Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menyelenggarakan kehidupan negara terdapat pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa lembaga tinggi/tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga tinggi/tertinggi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan peningkatan kehidupan rakyat agar semakin lebih balk. Lembaga tinggi negara/tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara mempunyai hubungan seperti hubungan tugas antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan atas tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan keuangan negara, sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Pengawasan atas jalannya pemerintahan termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Hubungan tugas tersebut adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dilaksanakan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua lembaga tinggi negara. Hubungan tugas tersebut adalah dalam bentuk pembe- ritahuan hasil pemeriksaan tahunan (HAPTAH) atau sekarang dijadikan hasil pemeriksaan semester-an (HAPSEM) dan Pemberitahuan atas Hasil Perhitungan Anggaran (PAN) melalui peme- rintah selanjutnya diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas menjadi Undang-undang.Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya ditindaklanjuti dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan sekarang masih terbatas kepada apa yang dipahami dari laporan hasil pemeriksaan. Adapun tindaklanjut lainnya berupa dengar pendapat dan keikutsertaan dalam pembahasan masalah-masalah yang berkait-an dengan keuangan negara belum sepenuhnya terlaksana. Agar hubungan kerja tersebut dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan seperangkat peraturan yang mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa tanggungjawab keuangan negara, seperti Undangundang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang tentang Pemeriksaan Keuangan, serta ketentuan lain yang mendukung hubungan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat."

"Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945."

"Permasalahan perbankan berawal dari deregulasi perbankan pada tahun 1988. Persoalan yang menggunung menyebabkan pemerintah melakukan berbagai terobosan perbaikan dimana salah satunya adalah melakukan merger. Merger Bank BUMN yang telah efektif pada awal Agustus 1999 mengandung makna politis yang sangat substantif yang memberi dampak pada ketidakpastian yang cenderung semakin tinggi. Namun terlepas dari persoalan tersebut, sumber masalahnya adalah pada perilaku komunikasi yang diterapkan secara sentralistik dan searah yang berakibat macetnya saluran komunikasi formal dan iklim komunikasi organisasi yang tidak kondusif. Masalah yang kurang disadari oleh para pengelola bank tersebut, menyebabkan aliran informasi kebijakan merger berpengaruh pada pola hubungan komunikasi atasan-bawahan. Penelitian ini dilakukan di salah satu dari empat bank BUMN yang merger yaitu PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Dengan populasi karyawan Bapindo ditarik sampel yang menjadi responden sebanyak seratus orang yang terdiri dari Pimpinan Urusan/Biro/Desk, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Kepala Tim dan Anggota Tim di empat satuan Unit Kerja yaitu Urusan Sumber Daya Manusia, Urusan Umum & Pengadaan, Urusan Kredit Besar, serta Biro Direksi dan Hukum. Unit analisis yaitu masing-masing atasan-bawahan (monadic) dengan menggunakan cara stratified random sampel. Dalam konteks hubungan tersebut, penulis hendak melihat hubungan persona atasan-bawahan dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel pola interaksi atasan-bawahan dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel keterbukaan komunikasi dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel persepsi tentang atasan efektif dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel penyampaian pesan dengan komunikasi atasan-bawahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan studi dilakukan secara kuantitatif. Cara pengumpulan data terutama dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditentukan secara stratified random sampling. Uji korelasi pada penelitian ini mempergunakan aplikasi statistik yaitu Spearman Correlation. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable. Dimana di dalam menganalisa data ini digunakan dua bentuk data yaitu tabel distribusi silang dan frekuensi. Berdasarkan data sosio-demografis dan perhitungan secara statistik, diperoleh hasil bahwa dalam Pola Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan terdapat hubungan yang sangat lemah antara Jabatan responden dengan Cara atau Metode Komunikasi Yang Dipakai : Keseriusan Atasan di dalam mendengar keluhan bawahan ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Terhadap Informasi Yang Dibutuhkan. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara Unit Kerja responder dengan Cara Yang Dipakai. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara Unit Kerja responden dengan Atasan yang serius mendengarkan keluhan bawahannya ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara Lama Bekerja responden dengan Cara atau Metode Komunikasi yang dipakai ; Atasan Serius Mendengarkan Keluhan Bawahan ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Kebutuhan informasi Merger. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara Frekuensi Komunikasi Atasan-Bawahan dengan Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sedang antara Lebih Banyak Membujuk dengan Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara faktor keterbukaan komunikasi dengan tingkat kepuasan. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara tingkat partisipasi dengan tingkat kepuasan komunikasi. Menunjuk hal-hal di atas diperoleh fakta bahwa dalam Pola Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan, aliran informasi pada saluran komunikasi organisasi tidak menggunakan cara-cara yang efektif baik lisan maupun tulisan sehingga karyawan lebih banyak memperoleh informasi melalui saluran komunikasi formal. Karyawan Bapindo menyadari adanya sistem informasi yang tidak resmi, dimana mereka sangat menggantungkan diri pada sistem ini sebagai suatu cara untuk mendapat akses yang cepat, karena mekanisme komunikasi yang resmi (rapat, pesan tertulis dan sebagainya) lebih lamban dan lebih sering menghasilkan penyebaran yang tidak lengkap. Komunikasi formal yang tadinya diharapkan dapat memberikan kesempatan berlangsungnya komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal dan lintas saluran yang terus terang, cermat dan sensitif temyata tidak optimal. Secara teori, pengukuran kualitas keakraban karyawan atau responden lebih ditekankan pada pengakuan verbal karyawan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi terbatas karena tidak bisa menjawab instrumen ini. Implikasi secara praktikal, dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi organisasi perlu melakukan penilaian yang menyeluruh dan sistematik, oleh karena itu sudah selayaknya dibentuk unit kerja khusus yang menangani masalah dan pemecahan komunikasi organisasi dan berfungsi sebagai Integrator yang bekerja secara independen dan dapat menjembatani elemen-elemen yang ada dalam organisasi baik secara internal maupun eksternal."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat waktu alur proses pelaksanaan anggaran dan rencana investasi di lembaga keuangan dan menyeimbangkan beban kerja pegawai pada lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode business process reengineering untuk memperbaiki proses. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan memetakan kondisi saat ini, merancang alternatif perbaikan, membuat skenario dari kombinasi alternatif perbaikan untuk disimulasikan dengan Igrafx, dan mengolah data hasil simulasi. Alternatif perbaikan yang diusulkan antara lain implementasi teknologi informasi, penerapan manajemen keuangan pusat, dan aplikasi empat kriteria perbaikan yaitu eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) pada tiap aktivitas dalam proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dan penerapan manajemen keuangan pusat memberikan perbaikan terbesar yaitu pengurangan waktu sebesar 26,67% untuk proses penerimaan dan 40,44% untuk proses pengeluaran serta persentase utilisasi sumber daya manusia mendekati 90% pada pelaksanaan penerimaan anggaran tunai dan pengeluaran anggaran tunai.

---

This study aims to reduce the cycle time of budget and investment plan realization in financial institution and to balance the workload of its human resource. This study uses business process reengineering to enhance processes. There are several steps conducted in this study, which are mapping current condition (as-is), designing improvement alternatives, generating an Igrafx simulation of scenarios by combining these improvement alternatives, and analizing the output data from simulation conducted. The improvement alternatives are installation of IT, installation of central payment, and the application of four improvement criteria which are eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) to each activities in budget realization processes. The result of this study shows that implementing information technologies and central payment gives the biggest benefits of reducing the cycle time by 26,67% for income processing and 40,44% for disbursement processing and maximizing the percentage of resource utilization by 90%."

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Krisis yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 khususnya di kawasan Asia,. secara nyata telah menyebabkan kerusakan di sektor ekonomi, politik dan sosial. Sektor perbankan merupakan salah satu yang terterpa imbas dari krisis tersebut. Salah satu bank BUMN terkemuka yaitu Bank BNI ikut merasakan akibat dari krisis tersebut.Berlatar belakang hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan studi adalah :a. Apa kebijakan komunikasi yang dilakukan Humas Bank BNI dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998 ?b. Apakah Humas Bank BNI mempunyai Crisis Communication Planning pada masa krisis moneter di Indonesia tahun 1997-1998 ?c. Bagaimana proses pengembangan strategi atau kegiatan-kegiatan public relations secara spesifik sehingga Bank BNI bisa mencapai pemulihan?Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui tindakan Humas Bank BNI dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998.Metodologi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.Teknis AnaIisis Dalam Kualitatif yang dipergunakan adalah Time Allocation Analysis. Sedangkan untuk Teknis Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara mendalam melalui Key Person sejumlah 2 orang dan analisis data.Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pengertian Humas, Fungsi dan Tujuan Humas Dalam Organisasi, Posisi Hnunas Dalam Organisasi, Crisis Communication Planning dan Contingency Planning, Peranan Media Massa Dalam Program Kerja Hurnas, Program Kerja Humas dalam Mengelola Situasi Krisis.Dalam temuan penting hasil studi dapat dijabarkan bahwa Bank BNI ikut terkena dampak krisis moneter. Hal ini dapat dilihat pada penurunan profit perusahaan, tidak adanya perencanaan komunikasi terhadap krisis dalam tugas dan wewenang Kelompok Humas. Sedangkan untuk kegiatan kehumasan yang dilakukan pada tahun 1997 hanya penyampaian Laporan Tahunan kepada Bapepam.Kegiatan kehumasan sesudahnya dilakukan dengan tujuan untuk memaintenance dampak krisis. Maksudnya adalah kebijakan kehumasan yang dilakukan adalah merupakan garis besar program kehumasan yang sudah ada di Bank BNI yaitu Corporate Public Relations (CPR) dan Marketing Public Relations (MPR). Tidak ada strategi khusus kehumasan yang dilakukan dalam rangka krisis moneter tersebut.Sebagai saran dari Peneliti, krisis merupakan hal yang pasti akan terjadi dalam organisasi dengan berbagai macam bentuk yang akan menimpa perusahaan. Untuk itu Crisis Communication Planning diperlukan keberadaannya dalam organisasi. Begitupula dengan Tim Krisis yang perlu dibentuk serta dibekali dengan keilmuan mengenai krisis."

"Wawasan Nusantara pada awalnya merupakan konsep hukum laut tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia yang pada intinya menetapkan keutuhan wilayah territorial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pulau-pulau dan perairan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam perkembangan politik ketatanegaraan konsep Wawasan Nusantara berkembang secara luas sebagai nilai doktrin dan dijadikan Wawasan Nasional sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memenuhi kesejahteraan dan keamanannya.Secara Yuridis dan Ketatanegaraan Wawasan Nusantara telah ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973 dan berlanjut pada GBHN 1998, ditegaskan bahwa Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam pencapaian, tujuan pembangunan nasional mencakup : perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan keamanan.Oleh karena itu, Wawasan Nusantara perlu diimplementasi dalam sistem pemerintahan dengan memperhatikan aspirasi dan perkembangan politik, paradigma desentralisasi, demokratisasi serta keadilan sosial yang menjadi tuntutan rakyat diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang desentralisasi dengan otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.Selama kurun waktu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah pelaksanaan Otonomi Daerah tidak berjalan seperti yang diharapkan di daerah dan lebih bersifat sentralistik daripada desentralisasi, serta membatasi demokratisasi di daerah karena kuatnya pengaruh (dominasi) pusat terhadap daerah sehingga menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pusat dan terjadi hubungan pemerintah yang tidak kondusif terutama dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dan adil.Untuk mendorong daerah lebih mampu dan mandiri sebenarnya telah diambil kebijakan dengan penetapan model percontohan otonomi daerah yang semula diharapkan mempunyai "Spin of Effects" yang dapat dikembangkan keberhasilannya sesuai dengan kondisi dan karakteristik alamiah dan sosial daerah. Namun kebijakan pemerintah ini tidak berjalan dengan baik karena tidak didukung "Political Will" dan komitmen yang kuat dan Pemerintah Pusat.Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi arus balik pemerintahan sesuai era desentralisasi, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota I Kabupaten harus melakukan Reformasi dibidang kelembagaan dengan melakukan Restrukturisasi, Reorganisasi dan Refungsionalisasi Pemerintahan Daerah.Dalam penelitian ini akan diteliti persoalan implementasi Wawasan Nusantara dalam pelaksanaan otonomi derah terutama mengenai pembangunan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Banyumas pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hubungan pusat dan daerah serta penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan lembaga di era Reformasi dengan pendekatan yang komprehensip atau pendekatan Ketahanan Nasional (Asta Gatra) dengan mengkaji aspek-aspek alamiah dan sosial serta lingkungan Strategi yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pejabat ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten Banyumas yang sangat berkompeten dengan pengambilan kebijakan dalam pembangunan lembaga, pengamatan di lapangan (observasi) dengan didukung Study Kepustakaan dan peraturan perundangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Wawasan Nusantara telah dijadikan Wawasan Nasional sebagai Wawasan dalam pencapaian tujuan pembangunan sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan daerah terutama dalam pembangunan lembaga yang harus memberikan peluang, dorongan, kreativitas dan partisipasi masyarakat di Kabupaten, meskipun secara Implicit penerapan Wawasan Nusantara telah sebagian dilaksanakan dengan mengedepankan wacana kesatuan dan persatuan dalam pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan pemerintah.Dengan analisis atau pendekatan aspek alamiah (Tri Gatra) dan aspek sosial (Panca Gatra) memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten sangat strategic dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju penguatan kondisi Kabupaten Banyumas.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten merupakan Reformasi dan pemberdayaan kelembagaan (organisasi) pemerintah daerah sebagai alat dan wadah untuk menggerakkan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dilain pihak dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata dengan pemberian kewenanganlurusan kepada Kabupaten Banyumas membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggungjawab, pembiayaan (anggaran) dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten diperiukan persamaan persepsi dari aparatur pemerintah pusat dan daerah dengan dilandasi komitmen dan kemauan politik yang kuat (Political Will) sekaligus, mengantisipasi dan merespon tuntutan dan dinamika pembangunan dan aspirasi rakyat yang terus berkembang.Wawasan nusantara sebagai dokrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan dan otonomi daerah sebagai sub sistemnya hendaknya selalu diaktualisasikan sesuai dengan dinamika dan peradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (Uniform) tetapi mengedepankan kesatuan (unity), untuk mencapai tujuan kesejallteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"ABSTRACTBPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Atas latar belakang tersebut, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pokok permasalahan lainnya adalah mengenai implikasi hukum dari praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada anak perusahaan BUMN. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Adapun implikasi hukumnya adalah timbul suatu kewajiban bagi anak perusahaan BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa BPK tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Selain itu, penulis juga memberikan saran agar dibuat suatu peraturan yang membatasi hal-hal yang dapat didelegasikan oleh BUMN induk pada anak perusahaannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetap menjadi cakupan wewenang pemeriksaan BPK.

---

ABSTRACTBPK is a Gorvenment institution which has independence and right to examine state financial management and responsibility. In practice, BPK examines the financial of the subsidiaries company of BUMN. This is not in accordance with the authority of the BPK, because the financial of the subsidiaries company of BUMN is basically not included as public financial, so the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK audit authority. Reffering to this, the main concern of this research is the authority of BPK in conducting financial examination for the subsidiaries company of BUMN based on laws and regulations. The method used in this research is juridical-normative. The results of this research are that the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK`s audit authority. As a legal implication, there is an obligation for the subsidiaries company of BUMN to follow up on recommendations given by BPK as a result of carried out audit. At the end of this research, the advice given by the author is the making of laws and regulations to confirm that the BPK is not authorized to carry out inspections of state-owned subsidiaries. In addition, the author also gives a suggestion to make a regulation that limits the things that can be delegated by BUMN to its subsidiaries, so that matters relating to the management of state finances remain the scope of BPK`s audit authority."