Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi merupakan konsepsi yang popular dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Dalam upaya demokratisasi, make di dalam UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang demokrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara langsung dapat terlihat karaktar demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung dari undang-undang organiknya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada.Selama berlakunya UUD 1945 ternyata efektifikasi implementasi demokrasi tersebut mengalami pasang surut yang dapat dilihat dari tiga periode, yaitu 1) periode 1945-1959 (Demokrasi Liberal); 2) periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin) dan 3) periode 1966-sekarang (Demokrasi Pancasila). Keadaan pasang surut tersebut dapat dilihat dari bekerjanya pilar-pilar demokrasi, antara lain, yaitu kehidupan pers, kehidupan kepartaian, dan bekerjanya lembaga perwakilan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, politis, dan komparatif. Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar peraturan perundangundangan yang merupakan dasar pengaturan dan pengejawantahan tentang demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifikasi implementasi demokrasi sangat tergantung pada kebijakan politik, yaitu yang tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan pengejawantahan dari pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang demokrasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi demokrasi, seyogianya merupakan pengukuhan dan bukan sebaliknya.Berkaitan dengan itu, diajukan saran agar berbagai peraturan perundang-undangan tentang implementasi dari pasal-pasal tentang demokrasi (dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pemilu) ditinjau kembali."

"Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, dimana permohonan uji materil ini diajukan oleh beberapa terpidana mati kasus narkotika. Permohonan mereka adalah agar hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. Skripsi ini juga akan membandingkan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (salah satu pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi) dengan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Abdul Azis Alias Imam Samudra. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan permasalahan yang muncul mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

---

This thesis discusses the death penalty as one of the toughest sanctions set forth in state regulations. Positive law in Indonesia is still recognizes the mechanism of this execution, both in the Penal Code and in the other legislation. This death penalty issue, then, will be related with the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding Judicial Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against Constitution of 1945, in which judicial review petition was filed by several death row cases of narcotics. Their application is for capital punishment in the Narcotics Act revoked and declared no longer valid because it considered contrary to the Constitution of 1945. But in the decision of the Constitutional Court stated that the request is rejected and unacceptable. This thesis will also compare the case of death sentences on Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (one of the applicant's Constitutional Court Decision) in case of death sentences to Abdul Azis alias Imam Samudra. This thesis also discusses the procedure for execution of capital punishment in Indonesia and the problems that arise concerning the implementation of the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 associated with the practice of executions in Indonesia."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketenagalistrikan, dimana sebelumnya hak monopoli dijalankan sepenuhnya oleh PT PLN (Persero) selaku pemeran Utama dalam indsutri ketenagalistrikan yaitu sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sekarang PT PLN (persero) hanyalah sebagai pemeran pembantu dalam industri ketenagalistrikan bersama Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta, dan swadaya masyarakat, yaitu sebagai Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. hal inilah yang menjadi pokok permasalahn dari penelitian ini, yaitu pergeseran hak monopoli Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun sesungguhnya telah terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketengalistrikan. Disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kembali seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, dimana Negara menguasi penuh industri ketenagalistrikan ini.

---

With the enactment of Act Number 30, 2009 Concerning electricity there was a shift in the State monopoly in the electricity industry, where previously a monopoly run entirely by PT PLN (Persero) as the main actor in indsutri electricity who acting as holder of the Electricity Business Authority, now PT PLN ( Persero) is just a supporting role in the electricity industry together with Regional-Owned Enterprises, cooperatives, private and governmental organizations, namely as a license holder Electricity Providers. it is the primary issues of this study, namely the shift state monopoly in Act No. 30 of 2009 on electricity associated with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act Number 5, 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, where this research uses normative research method.

Conclusion from this study is that although the Constitutional Court has established Act Number 30, 2009 concerning electricity is not contrary to Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but actually has a shift in the State monopoly in the industry electricity. It is recommended that the government revise Act Number 30, 2009 concerning Electricity back as Act Number 15, 1985, in which the State have full monopoly in electricity industry."

"ABSTRAKDisertasi ini berjudul ?Pergeseran Fungsi Institusi Militer di Indonesia Dalam Perspektif Perubahan Undang-Undang Dasar l945?, yang ditinjau secara sosiologis, dengan menggunakan Pendekatan Sejarah sesuai dengan perspektif yang telah dipilih yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang mcnggunakan cara interpretasi maupun cara amandemen, kemudian atas perubahan tersebut dianalisis faktor yang mempengaruhi dan bagaimana terjadinya, memakai suatu optik, yaitu Faham Kedaulatan.Penelitian ini ingin menjelaskan suatu thesis yang berbunyi ?Faham Kedaulatan yang dianut pada suatu era pemerintahan, menentukan fungsi lnstitusi Militernya?. Adapun Faham Kedaulatan dipersepsikan sebagai ?suatu resultante antara faktor Disposisi dari Institusi Militer dengan faktor Aspirasi di dalam masyarakat?. Karena faktor yang mempengamhi lebih dari satu faktor, rnaka sexing disebut sebagai multi-kausalitas, atau secara diakronik. Sedangkan periodisasi ditempuh untuk menggambarkan kontinuitas dan dis-kontinuitasnya.Analis dilakukan dengan menggunakan Teori dan Alat Bantu Analisis berupa gagasan dan peristiwa yang pernah ada/terjadi di bumi Nusantara, dengan tetap memperhatikan perspektif perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perubahan yang telah ditempuh baik melalui cara interpretasi dan perubahan melalui amandemen.Perubahan Aspirasi pada era Demokrasi Terpimpin, dianalisis perubahan melalui interpretasi, yakni interpretasi pada Pembukaannya Perubahan Aspirasi pada era Demokrasi Pancasila juga dianalisis melalui interpretasi pada Sejarah Pembuatannya. Adapun perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era Reformasi dinalisis perubahan faktor Aspirasi dan Disposisi Institusi Mililter yang mempengaruhi sehingga terjadi amandemen Undang Undang Dasar 1945.Pada sisi Disposisi dianalisis tindakan lnstitusi Militer pada masing-masing era pemerintahan, yang nampak sebagai tindakan me-libat-kan diri, meng-optimasi-kan momentum yang sedang berkembang, atau me-lepas-kan diri dari keterlibatan ketika konstelasi dunia mulai berubah dan tuntutan aspirasi demokratisasi di dalam masyarakat sedemikian menggebu.Sisa kebijakan segregasi dalam bentuk pluralitas hukum dipergunakan untuk menganalisis tentang ancaman, sedangkan pendapat Jenderal A.H. Nasution tentang ?100 bataliyon tempur berbasis infanteri yang mobile, persenjataan ringan dan mudah dijinjing, organisasi Tentara dan Teritorium" dipergunakan sebagai ?indeks perubahan? terhadap struktur organisasi Institusi Militerya."

"ABSTRAKDisertasi ini berjudul ?Pergeseran Fungsi lnstitusi Militer di Indonesia DalamPerspektif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945?, yang ditinjau secara sosiologis,dengan menggunakan Pendekatan Sejarah sesuai dengan perspektif yang telah dipilihyakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang menggunakan cara inter-pretasi maupun cara amandemen, kemudian atas perubahan tersebut dianalisis faktoryang mempengaruhi dan bagaimana tenjadinya, memakai suatu optik, yaitu FahamKedaulatan.Penelitian ini ingin menjelaskan suatu thesis yang berbunyi ?Faham Kedau-latan yang dianut pada suatu era pemerintahan, menentukan fungsi Institusi Militernya". Adapun Faham Kedaulatan dipersepsikan sbagai ?suatu resultante antarafaktor Disposisi dari Institusi Militer dengan faktor Aspirasi di dalam masyarakat?.Karena faktor yang mempengaruhi lebih dari satu faktor, maka sering disebut sebagaimulti-kausalitas, atau secara diakfonik. Sedangkan periodisasi ditempuh untukmenggambarkan kontinuitas dan dis-kontinuitasnya.Analis dilakukan dengan menggunakan Teori dan Alat Bantu Analisis berupagagasan dan peristiwa yang pernah ada/terjadi di bumi Nusantara, dengan tetapmemperhatikan perspektif perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perubahanyang telah ditempuh baik melalui cara interpretasi dan perubahan melalui amandemen.Perubahan Aspirasi pada era Demokrasi Terpimpin, dianalisis perubahan melalui interpretasi, yakni interpretasi pada Pembukaannya. Perubahan Aspirasi pada eraDemokrasi Pancasila juga dianalisis melalui interpretasi pada Sejarah Pembuatannya.Adapun perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era Reformasi dianalisis perubahan faktor Aspirasi dan Disposisi Institusi Mililter yang mempengaruhi sehinggaterjadi amandemen Undang Undang Dasar 1945.Pada sisi Disposisi dianalisis tindakan Institusi Militer pada masing-masing erapemerintahan, yang nampak sebagai tindakan me-libat-kan diri, meng-optimasi-kanmomentum yang sedang berkembang, atau me-lepas-kan diri dari keterlibatan ketikakonstelasi dunia mulai berubah dan tuntutan aspirasi demokratisasi di dalam masyarakat sedemikian menggebu.Sisa kebijakan segregasi dalam bentuk pluralitas hukum dipergunakan untukmenganalisis tentang ancaman, sedangkan pendapat Jenderal A.H. Nasution tentang?100 bataliyon tempur berbasis infanteri yang mobile, persenjataan ringan dan mudahdijinjing, organisasi Tentara dan Teritorium? dipergunakan sebagai ?indeks perubahan? terhadap struktur organisasi Institusi Militernya."

"Pada Negara Indonesia dari sejak tahun 1950-1959 menganut sistem Demokrasi Liberal. Karena sistem kabinet yang berlaku, maka kabinet dapat jatuh olrh karena kebijaksanaannya tidak didukung oleh parlemen, sedangkan Presiden/Kepala Negara adalah Presiden Konstitusional. Setelah terlaksananya pemilihan umum 1955, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang kedua sebagai wujud kekuatan-kekuatan (fraksi-fraksi di Parlemen). Dalam perjalanan pemerintahannya, Kabinet ini banyak menemui masalah-masalah yang menyulitkan kedudukan Kabinet Ali kedua, antara lain ketika Presiden Soekarno mengucapkan Konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957. Menurut presiden, konsepsi ini adalah untuk mengatasi kekalutan politik yang menjadi-jadi di tanah air. Hanya saja, gagasan presiden ini diumumkan tanpa sepengetahuan pemerintah terlebih dahulu. Tindakan presiden itu, mungkin sekali tidak dalam kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional, melainkan sebagai Pemempin Rakyat yang prihatin melihat kekacauan politik sudah begitu memuncak, sehingga dapat membahayakan kesatuan, keselamatan bangsa dan negara. Tetapi bagaimanapun tindakan presiden itu benar-benar menempatkan pemerintah dalam suatu posisi yang sukar dan cukup menyulitkan, karena selaku Pemerintah harus bertanggung jawab atas Pidato Presiden itu."