Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan sendiri. Permasalahan selanjutnya faktor-faktor apakah yang bisa mempengaruhi PAD serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Data yang digunakan, yaitu data sekunder dengan mengumpulkannya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Bagian Perekonomian Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten dan dinas-dinas yang menghasilkan PAD. Data ini ditarik dari data Tahun 1992 sanipai dengan 1997. Teknik analisa adalah deskriptif.Dari penelitian ini diperoleh basil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terrhadap PAD yaitu Kewenangan Daerah.
2. Potensi Ekonomi Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Pengelola PAD.
3. Kinerja PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang cukup baik, tetapi masih ada kesempatan untuk di tingkatkan.

Hasil analisis dari temuan penelitian ini memberikan saran, agar Pemerintah Pusat Daerah dalam menetapkan kebijakannya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PAD secara serasi dan seimbang."

"Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II.Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat.Penelitian ini mengkaji mengenai :Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif.Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat.Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah."

"Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan penangkaran benih padi dan pengembangan perbenihan. Meskipun ketersedian benih dalam sistem produksi benih saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan petani. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah pengawasan yang telah dilakukan dengan optimal dan sikap pelaksana kebijakan yang mendukung petani. Faktor penghambat meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar setiap bidang/seksi, kurangnya sumber dana yang tersedia, kurangnya SDM (petani), pemberian sanksi yang belum diatur, dan lahan yang semakin sempit.

---

This study raised the question about the factors that affect the implementation of the policy of self-sufficiency of rice seed certified superior in Kabupaten Bogor. This study uses a post-positivist approach to the method of data collection through in-depth interviews and documentation study. The results showed that the implementation of the policy of self-sufficiency in rice seed certified superior in Kabupaten Bogor done through the development of rice seed breeding and seed development. Despite the availability of seeds in a seed production system can not currently accommodate the needs of farmers. As for the supporting factors in the implementation of food security policy is supervision will be made with optimal and attitudes implementing policies that support farmers. Inhibiting factors include the lack of communication and coordination between each field / section, the lack of available sources of funds, lack of human resources (farmers), sanctions which have not been regulated, and the land is getting narrower."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

---

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province.The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative.The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate."

"Sistem Informasi Kesehatan Daerah (DHIS) adalah ca Tangerang yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Tangerang dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang masih relatif rendah. Itu dapat dilihat dari kesenjangan yang signifikan antara cakupan imunisasi dasar lengkap dari laporan imunisasi yang diunduh dari DHIS dan dari laporan manual. Ini Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang 2019. Tipe ini Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Data utama pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 36 staf program imunisasi. Hasil menunjukkan bahwa hingga Maret 2019, hanya 25% dari layanan kesehatan primer yang lulus DHIS target pemanfaatan. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan DHIS dengan faktor individu dan organisasi. Sementara dari faktor psikologis, hanya dirasakan kemudahan penggunaan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan DHIS (nilai p: 0,039). Berdasarkan hasil penelitian ini, para peneliti menyarankan untuk melanjutkan pemanfaatan DHIS dan mengembangkannya agar lebih ramah pengguna dan juga memberi hadiah atau hukuman kepada staf program imunisasi menurut merekakinerja.

---

The District Health Information System (DHIS) is a web based immunization record and report system in Tangerang that was developed by Tangerang Departement of Health and Departement of Communication and Information. The Utilization of DHIS by immunization programs staff at primary healthcare in Tangerang is still relatively low. It can be seen from the significant gap between complete basic immunization coverage from the immunization report which downloaded from DHIS and from the manual report. This research was conducted to find out what factors influenced the utilization of DHIS by immunization programs staffs at primary healthcare in Tangerang 2019. This type of research is quantitative research with a cross sectional study design. Primary data collection was carry out using questionare to 36 immunization programs staffs. The result shown that up to March 2019, only 25% of primary healthcare that pass the DHIS utilization target. The statistical result shown that there is no significant relationship between the utilization of DHIS with individual and organizational factors. While from psychological factors, only perceived ease of use has a significant relationship with the utilization of DHIS (p value: 0.039). Based on the results of this study, researchers suggest to continue the utilization of DHIS and develop it to be more user friendly and also give a reward or punishment to the imumunization program staff according to their performance. "

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program nasional KTP elektronik (e-KTP) di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini merupakan penelitian positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang memengaruhi, empat faktor diantaranya memengaruhi implementasi program nasional e-KTP di Kelurahan Ancol. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial.

---

This study discusses are factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in Ancol village, Pademangan subdistrict, North Jakarta by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. This study is a descriptive research design with positivism. The results show that there are four factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in the Ancol village. The factors are the size and purpose of the policy, resource policy, communication between the organization and implementation activities, and the social environment. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."

"Kebijakan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan ini menarik untuk dilihat dari sisi implementasinya, karena kebijakan ini sering disalahartikan dengan kebijakan uji laik kendaraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur ini. Penelitian ini melihat implementasi kebijakan uji emisi melalui pendekatan model-model implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan sedikit menggambarkan bagaimana implementasi ini dijalankan. Penelitian ini menggunakanpengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan menggunakan data sekunder.. Dalam implementasinya kebijakan ini masih ditemui beberapa kendala seperti terjadi kecurangan-kecurangan. Kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya sumber daya utama berupa tempat pengujian kendaraan, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasinya, kurang tegasnya penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, dan ketidak jelasan informasi yang diberikan oleh aktor pelaksana. kebijakan ini membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dimana dalam melaksanakan koordinasi kerja sama telah di jalankan cukup baik.

---

Policy Vehicle Emissions Testing and Maintenance is interesting to look from the perspective of the implementation, because this policy is often confused with the policy of the vehicle acceptance tests. The objective of this research is to describe the factors that hinder the implementation of a policy of Governor's Rule. This study uses data collection techniques through observation, interviews, and using secondary data. The research looked at the implementation of policies through the emission test models approach to policy implementation such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, with little illustrate how this implementation is executed. In the implementation of this policy still encountered some obstacles encountered such fraud occurs. Constraints in the implementation of this policy is the lack of a major resource in the form of a test vehicle, and weak oversight of implementation, lack of traction on the prosecution of violations, and lack of clarity of the information provided by the implementing actors. This policy requires cooperation with relevant parties, where in coordinating cooperation has been on the run pretty good."

"The title of the research is "Implementation license of found policy in Bogor Regency" (case at sub division of building management in Bogor Regency)...."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"