Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 17,42 % pada tahun 1995 dan angka ini merupakan konstribusi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Dilihat dan penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 28,2 % dari total tenaga kerja di DKI Jakarta. Sektor perdagangan dimasa yang akan datang peranannya akan lebih penting ditambah lagi dengan dicanangkannya DKI Jakarta sebagai kota jasa (service city). Untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah DKI Jakarta akan mencoba melihat permasalahan yang timbul antara pedagang eceran skala kecil yang ada dipasar tradisional dengan pedagang eceran skala besar yang ada di pasar modern. Pasar modern berkembang sangat pesat di DKI Jakarta dan ini merupakan indikasi bahwa keberadaan pasar modern diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dilain pihak pasar tradisional yang jumlahnya 151 pasar dengan jumlah 84.413 pedagang memiliki banyak kelemahan, cukup sulit bersaing dengan pasar modern. Ancaman kelangsungan usaha pedagang tradisional dapat memberikan dampak buruk terhadap ketahanan daerah, baik dilihat dari gatra politik, ekonomi, sosial-budaya serta ketahanan keamanan. Permasalahan mendasar yang perlu dipecahkan adalah : Bagaimana menciptakan strategi dan kebijakan perdagangan eceran yang menserasikan kehidupan pedagang pasar tradisional dengan pedagang pasar modern sehingga dapat mendukung ketahanan daerah di DKI Jakarta. Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah : a. Menyajikan suatu analisa Internal Pasar Tradisional untuk mengindentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari Pasar Tradisional. b. Menganalisis lingkungan strategik pasar tradisional dengan melakukan analisa faktor eksternal pasar tradisional dengan tujuan pasar tradisional dapat bereaksi terhadap kekuatan eksternal baik yang dapat menimbulkan kesempatan atau peluang maupun ancaman atau hambatan yang punya pengaruh langsung terhadap kegiatan pasar tradisional. c. Merumuskan strategi dan kebijaksanaan yang dapat mempertahankan kehidupan pasar tradisional dari sudut pandang Ketahanan Nasional. Dalam melakukan analisa digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan mengirimkan kuesioner pada 3 pelaku pedagang eceran yaitu : q Pedagang tradisional q Pengelola pasar modem q Pejabat Pemda DKI Jakarta Pengolahan data primer dilakukan dengan menggunakan metode Proses Hirarki Analitik dari Thomas L. Saaty. Dari analisa dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA) atas perspektif pedagang pasar modern, diketahui fokus perhatiannya adalah pada peningkatan keuntungan, kemudian perluasan usaha, dan kelangsungan usaha. Kebijakan yang lebih disukai oleh pedagang pasar modern adalah persaingan bebas dengan pasar tradisional. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah kebijakan pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan perspektif pedagang pasar tradisional, yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah kelangsungan usaha baru, peningkatan keuntungan dan peluasan usaha. Prioritas utama kebijakan yang dipilih adalah pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah pesaingan bebas. Perbedaan perspektif antara pasar tradisional dan pasar modern baik dalam fokus perhatian maupun dalam preferensi kebijakan dapat menjadi potensi konflik. Apalagi perbedaan ini cukup kontras. Yang menjadi prioritas utama pedagang pasar tradisional merupakan prioritas yang paling tidak diinginkan oleh pedagang pasar modern, demikian pula sebaliknya. Disamping itu fokus perhatian pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil prioritas gatra dari asta gatra yang paling penting adalah gatra ekonomi, sedangkan berdasarkan pertimbangan kedelapan gatra tersebut kebijakan yang memperoleh kebijakan tertinggi adalah pembatasan jumlah pasar modern. Kebijakan dalam perspektif Pemerintah Daerah dalam kasus ini sama dengan perspektif pedagang pasar tradisional. Berarti potensi konflik kebijakan dengan pedagang pasar tradisional relatif kecil. Namun demikian potensi konflik dengan pedagang pasar modern masih terbuka. Namun demikian pemerintah daerah harus tetap mengambil kebijakannya, dengan beberapa catatan, karena kebijakan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek asta gatra secara menyeluruh. Kebijakan yang mengandung pembelaan kepada pedagang pasar tradisional memiliki beberapa dimensi penting dalam Ketahanan Daerah di DKI Jakarta antara lain : a) Kebijakan ini akan membuat semakin baiknya keseimbangan para pelaku perdagangan eceran sehingga kesempatan usaha semakin luas dan kesenjangan pendapatan akan semakin terkurangi. Hal ini akan memberi kekuatan pada stabilitas ekonomi daerah yang merupakan pencerminan dari Ketahanan Daerah. b) Pengembangan perdagangan eceran skala kecil dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan dapat mengolah potensi sumber daya alam sehingga memberikan dampak positif bagi Ketahanan Daerah. c) Dengan semakin majunya sumber daya manusia kemampuan untuk memadukan kekuatan ilmu pegetahuan dan teknologi serta modal dengan potensi alam dan geografi akan meningkatkan keunggulan kompetitif daerah sehingga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dari luar. d) Pembinaan pedagang pengecer kecil akan mempercepat hilangnya kemiskinan melalui pemerataan usaha dan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dapat diatasi. Kondisi ini akan semakin memantapkan Ketahanan Daerah."

"Ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak mengatur perihal batas masa waktu perundingan PKB sehingga memberikan keleluasaan waktu kepada pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja/serikat buruh dalam merundingkan PKB yang terbaik bagi semua pihak namun di sisi lain menyebabkan pemenuhan hak-hak pekerja dalam PKB yang baru saja disepakati justru berpengaruh akibat telah terpotong masa waktu perundingan PKB itu sendiri apabila dalam perundingan tidak mengalami kesepakatan. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan penelitian dianalisis dengan metode analitis deskriptif dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan hukum. Ketentuan hak-hak pekerja PT Freeport Indonesia dan pokok-pokok permasalahan yang dirundingkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ke-21 PT Freeport Indonesia adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; Pph 21 atas THR dan PHK ditanggung perusahaan; kenaikan upah pekerja pratama dan kenaikan upah pekerja muda level 1-3; usia pensiun 57 tahun; dan masa berlaku PKB sejak tanggal 1 Oktober 2019. Implikasi masa perundingan perjanjian kerja bersama terhadap hak pekerja berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST adalah pelindungan hukum bagi hak pekerja menjadi terderogasi akibat masa perundingan PKB itu sendiri yang tidak ada kesepakatan. Ius constituendum terhadap ketentuan masa perundingan perjanjian kerja bersama dan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST adalah harus adanya batas waktu perundingan PKB; perlunya aturan pihak yang menolak anjuran mediasi harus mengambil upaya selanjutnya perihal penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan perlunya pertimbangan hakim perihal teori pelindungan hukum pada putusan.

---

The provisions of the Collective Labor Agreement (CLA) do not stipulate the time limit for the CLA negotiations so as to provide flexibility of time for the company and the trade unions/labor unions in negotiating the best CLA for all parties but on the other hand it causes the fulfillment of worker’s rights in the CLA that is what had just been agreed had an effect because the time period for the CLA negotiations had been cut short if there was no agreement in the negotiations. This research uses normative juridical research with a case study approach. Research materials were analyzed by descriptive analytical method by collecting and analyzing legal materials. The provisions on the rights of PT Freeport Indonesia's workers and the main issues negotiated in the 21st Collective Labor Agreement of PT Freeport Indonesia are the demands for improving the welfare of workers/laborers; Pph 21 on THR and layoffs borne by the company; an increase in the wages of primary workers and an increase in the wages of young workers level 1-3; retirement age 57 years; and the validity period of the CLA is from October 1, 2019. The implication of the period of negotiating collective labor agreements on worker’s rights based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court Number 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST is legal protection for worker’s rights to be derogated as a result of During the CLA negotiation period, there was no agreement. The ius constituendum on the terms of the negotiation period for the collective bargaining agreement and the Industrial Relations Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST is that there must be a time limit for the CLA negotiations; the need for rules that parties who reject the suggestion of mediation must take further measures regarding the settlement of industrial relations disputes; and the need for judges' considerations regarding the theory of legal protection in decisions."

"ABSTRAKMASALAH POKOKDalam rangka Pembangunan Lima Tahun ke Empat saat ini, telah banyak kemajuan yang di capai dalam maayarakat Indonesia dan ini terus berjalan dengan giat-giatnya. Dengan sendirinya juga menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum perdata umumnya dan hukum perjanjian khususnya. Dalam rangka tersebut di atas maka penulis mengambil judul skripsi 'PERJANJIAN PEMBORONGAN PERBAIKAN PONDASI DAN LANTAI BUS SHELTER ANTARA PT.PRISMATIKA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA', yang mana masalah pokok yang hendak penulis susun adalah sejauh manakah hukum perjanjian pemborongan telah berkembang dalam masyarakat dewasa ini dan apakah hukum perjanjian yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih dapat memenuhi perkembangan hukum dengan mengambil kasus sebagai mana judul skripsi.Agar suatu perjanjian sah, haruslah perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undung, sesuai dengan bunyi pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Perjanjian Pemborongan adalah 'persetujuan dengan mana pihak satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lainnya,pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang di tentukan', demikian menurut paaal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sedangkan jenia perjanjian pemborongan ada dua yaitu : 1.Perjanjian pemborongan yang hanya melakukan pekerjaan saja2.Perjanjian pemborongan yang melainkan pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya.METODE PENELITIANDalam rangka menyusun skripsi ini penulis memakai metode penelitian :a.Metode Penelitian Perpustakaan.Di mana bahan-bahan bacaan serta teori yang berhungan dengan skripai ini penulis dapat dari buku-buku/bahan-bahan yang ada pada perpustakaan.b.Metode Lapangan.Di mana penulis mencari data dalam kasus-kasus yang terjadi di lapangan,yaitu di dalam masyarakat.c.Metode Wawancara.Di mana dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan anggota masyarakat yang terlibat langsung di bidang hukuin perjanjian pemborongan maupun dengan instansi pemerintah.HAL HAL YANG DI TEMUKANDi dalam skripsi ini penulis menemukan hal-hal yang terdapat dalam perkembangan hukum perdata umumnya dan hukum perjanjian khususnya yaitu antara lain :1.Dalam pengertian sehari-hari banyak orang menyangka bahwa perjanjian pemborongan ini hampir sama dengan perjanjian kerja. Padahal perjanjian pemborongan adalah berbeda dengan perjanjian kerja, di mana hubungan antara pihak yang memborongkan dengan pihak pernborong berdiri sendiri,sedangkan dalam perjanjian kerja seorang buruh meinipakan bawahan seorang majikan.2.Di dalam pelaksanaan proses perjanjian pemborongan belum ada persyaratan untuk menjadi rekanan mampu yang berlaku untuk seluruh Indonesia,di mana tiapDepartemen bagian atau Pemerintah Daerah memiliki peraturan sendiri-sendiri.3.Perjanjian pemborongan perbaikan pondasi dua lantai bus shelter antara PT.Prismatika dengari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah merupakan perjanjian pemborongan jenis perjanjian pemborongan yang melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya.KESIMPULAN DAN SARANKesimpulan penulis adalah bahwa hukum perdata yang berlaku saat ini masih cukup memadai, karena dilihat dari perkembangan hukum dalam masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan hukum perdata.Sedangkan saran dari penulis adalah bahwa Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku kini sudah saatnya untuk di perbuharui atau diganti dengan yang baru, ini adalah dalam rangka memenuhi perkembangan hukum perdata yang semakin kompleks dewasa ini serta untuk memenuhi perkembangan hukum yang akan datang."

"ABSTRAKDikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisisosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegarayang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untukpelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan.Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yangberupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak langsung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangandengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkanmembatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam salah. satu kegiatannya dapat melakukan pengadaan barang, sehingga adalah hal yang wajar jika keberhasilan dalam pengadaan barang-barang tersebut digunakansebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatuproyek. Untuk berhasilnya pengadaan barang-barang tersebuttelah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai tata-cara dan persyaratan untuk pembuatanSurat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK).

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama serta bagaimana keabsahan formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan norma hukum secara tertulis. Lebih lanjut, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku dikesampingkan dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagai kaidah otonom tertinggi dalam Hukum Perburuhan, yang mengatur lebih baik dan memberikan kemanfaatan terbesar bagi pekerja/buruh serta formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak sebab bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dan dapat dimintakan pembatalan karena memenuhi syarat pembatalan perjanjian berdasarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Kata Kunci: Syarat kerja, klausula baku, perjanjian kerja bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal status of the working conditions forms with the standard clause of the collective bargaining agreement, as well as the legality of the working conditions forms with the standard clause itself. The law research method that used is juridical normative approach in which focuses on the using of the written law norms. Furthermore, the technique of data collection in this research is document study on secondary data. Meanwhile, the method of data analysis is the qualitative method that later affects the result in form of descriptive analytical data. The result of this research concludes that the legal status of the working conditions forms with the standard clause is ruled out by the provision of the collective bargaining agreement as the highest autonomous rule in the labor law, which regulates better and gives the greatest benefit to the worker and the working conditions forms with standard clause cannot be made as a legal and binding for the parties because it is contrary to the terms of the agreement and may be requested for cancellation as it qualifies for the cancellation of the agreement based on the existence of undue influence. Keywords Work conditions, standard clause, collective bargaining agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan penghematan biaya pada proses produksi sehingga dapat memberikan nilai tambah dan mengurangi opportunity lost bagi UKM W&L Home Industry, Tangerang yang bergerak di industri tekstil dan pakaian jadi. Data penelitian yang digunakan adalah data laporan historis penjualan dari Januari 2016 hingga Desember 2019, dan secara spesifik melakukan analisis pada periode tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara secara daring, observasi lokasi, serta dari berbagai jurnal, buku penunjang, dan internet untuk melengkapi proses penelitian yang di teliti. Metode penelitian ini memanfaatkan teknik peramalan permintaan kuantitatif deret waktu yaitu moving average, weighted moving average, exponential smoothing, holt’s model, dan winter’s model, serta metode EOQ dalam melakukan analisis peramalan permintaan untuk mendukung pengendalian bahan baku utama produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode exponential smoothing α = 0.3 merupakan metode terbaik dan tepat dengan kondisi UKM W&L karena memiliki nilai kesalahan (error) terkecil yaitu MAD senilai 4120 dan MSE sebesar 23.139.777. Dalam pengendalian bahan baku utama produksi dengan metode EOQ menghasilkan besarnya jumlah pesanan optimum (Q*) adalah 1.364 kg/order, frekuensi pemesanan dilakukan sebanyak 17 kali dalam satu tahun dengan interval pemesanan 21 hari dan dalam penerapannya dapat mengkombinasikan periode pemesanan satu bulan sekali di bulan Januari – Juli dan dua minggu sekali pada bulan Agustus - Desember, serta terdapat penghematan biaya sebesar 22% per tahun atau senilai dengan Rp 297.122.880/tahun. Selain itu, penelitian ini memberikan prediksi prakiraan permintaan pakaian jadi di tahun 2023 – 2025 bagi UKM W&L dengan memanfaatkan teknik exponential smoothing α = 0.3 dan metode EOQ yang menunjukkan terdapat penghematan biaya sebesar 21% per tahun untuk periode tahun 2023 dan 2024 serta sebesar 23% per tahun pada tahun 2025.

---

This study aims to determine the efficiency level and cost savings in the production process to add value and reduce the opportunity lost of W&L Home Industry, Tangerang which operates in the textile and apparel industry. This study uses the sales report of W&L Home Industry between 2016 and 2019, particularly analyzing the sales data of the year 2019. Data of this study are obtained through various resources such as online interviews, location observation, journals, supporting books, and the internet. As for the research method, this study used the time series quantitative demand forecasting techniques, namely the moving average, weighted moving average, exponential smoothing, holt’s model, winter’s model, and the EOQ method in conducting the analysis of demand forecast to control the main raw materials. The results show that the exponential smoothing method with α = 0.3 is the best and most appropriate method for UKM W&L since it has the minimum error value, MAD of 4120 and MSE of 23.139.777. In the raw material for production control using the EOQ method, the optimum order quantity (Q*) is 1,364 kg/order, the frequency of orders is 17 times a year (interval 21 days) with an order period once a month in January - July and once every two weeks in August - December, and there is a cost savings of 22% per year or equivalent to IDR 297.122.880/year. In addition, this study provides a prediction of the demand for W&L SMEs in 2023-2025 using the exponential smoothing technique α = 0.3 and the EOQ method. It shows that a cost savings of 21% per year for the periods 2023 and 2024 also 23% per year by 2025."

"Saat ini belum ada pengaturan mengenai aturan teknis perpanjangan perjanjian kerja bersama yang tidak disepakati dalam waktu dua kali perundingan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai perjanjian kerja bersama yang deadlock antara pengusaha dan serikat pekerja. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk membahas waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama sebelum tercapainya kesepakatan dalam perundingan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam perjanjian ini adalah bagaimana ketentuan mengenai waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama yang sudah berlaku? bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bersama sebelum tercapainya kesepakatan selama masa perundingan? bagaimana seharusnya pengaturan mengenai waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama ketika belum tercapainya kesepakatan selama masa perundingan perjanjian kerja bersama baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pembatasan terhadap perundingan perjanjian kerja bersama yang belum selesai menyebabkan ketidakpastian hukum dan cenderung merugikan hak para pekerja. Ditemukan pula adanya praktek perpanjangan perjanjian kerja bersama hingga mencapai waktu 5 tahun karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan begitu, di dalam penelitian ini diberikan rekomendasi pembatasan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan perjanjian kerja bersama yang tidak disepakati adalah selama satu tahun dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka SPKD terkait dapat melakukan intervensi untuk membantu menengahi benturan kepentingan antara kedua belah pihak.

---

Currently there are no regulations regarding the technical rules for extending collective work agreements that are not agreed upon within two negotiations. This causes legal uncertainty because there is no regulation regarding deadlocked collective work agreements between employers and labor unions. Therefore, this research will try to discuss the validity period of the collective work agreement before reaching an agreement in negotiations. The formulation of the problem that will be discussed in this agreement is what are the provisions regarding the validity period of collective work agreements that are already in force? How is the collective work agreement implemented before an agreement is reached during the negotiation period? What should be the regulations regarding the time a collective work agreement comes into force when an agreement has not been reached during the negotiation period for a new collective work agreement? This research uses normative legal methods with a statutory regulation approach, a conceptual approach and a case approach. This research found that the absence of restrictions on incomplete collective labor agreement negotiations causes legal uncertainty and tends to harm workers' rights. It was also found that there was a practice of extending collective work agreements up to 5 years because there was no agreement between the parties. In this way, in this research recomendations are the limitation period of extending the implementation of a collective work agreement that is not agreed upon is one year and if an agreement is not reached, the relevant SKPD can intervene to help meditate the conflict of interest between the two parties."

"Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh para pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan tetapi juga oleh para profesional ,yang salah satunya adalah notaris, namun permasalahan timbul karena Notaris selaku pekerja mandiri tidak mempunyai suatu wadah yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka pada saat mereka memasuki usia pensiun, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 Tahun 2004, tidak ada pengaturan mengenai jaminan kesejahteraan bagi para notaris ketika pensiun begitu juga dengan Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, Akan tetapi mereka dapat dan dimungkinkan untuk mengikuti program Dana Pensiun dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu jenis dana pensiun yang dikhususkan untuk para pekerja mandiri/karyawan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dana Pensiun Lembaga keuangan tersebut oleh Undangundang Dana pensiun dapat dibentuk Oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. Alternatif lainnya adalah para notaris dapat menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Oleh karena hal itu maka sudah sepantasnya UUDP dan UUJN diamandemen sehingga jaminan kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan."

"Di dalam Negara Republik Indonesia, dalam segi ketenagakerjaan, terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan pemecahan. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang demikian diperlukan adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi para tenaga kerja. Baik bagi yang akan atau sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Dalam suatu perjanjian terdapat berbagai asas dan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti asas konsensualitas, kebebasan berkontrak, kedudukan para pihak yang seimbang dan sebagainya. Disini penulis tertarik untuk membuat suatu penulisan tentang perjanjian kerja, apakah pembuatannya sesuai dengan ketentuan perjanjian pada umumnya. Sebab terdapat kenyataan adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia juga dengan tingkat pendidikan mencari kerja, maka didapati kemungkinan tidak adanya kata sepakat yang murni di antara mereka yang mengadakan perjanjian kerja. Permasalahan yang ingin penulis kemukakan antara lain, apakah terdapat adanya kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam membuat perjanjian kerja sebab untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus lepas dari segala unsur paksaan dan tekanan. Apakah dalam perjanjian kerja terdapat asas konsensualitas dalam arti bahwa para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Bagaimanakah kedudukan para pihak yang membuat perjanjian kerja, sebab pada perjanjian kedudukannya adalah sejajar. Dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di perusahaan, menyangkut hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Untuk mengetahui hal-hal tersebut di atas, penulis menggunakan metode penulisan dengan metode keputakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan pada PT. Hyundai Wigantara Metal di Kabupaten Bekasi."

"Perlindungan kerja bagi para buruh merupakan hal yang sangat penting karena meskipun dari aspek yuridis kedudukan buruh dan pengusaha adalah sama, namun secara sosiologis, akibat adanya perjanjian kerja, hubungan hukum yang ada antara buruh dan pengusaha menjadi bersifat sub-ordinasi di mana buruh berada di pihak yang lemah yang seringkali tidak mendapat apa yang telah menjadi haknya. Dalam rangka melindungi hak-hak buruh yang sering terabaikan sejak tanggal 19 Nopember 1969 diberlakukanlah Undang-undang Kerja No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Keija. Untuk lebih dapat memberi perlindungan kerja bagi para buruh, selain Undang-Undang Kerja di atas diberlakukan pula peraturan perundang-undangan lain di bidang Hukum Perburuhan seperti Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, KUH Perdata, Buku III Bab 7A, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/Men/1986 tentang Kesepakatan Kerja untuk Waktu Tertentu, dan sebagainya. Skripsi ini membahas masalah yang berhubungan dengan Perlindungan Kerja yang dihadapi oleh para guru di Lembaga Bahasa LIA Pramuka. Pada akhir pembahasannya skripsi ini menyimpulkan bahwa para guru di Lembaga Bahasa LIA Pramuka belum mendapat perlindungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."