Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk melihat keadaan pekerja anak secara umum dan untuk mengetahui faktor-faktor sosio ekonomi demografi kepala keluarga yang dapat mempengaruhi anak untuk bekerja. Secara umum keberadaan pekerja anak ini tidak bisa dilepaskan dari keadaan ekonomi rumah tangga (kemiskinan). Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber pada Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 1994. Pendekatan yang digunakan daiam menganalisis data adalah analisis deskriftip dan analisis inferensial dengan bantuan rega-esi logistik model penjumiahan. Berdasarkan analisis deskrifip yang dilakukan diketahui bahwa sebanyak 87,48% dari pekerja anak ini tinggal di daerah pedesaan dan 12,52% tinggal di daerah perkotaan. Kebanyakan dari pekerja anak tersebut adalah laki-laki yaitu sebanyak 58,59% dan perempuan sebanyak 41,41%. Pada umurnnya mereka bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 67,41%, sektor industri sebanyak 26,45% dan sektor jasa sebesar 6,14% dan kebanyakan bekerja dalam sektor informal. Dilihat berdasarkan jam kerja, secara umum sebanyak 80,36% bekerja antara 0-34 jam per minggu, 5,35% antara 35-40 dan 14,29% dengan jam kerja 41 jam keatas. Narnun jika dihubungkan dengan jam kerja bagi mereka yang manerima upah, maka yang bekerja dibawah jam kerja normal pekerja dewasa ada sebanyak 27,57%, sama dengan jam kerja normal sebesar 12,19% dan diatas jam kerja normal jauh Iebih banyak yaitu 60,24%. Dari seluruh pekerja anak, ternyata yang mendapat upah hanyalah 13,72%. Mereka yang mendapat upah dibawah rata-rata UMR tahun 1994 ada sebesar 81,36% yaitu upah antara Rp0-Rp40.000 dan Rp40.001 RpS0.000 per bulan, sama dengan UMR sebesar 11,90% (upah antara Rp80.001-Rp 120.000) dan diatas UMR. 6,74% (Rp I20.001 +}. Dilihat berdasarkan status pekerjaan utama maka sebanyak 77,28% adalah sebagai pekerja keluarga, 13,72% sebagai buruh/karyawan dan sisanya adalah untuk tiga status lainnya. Selanjutnya jika keadaan pekerja anak ini dihubungkan dengan tingkat pendidikan kepala keluarga ternyata yang tidak sekolah atau tidak tamat SD ada sebanyak 55,16%; 34,61 tamat SD; 5,91% tamat SLTP dan 4,32% tamat SLTA keatas. Kepala Keluarga ini kebanyakan menerima upah lebih kecil atau sama dengan Rpl00.000 (58,16%) dan 35,92% dengan upah antara Rpl00.001-Rp200.000 per bulan, sedangkan yang menerima upah diatas Rp200.000 per bulan hanya sebesar 5,92%. Jika sektor lapangan usaha kepala keluarga dihubungkan dengan lapangan pekerjaan anak maka kebanyakan mereka bekerja dalam sektor lapangan usaha yang sama dan kebanyakan bekerja di sektor informal. Mereka pada umumnya datang dari keluarga miskin. Berdasarkan uji statistik regresi logistik penjumlahan maka faktor-faktor sosio ekonomi demograf kepala keluarga yang mempengaruhi pekerja anak adalah: tempat tinggal, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan (formal, informal) dan upah/gaji."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penganggur atau pekerja yang lebih sejahtera dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan karakteristik pekerja yang berpengaruh terhadap status kemiskinannya. Hasil analisis deskriptif menggunakan variabel tingkat pendidikan, status kesehatan, fasilitas rumah yang berasal dari data Susenas 2008 ditemukan bahwa penganggur lebih sejahtera dibanding pekerja. Dalam menganalisis status kemiskinan pekerja digunakan dengan kriteria miskin yaitu di bawah GK, UMP atau 60 persen median earning. Data yang digunakan adalah Sakernas 2008. Dari hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ditemukan bahwa baik dengan kriteria miskin GK, UMP maupun 60 persen median earning, variabel yang berpengaruh terhadap status kemiskinan pekerja adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, daerah tempat tinggal, status perkawinan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jumlah jam kerja seminggu, lama bekerja di pekerjaan saat ini dan pengalaman mengikuti kursus. Pekerja berpeluang lebih tinggi mengalami kemiskinan jika perempuan, umur di atas 60 tahun, tinggal di desa, cerai, pendidikan 5 SD, sektor pertanian, berusaha sendinl/pekexja bebas, jam kerja kurang dari 35 jam/minggu, belum lama kerja dan tidak pernah kursus.

---

The objective of this study is to find out whether workers or unemployed persons are wealthier and to find out which characteristics of the workers can affect the poverty status ofthe workers. Descriptive analysis on the 2008 Susenas data regarding variables such as education attainment, health status, housing facilities indicates that the unemployed is wealthier than worker. To analyse the poverty status of fo workers, three poverty criteria are used, which are below GK (poverty line), below UMP (provincial minimum wage) and below 60 percent of the value of median earning. The logistic regression results with the 2008 Sakemas data show that in each poverty criterion the variables that affect the poverty status of workers are sex, age, education, living area, marital status, industry, working status, working hour for a week, length working in the current job and attended a course. Workers have higher probability to become poor when they are female, over 60 years old, living in rural area, divorced or widowed, having SD education or below, working in agricultural sector, being self employed/a casual employee, working for less than 35 hours per week, working in a shorter period of time and never attended a course."

"Studi tentang perilaku pemakaian kontrasepsi antara lain meliputi studi pemakaian (use), pemilihan (choice), penggantian (switching), ketidaklangsungan (discontinuation) dan kegagalan (failure). Studi ini memiliki sumber data yang kaya. Di Indonesia, salah satu sumber data untuk studi ini adalah hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Dalam SDKI sejarah pemakaian alat kontrasepsi dalam lima tahun sebelum survei dicatat. Data sejenis ini disebut data kalender.Studi tentang perilaku pemakaian kontrasepsi penting dalam upaya peningkatan dan perbaikan pelayanan kontrasepsi. Secara khusus, studi tentang penggantian metode kontrasepsi (contraceptive switching) penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggantian metode serta siapa yang mempunyai risiko paling tinggi untuk mengganti, Pengetahuan tentang hal ini penting untuk intervensi program khususnya dalam upaya pengendalian angka kelahiran melalui pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi setelah menghentikan pemakaian suatu metode kontrasepsi.Oleh karena itu, dalam tesis ini dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggantian metode kontrasepsi. Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994. Karena variabel respon bersifat biner (y=1 jika ganti metode kontrasepsi dan y=4 jika tidak ganti metode kontrasepsi) maka untuk analisis digunakan model regresi logistik biner. Variabel bebas dalam analisis adalah faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan alat kontrasepsi.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara statistik ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing faktor sosial, ekonomi, demografi dan faktor yang berhubungan dengan metode kontrasepsi. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat yang mempengaruhi keputusan untuk mengganti pemakaian suatu metode KB adalah alasan untuk berhenti dan masalah kesehatan. Probabilitas mengganti pemakaian suatu metode kontrasepsi tertinggi untuk para perempuan yang ingin metode yang lebih baik (mudah diperoleh, lebih efektif, nyaman dipakai dan harga terjangkau)."

"Tesis ini bertujuan mempelajari faktor-faktor sosial, ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat pendapatan atau upah pekerja migran di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah status pekerjaan tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, jam kerja, daerah tempat tinggal dan status perkawinan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa secara statistik dan substansi masing-masing variabel tersebut diatas mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja migran setelah memperhatikan pengaruh tambahan variabel lainnya, atau dengan kata lain terdapat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas pendapatan setelah mempertimbangkan pengaruh tambahan variabel bebas lainnya. Dari analisis deskriptif maupun analisis inferensial terhadap sampel migran risen yang berstatus bekerja dan menerima upah atau pendapatan, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut : 1. Secara umum, pendapatan atau upah pekerja migran yang bekerja di sektor formal relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan atau upah pekerja migran di sektor informal. 2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan pekerja relatif besar dibandingkan pengaruh faktor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan atau upah yang akan diterima oleh pekerja sangat tergantung dari mutu modal manusia yang dimiliki pekerja tersebut. Semakin tinggi atau baik mutu modal manusia yang dimiliki pekerja, produktivitasnya semakin tinggi, maka upah atau pendapatan atau belas jasa yang pekerja tersebut terima dari hasil pekerjaannya juga semakin besar. 3. Dilihat dari kelompok umur, proporsi pekerja migran yang berumur 30-39 tahun yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan perbedaan pendapatan yang relatif besar antara pekerja sektor formal dan informal, terjadi pada kelompok umur 40 tahun keatas antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Hal ini menunjukkan, bagi pekerja migran di sektor formal yang berpendidikan SLTA keatas, semakin lama masa kerja yang mereka lewati, pengalaman kerja yang mereka peroleh semakin banyak dan kemampuan mereka semakin meningkat serta profesionalisme kerja mereka semakin baik. Sedangkan pekerja sektor informal kemampuan kerja mereka disamping didukung oleh pendidikan yang relatif baik, juga harus didukung oleh kondisi kesehatan fisik mereka yang sehat, sehingga puncak produktivitas pekerja sektor informal terlihat pada usia 30-39 tahun. 4. Pendapatan atau upah pekerja migran laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja migran perempuan. Setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, bahwa perbedaan pendapatan antara pekerja migran laki-laki yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor formal dengan yang bekerja di sektor informal relatif kecil, dibandingkan dengan perbedaan antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Demikian pula untuk pekerja migran perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah, perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dengan migran yang bekerja di sektor informal juga relatif kecil. Namun yang menarik disini, bahwa pendapatan pekerja perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor informal relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan dengan pendidikan yang sama yang bekerja di sektor formal. Sedangkan perbedaan pendapatan antara pekerja perempuan yang berpendidikan SLTA keatas yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar. 5. Dari alokasi waktu untuk bekerja, pekerja migran yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam kerja per minggu relatif berpendapatan lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja, lebih besar terhadap pekerja yang berpendidikan SLTA keatas, dan perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, khususnya antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor formal sebagian besar terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sedangkan pekerja sektor informal, jika mereka tidak bekerja pendapatan yang mereka terima akan berkurang. Sedangkan untuk pekerja migran yang berpendidikan tamat SLTP kebawah pendapatan mereka relatif rendah dan perbedaan pendapatan atau upah antara pekerja di sektor formal dan informal relatif kecil, baik antara pekerja yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam per minggu maupun antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. 6. Pendapatan atau upah pekerja migran di perkotaan relatif lebih baik. Sedangkan dipedesaan proporsi yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif kecil, khususnya bagi pekerja yang berpendidikan tamat SLTP kebawah. Pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas menunjukkan proporsi yang menerima pendapatan lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif besar. Perbedaan pendapatan antara pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, demikian pula antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas yang tinggal di pedesaan. Sedangkan antara yang berpendidikan tamat SLTP kebawah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan SLTA keatas cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran, baik diperkotaan maupun dipedesaan. 7. Status perkawinan cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran. Pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga menerima pendapatan atau upah yang relatif tinggi dari pekerja yang berstatus tidak kawin. Hal ini disebabkan, pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga biasanya usia mereka lebih tua dan pengalaman kerja mereka lebih lama dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin. Dipihak lain tanggung jawab pekerja yang berkeluarga lebih besar, karena mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Disamping itu pekerja yang berkeluarga kadangkala menerima tunjangan keluarga dari_ instansi atau perusahaan dimana mereka bekerja. Sedangkan fasilitas tersebut tidak diperoleh pekerja yang berstatus bujangan."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hasil estimasi Fungsi Penawaran Tenaga Kerja dan Penghasilan Tenaga Kerja berdasarkan variabel individu seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan yang ditamatkan, daerah dan lapangan pekerjaan, serta variabel kontekstual seperti Investasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Persentase PDRB di sektor Industri, Persentase PDRB di sektor Pertanian, Persentase Pekerja di sektor Industri, Persentase Pekerja di sektor Pertanian dan Upah Minimum Regional (UMR). Dengan mempergunakan data mentah Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tabun 1994, dan data sekunder seperti publikasi PDRB tahun 1994, Statistik Indonesia tahun 1993 dan data UMR tahun I994, maka penawaran dan penghasilan tenaga kerja dianalisisis dengan pendekatan analisis deskriptif dan inferensial. Hubungan antara fungsi penawaran dan penghasilan dianalisis secara simultan Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja buruh/karyawan laki-laki di Indonesia berjumlah 39,6 jam perminggu dengan tingkat penghasilan sebesar Rp. 35.462,8,- . Sedangkan Perempuan hanya menpunyai rata-rata jam kerja sebesar 32,2 jam perminggu dengan tingkat penghasilan sebesar Rp. 21.9337.8.-. Rata-rata jam kerja dan penghasilan buruh/karyawan di daerah perkotaan adalah 42,8 jam perminggu dengan penghasilan sebesar Rp. 38.746,1 dan di daerah perdesaan hanya mempunyai jam kerja 32,9 jam dengan penghasilan sebesar Rp. 25.558,-per minggu. Buruh/karyawan yang bekerja di sektor pertanian mempunyai jumlah jam kerja sebesar 27,8 jam dengan penghasilan Rp. 15.339,9 ,-perminggu dan di sektor non pertanian mempunyai jam kerja sebesar 39,8 jam dengan jumlah penghasilan sebesar Rp. 33.898,5.- perminggu. Rata-rata penghasilan buruh/karyawan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Pola rata-rata upah per kelompok umur (10-24 tahun, 25-50 tahun dan 50 tahun +) antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan (mula-mula meningkat dan kemudian menurun). Selanjutnya rata-rata upah menurut tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki lebih tinggi dengan perempuan. Kemudian rata-rata upah di daerah perkotaan lebih tinggi dengan daerah perdesaan, dan rata-rata upah di lapangan pekerjaan pertanian lebih rendah dengan lapangan pekerjaan non pertanian. vDari hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa semua variabel yang dimasukkan dalam model baik individu dan kontekstual sama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jam kerja dan penghasilan. Pola penawaran tenaga kerja (buruhlkaryawan) per karakteristik individu berbeda-beda, baik antara laki-laki dengan perempuan, perkotaan dengan perdesaan, lapangan pekerjaan pertanian dan non pertanian, per kelompok pendidikan dan kelompok umur. Pola penghasilan tenaga kerja (buruh/karyawan) per karakteristik individu, tidak berbeda, baik antara laki-laki dengan perempuan, perkotaan dengan perdesaan, lapangan pekerjaan pertanian dan non pertanian, per kelompok pendidikan dan kelompok umur. Dari analisis penawaran tenaga kerja variabel upah, Umur, lapangan Pekerjaan, Persentase Pekerja di sektor Pertanian dan Industri mempunyai pengaruh negatif terhadap jam kerja. Sedangkan bila dilihat dari segi penghasilan tenaga kerja, variabel yang mempunyai pengaruh negatif adalah variabel jam kerja, Daerah, Jenis kelamin, Umur, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto. Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial yang telah dilakukan terhadap estimasi penawaran tenaga kerja dan penghasilan tenaga kerja telah memberikan gambaran bahwa angkatan kerja di Indonesia pada umumnya mempunyai jam kerja yang relatif banyak, dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Dengan demikian dapat diindikasikan angkatan kerja di Indonesia pada umumnya masih diwarnai dengan kemiskinan, baik miskin kualitas maupun material. "

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat kematian ibu dan anak, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam kaitan dengan Millenium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain Agar pembangunan dalam bldang kesehatan ibu dan anak be!jalan efektif dan tepat sasaran, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab ibu/wanita k"Urang memperhatikan kesehatan diri dan anaknya. Dalam penyediaan pelayanan perawatan kesehatan ibu dan anak diperlukan kebersinambungan, sehingga perawatan kesehatan ibu dan anak perlu dianggap sebagai benda ekonomi dan punya nilai ekonomi Permasalahan perawatan kesehatan ibu dan anak diantaranya adalah rendahnya kesadaran ibu harnil untuk memeriksakan kehamilan, kurangnya mengkonsumsi suplemen berupa zat besi dan t!dak mengimunisasi anak secara lengkap, sehingga diper1ukan informasi yang lebih akurat 1en1ang besamya permin1aan ma.syarakat, agar investasi penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat optimal. Berdasarkan uraian di atas, penelJtian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (i) mengelahui faktor-falior yang mempengaruhi perawatan kesehatan ibu dan anak; (ii) mengetahui pengaruh pendidikan, kekayaan, wilayah, karakteristik lbu/wanita(umur, status kerja, jumlah anak. urutan kelahiran), kakaral-.ieristik romah tangga, karakteristik demografi terhadap kunjungan ibu hamil ke pusat kesehatan, pemakalan suplemen zat best selama kehantilan dan imunisasi anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia talmn 2002-2003. Dengan menggunakan model profit dapat diketahui fakor-faktor mempengaruhi mempengarohi perawatan kesehatan ibu dan anak khususnya banyaknya kunjungan pemeriksaan kehamilan ke pusat kesehatan, pemakaian suplemen zat besi selarna kehamilan dan imunisasi anak Faktor-faktor yang diduga mempeng.aruhi adalah pendidikan, baik pendidikan ibu/lwanita maupun pendidikan anggota rumah tangga; karateristik wanita / ibu, karateristik rumah tangga; wilayah, kekayaan rumah tangga; karakteristik demografi. Hampir semua faktor tersebut berpengaruh kecuali karak1teristik demografi berbeda-beda daerahnya, ada yang berpengaruh dan ada yang tidak. "

"Secara umum prevalensi HIV di wilayah Indonesia masih berkisar 0,43 , namun pada beberapa kelompok populasi berisiko tinggi telah terlihat peningkatan prevalensi yang signifikan sejak tahun 1990-an, terutama pada kelompok Wanita Pekerja Seks WPS , Lelaki Seks dengan Lelaki LSL , dan Waria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status HIV pada wanita pekerja seks di Indonesia. Desain studi penelitian ini adalah potong lintang dengan analisis bivariat menggunakan data STBP 2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 2242. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi HIV pada WPSL adalah 7,2 dan ada hubungan yang signifikan antara Konsistensi Penggunaan Kondom pada Tamu/Pelanggan p=0,001 , Konsistensi Penggunaan Kondom pada Pacar p=0,004 , dan Lama Bekerja p=0,024 . Perlu dilakukannya kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti LSM untuk dapat meningkatkan upaya preventif dan promotif demi menurunkan tingkat prevalensi HIV pada WPSL.

---

In general, the prevalence of HIV in the territory of Indonesia is still around 0.43 , but in some high risk population groups it has seen a significant increase in prevalence since the 1990s, especially in the Female Sex Workers, Male Sex with Men MSM , and Transvestites. This study aims to determine the factors that affect HIV status in semale sex workers in Indonesia. The design of this study used bivariate analysis using IBBS data in 2013. The sample size in this study was 2242. The results showed that the prevalence of HIV in WPSL was 7.2 and there was a significant relationship between the consistency of condom use with Customer p 0,001 Consistency of Condom Use with boyfriend p 0,004 , and duration of work p 0,024 . Need to work with various institutions, such as NGOs to be able to increase preventive and promotive efforts to reduce the level of HIV prevalence in female sex workers."

"Kerusuhan beruntun tiga kali yang dilakukan oleh TKI di Malaysia pada bulan Desember 2001 dan Januari 2002 menjadi pemicu keinginan pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan keimigrasian terbaru: yaitu Akta Imigresen Nomor 1154 Tahun 2002. Pemberlakuan peraturan baru tersebut berdampak kepada terdeportasinya ratusan ribu TKI dari Sabah-Serawak Malaysia ke Nunukan. Kondisi Nunukan sebagai ibukota Kabupaten baru yang serba terbatas dari segi sarana, prasarana maupun aparatur membuat keadaan para TKI yang tertahan di Nunukan sangat menderita dan memprihatinkan. Tingginya jumlah TKI yang sakit dan jumlah TKI yang meninggal mencapai 70 orang menjadi bukti akan buruknya kondisi mereka.Angka tersebut sekaligus menjadi tanda lemahnya tindakan antisipasi pemerintah dalam menangani TKI deportasi tersebut. Bantuan dan perhatian pemerintah pusat diberikan pada bulan September, padahal puncak masa kritis penderitaan TKI terjadi pada bulan Agustus. Penanganan yang terlambat bahkan sikap diam tidak berbuat apa-apa tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah.Dalam kaitan itu, tesis ini berusaha menjawab faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara sehingga terlambat dalam memberikan penanganan terhadap deportasi TKI di Nunukan. Kebijakan negara sebagai output dari proses politik yang terjadi dalam sebuah sistem politik dipengaruhi oleh faktor-faktor supra struktur, infra struktur, dan lingkungan internasional, sebagaimana disebutkan oleh Almond dalam teori-konsep sistem politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Faktor pertama supra struktur politik berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, perangkap koalisi dalam sistem pemerintahan kuasi presidensial telah menyebabkan pemerintahan Megawati dan DPR berada dalam kondisi yang problematik. Ketergantungan presiden terhadap DPR dan kepentingan DPR sebagai bagian dari pemerintahan Megawati menyebabkan kinerja kedua institusi tersebut lemah, bahkan DPR menjadi tumpul dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Megawati.Faktor kedua infra struktur politik berpengaruh positif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, kekuatan dari infra struktur seperti partai politik oposisi, LSM dan media-pers berupaya bersikap kritis melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan TKI. Perjuangan infra struktur menghadapi kendala karena sikap partai-partai besar yang terlibat dalam koalisi pemerintahan maupun yang ada di DPR cenderung tidak senang terhadap persoalan tersebut. Pertimbangannya jelas, kasus ini dapat merongrong pemerintahan koalisi Megawati.Faktor ketiga pengaruh lingkungan internasional yang dalam hal ini fokus kepada hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Faktor ketiga ini berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi. Ketegangan hubungan antara kedua negara yang dipicu oleh kerusuhan beruntun oleh TKI telah menyebabkan pemerintah Malaysia kurang respek terhadap berbagai upaya Indonesia menangani TKI deportasi. Yang lebih sulitnya lagi adalah dalam suasana hubungan seperti itu ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia lebih besar daripada sebaliknya Malaysia terhadap Indonesia. Kapabilitas sistem politik Indonesia lebih lemah dibandingkan dengan kapabilitas sistem politik Malaysia.Dari ketiga faktor berpengaruh tersebut yang paling dominan adalah faktor supra struktur politik. Faktor ini menyebabkan negara tidak dapat memberikan penanganan yang baik terhadap TKI deportasi."