Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prevalensi karies gigi di DKI Jakarta pada tahun 1988 adalah 86,7 % dengan DMF-T (Decayed, Missing Filling 'Teeth) 2,98. Survei UKS pada tahun 1990 menemukan bahwa 69 % siswa menderita karies gigi. Pada tahun 1996 prevalensi karies sebesar 93,7 % dengan DMF-T 2,66 pada kelompok umur 12 tahun. Jakarta Barat mempunyai data DMF-T pada anak sekolah sebesar 3,039 dan PTI hanya 6 %. Hasil screening mendapatkan bahwa kelainan gigi dan mulut menempati urutan tertinggi dari urutan 10 besar penyakit pada 2 tahun terakhir. Jakarta Barat belum mempunyai data tentang jumlah penduduk yang mempunyai kelainan gigi dan mulut. Pelaksanaan program UKGS belum dilakukan secara merata pada seluruh SD/MI di Kodya Jakarta Barat dan belum pernah dilakukan evaluasi dari manajemen program UKGS.Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang manajemen program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah di Puskesmas Kodya Jakarta Barat pada tahun 2002.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 7 Kepala Puskesmas, 1 PLH Koordinator Kesehatan gigi dan mulut Kodya dan diskusi kelompok terarah terhadap 8 Koordinator Kesehatan gigi dan mulut Kecamatan, 9 pelaksana UKGS dan 6 guru UKS.Hasil penelitian menunjukan bahwa input sebetulnya sudah terpenuhi. Jumlah tenaga bila dibandingkan dengan indikator yang ada sudah mencukupi, namun penempatan tenaga dokter gigi belum sesuai dengan bidangnya sehingga program belum berja1an sebagai mana mestinya.Diberlakukannya unit swadana Puskesmas, menyebabkan biaya bukan merupakan masalah bagi pelaksanaan UKGS. Pembuatan perencanaan yang tidak mengacu kepada pedoman dan belum dipahaminya program UKGS secara menyeluruh, menyebabkan kecukupan biaya yang ada tidak dapat memperlancar kegiatan program. Penggerakan pelaksanaan melalui lokakarya mini Puskesmas sudah dilakukan oleh Puskesmas namun hasil yang didapat belum optimal. Koordinasi lintas program sudah muncul yaitu dengan program UKS, namun koordinasi dengan lintas sektor belum sepenuhnya dilakukan oleh Puskesmas. Pengawasan dan pengendalian program UKGS belum mempunyai indikator yang jelas. Supervisi baru dilakukan oleh sebagian kecil Puskesmas. Cakupan yang didapat dari program UKGS pada tahun 2002 belum semuanya memenuhi target yang sudah ditentukan. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari tingkat Kodya serta belum jelasnya struktur UKGS di tingkat propinsi memperberat kondisi yang ada.Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas agar penempatan dokter gigi sesuai dengan bidangnya, pemberdayaan tenaga non gigi, pembuatan perencanaan yang lebih matang dan peningkatan koordinasi terutama dengan lintas sektor. Peningkatan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari tingkat Kodya dirasa sangat diperlukan.Daftar bacaan : 30 ( 1992 - 2002 )"

"Pada lahun 1992, penyakit gigi menempati kedudukan urutan kedua penyakit terbanyak di puskesmas (Depkes, 1992). Pada tahun 1993, 60-80% penduduk Indonesia menderita karies dengan Decayed Missing, Filled Treatment (DMF-T) =2,8.60% anak usia 8-14 tahun yang tinggal di perkotaan menderita gingivitis dengan OHIS-1,5, prevalensi karies 62%, dengan DMFT=2. Sedangkan yang tinggal di pedesaan 55% prevalensi karies dengan DMF-T= 1,5, Dari perhitungan dengan pendekatan beban penyakit yang diukur dengan Disability Life Year (DALY) menunjukkan angka 2.246.552 DALY, yang merupakan urutan ke- 7 dari 12 penyakit utama (Depkes, 1996). Pelaksanaan program UKGS di Banda Aceh sudah dimulai sejak tahun 1976, namun data tentang persentase penduduk pendenta karies dengan besar DMFT-nya belum tersedia. Demikian pula evaluasi tentang bagaimana program ini dilakukan belum terlaksana. Berdasarkan kenyataan ini maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang manajemen pelaksanaan program UKGS di 5 puskesmas dalam Kota Banda Aceh pada bulan Juni tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap 5 orang kepala puskesmas dan 5 orang dokter gigi serta diskusi kelompok terarah terhadap 21 orang perawat gigi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program UKGS memang telah dilaksanakan di puskesmas yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi, namun pelaksanaan keempat fungsi manajemen ini belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan program UKGS. Diharapkan puskesmas memasukkan program UKGS ke dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang kemudian disahkan menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) puskesmas."

"Usaha Kesehatan Sekolah merupakan upaya membina dan mengembangkan hidup sehat masyarakat sekolah. Upaya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan terencana yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sekolah, dan warga masyarakat sekitar sekolah, diharapkan akan merubah pola hidup sehat masyarakat melalui sekolah sehingga akhirnya akan mampu membentuk manusia yang berkualitas.Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah.Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan kegiatan mempunyai beberapa masalah antara lain pelaksanaan kegiatan masih bersifat insidentil, kegiatan di lapangan masih berjalan sendiri-sendiri, cakupan program belum sesuai dengan target. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara tahun 2002.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data yang terdokumentasi. Informan penelitian adalah mereka yang tergabung dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara, serta Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Kotabumi, jumlah informan adalah 14 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara belum berjalan dengan baik, karena belum semua komponen input yang dianalisis mendukung proses seperti : belum terperinci uraian tugas untuk anggota, sehingga belum semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan belum tersedianya anggaran rutin untuk pembinaan. Hal ini mengakibatkan proses koordinasi belum berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari rapat koordinasi yang belum rutin dilaksanakan, kehadiran anggota tim yang berwakil, perencanaan belum dilakukan secara terpadu, pembinaan dan evaluasi dilakukan hanya pada saat kegiatan lomba sekolah. Hasil pelaksanaan kegiatan belum terdokumentasi dengan baik, dokumen-dokumen yang ada di Sekretariat tidak lengkap.Agar kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dapat mencapai hasil yang lebih baik, disarankan untuk mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Sekolah, uraian tugas dibuat lebih terperinci, adanya komitmen dari ketua dan anggota tim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu disosialisasikan program Usaha Kesehatan Sekolah ke jajaran instansi terkait, dan adanya bantuan dana dan sarana melalui Pemerintah Daerah. Selain itu pelaksanaan kegiatan perencanaan dilakukan bersama-sama anggota tim, pembinaan dan evaluasi ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan serta Tim Pelaksana di sekolah dilakukan secara berkala dan terpadu minimal empat bulan sekali.

---

School Health Program is an effort to build and develop the healthy life of school community. This program is done integrated, coordinated and planned involving government, school community and the community around the school and expected to change healthy life style of community through the school, finally will be able to create the qualified human.

To implement duty of building and developing School Health Program integrated and coordinated, which is in line which Decision Letter of the Four Ministers, formed the School Health Program Advisory Team, from National of Advisory Team, Province, District, Sub district, and Implementer Team at school.

In implementing their activities, Advisory Team of School Health program in The District of North Lampung has several problems such incidentally activities implementation, field activities still progress stand alone, program coverage not fulfilled the target. The effort of research is to find out description of the activities of Advisory Team of School Health Program in The District of North Lampung, 2002.

The research is a case study with a qualitative approach using primary and secondary data. Data gained by in depth interview and tracking documented data. Informants of research are those who involved in Advisory Team of School Health Program, Secretariat of Advisory Team of North Lampung, and Sub district Kotabumi Advisory Team, number of informants is 14.

Result of the research show the activities implementation of Advisory Team of School Health Program has not yet worked well because not all analyzed input components support the process like job description for members is not in detail, making all of them not understand their job and responsibilities, and routine budget is unavailable. It causes coordination process has not yet functioned well, this can be showed by that there is coordination meeting which executes routinely, member are surrogated by their representatives, planning is not performed integrally, building and evaluation are only when school contest carried out. Results of activities implementation are not well documented and documents in Secretariat are not comprehensive.

For the activities of Advisory Team of School Health Program in North Lampung to get better results, it is suggested to hold work meeting attended by Sub district Advisory Team and Implementer Team of school, prepare job description in a more detail, make available commitment from the chairman and members of team to implementing their job and responsibilities, socialize school health program into the related instances, and get financial aids and facilities from local Government. Planning activity should be implemented collectivity by team members, and building and evaluation to Sub district Advisory Team and Implementer Team at school should be done periodically and integrally at least four times monthly."

"Guna mewujudkan Indonesia Sehat 2010 sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Nasional, maka salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan status kesehatan gigi. Status Kesehatan Gigi anak usia I2 th sebagai usia indikator yang dianiurkan WHO tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka DMF-T rata-rata 2,2l dan Prevalensi Karies Gigi 76,9% dan Nilai Performent Treatment Index (PTI) baru mencapai 4,52 % (SKRT, 1995). Sedangkan di Kota Jambi pada tahun 1999 hasil penelitiaan Irma, dkk rnenginformasikan bahwa pada anak usia I2 th DMF-T rata-rata 2,44 dan Prevalensi karies. 83,9 % serta Nilai PTI I,84%. Sementara target Nasional untuk usia I2 tahun pada tahun 2010 rtanti adaiah DMF-T rata-rata 1,0 dan Prevalensi karies gigi 50% serta Nilai PTI 50%. Program UKGS Paripurna sebagai salah satu program yang ada di Puskesmas merupakan program yang Iangsung mcnyentuh kepada kebutuhan pelayanan kesehatan gigi khususnya anak usia 12 tahun yang pada umumnya duduk di kelas V1 SD. Untuk mengetahui gambaran status kesebatan gigi dau gambaran program UKGS Paripurna di Kota Jambi merupakan tujuan dari penelitian ini. Penilaian kualitas program UKGS Paripuma dengan menggunakan ?pendekatan system? memandang bahwa program UKGS Paripurna merupakan suatu organisasi dengan variabel-variabeinya input, pross dan output serta status kesehatan gigi sebagai outcome. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner wawancara untuk variabel independen dan menggunakan formulir pemeriksaan kesehatan gli untuk variabel dependen. Responden adalah penanggung jawab program UKGS Paripuma di seluruh Puskesmas di Kota Jambi sebanyak 20 Puskesrnas, sedangkan sampel murid kelas VI SD binaau UKGS Paripurna sebarnyak 708 orang untuk wilayah Puskesmas deugan kuaiitas Program UKGS Paripuma baik clan 708 oraug untuk wilayah PLISICCSIIIHS dengan kualitas Program UKGS Paripuma kurang baik. Selanjutnya data diolah menggunakan analisis Uji Kai Kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan status kesehatan gigi sebagai berikut; DMF-T rata-rata 2,14 Prevalensi Karies Gigi 79,S4% dan Nilai PTI 5,78%- Kualitas Program UKGS Paripurna dinilai dengan menggunakan ?pendekatan system? didapatkan hasil sebagai berikut: II (55%) Puskesmas dengau kualitasjprogram UKGS Paripurna baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik, 10 (50%) Puskesmas dengan input baik dan 10 (50%) Puskesmas kurang baik, II (60%) Puskesmas dengan proses baik dan 8 (40%) Puskesmas kurang baik, ll (55%) Puskesmas dengan output baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik. Begitupula dengan status kesehatan gigi setelah dikategorikan didapat hasil 12 (60%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi baik dau 8 (40%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi kurang baik. Dari analisis terrnyata anftara seluruh variabel independen mempunyai hubungan yang berrnakna dengau variabel dependen (Status kesehatan gigi). Guna Iebih meningkatkan kualitas dan cakupan SD UKGS Paripuma disarankan Dinas Kesehatan Kota Jambi meningkatkan variabel input berupa penambahau sarana pelayauan kesehatan gigi, peralatan dan obat-obatan terutama untuk tumpata ART, mengadakan dana operasional dan memberikan pelatihan kepada penauggtmg jawab program UKGS Serta memberikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan program UKGS yang lebih jelas.In order to establish Healthy Indonesian in 2010, as one of the elements of National olqiective on general welfare, it is improving the dental health status. The dental health status of children age I2 years as indicator age that suggested by the W.H.O- is still low. lt can be seen from the average rate of DMF-T was 2,2l, prevalence of caries dental was 76,9%, and value of Perfomance Treatment Index only reach 4,52% (House Hold Survey, 1995). While in Ja1'nbi City in l999 the result of survey conducted by lmta et al informed that on children age I2 years the average DMF-T was 2,44 and caries prevalence was 83,9%, the value of PTI was l,84%. Whereas the National target for the children age I2 years in 2010, the average DMF-T is 1,0, caries dental prevalence is 50%, and value of PTI is 50%. Post School Dental Health Program as one of the programs that available at the Health Center is direct program who touches to the need of dental heath service, especially for the children age 12 years, whose at VI graders of Primary School. The objective of this may is to determine me description of aemai health status and the description on post School Dental Health Program in Jambi City. The assessment to the quality of post School Dental Health Program is using "system approach", considering that post School Dental Health Program is an organization with its variables i.e. input, process, output, and dental health status as outcome. The design of this study was cross-sectional; the data collected by interview using questionnaire for independent variable, and using dental health examining form for dependent variable. Respondent is the undertalcer of post School Dental Health Program at entire of Health Centers in Jambi City with the number was 20 Health Centers. The sample were the schoolchildren at Vl graders of Primary School who as the model on post School Dental Health Program with the number 708 subjects, where at the area of post School Dental Health Program both good and was not good. The data was analyzing by chi-square Test. The result of this study shows that the dental health status in Jambi City was still low, especially to schoolchildren at the Vl graders of Primary School, with the detail as the followings: thc average of DMF-T was 2,l4, dental caries prevalence was 79,84, and value of PTI was 5,78%. Ten (50%) of Health Centers with sufficient input variable and 10 (50%) of Health Centers was insuflicient. Twelve (60%) of Health Centers with good process variable and Eight (40%) of Health Centers was not good. Eleven (55%) of Health Centers with good output variable and nine (45%) was not good. lt also with dental health status after grouped, it was obtained result twelve (60%) of Health Centers with dental health status good and eight (40%) of Health Centers was not good. Based on the analysis, the fact among entire of independent variables (input, process, and output) was having significant relationship with dependent variable (dental health status). In order to improve the quality and coverage of the Primary School on post School Dental Health Program, it is recommended to Local Health Ollice of Jambi City to increase the input variable by adding the facility of dental health service, equipment and medicine especially iilling of ART. Conduct operational iiind, giving training to the coordinator of School Dental Health Program And giving clear policy and manual of implementation on School Dental Health Program."

"ABSTRAKPenyakit gigi dan mulut adalah penyakit yang terdapat secara luas pada masyarakat, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, karena dapat terjadi pada gigi susu maupun gigi tetap. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan umum, yang penting dalam fungsi pengunyahan, bicara dan kecantikan.Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan maka perlu ditanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini yang dimulai dalam lingkungan keluarga dan disekolah. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada murid sekolah yang disebut Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) mempunyai tujuan agar tercapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal.Hasil penelitian Study Evaluasi Program UKGS di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1988, menunjukkan prevalensi karies gigi 86,71 % dengan DMF-T rata-rata 2,98 dan tahun pada tahun 1996 meningkat menjadi 93,72 % dan DMF-T menurun menjadi 2,66. Performed Tratment Index (PTI) adalah 9,06 % pada tahun1988 dan menurun menjadi 6,39 % pada tahun 1996.Melihat keadaan tersebut dan mengingat indikator derajat kesehatan gigi mulut pada tahun 2000 adalah DMF-T rata-rata < 3 dan PTI > 50 % serta kebersihan mulut termasuk kriteria baik, untuk umur 12 tahun, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk memperoleh informasi faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapinya PTI pada murid SD yang telah menerima pelayanan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Tahap III.Peneltian menggunakan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian pada 6 SD di Kecamatan Palmerah dan 4 SD di Kecamatan Tambora. Sampel yang diteliti adalah murid kelas 6 yang telah memperoleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dimana samplediambil secara multistage cluster random sampling, dengan jumlah sampel 426 murid. Juga dilakukan wawancara dengan guru UKS dan pelaksana UKGS yang bertugas pada SD terpilih, dimana jumlahnya masing-masing 10 orang. Wawancara pada murid dilakukan untuk mendapatkan data, faktor demografi, pengetahuan, perilaku pelihara diri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut serta dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi . Wawancara dengan guru UKS untuk memperoleh data mengenai peran serta guru dalam kegiatan UKGS sedangkan wawancara dengan tenaga kesehatan gigi untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan UKGS di lapangan. Data diolah secara statistik, mulai analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi logistik mutipel dengan program stata.Hasil penelitian memperlihatkan prevalensi karies pada murid kelas 6 adalah 82,9 % dengan DMF-T rata-rata 3,04 dan PTI murid adalah 6 %. Hasil model akhir menunjukkan bahwa PTI murid dipengaruhi oleh : pendidikan ibu, kebersihan mulut murid, jenis kegiatan dan tindakan kuratif yang dilaksanakan tenaga kesehatan gigi serta adanya interaksi pendidikan ibu dan jenis tindakan kuratifKesimpulan dari penelitian ini adalah selain pendidikan ibu murid mempunyai peranan yang besar dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut. Tenaga kesehatan gigi dalam menjalankan kegiatannya kurang melibatkan guru UKS dan orang tua murid. Pada penelitian ini kurang terlihat peranan guru UKS dalam kegiatan UKGS.Disarankan bagi tenaga kesehatan gigi agar dalam melaksanakan kegiatan UKGS, selain guru kelas, hendaknya melibatkan guru UKS dan guru kelas 1 dan 2, karena materi kesehatan gigi dan mulut diberikan pada saat murid duduk di kelas 1 dan 2. Juga sangat diperlukan memberikan penjelasan pada orang tua murid secara langsung atau paling tidak pada POMG, sehingga dimengerti manfaat dari program. Untuk meningkatkan PTI, bagi murid yang takut perawatan gigi dengan bur. dapat digunakan bahan tumpatan Atrarrmatic Restorative Treatment.Daftar Pustaka : 46 ( 1962 - 1998 )

---

ABSTRACT

Oral and dental diseases are widely spread community diseases which are found in both children and adults since they affect deciduous as well as permanent teeth. Oral Health constitutes an integral part of health in general with important aspects in relation with the mastication, speech and esthetic functions.

In order to enhance the quality of health, healthful living styles should be instituted as early as possible in life, starting within the family and school environments. The objective of oral health care services for schoolchildren, or School Oral Health Services ( SONS ), is the achievement of an optimal degree of oral and dental health.

The School Oral Health Service Evaluation Study Program in the Jakarta Special Area in 1988 showed a dental caries prevalence of 86.71% with an average DMFT of 2.98; the prevalence figure rose to 93,72 in 1996 while for that same year the average DMFT decreased to 2,66. Performed Treatment Index ( PTI) decreased from 9.06% in 1988 to 6.39% in 1996.

In view of these developments and the established dental health indicators for 2000 which comprise among others an average DMFT not exceeding 3,0, a PTI of at least 50% and a "satisfactory" degree of oral hygiene for the 12-year age group, a study to obtain further information on the factor relating to the failure to achieve an acceptable PTI level for schoolchildren with degree III SOHS in Jakarta was undertaken.

The study is of cross-sectional design. It involves six primary schools in the Palmerah and four primary school in the Tambora subdistricts. The sample studied are sixth graders who have received oral health care; the sample was taken through multistage cluster random sampling amounting to a total of 426 children. Also caned out were interviews with schoolteachers responsible for school health services and operators of SOHS, with a total of 10 persons at each target school. The objective of the interviews with the children was the collection of data on demography and knowledge and self care practices in dental health.

The children received dental examinations. Interview with the school health teachers was to acquire data on the participation and role of teachers in SOHS, while information on the implementation of SOHS was the goal of the interview with the dental health stag The data obtained was statistically processed, from univariat to bivariat and multivariat analysis with multiple logistic regression and strata program.

The results show a caries prevalence of 82,9% with and average DMFT of 3,04 and a PTI of 6%. The latest model indicates that PTI in schoolchildren is influenced by their mother's level of education, the children's state of oral hygiene, types of activities and curative care provided by the dental personnel and the existence of interaction between the level of the education of the mother and type of curative care rendered.

he conclusions reached in this study are that apart from the prominent role of the level of education of the children's mothers in maintaining oral health care, school health teachers and parents have not been adequately involved in SOHS activities. The role of the school health teacher in SOHS is in this study not too apparent.

It is recommended that beside the classroom teachers involved, the dental health staff also need to actively participate the school health teachers and the this and second grade teachers, since the school curriculum already provides dental health information material for first and second graders. It is also essential that information be disseminated directly to parents or in parent-teacher-association meetings to permit better understanding of the school dental program. To help increase the PTI figure, schoolchildren unwilling to be treated with dental burs should be provided treatment according to the Atraumatic Restorative Treatment ( ART) method.

Reading : 46 (1962 - 1998)"

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"Penyakit Tuberkulosis masih merupakan niasalah kesehatan masyarakat, dimana 75% penderita adalah kelompok usia produktif, ekonomi lemah dan berpendidikan rendah.Di Kota Bandar Lampung telah dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit TB dengan mengadopsi strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dan pengembangan Kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) Program P2TB. Sehingga 22 Puskesmas yang ada telah melaksanakan program TB. Tetapi hasil pencapaian program sampai tahun 2002 belum efektif, hanya 3 Puskesmas yang mencapai target yaitu Puskesmas Kedaton, Satelit dan Kampung Sawah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi manajemen dalam program TB Paru yang dibhat dari masukan, proses dan keluaran di 3 Puskesmas yang telah mencapai target program.Rancangan penelitian adalah kualitatif, berupa wawancara mendalam, observasi dan pemanfaatan data sekunder. Informan adalah Kepala Puskesmas, petugas TB, petugas laboratorium, Wasor TB, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan penderita.Penelitian ini menemukan bahwa tiga Puskesmas ini memiliki kecukupan input untuk pelaksanaan program TB, kekurangan biaya diatasi dengan dana JPSBK Puskesmas. Proses manajemen Puskesmas yang terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan, Pelaksanaan), P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian) dengan menggunakan instrumen Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya mini Puskesmas dan Evaluasi Kinerja Puskesmas telah berjalan, sehingga pengelolaan program TB di 3 Puskesmas ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan Puskesmas Kedaton melakukan pencarian aktif penderita baru TB di Kampung Bayur yang merupakan kantong TB. Puskesmas Satelit menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan Terpadu dengan melibatkan Camat, Lurah, PKK dan tokoh masyarakat sebagai panitia penyelenggara. Sedangkan Puskesmas Kampung Sawah menetapkan jadwaI pengambilan obat bagi penderita TB untuk memudahkan pemantauannya.Lokakarya mini tribulanan sebagai forum yang membahas pelaksanaan dan monitoring kegiatan Puskesmas yang melibatkan lintas sektor, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat belum ditaksanakan dengan optimal karena kurangnya koordinasi Puskesmas dan kecamatan.Dari hasil penelitian ini disarankan perlu dipertimbangkan peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Unit Swadana, agar Puskesmas melakukan koordinasi dengan Camat tentang pelaksanaan lokakarya mini tribulanan, penemuan penderita secara aktif dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi, Dinas Kesehatan Kota perlu melakukan sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam penanggulangan TB.

---

Tuberculosis (TB) disease has been a public health problem in which there are 75% of the patients are productive age group, short of economy, and having low education.

In the City of Bandar Lampung had been conducted the efforts to alleviate TB disease using DOTS (Directly Observed Treatment Short course) Strategy and the development of Worker Health Center Group for P2TB Program. There were 22 health centers that had conducted TB program. However, the result of program until 2002 was not effective yet. There were only three Health Centers that had reached the target namely Kedaton Health Center, Satelite Health Center, and Kampung Sawah Health Center.

The objective of the study was to obtain the description of management function of Lung TB Program that assessed from input, process, and output in three Health Centers that had reached the program target.

The study used qualitative research design that conducted through in-depth interview and observation. In this study, collecting secondary data was also done. The informants of the study were the head of health center, TB program staff, laboratory staff, vice supervisor, taking TB medicine controller, and TB patients.

The study resulted that three health centers had the adequacy input to conduct the TB program; and the lack of fund was covered by Social Safety Net in Health Division for health center. The process of health center management that consisted of P1 (planning), P2 (actuating, implementing), P3 (monitoring, controlling, and evaluating) using the instrument for health center level planning, health center mini workshop, and health center performance evaluation. Even the Kedaton Health Center actively conducted the search for new TB patients in Kampung Bayur where the TB patients were more exist. Satelit Health Center carried into integrated health education that involved the sub district head, village head, and community leaders as steering committee, while Kampung Sawah Health Center set the schedule of getting drugs for TB patients to monitor them easier.

Three-monthly mini workshop was used as forum to discuss the implementation and monitor of health center activities that involved inter sector, community organization, and community leader, had not been applied optimally due to lack of coordination between health center and sub district office.

From the result of the study, it is recommended to maintain health center status as self-funding unit health center. In order to health center could carry out the coordination with sub district office about implementing three-monthly mini workshop and finding the patients that conducted appropriate with situation and condition, the City Health Office should socialize and advocate toward many important sides to obtain the encouragement on alleviating TB."

"Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumberdaya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian. Hal ini karena gizi berpengaruh dan dapat menurunkan mutu kehidupan, menurunkan daya tahan tubuh, terganggunya pertumbuhan fisik, mental dan kecerdasan khususnya pada balita.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelaksanaan program kesehatan diderah mempunyai kontribusi yang besar dalam hal meningkatkan kesehatan salah satunya peningkatan status gizi masyarakat diwilayahnya. Pada sisi lain hingga saat ini belum ada penelitian mengenai Manajemen Pelaksanaan Program Gizi, khususnya di Kota Jambi.Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui gambaran Manajemen Pelaksanaan Program Gizi di Kota Jambi Tahun 2001, dengan menggunakan pendekatan sistem input, proses dan output.Analisis sistem digunakan pada penelitian ini untuk melihat input, proses (input output dalam manajemen gizi. Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode kualitatif, dengan data primer dan data sekunder, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah serta observasi langsung dari 23 orang informan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Kasubdin Kesga Dinkes Kota Jambi, Kasi Gizi Dinkes Kota Jambi, Kepala Puskesmas Kota Jambi, Pelaksana Gizi Puskesmas Kota Jambi, dan Lintas Sektor seperti Sekretaris Daerab Kota Jambi, DPRD Ketua Kornisi E, Ketua Bappeda Kota Jambi dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jambi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Pelaksanaan Program Gizi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Jambi Tahun. 2001 sudah cukup baik, namun masih ada kekurangan pada input. Pelaksanaan proses (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, evaluasi dan pemasaran) sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.Kekurangan tenaga pelaksana gizi dengan latar belakang D3 Gizi, dana untuk pelaksanaan rutin dan program gizi relatif kurang serta advokasi tidak berjalan lancar menjadi tantangan cukup berat bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi beserta jajarannya. Tidak tersedianya kendaraan bermotor roda dua di beberapa Puskesmas untuk keperluan program Gizi berdampak rendahnya mobilitas petugas untuk turun ke desa.Daftar Bacaan = 50 (1981-2002)

---

Analysis on Management of Nutrition Program Implementation in Community Health Center in City of Jambi Year 2001Nutrition is one determining factor of human resource quality. Malnutrition causes failure of physical growth and the development of intelligence, reducing productivity, reducing immune system, and increasing morbidity and mortality. Thus, nutrition problem could reduce the quality of life especially among under fives.

Community Health Center (Puskesmas) as the spearhead of local health program has important contribution in improving local community health including community nutritional status. Up to now, there is no study regarding the management of implementation of nutrition program in the city of Jambi.

The aim of this thesis is to understand describe the management of nutrition program implementation in the city of Jambi in year 2001, using system approach consisted of input, process, and output aspects.

System analysis framework is used in this study to describe the input, process, and output in nutrition management. Method used is qualitative method with both primary and secondary data. Research instruments include in-depth interview, focus group discussion, and direct observation. There were 23 informants including the Head of Health Office of City of Jambi, Family Welfare Head Officer, Head of Nutrition Section, Head of Community Health Center of City of Jambi, Nutrition Officer in Community Health Center, and personnel from inter sectoral and related institutions such as City of Jambi Government, Legislative of City of Jambi, Regional Planning Office of City of Jambi, Trade and Industrial Office, and Cooperation office in the City of Jambi.

The study shows that the management of nutrition program implementation in the city of Jambi in 2001 was quite good, but there was still lacking in the implementation of input and process aspects.

Challenges for the Health Office were lacking of nutrition personnel with diploma-3 in nutrition background, lack of funding for routine implementation, and lack in advocacy. Unavailability of motor cycle in several Community Health Center for nutrition program purposes causing low mobility of nutrition personnel to visit the remote areas. It is suggested to combine both top down and bottom up approaches in planning as to guarantee the success of the program and, in turn, fulfill local community's demand."

"Pendidikan tenaga kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi kehutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis dan mutunya sesuai dengan kebutuhan program kesehatan dan kebutuhan pasar kerja.Pendidikan tenaga kesehatan diarahkan agar lulusannya memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional serta sistem nilai yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta mampu bersaing untuk merebut pasar kerja global bahkan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kesehatan lainnya.Agar penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan berlangsung sesuai dengan ketentuan, dan dapat menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan telah berupaya meningkatkan kualitas penyelengaraan pendidikan tenaga kesehatan melalui akreditasi institusi.Penelitian ini ingin mengetahui tentang hubungan akreditasi dengan mutu lulusan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi DKI Jakarta tahun 2002. Metode penelitian crossectional berlokasi di DKI Jakarta, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Diknakes dan institusi pendidikan, waktu penelitian 7 Juni s/d 7 Juli 2003, populasi penelitian semua institusi pendidikan D III baik milik Depkes, ABRI dan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir program (UAP) dan telah terakreditasi.Hasil penelitian diperoleh gambaran mutu lulusan Program Diploma III Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi DKI tahun 2002 adalah sebagai berikut: rata-rata IP Semester lulusan adalah 2,78, rata-rata nilai UAP yaitu 3,052, dan rata-rata nilai IPK adalah 2,936, nilai akhir akreditasi JPT diknakes di DKI adalah 79,59, hubungan antara akreditasi dengan indeks prestasi, UAP, IPK dan hubungan komponen akreditasi dengan program pendidikan tidak menunjukan hubungan yang bermakna pada alfa 5%, namun terdapat perbedaan yang bermakna pada rerata nilai akreditasi komponen lintas sektoral berdasarkan jenis Diknakes (Kebidanan, keperawatan dan lainnya), rerata nilai komponen sarana prasarana, situasi umum dan nilai akhir akreditasi pada jenis program (program umum dan program khusus), rerata nilai komponen ketenagaan, sarana prasarana dan nilai akhir akreditasi berdasar status kepemilikan (Pemerintah dan Swasta) serta rerata nilai IPS dan IPK berdasar jenis program.Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh proses penyelenggaraan pendidikan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan, input kurang baik, tenaga dosen yang tidak tepat, materi pengajaran kurang cocok, sarana penunjang yang kurang memadai dan sistim administrasi kurang tepat. Lahan praktek, proses pendidikan dan pengajaran yang masih belum sesuai.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah rata-rata nilai akreditasi secara umum masih rendah, tidak ada hubungan antara komponen-komponen dengan mutu lulusan baik rerata IPS, UAP maupun IPK. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan perlunya standardisasi IPK, pembenahan dalam berbagai komponen akreditasi, ujian akhir program dan proses penyelenggaraan pendidikan.Pustaka 36 (1980 - 2003)

---

Analysis on Relationship between Accreditation Scores to Quality of Graduates from Diploma III of Health Manpower Education in Province of Jakarta, year of 2002Health manpower education is provides health manpower, in terms quantity, type, and quality for health programs and also market demand. Health manpower education directed to graduate health professionals which have good skills and knowledge for competition in global market even to create job opportunity for other health professionals.

In order to ensure health manpower education program as expected, The Center of Health Professional Education continually improve quality of health manpower education program through institutional accreditation system.

This study objective is to find out relation between accreditation and quality of graduate of Health Manpower Education Program in the province of Jakarta, in the year of 2002. This study used cross sectional design and carried out in Jakarta, used secondary data gained from The Center of Health Manpower Education (Pusdiknakes). The time of study is from June 7th to July 7'h, and study population is all Diploma III institutions belong to Department of Health, military owned, and privates which have carried out program's final examination (UAP) and have been accredited.

Based on the results of this study, description of quality of graduate Diploma III program of Health Manpower Education in province of Jakarta is following; average of grade index semester (IP) is 2,78, average of UAP is 3,05, and average of GPA is 2,936, total of JPT accreditation scores of Diknakes in province of Jakarta is 79,59, relation between accreditation with IP,UAP, IPK and relation of accreditation components with education program have no significant relationship in a =5%, but there is a significant relationship on average scores of inter sector accreditation components based of type of Diknakes (midwifery, nursery, etc..), average scores on facility and infrastructure, general situation, and final scores of accreditation on type of programs (general program and special program), average scores on manpower, facility and infrastructure, and final scores of accreditation based on ownership status (government and privates), and average scores on IPS and IPK based on type of programs.

This condition could be caused by educational processes that did not conform norm that has been determined, have no better input, lecturer, inappropriate education material, inadequate infrastructure and administration system non suitable.

Conclusion of this study is average scores of accreditation in general is still low, no relationship between components with quality of graduates in terms of IPS, UAP, or IPK. Based on the results, it is recommends that there should be IPK standardization, restructuring the components of accreditation, final examination of program and educational processes."