5 selama periode 2007-2016, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti apakah perjanjian ASEAN tentang pergerakan orang alami membawa dampak positif atau negatif pada mobilitas pekerja terampil dari negara-negara ASEAN-5 ke Indonesia. Ditemukan bahwa dengan menggunakan metode estimasi Feasible Generalized Least Square FGLS dengan koreksi untuk korelasi serial, selama periode 2007- 2016, perjanjian ASEAN Movement of Natural Person MNP membawa dampak positif yang signifikan pada mobilitas pekerja migran yang terampil dari ASEAN-5 negara ke Indonesia. Selain itu, ditemukan juga dengan penguraian pekerja terampil migran berdasarkan jabatan, mobilitas Manajer, Direktur, Konsultan dan Komisioner secara signifikan positif dipengaruhi oleh perjanjian ASEAN MNP.

---

ABSTRACTLiberalization on international services trade and further on labor movements was found to bring larger benefits than international goods trade liberalization. Particularly, ASEAN Movement of Natural Person MNP agreement was signed to liberalize and to eliminate barriers in the temporary cross border movement of natural persons involved in the trade in goods, trade in services and investment towards free flow of skilled labour in ASEAN. By using panel data of ASEAN 5 countries during period 2007 2016, this study aimed to find the evidence whether ASEAN agreement on movement of natural person was brought positive or negative effect on skilled workers mobility from ASEAN5 countries into Indonesia. It was found that by using Feasible Generalized Least Square FGLS estimation methods with correction for serial correlation, during period 2007 2016, ASEAN agreement on Movement of Natural Person MNP brought significantly positive effect on skilled migrant workers mobility from ASEAN 5 countries to Indonesia. Moreover, it was also found by decomposing skilled migrant workers by job title, the Manager, Director, Consultant and Commisioner mobility was significantly positive affected by ASEAN agreement on MNP."

"Perlindungan pekerja migran telah menjadi isu global yang terrepresentasikan dalam salah satu tujuan Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencakup perlindungan pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan sebelum bekerja ialah melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang wajib diikuti oleh calon PMI sebelum diberangkatkan dan bekerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PAP bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta.  Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta dokumen-dokumen dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAP bagi (PRT) Migran Indonesia pada (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini disebabkan terdapat kelemahan pada alur koordinasi, proses belajar, serta mekanisme pelaksanaan PAP yang kurang tepat, sehingga PAP tidak mampu mencapai output dan outcome yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pemerintah disarankan untuk dapat memposisikan PAP sebagai sarana dan tahapan yang penting bagi calon PMI sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola PMI di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan preventif bagi PMI, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, khususnya bagi PRT Migran.

---

Migran workers protection’s has become a global issue which represented in one of the Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia has participated on achieving that goals by providing protection for Indonesian Migrant Workers which covers protection from preemployment, employment, and deployment phases. Pre-Departure Orientation (PDO) is part of preemployment protections phase, in which compulsory for Indonesian prospective migrant workers right before their departure and working abroad. This research is aimed at analysis on Pre-Departure Orientation Practice’s for Indonesian Migrant Domestic Workers (Study on Jakarta Placement dan Protection Service Center). Qualitative approach has been used by researcher which conducted by in-depth interviews and also the secondary data collected by using documents and literature study. This study found that PDO Practice’s at Jakarta Placement dan Protection Service Center hasn’t been optimal which caused by weaknesses on chain of command, learning process, and the mechanism of PDO Practice it self, with the result that PDO doesn’t attain any output and outcome which are expected. According to that, government is suggested to see PDO as an important media and stage for Indonesians Migrant Workers as a way to make a better migrant workers governance in Indonesia in order to providing preventive protection for migrant workers in all phases of migrant workers placement."

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."