Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang penulisan ini adalah bahwa penerimaan pajak merupakan primadona penerimaan dalam negeri yang kian diandalkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Indonesia.Sejalan dengan arti pentingnya peranan penerimaan pajak tersebut maka sejak tahun 1994 telah diberlakukan Perubahan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempumaan dengan perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan dan Sistem Official Assessment ke Sistem Self Assessment tetapi masalah pokok yang dihadapi ialah masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebabnya sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), dengan melakukan studi kasus pada KPP Bogor Tahun 1995.Kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori yang berhubungan dengan teori perpajakan dan teori yang berhubungan dengan organisasi, yaitu dengan model 7 S's dan Mc. Kinsey.Penelitian dilakukan secara langsung pada seksi-seksi terkait pada KPP Bogor dengan cara mengumpulkan dan meneliti data, inforrnasi dan laporan secara wawancara secara langsung. Disamping itu, juga diadakan studi kepustakaan untuk memilih teori-teori manajemen yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi serta ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dengan menggunakan pendekatan model 7 S's dan Mc. Kinsey, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima unsur S yang perlu disempurnakan pada KPP Bogor yaitu Structure, Staff, Skill, Style, dan Share Value.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah akibat adanya lima unsur S dari model Mc. Kinsey yang harus diperbaiki pada organisasi KPP Bogor.Akhirnya penulis menyarankan agar kelompok tenaga fungsional pada KPP sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 941KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 segera diadakan, pendistribusian pegawai, peningkatan mutu pengetahuan dan kemampuan pegawai harus diperhatikan.Daftar Pustaka : 27 buku, 5 Undang-Undang, 2 Keputusan Menteri Keuangan."

"Rendahnya motivasi patuh membayar pajak sudah menjadi fenomena umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga sering menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang kurang memadai sehingga menimbulkan citra buruk di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi pajak dengan motivasi patuh membayar pajak pada pedagang PD Pasar Jaya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 154 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 255 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan tes yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan rnenggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak PD Pasar Jaya mempersepsi baik mengenai citra administrasi pajak dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan, sementara mengenai motivasi patuh membayar pajak secara umum tergolong tinggi balk motivasi untuk melaporkan maupun menyeto: kan. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Demikian pula dengan citra administrasi pajak juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan semakin baik citra administrasi pajak, maka semakin tinggi motivasi patuh membayar pajak.Dengan kondisi seperti itu, maka pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak dan citra administrasi perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi patuh membayar pajak. Upaya peningkatan pengetahuan antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pedagang secara rutin sesuai perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan, sedangkan untuk perbaikan citra administrasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan atas segenap aspek administrasi pajak.

---

The lack of motivation in paying tax has been universal phenomenon in developing countries like Indonesia, so that it makes target cannot be achieved. The lack of motivation in paying tax is caused by-several among others-the lack of knowledge in tax regulation among taxpayers and improper tax administration so that it creates bad image in society. Based on the argument, this research was aimed to examine the relationship between knowledge of tax regulation and tax administration image with motivation in taxpaying obedience among merchants at PD Pasar Jaya.

Descriptive and correlation method was used in this study. 154 respondents acquired by implementing simple random sampling technique were participated. Valid and reliable questionnaires then were examined using Spearman Rank and t -test assisted with SPPS ver. 13.G.

Descriptive analysis showed that generally, taxpayers at PD Pasar Jaya had good perception toward tax administration image and had low knowledge of tax regulations, whereas the motivation in taxpaying obedience generally high, both in motivation to report and pay. Moreover, hypotheses testing showed that the knowledge of tax regulations had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. Tax administration image also had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. So that it can be concluded that the higher taxpayers knowledge in tax regulation and the better tax administration image, the higher motivation in taxpaying obedience.

Based on the findings, knowledge of tax regulations and tax administration image should be improved to increase motivation in paying tax. The improvement can be done by giving information to merchants continuously in accordance with the development and changes of tax regulation. To increase tax administration image should be done as an integrated and sustainable toward tax administration aspects."

"Misi pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektiff, kompetitif dan terjangkau, menuju kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) memberikan peranan kepada Pemda Propinsi DKl Jakarta dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. Pada kenyataannya untuk mewujudkan sarana dan prasana kota yang memadai membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pembiayaannya. Upaya untuk mendukung anggaran pembiayaan dilakukan antara lain dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam rangka mengetahui perkembangan potensi pendapatan daerah dilakukan penelitian terhadap salah satu jenis pajak daerah yakni Pajak Penerangan Jalan.Pilihan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan ini karena masih memiliki potensi penerimaan terhadap objek pajak non PLN, disamping ingin mengetahui efisiensi dan efektiftas kemampuan administrasi pemungutan pajaknya. Masalah pokok yang akan diulas adalah berapa besar elisiensi dan efektifatas penerimaanPajak Penerangan Jalan, yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Adapun teori yang mendasari menurut Devas,memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur eftiisiensi adalah cost of collection efficiency ratio sedangkan formulasi pengukuran efektivitas menggunakan tax performance index.Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan analisa regresi berganda double-log dan korelasi. Hasil analisa terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: bahwa dari hasil pengamatan efisiensi diperoleh sebesar 8 (delapan) persen dari seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil pengamatan terhadap efektifitas selama 18 (delapan belas) tahun hampir seluruhnya melampaui target. Pelampauan target ini memberikan dua anti bahwa yang pertama kemampuan administrasi semakin baik dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan yang kedua terjadi kesenjangan antara target dan potensi yang sesungguhnya pada penerimaan Pajak Penenerangan Jalan artinya perencanaan penerimaan pajak belum sepenuhnya memperhitungkan potensipajaknya.Hasil pengamatan terhadap faktor internal yaitu tarif dasar listrik dan jumlah pelanggan menunjukan pengaruh yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pengujian yang dilakukan dengan uji statistik dan uji ekonometri menunjukan bahwa model regresi dengan variabel bebas faktor tarif listrik dan jumlah pelanggan listrik didapatkan model terbaik.Pengamatan yang dilakukan terhadap faktor ekstemal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan metode backward elimination didapat satu model yang terbaik. Model regresi yang didapat terdiri dari dua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sedangkan dua variabel sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model karena akan mempengaruhi model sehingga bias dan tidak konsisten. Pengujian secara statistik terhadap model dilakukan terhadap empat variabel bebas tersebut melalui uji t dan uji F didapat hasil hanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang mempunyai pengaruh kuat dan menjadi model pensamaan regresi yang baik. Pengujian dilakukan juga secara ekonometri dengan hasil dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dapat dijadikan model persamaan regresi sebagai dasar menunjukan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Selanjutnya dari hasil penetitian disusun kesimpulan dari analisa penelitian yakni efisiensi dan efektivitas atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan keduanya menunjukan hasil yang baik. Namun demikian ada kesenjangan antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi faktor internal dan faktor estemal. Pengaruh faktor internal yakni variabel jumlah pelanggan dan tarif dasar listrik bertanda positif artinya jika kedua variabel bertambah akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Faktor ekstemal yakni Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, artinya jika kedua variabel meningkat akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Secara umum saran-saran yang dapat menunjang penggalian potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut terdiri dari peningkatan kemampuan administrasi dengan membangun jaringan informasi antara PLN dan Pemda OKI Jakarta dan perluasan obyek pajak yakni penggunaan tenaga listrik diluar PLN."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Kontribusi penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara (APBN). Agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan diperlukan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada empat yaitu: pemahaman wajib pajak berpcngaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Metodologi penilitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pcrusahaan yang telah menjadi wajib pajak di kabupaten Serang. Data penelitian dipcroleh dengan penyebaran kuisioner, kuisioner yang disebar berjumlah 100, dari jumlah tersebut kuisioner yang diterima peneliti berjumlah 35 dan yang dapat diolah berjumlah 35 kuisioner, karena 5 tidak lengkap pengisiannya. Untuk melihal pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan persamaan regresi sederhana dan regresi berganda.Hasil analisis terhadap data penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signilikan antara pemahaman dengan tingkat kepatuhan hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,484 yang berarti lebih besar dari 0,05. Analisis terhadap hipotesis kedua menunjukan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan terhadap hipotesis ketiga menunjukan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0.498 yang berarti lebih besar dari 0,005, sedangkan terhadap hipotesis keempat secara bersama-sama ketiga variabel mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukah dengan angka signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada aparat pajak untuk meningkatkan kegiatan pemeriksaan, kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mudah dipahami oleh wajib pajak, dan kepada aparat pajak untuk menjaga kode etik sehingga ada persepsi yang positif dari wajb pajak.

---

The contribution of income from lax is an important resource slate budget (APBN) In order to obtain tax income target, therefore some steps to increase the level of tax payers? compliance are required.The main problem in this research is whether the understanding of tax payers, tax inspection and tax payers? perception will have an effect on tax payers? compliance Level.There are four hypotheses, which are raised in this paper, that is: Tax payers understanding will affect to the level of tax payers compliance. Tax inspection will influence to the level of tax payers compliance, tax payers' perception will affect to the level of tax payers compliance and finally, tax payers understanding. Tax inspection, and tax payers perception as a whole will have an effect to the level of tax payers compliance.The usage of Research methodology is quantitative method with survey approach. Research population is companies that have become tax payers in Serang Regency. Research data was obtained by spreading questionnaires. The amount of questionnaires are 100 (one hundred) Among 100 questionnaires. Returned questionnaires were 35 (thirty-five) and processed questionnaire were only 30 (thirty), because 5 (five) questionnaires were incomplete. To analyze independent variable impact toward dependent variable, this research applies simple regression equation and multiplied regression equation. The result of analysis toward research data proves that there is no significant influence between understanding (of tax payers) and the compliance (of tax payers), this is shown by significant rate of 0.484 which is higher than 0.05. However, the outcome of analysis toward the next hypothesis illustrates that tax inspection has an influence to the compliance (of tax payers). This is confirmed by significant rate of 0.000, smaller than 0.05. The third hypothesis explains that the perception (of tax payers) has no significant influence toward the compliance (of tax payers) this is shown by significant rate of 0.498 which is higher than 0.05, at last, the final hypothesis shows that three variables as a whole affect tax payers? compliance. This is proven by significant rate of 0.000 which is smaller than 0.05.From this research, suggests to the tax authority to increase audit activities, proposes to the government to create a simple and an uncomplicated rule to the tax payers, and recommends to the tax authority to maintain ethical code of work, hence the perception from the tax payers will arise positively."

"Agar iklim investasi di Indonesia meningkat, pemerintah memberikan beberapa insentif untuk sektor ekonomi yang strategis. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN untuk barang strategis, dalam kasus ini adalah Rusunami. Penelitian ini menganalisa kebijakan pembebasan PPN atas Rusunami dan pengaruhnya bagi penerimaan studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah : pertama, adalah apakah dasar pemikiran atas kebijakan pembebasan PPN atas Rusunami sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua adalah bagaimana mekanisme dalam pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, ketiga, bagaimanakah pengaruh pembebasan PPN bagi Penerimaan di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Penelitian ini adalah penelitian qualitatif dengan analisia deskriptif. Pembebasan PPN atas Rusunami telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dasar pemikirannya adalah Rusunami termasuk dalam kategori merit goods. Pembebasan PPN menyebabkan terjadinya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dalam kasus ini PT. X dan PT. Y mengkreditkan semua pajak masukannya dalam laporan PPN. Pembebasan PPN memberikan dampak bagi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Cengkareng, hal itu memungkinkan bertambah or berkurangnya Penerimaan KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Hal itu dapat meningkatkan Penerimaan karena walaupun dibebaskannya PPN tetapi ada pajak-pajak lainnya yang masuk, seperti PPh, PBB, BPHTB. Dan juga bisa menyebabkan berkurangnya Penerimaan ketika PT. X dan PT. Y mengkreditkan pajak masukannya dalm laporan PPN.

---

In order to enhance the investment climate in Indonesia, government provide some incentives for strategic economic sector. One of them is by giving the VAT free incentive to the strategic goods, i.e. is Rusunami. This study analysis of Tax Exemption Policy of Value Added Tax for Rusunami takes as a case study at KPP Pratama Jakarta Cengkareng.

The main problems of this study are: first, is the tax exemption policy of Value Added Tax for Rusunami in accordance with applicable regulations, second, how does mechanism in tax credit of input tax, third, how does it influence in the revenue of KPP Pratama Jakarta Cengkareng. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The exemption policy of value added tax for Rusunami is in accordance with applicable regulations because Rusunami included in the merit goods category. Exemption of value added taxes on transaction is creating un-deductable tax credit.

In this case, PT. X and PT. Y crediting the input tax in their periodical VAT reports. Exemption of value added taxes influence the revenue of KPP Pratama Jakarta Cengkareng, its may rise or reduce the income of KPP Pratama Jakarta Cengkareng. However, is the long time it will increase revenue because even the value added tax is free, but there are another taxes comes of that, for example Income Tax, Land and Building Tax, Duty on Acquisition of Rights to Land and Building, etc. And it may reduce revenue when PT. X and PT. Y crediting the input tax in their VAT tax reports."

"Dalam perpajakan di Indonesia, dikenal adanya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu hak perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Dalam restitusi seringkali timbul masalah, terutama mengenai kualitas pelayanannya. Kantor Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah, tugasnya adalah memberikan pelayanan umum, khususnya pelayanan umum yang prima. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama di KPP WP Besar I yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada Wajib Pajak.Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP WP Besar I. terdapat standar-standar yang dapat dijadikan ukuran suatu pelayanan sudah prima atau belum, yaitu standar alur penyelesaian dokumen dan standar waktu. Selain itu, peneliti juga ingin mencari tahu apa yang menjadi hambatan dan faktor pendukung bagi KPP WP Besar I untuk dapat melakukan pelayanan prima tersebut.Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPP WP Besar I telah mengimplementasikan pelayanan prima dalam pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu.

---

Taxation obligation and taxation rights are a familiar terms in Indonesia Taxation. One of Taxation Rights that owned by tax payer is VAT Refund. Problems are often occurred in VAT Refund, as a matter of fact, especially its service quality. As a government instance, Tax Office is assigned to provide general services, first rate service in particular. Therefore, the harmonization between implementation of VAT Refund and standards of service which have been ruled in Tax Law, is remarkable to be researched, particularly in Large Tax Office I which was founded for providing professional service for the tax payer.

Researcher want to describe and analyze the harmonization between VAT Refund in LTO I, which is proposed by The entrepreneur with specific activities. There are standards which can be used as a first rate service?s indicator, such as standard completion document procedure and standard of time. Furthermore, researcher want to reveal the existing barrier and supporting factor as well, which LTO I encountered in accomplishing a first rate service.

In order to make analysis of it, researcher was using a quantitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.

The result of this research shows that Large Tax Office I has implemented first rate services in VAT Refund, which is proposed by the entrepreneur with specific activities."

"Latar belakang masalah dari tesis ini adalah berkenaan dengan pemberian insentif perpajakan sebagai salah satu implementasi fungsi pajak untuk mengatur. Fungsi utama pajak adalah menghasilkan penerimaan negara sebagai penggerak roda pembangunan adapun fungsi lainya pajak adalah fungsi mengatur sebagai instrumen untuk mendorong atau memproteksi sektor - sektor tertentu yang diinginkan pemerintah. Pemberian insentif perpajakan harus dilakukan dengan hati - hati mengingat bila salah sasaran , akan dapat mengamputasi fungsi mengatur pajak itu sendiri . Adapun salah satu implementasi fungsi mengatur Pemerintah tersebut di realisasikan pada awal tahun 2007, melalui PP Nomor 7 /2007, dimana pemerintah memberikan insentif perpajakan dibidang PPN berupa pembebasan PPN untuk komodti primer hasil pertanian. Pada saat yang bersamaan terlihat bahwa tahun 2005 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 346,8 triliun dan lebih rendah Rp 5,2 triliun dari sasaran yang diharapkan sebesarRp.352 triliun. dan pada tahun 2006 shortfall antara 8,5 triliun hingga 17 triliun atau hanya mencapai 96 sampai dengan 98% dari target yang direncanakan. Keadaan diatas tentunya mengharuskan pemerintah menghitung secara cermat berapa potensial loss penerimaan apabila akan mengeluarkan suatu kebijakan.Pokok permasalahnya dari tesis ini adalah Berapa besar pengaruh pemberian insentif perpajakan berupa dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan dan impor produk pertanian yang bersifat strategis terhadap potensi penerimaan PPN dan Faktor - faktor apa yang mendorong sektor pertanian untuk meminta pemberian insentif PPN atas penyerahan dan impor produk pertanian.Metode penelitian dari tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Metoda pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan , buku- buku karya ilmiah dan sumber - sumber lainnya seperti jurnal dan internet. Adapun penghitungan perkiraan potensi pajak yang hilang akibat pemberlakuan PP no. 7 tahun 2007 tersebut menggunakan metoda perhitungan yang pernah dilakukan oleh Stephen V Marks dengan menggunakan tabel - Input Output. Perhitungan besarnya potensi PPN yang hilang dilakukan dengan menghitung selisih antara perhitungan potensi PPN dengan menggunakan tabel input - output dengan kondisi sebelum PP Nomor 7 /2007 dan setelah diterapkan PP no. 7 tahun 2007.Argumentasi yang digunakan agar Produk pertanian mendapat perlakuan dikecualikan dari pengenaan PPN antara lain karena umumnya petani bergerak pada sektor informal dan kebanyakan dari mereka tidak menyelenggarakan pembukuan. Kalaupun mereka telah menyelenggarakan pembukuan pada umumya pembukuan mereka tidak teradministrasi dengan baik. Disamping itu ada persepsi pada masyarakat bahwa pengenaan PPN pada produk pertanian akan menyebabkan harga jual komoditi tersebut menjadi lebih mahal atau dari sisi produsen akan menyebabkan keuntungan menjadi lebih kecil. Disamping itu pengenaan PPN pada produk pertanian adalah suatu hal yang sensitif secara politik.Secara teori sesuai dengan legal character PPN, Pajak ini bersifat netral terhadap pilihan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang/jasa. Adapun permasalahan penyelenggarakan pembukuan yang tidak teradministrasi dengan baik bukan hanya dialami oleh petani tetapi adalah masalah pengusaha kecil pada umumnya. Memberikan fasilitas pembebasan pada produk pertanian pada akhirnya akan menambah beban biaya pada petani. Karena pajak masukan untuk menghasilkan produk tersebut seperti pupuk, petisida, mesin pertanian, makanan ternak, dan pajak masukan lainya tidak dapat dikreditkan dan dibebankan sebagai biaya. Pada akhirnya semua beban pajak masukan tersebut akan menjadi komponen biaya yang akan menaikan harga pokok produk final pertanian. Adapun untuk mengatasi masalah administratif pembukuan PPN kuncinya ada pada mengatur batasan pengusaha kena pajak yang pas yang pas buat penguasaha kecil.Mengingat peranan penerimaan pajak yang semakin dominan dan penting bagi kelangsungan hidup bangsa maka pemberian insentif perpajakan tersebut harus benar - benar dipertimbangkan dengan matang dan hati - hati karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tetapi saaran utamanya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian tidak juga tercapai, penting pula untuk digarisbawahi bahwa potensial loss penerimaan pajak berarti juga akan hilangnya hak rakyat untuk memperoleh barang dan jasa publik yang seharusnya disediakan oleh negara Total potensi penerimaan PPN sebelum diberlakukanya PP No. 7 tahun 2007 adalah sebesar Rp 178,84 Triliun dan setelah diberlakukanya PP tersebut potensi penerimaan PPN menurun menjadi Rp 173,10 triliun atau perkiraan potensi PPN yang hilang karena pemberlakuan PP No. 7 tahun 2007 adalah sebesar Rp 5,74 triliun Angka sebesar ini merupakan 3,21% dari total potensi penerimaan PPN. atau kalau memperhitungkan coverage ratio PPN potensial loss adalah sebesar sebesar Rp 4,40 triliun

---

The back ground of this thesis is concerning the tax incentives as one implementation of the tax regulated function. The main function of tax is to generate the state revenue as the wheel turning energy for development, while the other function is the regulated function as an instrument to push or to protect certain sectors the government wanted. The tax incentives must be given with careful thoughts, other wise it will miss its target and eventually will amputate the regulated function of tax it self. One of the implementation of the regulated function of tax is started on the beginning of 2007 through PP No 7/2007, in which the government gave the VAT tax incentives in the form of VAT Exemptions for primer commodity of farming goods. In the same time it was shown that the 2005 tax revenue realization is 346,8 trillion rupiah which is 5,2 trillion lower than the target expected as much as 352 trillion rupiah. In the year 2006 the short fall continued between 8,5 trillion to 17 trillion or only 96 to 98% of the target planned. This condition should make the government carefully count how much is the revenue potential loss when releasing a regulation.The main problem of this thesis is how much the impact of tax incentive in the form of VAT exemption on of strategic farming goods to the VAT potential revenue and what are the factors that supported and blocked the implementation of it.This thesis uses a descriptive analytic method. The data collection consists of the library study, scientific literatures, and other resources such as journals from the internet. The estimation of the lost revenue potential due to the implementation of PP No 7 is calculated using the Stephen V. Marks model based on the Input - Output Table. The estimation of the lost VAT potential is calculated by the different between the VAT potential before and after the implementation of the PP No. 7 /2007.The Argument used to exempt the farming goods from VAT are because most farmers are in informal sectors and they do not used book keeping. Even if they used book keeping, they are usually not administered well enough. Another Argument is that it's the people perspective that the VAT on farming goods will raise the selling price of that commodity and from the producer's side it will lower their profit. Addition to that, the VAT on farming goods is indeed a very sensitive political issue.Theoretically, based on the legal character of the VAT, it is neutral to a person's choice whether to consume a good or service. In the case of good book keeping it does not only happen to farmers but also to other small business in general. The exemptions of farming products will in the end add more burden for farmers. It is because the input tax from fertilizer, pesticides, farming machines, and livestock's foods, and other input tax used for productions are not creditable and will become a cost. In the end all the inputs tax will become cost that will increase the price of the final farming products. The way to overcome the problem of VAT administrative book keeping is on the right setting threshold for small business.Considering the more dominant role of the tax revenue for this country well being, the implementation of tax incentives must be considered in a very mature and careful way because the wrong tax incentives will not only decrease the tax revenue but will also miss its main target, it is very important to note that revenue potential loss will also mean the lost of people's right for the public goods and services that this country's suppose to provide.Total Revenue potential estimation before the implementation of PP No 7 /2007 is178,84 trillion Rupiahs and after the implementation that number is decreased to 173,10trillion or the total potential loss estimation due to the implementation of PP no 7 /2007 is 5,74 trillion rupiahs. It is about 3,21% of the total VAT revenue potential estimation, or considering the VAT coverage ratio, the potential loss is 4,40 trillion rupiahs."

"ABSTRAKPajak sebagai penerimaan negara telah menjadi primadona penerimaan negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara. Dan penerimaan pajak di Indonesia masih dapat ditingkatkan karena masih rendahnya tax ratio di Indonesia. Salah satu yang mendukung peningkatan penerimaan pajak adalah administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.Salah satu hal yang dapat mendukung administrasi perpajakan adalah teknologi elektronik atau teknologi komputer yang baik. Bila teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal maka hal ini dapat mengurangi biaya administrasi. Seperti kecepatan waktu, efisiensi biaya pelaporan dan penyampaian laporan serta efektivitas waktu dapat dilakukan kapan saja.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Selama ini penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampirannya, masih menggunakan media kertas. Maka hal tersebut menimbulkan permasalahan karena beban kerja petugas dalam melakukan perekaman dengan menyalin kembali terutama untuk lampiran 1721-A1 dan 1721-A2 sangatlah berat.Dengan berubahnya sistem pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi, maka Wajib Pajak dianjurkan membuat laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dalam bentuk disket atau soft copy. Penyampaian laporan dengan menggunakan sistem teknologi informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak serta mengoptimalkan komitmen kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh sistem perekaman lampiran 1721-A1 dan 1721-A2 SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerapkan teknologi informasi elektronik terhadap kompetensi kinerja pegawai pada KPP Jakarta Kebayoran Lama Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perekaman lampiran 1721-A1 dan 1721-A2 SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerapkan teknologi informasi elektronik terhadap kompetensi kinerja pegawai, untuk selanjutnya dapat memberikan saran demi tercapainya sistem perekaman yang efektif dan efisien.

---

ABSTRACTTax as revenue to Government has become a prime revenue since the end of oil glorious era as a former prime revenue producer to Government. Tax revenue in Indonesia is able to be increased because tax ratio in Indonesia is still low. One of supporting things in increasing tax revenue is the effectiveness and efficience of tax administration.A prime electronic technology or computer technology is one of supporting which can support this tax administration. If this information technology is maximized in implementation, then it will reduce administration cost. As time speed, reporting cost efficience and report delivery within time effectivity can be done at anytime. Technology application with computerized system is also able to provide a detail information, then it will enhancing tax administration implementation to be more effective.Along the period of time, distributing annual SPT of PPh Article 21 with its enclosures, is still using paper as media. In this case, there are still many problems because of such burdans of works to officers in doing recording and recopying, especially for enclosures 1721-A1 and 1721-A2 is felt quite hard. By changing service system at Directorate General of Taxation which is using modern tax administration system through information technology, then tax payer is suggested to make report of annual SPT of PPh Article 21 in disc or soft copy. Forwarding of report by using information technology system is expected to increase Tax Payer obedience and increasing service to them and optimizing officer?s workethos commitment of Tax Service Office.The main problem in this reserch is about how big is the influence of enclosure recording system 1721-A1 and 1721-A2 annual SPT of PPh chapter 21 by applying electronic information technology system to officer?s work-ethos competence of KPP Jakarta Kebayoran Lama The objective of this research is to know and analyze the influence ofrecording system of enclosure 1721-A1 and 1721-A2 annual SPT PPh Article 21 by applying electronic information technology to officer?s workethos competence to more further giving advice and inputs to reach the efficience and effectiveness of recording system."