Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap tarif pelayanan kesehatan bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP) terhadap- tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas Cikole Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dikaitkan dengan adanya perubahan tarif dan Rp. 700,- menjadi Rp. 2000,- sesuai Perda No. X Tahun 1997. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner yang mengacu pada instrumen Survey Sosial Ekonomi Nasional 1995 terhadap keluarga yang pernah berobat ke Puskesmas setelah adanya kenaikan tarif. Hasil penelitian dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil analisis antara lain terlihat masyarakat masih mempunyai kemampuan dalam membayar tarif Puskesmas sesuai Perda No. X Tahun 1997. Hal ini ditunjukkan dalam simulasi ATP1 (pengeluaran bukan makanan) dan ATP2 (pengeluaran non esensial), sedangkan bila disimulasikan dengan ATP3 (5% pengeluaran bukan makanan) maka sebesar 6% masyarakat akan "tersingkir ". Apabila biaya pelayanan berada di atas tarif yang ditetapkan yaitu misalnya ditambah dengan adanya pembebanan bagi pembelian jarum suntik, dimana tambahan biaya pembebanan juga meningkat dengan adanya kenaikan harga akibat krisis moneter akan mengakibatkan biaya pelayanan Puskesmas Cikole semakin tinggi, dan semakin banyak masyarakat yang tersingkir dari pelayanan Puskesmas. Turunnya kunjungan Puskesmas Cikole setelah diberlakukannya tarif baru - Rp.2000,- bukan sekedar disebabkan oleh adanya peningkatan tarif tersebut, tetapi merupakan dampak akumulatif dari adanya peningkatan tarif dan situasi moneter. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program kartu sehat dan juga melaksanakan efisiensi biaya operasional untuk mengurangi pembebanan biaya pelayanan.

---

People's Ability to Pay and Willing to Pay Analysis upon the Health Service Tariff of Puskesmas Cikole, Kabupaten Daerah Tingkat II BandungPeople's ability to pay and willing to pay analysis upon the health service tariff' is aimed for getting the view of ability to pay and willing to pay upon the health service tariff at Puskesmas Cikole Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, related to the increasing tariff from Rp. 700,- to Rp. 2000,- according to Perda No. X /1997. This research is a descriptive analysis with cross sectional outline. The data gathered by carrying out interviews using questionaires according to " Survey Sosial Ekonomi Nasional 1995 " instrument to the families who have gone to get a medicaL treatment at the Puskesmas after the tariff increasing. The result of this reseach is described through the percentage analysis of people eliminated at a certain tariff. From the analysis, it seems that people still have the ability to pay Puskesmas tariff according to Perda No. X / 1997. This is shown in ATP 1 ( non - food expenses ) and ATP 2 ( non - essensial expenses) simulation, whereas if it was simulated by the ATP 3 ( 5% non - food expenses ), the 6 % of people will be eliminated. If the service cost is higher than the stated tariff; for example, addition with expenses for purchasing syringe, where the addition was also increased by the increasing prices as the result of monetary crisis, will make the service cost at Puskesmas Cikole higher, and more people will be eliminated from the Puskesmas services. The decreasing visits to Puskesmas Cikole after the new tariff Rp. 2000,-implemented, is not only because of the increase tariff; but also a cummulative effect from the increased tariff and monetary situation. The peoplie who are eliminated need to be supported by the " Kartu Sehat " program and also by carrying out operational cost efficiency to lessen cost burdening."

"Adanya krisis ekonomi, telah berlakunya undang-undang no. 22 dan undangundang no. 25 tahun 1999, subsidi pemerintah yang makin menurun, jumlah dan jenis pelayanan rumah sakit yang makin meningkat, demand masyarakat yang makin meningkat, bergesernya pola penyakit, tarif sekarang masih berdasarkan Perda No. 15 tahun 1995, adanya persiapan RSUD Pariaman menjadi rumah sakit unit swadana dan telah adanya rencana stratejik RSUD Pariaman tahun 2000-2004, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dirasa perlu ditetapkan penetapan tarif yang rasional di RSUD Pariaman, yang dalam penelitian ini dibatasi dalam penetapan tarif di instalasi rawat jalan.Dalam menetapkan tarif rasional di instalasi rawat jalan RSUD Pariaman dilakukan penelitian biaya di unit-unit penunjang dan unit-unit produksi RSUD Pariaman, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Data berupa data sekunder dikumpulkan dari catatan/laporan kegiatan, pengelolaan data. dilakukan dengan cara double distribution method, dan kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan biaya- total dan biaya satuan. Survai kemampuan membayar masyarakat (ATP) dilakukan pada pengunjung rawat jalan dengan wawancara berupa kuiesioner yang telah disiapkan.Persepsi stakeholders yang terkait dengan penetapan tarif dilakukan dengan wawancara mendalam. Simulasi tarif dilakukan dengan berpatokan pada biaya satuan, tarif saat ini, ATP, persepsi stakeholders dan cost recovery rate, dengan demikian didapat tarif rasional instalasi rawat jalan untuk RSUD Pariaman berkisar antara Rp. 5.000,- - Rp. 12.500,-. Hasil penelitian ditetapkan tarif pada poli umum Rp. 5.000,- dengan CRR 107,8 %, poli gigi Rp. 10.000,- dengan CRR 18,99 % dan poli spesialis Rp. 12.500,- dengan CRR 342,84 %.Rekomendasi dari penelitian ini dalam penetapan tarif hendaknya berdasarkan tarif yang rasional, pemerintah wajib memberi subsidi pada rumah sakit dan subsidi khusus pada orang miskin.

---

Determination of the Rational Pricing Out Patient Installation at District Hospital Pariaman in 1999/2000.The economic crisis and decentralization era (Undang-undang No. 22 and 25 /1999) make government subsided will be decreased. The other side quantity and kind of health services are increase, community demand increase, transition of epidemiologic, the pricing on RSUD Pariaman and to be prepared to charge with auto regulation on budgeting of health services and strategic plan of RSUD Pariaman (2000-2004), according to this planning to add health the rational pricing. In this research the rational pricing will be respected on out patient.In determining the rational pricing out patient installation at RSUD (District Hospital) in Pariaman a research in conducted regarding cost in supporting units and production units of Pariaman RSUD that includes investment cost, operating cost and maintenance cost. The secondary data are collected from notes/activities report. And the data processing is done by double distribution method, and then calculation is done to find out total cost and unit cost. The research towards the people ability to pay (ATP) is done towards the out patient through interview by using questioner prepared previously.The perception of stakeholders related to the determination of the pricing is done through in-depth interview. The pricing simulation is done with standard of unit cost at this time, ATP, perception of stakeholders and cost recovery rate. Therefore, the rational pricing of out patients can be obtained for Pariaman RSUD that range from Rp. 5.000 - Rp. 12.500 from the result of this research the pricing determined for general policlinic is Rp. 5.000.- with CRR 107.9 % dental policlinic is Rp. 10.000,- with CRR 118.99 % and specialist policlinic Rp. 12.500,- with CRR 34.84.The recommendation of this research in determining the pricing is that it should be based on the rational pricing, therefore the government is necessary to subsidize the hospital and special subsidy for the need."

"Penetapan tarif Puskesmas selama ini belum mengacu pada suatu hasil analisis tingkat kernampuan & kemauan masyarakat dan biaya satuan pelayanan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati dengan biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan & kemauan masyarakat membayar, maka dilakukanlah suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon yang secara pusposif dipilih mewakili daerah yang kumuh dan miskin dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah. Penelitian ini merupakan analisis diskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan untuk BP adalah Rp.7.488,77, KIA/KB adalah Rp.18.666,86, Imunisasi adalah Rp.1.789,98 dan Laboratorium adalah Rp.2.654,94. Sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional & pemeliharaan (tanpa Annualized Fixed Cost + gaji) biaya satuan untuk BP Rp.6.251,40, KIA/KB Rp.15.038,71, Imunisasi Rp.836,21 dan Laboratorium Rp.943,14. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makan sebesar Rp.123.959,83, pengeluaran bukan makanan tanpa pasta sebesar Rp.120.326,00, dan pengeluaran non esensial sebesar Rp.31.648,93. Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan, kemampuan masyarakat adalah Rp.6.197.99. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata-rata adalah Rp.995,83 dan pengandaian periksa KIA rata-rata sebesar Rp.813,21. Titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.800,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas rata-rata sebesar Rp.1844,00, titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.1000,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Tarif Rp.800,00 ini ternyata merupakan tarif maksimal di Puskesmas Pesisir. Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp.1000,00 asakkan kualitas pelayanan ditingkatkan tetapi dengan tetap menyingkirkan sebagian masyarakat. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program Kartu Sehat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemenntah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam menetapkan tarif pelayanan di Puskesmas.

---

The Analysis of Health Care Fee Viewed from the Level of Peoples Affordability in The Job Area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II CirebonThe determining of health care fee has not so far been referred to the result of analyzing the level of affordability/ability and people's willingness to pay and the unit cost of service. To find are wether the current fee has approached the unit cost of health service and the affordability and willingness of the people, the research on the health care fee is conducted in the area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon, which is purposively selected to represent the vile and poor people with their very low income.

This research is a descriptive analysis using cross sectional design. The research points out that the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are respectively Rp.7.488,77, Rp.18.666,86, Rp.1.789,98, Rp.2.654,94 counted from the total cost of the Puskesmas. On the other hand, if it is counted from the operational cost and maintenance (without Annualized Fixed Cost t salaries), the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are Rp.6.251,40, Rp.15.038,71, Rp.836,21, Rp. 943,14 respectively. Concerning to the people's affordability, they spend Rp.123.959,83 for their non food need, Rp.120.326,00 for non food excluding their need for entertainment, and Rp.31,648,93 for the essential need. Viewed from 5% of the non food budget, the affordability is Rp.6.197,99.

The people's willingness to pay for health care service in ill condition is Rp.995,83 at the average and Rp.813,21 for KIA examination, The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value Rp.800,00 by rejecting 28% of the people. Mean while, the people's willingness viewed from the condition that the quality of health services is improved is Rp.1.844,00 at the average. The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value of Rp.1000,00 by rejecting 28% of the people. The health care fee as much as Rp.800,00 proved to be maximum in Puskesmas Pesisir. This fee can be amounted to Rp.1000,00 provided that the quality of health service is improved. Nevertheless, a number of the people are kept to be rejected. The rejected people are necessarily supported with the program of Health card (Kartu Sehat). The result of the research can be a consideration for the local goverment in determining the health care fee in Puskesmas."

"Tarif detemnination at Public Health Center, Lahat Regency, has not been based on the analysis result of unit cost, local paying ability and willingness so iiir. The eifective tariifhas been Rp. 300,- since the commence of regional regulation No. 25, 1987. The analysis of local paying ability and willingness toward the tariif of health services has the objective to get public health center tariH` based on the description of local paying ability and willingness at public health center of Merapi ll, Met-api distric, Lahat Regency, in the year 2001. This research applies descriptive analysis with cross sectional design. Data collecting was conducted by holding interviews based on questionnaires, which refer to National-Social Economic Survey of the year 1999 towards families at public Health Center of Mcrapi II. The result of this research is described through analysis of local percentage that is marginalized (or neglected) from health service of certain tariff From the research, it is found that there are two kinds of tariff which are based on examiner (medical examiner), those are, first, tariff of Rp. 1000 for checking up by nurse and 1 - 3 kinds of medicine, and second, tari{I` of Rp. 2000 checking up by doctor with 1 - 3 kinds of medicine. Locals who are marginalized or neglected can be supported by giving (or extending) health cards."

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."

"Proses perencanaan obat yang tidak optimal menyebabkan terjadinya permasalahan stok obat seperti obat kadaluarsa atau stock out. Permasalahan ini juga terjadi pada Puskesmas Kecamatan Duren Sawit terutama dalam pengendalian stock Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan stok barang program COVID-19.  Laporan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan prioritas pengadaan alat kessehatan BMHP dan program COVID-19 berdasarkan analisis VEN. Metode yang digunakan adalah pendekatan retrospektif dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan tidak ada item yang termasuk ke dalam kategori Vital (V), lalu 54 item yang termasuk ke dalam kategori Esensial (E), sedangkan yang masuk dalam kelompok Non esensial (N) adalah 61 item.

---

The drug planning process that is not optimal causes drug stock problems such as expired drugs or stock outs. This problem also occurs at the Duren Sawit District Health Center, especially in controlling the stock of Consumable Medical Goods (BMHP) and the stock of goods for the COVID-19 program. This report aims to find out the uses and priorities for procuring Consumable Medical Goods and the COVID-19 program based on VEN analysis. The method used is a retrospective approach and literature study. The results obtained showed that there were no items included in the Vital (V) category, then 54 items were included in the Essential (E) category, while 61 items were included in the Non-essential (N) group."

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."

"RSUD Palembang Bari Kota Palembang, yang sebelumnya adalah Puskesmas Panca Usaha, adalah rurnah sakit pemerintah yang diresmikan Tanggal 19 Juni 1995 dan ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas C pada Tanggal 10 November 1997. Bagian IGD adalah salah satu instalasi dari delapan fasilitas pelayanan yang ada di RSUD Palembang Bari.Alat kesehatan habis pakai yang ada di RSUD Palembang Bari masih dropping dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Fungsi-fungsi manajemen logistiknya masih perlu dibenahi baik dalam perencanaan kebutuhan alat kesehatan habis pakai, penganggaran, pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan. Kondisi yang ada sekarang bahwa penggunaan alat kesehatan yang ada belum efektif dan belum efisien karena belum dikelola dengan baik.Dari hasil Analisa ABC ada lima jenis alat kesehatan habis pakai masuk dalam Kelompok A, yakni : Infus Set Dewasa, Spuit 5cc, Abocath No. 20, Abocath No. 22, Abocath No. 24. Dalam Kelompok A tersebut proporsi volumenya adalah 46,33 persen atau sebanyak 7.007 unit dad jumlah seluruhnya sebanyak 15.124 unit, dengan nilai investasi sebesar 26,39 persen atau sebesar 26117.980 rupiah dad total investasi sebesar 98.978.357,00 rupiah.Terdapat perbedaan antara pengeluaran alat kesehatan yang ada di IGD dengan volume penggunaannya pada Tahun 2002 sebesar 46,76 persen atau sebanyak 3.276 unit dari total volumenya sebesar 7.007 unit, dan sisanya sebanyak 1,11 persen atau 157 unit.Besarnya perbedaan nilai investasi antara penggunaan dan persediaan alat kesehatan habis pakai di IGD Tahun 2002 adalah sebesar 26,89 persen atau senilai 18.949.715,00 rupiah dad total sebesar 26.117.980,00 rupiah, dan sisanya sebesar 0,56 persen atau senilai 145.255,00 rupiah.Besarnva pendapatan IGD RSUD Palembang Bari untuk Tahun 2002 sebesar 27.519.500,00 rupiah yang bersumber dari karcis sebesar 11.985.000,00 rupiah dan dari tindakan sebesar 15.534,500,00 rupiah. Profit marginnya sebesar 1.4.01520,00 rupiah jika pendapatan IGD dikurangi dengan besarnya penerimaan alat kesehatan habis pakai, dan ada efisiensi sebesar 8.569,785,00 rupiah jika pendapatan dikurangi dengan penggunaan alat kesehatan habis pakai.Disarankan dalam rangka menuju rumah sakit swakelola dan mandiri agar RSUD Palembang Bari dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen logisti:, meliputi perencanaan, penganggaran, operasional dan pengawasan logistik. Pembenahan stok harus segera dilakukan terutama dalam pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, serta menempatkan petugas khusus yang menangani persediaan. Supaya perbedaan antara penggunaan dengan yang dikeluarkan untuk dapat dilakukan pengawasan agar tidak hilang, dapat disadarkan stok awal priode berikutnya sehingga akan terdapat penggunaan yang efektif dan efisien.

---

Coincidence Of The Usage Of Medical Disposable Equipment In Emergency Installation Palembang Bari Local Hospital Palembang City, In 2002Palembang Bari Local Hospital or RSUD Palembang Bari, formerly named Panca Usaha Community Health Center, is a government hospital legitimatised on June 19, 1995, and decided by the government regulation as the type C public hospital on November 10, 1997. Emergency Installation is one of eight installations serves some facilities for health care in RSUD Palembang Bari.

Conclusion. Stock of medical disposable equipment in RSUD Palembang Bari has been supplied by Health Office of Palembang City. The functions of logistic management in Emergency Installation of RSUD Palembang Bari need some improvements in planning, budgeting, administrating, distributing, and controlling. The real condition about usage of medical disposable equipment indicates inefficiency due to inappropriate management.

ABC Analysis shows there are five kinds of medical disposable equipment which are classified as Group A, that are Adult Infus Set, Spuit 5cc, Abbocath Number 20, Abbocath Number 22, and Abbocath. Number 24. In. that A Group,. the proportion of volume of medical disposable equipment is 46,33 percent or 7.007 units, in which its total volume are 15.124 units. Investment of medical disposable equipment is 26,39 percent or 26.117.980 rupiah, where its total investment is 98.978.357,00 rupiah.

There are some differences between the volume of supply and the usage of medical disposable equipment is RSUD Palembang Bari Emergency Installation. The difference of usage in 2002 is 46,76 percent or 3.276 units of its total volume that is 7.007 units, and its remainder is 1,11 percent or 157 units.

The large difference of its investment between the supply and the usage of medical disposable equipment in RSUD Palembang Bari Emergency Installation in 2002 is 26,89 percent or 18.949.715,00 rupiah, in which its total investment is 26.117.950,00 rupiah, and its remainder is 0,56 percent or 145.255,00 rupiah.

The income Emergency Instalation of RSUD Palembang Bari received as long as 2002 is 27.519.500,00 rupiah, came from ticket is 11.985.000,00 rupiah, and came from medical action is 15.534.000,00 rupiah. Its profit margin as much as 14.01520,00 rupiah if the income used for buying medical disposable equipment, and it can be surplus as much as 8.569.785,00 rupiah if the remainders of stock can be coincided in its usage.

Recommendation. In order to achieve the private hospital, it is recommended tabat RSUD Palembang Bari to implement the functions of logistic management, such as planning, budgeting, operating, and controlling. The reminder of usage of medical disposable equipment must be controlled, and must be accounted in future stock."

"Pelayanan rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan pada umumnya, yang memerlukan penanganan dan perhatian yang seksama. Sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, rumah sakit juga merupakan tempat yang memungkinkan untuk terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penularan penyakit, yang disebut dengan infeksi nosokomial. Ruangan yang potensial untuk terjadi penularan antara lain kamar operasi, ruang perawatan, ruang UGD, ruang umum. Upaya pengelolaan sanitasi rumah sakit merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat rumah sakit adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. Salah satu upaya sanitasi lingkungan rumah sakit dalam mengontrol pertumbuhan mikroorganisme adalah kegiatan disinfeksi dan sterilisasi. Dalam mencapai visinya sampai dengan saat ini RSU Bhakti Yudha Depok belum melakukan kegiatan pemeriksaan mikrobiologi udara ruangan (pengukuran angka kuman) dimana kegiatan pengukuran ini dapat mendeteksi terjadinya infeksi nosokomial. Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas kegiatan disinfeksi dan sterilisasi pada kamar operasi dan ruang UGD dalam menurunkan jumlah total kuman di udara. Dalam pertumbuhannya mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain suhu, kelembaban, pencahayaan dan sebagainya yang mana semua itu diatur dalam Permenkes No. 9861MenkesIPerIXI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Hasil penelitian menunjukkan, jumlah koloni kuman di kamar operasi I pada minggu ke I sebelum kegiatan disinfeksi dan sterilisasi ada 2 koloni, sedangkan sesudah kegiatan ada 1 koloni sehingga efektivitas kegiatan disinfeksi dan sterilisasi adalah 50%. Sedangkan untuk minggu ke II jumlah koloni kumannya 59 koloni dimana 31 koloni diantaranya adalah bakteri. Tidak dapat dilihat efektivitasnya karena tidak dilakukan kegiatan disinfeksi dan sterilisasi. Identifikasi bakteri menunjukkan jenisnya adalah bukan sterptococcus. Faktor lingkungan yang berpengaruh disini adalah pencahayaan, hasil pengukurannya adalah berkisar antara 16-52 lux. Jumlah koloni kuman untuk kamar operasi II sebelum kegiatan disinfeksi dan sterilisasi pada minggu ke I adalah 2 koloni, untuk minggu ke II ada 29 koloni dimana 26 koloni diantaranya adalah bakteri. Untuk kegiatan sesudah disinfeksi dan sterilisasi untuk minggu ke I tidak ada hasilnya karena tidak dilakukan kegitan, sedangkan untuk minggu ke II hasilnya adalah 3 koloni, 2 koloni diantaranya adalah bakteri. Efektivitas kegiatan ini memberikan hasil 89.66%. Parameter pencahayaan masih di bawah standar yaitu 37-186 lux. Untuk ruang UGD jumlah koloni kuman sebelum kegiatan disinfeksi adalah 60 koloni sedangkan hasil sesudah kegiatan adalah 84 koloni. Justru terjadi peningkatan pada kegiatan sesudah disinfeksi sehingga efektivitasnya memberikan hasil -44%. Untuk pencahayaan di ruang UGD juga masih di bawah standar yaitu 13-27 lux. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan disinfeksi dan sterilisasi dapat menurunkan jumlah koloni kuman udara di kamar operasi walaupun pada pada kenyataannya masih ada bakteri yang tertinggal karena faktor lingkungan yaitu pencahayaan yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Permenkes."

"ABSTRAKPelayanan rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan pada umumnya, yang memerlukan penanganan dan perhatian yang seksama. Sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, rumah sakit juga merupakan tempat yang memungkinkan untuk terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penularan penyakit, yang disebut dengan infeksi nosokomial. Ruangan yang potensial untuk terjadi penularan antara lain kamar operasi, ruang perawatan, ruang UGD, ruang umum. Upaya pengelolaan sanitasi rumah sakit merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat rumah sakit adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. Salah satu upaya sanitasi lingkungan rumah sakit dalam mengontrol pertumbuhan mikroorganisme adalah kegiatan disinfeksi dan sterilisasi. Dalam mencapai visinya sampai dengan saat ini RSU Bhakti Yudha Depok belum melakukan kegiatan pemeriksaan mikrobiologi udara ruangan (pengukuran angka kuman) dimana kegiatan pengukuran ini dapat mendeteksi terjadinya infeksi nosokomial. Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas kegiatan disinfeksi dan sterilisasi pada kamar operasi dan ruang UGD dalam menurunkan jumlah total kuman di udara. Dalam pertumbuhannya mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain suhu, kelembaban, pencahayaan dan sebagainya yang mana semua itu diatur dalam Permenkes No. 986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Hasil penelitian menunjukkan. jumlah koloni kuman di kamar operasi I pada minggu ke I. sebelum kegiatan disinfeksi dan sterilisasi ada 2 koloni, sedangkan sesudah kegiatan ada 1 koloni sehingga efektivitas kegiatan disinfeksi dan sterilisasi adalah 50%. Sedangkan untuk minggu ke 11 jumlah koloni kumannya 59 koloni dimana 31 koloni diantaranya adalah bakteri. Tidak dapat dilihat efektivitasnya karena tidak dilakukan kegiatan disinfeksi dan sterilisasi. Identifikasi bakteri menunjukkan jenisnya adalah bukan sterplococcus. Faktor lingkungan yang berpengaruh disini adalah pencahayaan, hasil pengukurannya adalah berkisar antara 16-52 lux. Jumlah koloni kuman untuk kamar operasi II sebelum kegiatan disinfeksi dan sterilisasi pada minggu ke I adalah 2 koloni, untuk minggu ke 11 ada 29 koloni dimana 26 koloni diantaranya adalah bakteri. Untuk kegiatan sesudah disinfeksi dan sterilisasi untuk minggu ke I tidak ada hasilnya karena tidak dilakukan kegitan, sedangkan untuk minggu ke II hasilnya adalah 3 koloni, 2 koloni diantaranya adalah bakteri. Efektivitas kegiatan ini memberikan basil 89.66%. Parameter pencahayaan masih di bawah standar yaitu 37-186 lux Untuk ruang UGD jumlah koloni kuman sebelum kegiatan disinfeksi adalah 60 koloni sedangkan hasil sesudah kegiatan adalah 84 koloni. Justru terjadi peningkatan pada kegiatan sesudah disinfeksi sehingga efektivitasnya memberikan hasil -44%. Untuk pencahayaan di ruang UGD juga masih di bawah standar yaitu 13-27 lux. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan disinfeksi dan sterilisasi dapat menurunkan jumlah koloni kuman udara di kamar operasi walaupun pada pada kenyataannya masih ada bakteri yang tertinggal karena faktor lingkungan yaitu pencahayaan yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Permenkes."