Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 185291 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mulyadi
"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.
Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).
Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).
Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.
Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.
Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.
Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12442
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agun Gunandjar Sudarsa
"The aim of this Thesis is to obtain the description about role of existing subsidy in improvement of work performance of Indonesia Correction Institute officers in their duties and responsibilities in treatment of offenders area.
The Indonesian Correction Institute is an institution which claimed to conduct the treatment of offenders in a period of the offenders serve time for their wrong doing. Really the demand work that is not easy to be done. A lot of later constraint have an effect on efficacy or effectiveness of Indonesian Correction Institute in executing the duty.
Not yet its optimal ability and worker performance, not yet adequate the infastructure, over capasity, of supporter of crime activity, and still lower the social participation to effort of treatment of offenders represent factors pursuing efficacy and effectiveness of execution of duty by Indonesian Correction Institute.
Reffering to the various above resistor factors, hence cannot be hesitated that financial subsidy very required in the case of improving COrrection worker performance or broaderly is the performance of Indonesia Correction Institute in conducing the treatment of offenders so that they shall no longer conduct furthermore crimes. Governmental thereby also can depress number residivisme in society.
These days government step by step have improved the subsidy for correction Institute. Increasing the subsidy for correctional Institute mentioned above still limited to strive correction worker prosperity improvement on the cance of that with subsidy improvement existence make them more enthusiastic to conduct their duties and in turn can improve also their work performance and the work perfomance of Indonesian Correction Institute.
Methodological approach used in this research is combination of among qualitative and the quantitative approach. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor, West Java for representing the worker performance condition in conducting the treatment adult offenders, and Lembaga conducting the treatment of the children which deal (or conflict) with law."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21498
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rr. Roso Sri Widowati
"The objective of this research is done to know the work procedure of the security guard in the correctional facility of class IIA Yogyakarta. According to Gibson that attitude or behavior (B) of one employee is the function of individual (I), organization (O) and psychology (P).
B=f (I,O,P)
For further, Gibson shows that the work procedure or work achievement and individual behavior is influenced by the three variables that are individual variable, organizational variable and psychology variable. The individual variable consists of the ability and the skill; the families backgrounds either the social level or demography. The ability and the skills are one of the things that hold a role in deciding the one's of work procedure. The psychological procedure consists of perception, attitude, personality and motivation. The organization variable consists of the resources, leadership, repayment, structure and the work design.
Focusing from Gibson's opinions, the writer formulates that the most influence factor of the employee work procedure are the ability and the skill that in this case connected with the educational level, compensation, payment and work motivation which is possessed by those employee.
The population in this research is the security guard in the correctional facility of class IIA Yogyakarta. The security guards that is become responden in this research consists of the KPLP Staff (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), the security guard group I up to 5 of the block of woman of the KPLP Staff. The sample is stated by using the proportional stratified random sampling method, and from the 80 questionnaires which are distributed and they are 65 questionnaires that are collected again. The questionnaire that is used in this research is kind of closed question and answered list with the suitable answer valuable. The scale that is being used in this research is Likert Scale which is known as summated ratings method.
The data processing and analysis is by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 11. The cross tabulation analysis is done to know how far the relations between the independent variable and the dependent variable that is the relation between the educational level which is in this case consists of the formal education level and the training that ever take financial compensation variable that are consists of the salary and extra allowance that they get, motivation variable with the work procedure variable of the security guard in the correctional facility.
After doing the calculation with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 11 by using Spearman correlation measurement method could get that the value of the relation between formal education and work procedure of security guard is 0,426 with the significant degree in the level of 0,00. So it can be concluded that there is real relation between the formal education and the work procedure of the security guard but there is only weak relation. While for the relation between the training of the work procedure of security guard with the level of relation is 0,605 with the significant degree 0, 00. So, it can be concluded that real relation between training/provisioning with the work procedure of the security guard and there is strong relation on it.
While for the relation between financial compensation perception with the work procedure of the security guard and the result is founded in 0,662 with the significant degree in the level of 0,00. So it can be concluded that there is a relation between financial compensation perceptions with the work procedure of the security guard and there is strong relation/connection. The relation between the amount of salary and the work procedure of the security guard is get the relation 0,693 with the significant degree in the level of 0,00. So, it can be concluded that there is a relation between the amounts of the salary with the work procedure of the security guard and there is strong relation. While the relation between the perception of motivation and work procedure of the security guard is in the amount of 0,722 with the significant degree is 0.00. So, it can be concluded that there is a relation between the motivation perception and the work procedure of the security guard and the relation is strong."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22007
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai.
Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak.
Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif.
Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu.
Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai.
Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang.
Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22398
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Kamal
"In this research, the formulation of such problems are to identify the correlation strength and to test the variable independent, namely the Leadership and Motivation on variable dependent, which is Employee's Productivity of the Cipinang Correctional Institution, Jakarta. In reviewing some of the factors mentioned above, we could see that the leadership plays an important role in pushing the organization productivity, the leader are challenged to powered the organizational strength in such correct and precise manner to face the future challenge, that would influence the organizational life.
The universe from which the sample was selected included all the employees of the Cipinang Correctional Institution, of 480 officers, while intake sample were selected by using "Purposive Stratified Sampling" technique, in which the technique based on the current number of employees, the rank or faction of the officer from the total sample. 120 (one hundred and twenty) names were selected randomly.
Method of analysis that was used in this research is the analysis method and its correlation. The descriptive analysis was used to depict the frequency of such data, and to obtain a picture of the research's result. While correlation analysis were used to analyze the relation of variables, such as, variable of leadership and variable of productivity and also variable of motivation and variable of productivity.
The research was conducted by handing-over the closed enlist statements / questions for the respondents of officers. Reliabilities test was conducted to cover such topics, as how far the statement items have consistency with split half, that is, the instrument was grouped in the even and anomalous instruments. Then, score of each group were summed, and compared to its correlation coefficient by using SPSS 11,0 for windows, then by using the Spearman Brown's formula.
The validity test, which conducted on each question of this research, was using the item analysis, by reviewing the correlation of each question. The total score on each variable is representing the number of each score in pertinent variable. The question considered to be valid, if having the minimum correlation value of 0,3.
The result of the research, are:
1. Only a few of head sections in the Cipinang Correctional Institution would clarify the department's job description to his staff or subordinates; he assumed that his staff and subordinate have already comprehend their work and duty. In contrary; most of the staff and subordinate do not know the duty of their work.
Despitefully, the leader do not also explain whereof, what should be done and how to do it, most of the problems that occurred could not be solved properly, and the result are less optimal, because of the staff and subordinate do not know how. So, the purposes and objectives of the leader are not comprehensible by the staff and subordinate, and also there is no formal communications between the leader and the staff and subordinate. On the other hand, most of the Cipinang's leaders do not have knowledge and ability in the managerial field, so they can not lead the organization toward its target. In result, the officer's productivity is not optimal.
2. The security guarantee should represents a fundamental requirement for the Cipinang officers, but practically, the security guarantee provided by the leader only represents a supplementary factor for the officers. Because, the leader does not always there to assist them. There is a time when the leader would delegate the authority of the Cipinang's security to his staffs and subordinates; this is because the leader has other duty outside the Cipinang, which also important to him.
The job's duty and responsibility of the Cipinang security guards themselves are very risky, due to the occupancy of the offenders in the Cipinang, which much bigger than the officers on duty. In order to executing the duty and responsibility as the officer of the Cipinang, which are; to secure, to treat and to rehabilitate the inmate in pursuant to the treatment regulation, on the other hand, the Cipinang do not have high motivating human resources that qualified as a treatment officer, to meet the high work productivity.
To meet the organization target, the good or obsolesce of such organization is determined by the authority and the efficiency of its leader, in executing his leadership and leading his subordinate. The authority and efficiency of the leader will motivate the enthusiasm, creativity, participation and loyalties of the staff and subordinate in performing their duty. So, in the end, the target of organization can soon be reached.
Motivation leads the enthusiasm of all officers, so the officer will strive by performing their skill and ability to meet the organization target. Basically, the organizational is not only expecting the staff to be capable or to be reliable, but the most important is, how the officer would strive and willing to reach the optimal result.
Ability, efficiency and skill of the officers don't mean anything if not followed by the officer's striving and by using their ability, efficiency and skill they required. Motivation has become more important due to the officer strive, enthusiastic and creative to reach the maximum work productivity."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14162
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tejo Harwanto
"The criminal act of drugs abuse, which has been increasing in number nowadays, has threaten the life of all nations in the world including Indonesia due to the transnational distribution of illegal drugs.
The establishment of the Class II A Narcotics Penitentiary is a response of the Government, through the Directorate General of Penitentiary, to the Combating Drugs Abuse and Illicit Trade of Narcotics (P4GN) program. This policy is adapted from the people's demand to make changes to the existing system.
The rehabilitation of the criminals of narcotics case as a complex problem since they play part not only as drugs dealers, but also drugs addicts. This particular condition makes the rehabilitation of the narcotics prisoners is more complicated than other prisoners.
One of the aims of the establishment of the narcotics penitentiary is to cut off the link of illicit drugs trade in Indonesia. Thus, the people who administer the penitentiary are expected to be able to play their part and to run the penitentiary function properly. Every personnel of the penitentiary shall be provided with administrative and technical capability through education and training in order to carry out their main duty and function. They also need motivation to support their creativity and to enhance their performance.
The theory applied to study employee performance analysis in its relation to the prisoners' behavior is the employee performance theory by Keith Davis with the formula as follow: Human Performance = Ability + Motivation. One's performance is influenced by ability and motivation. While ability is obtained from education, training and experience, motivation rises from the impulse of humans desire to meet their basic necessities, which is expressed in their behavior.
In this research descriptive analytic method is employed. Distributing questionnaires as a means of data collection and doing interviews as the basis of rationality and objectivity of this research conduct a field approach of survey method.
A positive correlation coefficient value between ability variable and employee performance is resulted in this research. The ability variable correlation value over employee performance is r = 0.551. This indicates that the relation between working motivation and employee performance is positive. Based on the simple regression analysis, there is a positive and significant influence of ability variable over employee performance variable with a determinant correlation R2 of 0.424 or 0.424 x 100% = 42.4 %. The rest 57.6% is influenced by other variables beyond this research on a significance level of 0.000. It also found that there is a positive and significant influence of motivation variable on employee performance in the Class II A Narcotics Penitentiary with a determinant correlation R2 of 0.303 x 100% = 30.3%. The rest 69.7% is influenced by other variables beyond this research with significance level 0.000.
The multiple regression analysis performed shows that ability (X1) and motivation (X2) have consistently a positive and significant relation on employee performance (Y) with a correlation coefficient r2 of 0.673. This analysis also points out an influence of ability (X1) and motivation (X2) on employee performance (Y) with determinant coefficient R2 of 0.453 or 0.453 x 100% = 45.3% while the rest 54.3% is influenced by other variables beyond this research on a significance level of 0.000.
It can be concluded that there is a positive and significant relation between ability and motivation and employee performance. The influence perception of ability and motivation on employee performance also appears in the Class II A Narcotics Penitentiary although there is still a 54.7 % of it which is influenced by other variables.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22631
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Yuliarno
"Sistem Pemasyarakatan memiliki karakteristik di dalam penegakan hukum dibandingkan dengan sistem penegakan hukum lainnya, seperti penyidik (Kepolisian), penuntut umum (Kejaksaan), serta penyidangan (Pengadilan). Oleh karena itu sistem pemasyarakatan menyangkut misi pemulihan karakteristik dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang kesemuanya terdapat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Dan proses pemulihan atau mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat kembali memerlukan suatu pengorganisasian yang memadai sehingga dari proses perlakuan terpidana memerlukan beberapa, komponen pembinaan antara, lain waktu yang sesuai, sarana pembinaan, biaya yang seimbang, adanya disiplin ilmu yang diberikan, kemampuan dari personil petugas sebagai pembina serta, yang dibina, Oleh karena itu untuk menuju kompetensi dari suatu kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan diperlukan suatu manajemen dalam pengelolaan sumberdaya yang ada pada organisasi, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal.
Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknva kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat-obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dengan Pembinaan Narapidana Terhadap Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode survey eksploratif yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang menyangkut masalah kompetensi sumber daya manusia petugas dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Lapas Kelas I Semarang dalam pembinaan narapidana.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai koefesien korelasi r = 0,269 antara kompetensi pegawai dengan kinerja Lapas Kelas I Semarang. Hal ini berarti bahwa dalam mencapai kinerja Lapas Kelas I Semarang diperlukan suatu kompetensi petugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedalam program pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu organisasi.
Ada hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai koefesien korelasi r = 0,295 antara pembinaan narapidana dengan kinerja Lapas Kelas I Semarang, Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembinaan yang telah diprogramkan pada Lapas Kelas I Semarang, harus dilaksanakan sesuai dengan bidang ketrampilan yang ada serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pegawai dengan pembinaan narapidana terhadap kinerja Lapas Kelas I Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi petugas merupakan bagian yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana untuk mewujudkan kinerja Lapas Kelas I Semarang yang optimal. Demikian sebaliknya untuk melaksanakan program pembinaan narapidana diperlukan kompetensi petugas yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya, sehingga akan tercapai kinerja yang optimal pada Lapas Klas I Semarang.
Daftar Pustaka : 44 Buku + 4 Dokumen + 1 Majalah + 3 Peraturan Perundang-undangan (Tahun 1951 s-d Tahun 2003)

A Context Between Human Resources's Competence and Developing Convicts to the Performance of First Grade Correctional Institution SemarangCorrectional system has a special characteristic of law enforcement instead the other system, such as the investigator (police department), public prosecutor (Prosecution counsel), and also the judicial (Judiciary). Therefore, correctional system is arranged from a characteristically and life recovery of the developed community in the correctional institution, mentioned on the Law act number 12 Year of 1995, its contents about correctional.
In a recovery process or reverting the convicts to the community, we need a qualified organizing. From this process, they need some mediated developing components, an appropriate time, developing tools, an equal cost, sciences, skill and ability of the officers as mediation of developing process. Therefore, in order to reach the competence and performance of a correctional institution as a whole, a management in managing the existing resources on an organization is needed, so that the purposes and aims of the organization can be materialized.
The important meaning of those correctional institutions has not been balanced yet by their performance. It is showed by the quantity of disturbance cases, weapon ownership, drugs transaction and utilizing, the running away prisoners from the institution. As evaluation system and solution of all the problems in the correctional system in order to reach a better performance, writer has a deep willing in giving an appropriate description about the relationship between human resources competence and the convicts developing to the performance of first grade correctional institution Semarang.
The approach of this research is done by using an explorative survey method, in which trying to describe and also detect various data?s connected to the problem of officer resources competence in contributing on process reaching the performance first grade correctional institution Semarang in developing the prisoners.
Based on the result, there is a positive and significant relationship with corelation coefficient r = 0,269, between officer's competence to the performance of first grade correctional institution Semarang. It shows that in reaching a better performance of first grade correctional institution Semarang we need a high competence of officers appropriate with the basic task and function to the implementation program of developing process to the prisoners balanced to the necessity in an organization.
There is a positive and significant relationship with correlation coefficient r -- 0,295 between developing process of the prisoners to the performance of first grade correctional institution Semarang. It shows that the implementation of the developing process programmed by the first grade correctional institution Semarang must be appropriate with each skill sectors and also must be supported by qualified medium, tool, and infrastructure.
There is also a positive and significant relationship between officer's competence and prisoner's developing process to the performance of first grade correctional institution Semarang. It shows that officer's competence is an important part in implementing the developing program to bring an optimal performance of first grade correctional institution Semarang. In contrary, to implement the developing program we need an appropriate officer's competence balanced to the basic task and function, so that an optimal performance will be reached in the first grade correctional institution Semarang.
Literatures : 44 Books + 4 Documents + 3 Magazines + 3 Legislation Regulation (1951 until 2003)
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13342
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fawzia Amanasari
"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard.
Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.
This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Widodo Suwardikun
"PT Suminar Surya merupakan perusahaan swasta nasional, yang berdiri sejak tahun 1991. Perusahaan ini mempunyai potensi untuk lebih berkembang, karena memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan jasa konstruksi. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis jasa konstruksi, dan diharapkan pula dalam jangka panjang dapat berkembang lebih baik.
Penelitian ini di awali dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berasal dari dalam (internal) perusahaan, maupun yang dari luar (ekstemal) perusahaan, dengan maksud agar memperoleh gambaran yang obyektif tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman pada perusahaan.
Untuk memperoleh data primer diajukan kuesioner dan wawancara terhadap level manajerial perusahaan tersebut, dan untuk faktor ekstemal pada tenaga ahli, terutama di luar perusahaan yang terkait dalam bidang jasa konstruksi.
Pengolahan data melalui metoda Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk mendapatkan bobot derajat kepentingan setiap faktor. Hasil uji faktor lingkungan tersebut digunakan untuk menganalisis strategi utama melalui analisis SWOT. Dengan demikian diperoleh gambaran kekuatan bisnis dan daya tar* industri untuk pengembangan strategi bersaing.
Posisi bersaing PT Suminar Surya berdasarkan hasil analisis SWOT, temyata berada pada posisi mendukung strategi agresif, dari kekuatan internal dan berbagai peluang eksternal, dan berada pada kuadran I. Strategi alternatif adalah : keunggulan biaya menyeluruh dan strategis fokus.
Penetapan strategi pada keunggulan biaya menyeluruh, agar dapat dipraktekkan pada perusahaan, untuk formulasi strategi di terapkan bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi, serta orang, lingkungan fisik dan proses)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
T. Pramono
"ABSTRAK
Gejala penurunan kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir, dari keadaan perusahaan sehat sekali menjadi sehat, dapat disebabkan antara lain oleh lemahnya sistem pengawasan. Dengan alasan bahwa pengawasan mempunyai fungsi untuk menjamin agar organisasi mencapai tujuannya, termasuk mengendalikan kegiatan agar sesuai rencana dan melakukan korekasi yang diperlukan, maka sistem pengawasan dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap knerja perusahaan.
Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh manajemen, dimana mencerminkan tingkat kesebatan perusahaan dalam satu periode tertentu.Antara sistem pengawasan dan knerja perusahaan diduga berkorelasi cukup kuat, sehingga jika sistem pengawasan baik dan tepat, berpengaruh baik pula terhadap knerja perusahaan.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur dimana pedoman wawancara digunakan sebagai alat wawancara dan kuesioner.
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif yang bertumpu pada analisis kualitatif dan ditunjang dengan perhitungan - perhitungan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan tolok ukur yang tegas dan pasti sebagai dasar analisis.
Bertolak dari hasil analisis dua sisi kinerja dan sistem pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Kinerja Perusahaan.
Dari sisi kinerja telah terjadi fluktuasi, hal ini diawali:
Pada tahun 1988, keadaan perusahaan tidak sehat.
Kurun waktu tahun 1989 ski 1991, terjadi loncatan dari tidak sehat menjadi sebat sekali.
Kurun waktu tahun 1990 ski 1992, terjadi arcs balik kondisi perusahaan dari sehat sekali menjadi sehat saja.
b. Sistem Pengawasan Perusahaan.
Dari sisi sistem pengawasan, dari hasil analisis sistem dan penilaian unsurnya, menunjukkan bahwa sistem yang ada kurang baik, sedang hubungannya dengan kinerja perusahaan menunjukan angka sebesar 0,975407, dalam Tabel Guilford menempati rentang nilai antara 0,9 ski 1 yang berarti nyata, kuat dan positip.
Kesimpulannya akibat pelaksanaan sistem pengawasan yang kurang baik, mendorang adanya kecenderungan tingkat kinerja perusahaan yang kurang baik juga."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>