Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi perpajakan 1994 yang salah satu tujuannya adalah membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya melalui kemudahan dan fasilitas yang diberikan pada reformasi perpajakan. Untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan, maka pemerintah juga harus meningkatkan efisiensi intern, yang sudah mulai dilaksanakan antara lain dengan reformasi undang-undang Perpajakan tahun 1983 dan dilanjutkan tahun 1994. Secara prinsipil perubahan undang-undang perpajakan 1984 berbeda dengan perubahan undang-undang perpajakan 1994. Disisi lain dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku sebelumnya. Ketentuan di bidang perpajakan diharapkan mampu menciptakan iklirn investasi lebih yang kondusif dan juga untuk menunjang kegiatan ekspor disamping peningkatan daya saing dan efisiensi produksi. Dimensi waktu penelitian tahun 1993, 1994 (sebelum) tahun 1995 dan 1996 (sesudah) berlakunya undang-undang perpajakan 1994. Sample penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Effek Jakarta. Kinerja dalam penelitian ini diukur dengan rasio keuangan. Metode statistik yang dipergunakan untuk melakukan analisis data adalah non parametrik yaitu uji jenjang bertanda Wilcoxon. Hipotesa yang diajukan adalah tentang pengukuran apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Effek Jakarta sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang Perpajakan 1994. Berdasarkan analisis statistik ternyata hanya rasio gross profit margin, return on investment, dan operating profit margin yang berbeda secara signifikan pada beberapa periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang Perpajakan 1994, sedangkan rasio lainnya ternyata tidak berbeda secara signifikan."

"Analisis perbandingan likuiditas dan profitabilitas perusahaan industri sebelum dan sesudah perubahan undang -undang perpajakan 1994 bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah perubahan undang undang pajak 1994.Dengan adanya perubahan undang- undang pajak tahun 1994, pemerintah telah melakukan perubahan antara lain tarif dan lapisan tarif, penegasan obyek pajak, pembatasan bukan obyek pajak, perluasan withholding, metode penghitungan penyusutan maupun pemberian fasilitas perpajakan serta pengembangan Iptek, SDM dan pelestarian lingkungan.Sebagaimana diketahui bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulair. Di satu sisi pemerintah tetap berusaha meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi disisi lain juga mendorong perekonomian khususnya dunia usaha. Bagi dunia usaha, banyak cara untuk mengukur keberhasilannya, dan salah satu caranya dapat dilihat dari analisis keuangannya.Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar di BEJ,sebanyak 41 sampel yang datanya diperoleh di Indonesian Capital Market Directory. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, cash ratio, gross profit margin , net profit ratio dan Return on Investment (ROI) untuk tahun 1994 sampai dengan 1996.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :- Tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1995 tidak signifikan, kecuali untuk variabel net profit rasio ( tahun 1993 dibandingkan 1995).- Tingkat likuiditas dan profitabilite perusahaan dalam tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1996 juga tidak signifikan, kecuali untuk variabel gross profit margin dan ROl.Dari penelitian ini walaupun pengaruh perubahan undang- undang perpajakan 1994 terhadap keberhasilan dunia usaha relatif kecil, namun setidak tidaknya memberikan angin segar bagi dunia usaha, antara lain ketentuan mengenai penurunan tarif dan lapisan tarif, kemudahan penggunaan metode penyususutan serta ketentuan pembebanan biaya dalam rangka pengembangan Iptek, SDM serta kelestarian lingkungan."

"Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki porsi terbesar dalam struktur APBN. Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) struktur APBN ditopang oleh penerimaan dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, salah satu arah dan tujuan pemerintah melakukan revisi undang-undang sebelumnya adalah untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Peningkatan daya saing tersebut salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang diambil untuk data studi ini adalah 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 sampai dengan 2009. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio likuiditas dan solvabilitas, serta tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio rentabilitas.

---

Tax is a revenue source that has the largest share in the structure of the state budget (APBN). More than 70% (seventy percent) of the APBN structure is supported by tax revenue. According to Undang-undang no. 36 of 2008 on Income Tax, one of the government's direction and purpose to revise previous legislation is to improve the competitiveness with other countries. One way in achieving it is by increasing the financial performances of companies. Samples taken for this study are 30 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2008 to 2009. The study concluded that there are significant differences in the ratios of liquidity and solvency, and there is no significant difference in the profitability ratio"

"Stock split is a coporate action in which a company's existing shares are devided into multiple shares

---

"

"Seasoned equity offering (SEO) is an additional public offering of a company's shares in order to generate extra financing for business expansion or fulfillment of its liability

---

"

"In process of writing script the title "The Comparative of Stock Price Before and After Stock Split Announcement", the writer do the research, with purpose to know whether there are differences among stock price before announcement and stock price after split announcement."

"ABSTRAKDengan semakin berkembangnya pasar modal transaksi merger dan akuisisi semakin banyak dilakukan Di Indonesia isu merger dan akuisisi (M&A) ini sudah mulai berlangsung pada tahun 1970 yang dilakukan oleh bank bank dengan harapan agar dapat memperkuat struktur modal dan memperoleh keringanan pajak Untuk Kondisi di Indonesia ada yang menganggap bahwa penggabungan usaha terutama didorong oleh faktor likuiditas keinginan melakukan ekspansi personal hability keinginan pemilik untuk mengurangi beban kewajiban pihak ketiga dan keinginan mengatasi masalah internal perusahaan Pada umumnya tujuan dilakukannya M&A adalah untuk mendapatkan smergi atau nilai tambah Keputusan untuk M&A bukan sekedar menjadikan dua ditambah dua menjadi empat tetapi M&A harus menjadikan dua ditambah dua n^njadMima Nilai tambah yang dimaksud tersebut lebih bersifat jangka pmumigi dibanding nilai tambantyang hanya bersifat Oleh karena itu ada tidaknya sinergi suatu M&A tidak bisa dilihat beberapa setelah M&A terjadi tetapi diperlukan waktu yang relatif panjang Smergi yang teijadisementara saja saat sebagai akibat penggabungan usaha bisa berupa turunnya biaya rata rata per unit karena naiknya skala ekonomis maupun sinergi keuangan yang berupa kenaikan modal Akan tetapi keputusan M&A selain membawa manfaat juga tidak terlepas dari permasalahan diantaranya biaya untuk melaksanakan M&A yang relatif mahal dan hasilnya pun belum pasti sesuai dengan yang diharapkan Di samping itu pelaksanaan akuisisi jugadapat memberikan pengaruh negatif terhadap dosisi keuangan dari acquiring company apabila strukturisasi dan akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas dan melalui pinjaman Keputusan suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha ini nantinya diharapkan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan reaksi pasar dan investor dalam membuat keputusan investasi Reaksi positif dan negatif terhadap kejadian M&Atergantung dan ketersediaan informasi bagi investor pada waktu pengumuman M&A serta persepsi pasar terhadap keptusan M&A tersebutObjek penelitian im berjumlah 45 perusahaan publik yang melakukan M&A dan tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang membandingkan volume perdagangan retum saham dan kinerja keuangan sebelum dan setelah perusahaan melakukan M&AHasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan untuk variabel volume perdagangan saham pada priode 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah merger dan akuisisi Kemudian untuk variabel retum saham tidak ditemukan adanya perbedaan yang sesudah merger dan akuisisi Dan untuk kinerja terdapat hanya pada Rasio Solvabilitas (Debt to Equity ratio dan leverage ratio) dan ratio profitabilitas (return of investment) Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan volume perdagangan saham untuk periode 20 hari untuk return saham tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah M&A Dan untuk kinerja keuangan perbedaan yang signifikan terdapat pada rasiosolvabilitas likuiditas dan profitabilitas untuk periode 1 dan 2 tahun sebelum dan sesudah M&A Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pertama penelitian selanjutnya sebaiknya mengelompokkan perusahaan perusahaan yang melakukan M&A dengan perusahaan yang tidak M&A untuk diperbandingkan agar dapat Jebih jelas menggambarkan pengaruhkeputusan merger dan akuisisi Kedua Penelitian selanjutya juga diharapkan untuk memperhatikan aspek aspek non ekonomis yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan Dan yang terakhir untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk membedakan jenis merger dan akuisisi yang dilakukan apakah itu merger dan akuisisi vertikal honsontal atau konglomerat serta apakah itu merger dan akuisisi internal atau eksternal."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."