Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan dan semangat kerja dari aparaturnya. Aparatur negara (daerah) mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dari kemasyarakatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dipengaruhi oleh adanya kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat dalam arti adanya pemberdayaan potensi aparatur yang harus dilakukan secara bertahap dan simultan guna memperoleh pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan perizinan penanaman modal PMA dan PMDN untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal. Penelitian dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah-langkah dalam mengurangi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan para investor akan proses penyelesaian perizinan penanaman modal.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan (investor), yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan indikator 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990 : 175), yaitu Tangibles (Tampilan Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Kemudahan).Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut Dimensi Tangibles sebesar 105 %, Reliability sebesar 99 Responsiveness sebesar 103 %, Assurance sebesar 101 °/o dan Empathy sebesar 99 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada Dimensi Tangibles (105 %) dan terendah terdapat pada Dimensi Reliability dan Empathy (masing-masing 99 °/°). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan (investor) atas pelayanan perizinan penanaman modal sebesar 101 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti : perlu ada perbaikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan penampilan fisik yaitu kelengkapan peralatan kantor, sarana administrasi dan komputerisasi, perlu ada peningkatan kemampuan pegawai dalam ketepatan waktu penyelesaian administrasi perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan daya tanggap pegawai / petugas layanan akan kebutuhan investor dan perlu membuka saluran / kotak saran bagi investor dalam menyampaikan dalam keluhan, saran atau pendapat alas pelayanan yang masih kurang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta.Secara keseluruhan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor adalah sangat bergantung pada pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik. Hal ini berkembang dengan semakin dituntutnya eksistensi kualitas aparat BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan berwibawa, handal, bermental baik, profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal di daerah Provinsi DKI Jakarta.

---

The success of the holding of the government, development implementation, and services to the society is heavily determined by the ability, commitment and work spirit of its apparatus. The state (local) apparatus plays important role and position in implementing general tasks of government, of development and of society. Therefore, to achieve an increase in the service quality it is influenced by the presence of service performance provided by the apparatus meaning that there is an empowerment of the apparatus potentials that is conducted gradually and simultaneously in order to enable them to implement their tasks effectively and efficiently.

The research focuses on the service of licensing investment of foreign multinational enterprises and domestic multinational enterprises to increase the service quality of licensing investment related with internal procedures in the process of service provision of licensing investment. The research is conducted in the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises. the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The increase in the service quality is steps 1o minimize complaints or unsatisfaction of the investors in the settlement process of licensing investments.

This research employs 98 respondents with accidental sampling techniques and data collection method. that is, observation, questionnaires, interview guide and library research. The questionnaires are intended to measure the customers' (investors') satisfactory level, that is. by comparing between the customers' perceptions and expectations of what the customers want, by employing 5 dimension indicators which determine the service quality based on Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990:175), that is tangibles, reliability. responsiveness, assurance. and empathy.

The analysis results of the research show that the level of the customers' satisfaction according to tangibles dimension is 105%. reliability is 99%, responsiveness is 103%. assurance is 101% and empathy is 99%. From those figures if can be concluded that the highest satisfactory level is in tangibles dimension (105%) and the lowest one is that of reability and empathy (99% respectively). As a whole from the customers' expectation it obtains 101% level of customers' satisfaction of the service of licensing investment.

Based on the above conclusion, there ore several recommendations such as: there needs to be an improvement on factors that are related with physical performance, that is, the completion of office inventory, administration facility and computerization; there needs to be an increase in the personnel ability in terms: of punctuality of administrative settlement of licensing investment in accordance with the prevailing rules and regulation; and an increase in the personnel subtlety in servicing the investors' needs: and it is necessary to open a suggestion box for the investors in channeling their complaints, suggestions or opinions on the services provided by the Investment Board and on the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta that are fell still lacking.

All in all the service performance provided by the operational officers is intended to increase the service quality to the investors. This is heavily dependent on the development of the quality and capability of the human resources in the public sectors. This is developed in line with the increasing demands of the quality existence of the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta apparatus who are clean, dignified, reolible, mentally well, professional, effective and efficient in providing services of licensing investment in the Provincial government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta."

"Persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh penanam modal (investor) sebelum pihaknya melakukan penanaman modal. Untuk itu persetujuan dan perizinan penanaman modal menjadi salah satu pertimbangan panting bagi para penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di suatu wilayah. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit merupakan salah satu pertimbangan, bahkan dapat juga berperan sebagai salah satu pendorong bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Disamping pertimbangan ekonomi atau keuntungan (profit) yang bakal diperoleh dari penanaman modal yang akan dilakukannya. Selain itu, para penanam modal juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kondisi keamanan, perburuhan, perpolitikan, kepastian hukum dari negara yang akan menjadi tempat mereka menanamkan modalnya.Berkaitan dengan persetujuan dan perizinan penanaman modal, maka untuk mendorong penanaman modal di tanah air Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Keputusan presiden tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan persetujuan dan perizinan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dengan keputusan presiden tersebut bahwa pelayanan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan sistem pelayanan satu atap (one roof service). Pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal merupakan suatu kebutuhan yang telah lama ditunggu dan dinantikan oleh para penanam modal. Namun konsep pelayanan dengan sistem satu atap yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut berdasarkan perspektif penanam modal belum menunjukkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal. Terutama sekali ketentuan untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan penanaman modal yang hams dilakukan di BKPM.Para penanam modal menginginkan dan membutuhkan pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal dapat dilakukan di daerah melalui intansi penyelenggara penanaman modal yang terdapat di daerah dimana penanaman modal akan dilakukan. Menariknya bahwa konsepsi persetujuan dan perizinan penanaman modal telah mengalami perubahan dan perkembangan dan waktu ke waktu. Namun konsepsi pelayanan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem satu atap yang terdapat dalam keputusan presiden tersebut lebih terlihat pada upaya untuk mengembalikan sentralisasi persetujuan dan perizinan penanaman modal dari pada memberikan pelayanan yang mudah dan sederhana kepada para penanam modal."

"Pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas belum memanfaatkan secara maksimal digitalisasi pelayanan. Walaupun sudah mendigitalisasi permohonan layanan perizinan, fakta di lapangan belum 100% layanan dilakukan secara digital. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UPMPTSP Kecamatan Ciracas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Servqual dari Parasuraman dengan 10 aspek dimensi antara lain Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas, termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan antara lain: pada Dimensi Reliability yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan dapat dihandalkan, Dimensi Responsiveness yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, Dimensi Competence yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas agar memberikan pelatihan, sosialisasi dan motivasi kepada pegawainya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, Dimensi Security yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas dapat menyediakan tempat penyimpanan atau pengarsipan yang lebih rapih agar terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

---

Public services during the Covid-19 pandemic at the Investment Management Unit and One- Stop Integrated Services, Ciracas District, have not taken full advantage of the digitization of services. Even though the application for licensing services has been digitized, the facts on the ground are that not 100% of the services are done digitally. Against this background, a research question was formulated on how the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic was formulated at UPMPTSP, Ciracas District. The purpose of this study was to analyze the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic at UP PMPTSP, Ciracas District. The theory used in this study is the Servqual theory from Parasuraman with 10 dimensions including Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of questionnaire surveys, interviews, and observations. The results showed that the quality of licensing and non-licensing services in UP PMPTSP, Ciracas District, was included in the good category. Suggestions that can be given include: the Reliability Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services are as promised and reliable, the Responsiveness Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services become faster, Competence Dimensions, namely UP PMPTSP Ciracas District in order to provide training, socialization and motivation to its employees to improve the skills and knowledge needed, the Security Dimension, namely UP PMPTSP Ciracas District can provide a neater storage or archiving place to ensure security and confidentiality."

"[Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisisfaktor-faktor penentu dalam penanaman modal asmg(PMA) di Industri minyak dan gas Indonesia, serta dampak yang signifikan terhadap daya saing Indonesia. Aliran FDI telah meningkat secara dramatis dalam dua tahun terakhir. Namun, distribusi FDI sangat tidak merata dan persaingan antar negara untuk menarik investor asing sangatlah tinggi. Model konseptual dan hipotesis penelitian dikembangkan dan kerangka teori yang sudah ada. Data utama dikumpulkan melalui survei berbasiskuantitatif, total 245 responden terlibat dalam penelitian mi yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan minyak dan gas asing yang beroperasi di Indonesia. Analisis deskriptif disajikan untuk mengeksplorasi kinerja keseluruhan daya saing negara, serta hubungan antar variabel. Untuk meneliti hubungan antara variabel penentu dan daya saing, analisis faktor dilakukan untuk tujuan pengurangan data dan mempertahankan faktor terkuat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian menunjukkan Pemerintah, Infrastruktur, Lokasi dan Suinber Daya Man usia memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing Indonesia.

---

This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.;This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.;This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness., This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.]"

"Penelitian ini menganalisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan investasi terhadap aliran penanaman modal di beberapa negara. Analisa difokuskan pada penanaman modal asing pada industri manufaktur di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan didasarkan pada data-data makroekonomi pada periode 1996 hingga 2001. Analisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan yang meliputi: (a) nilai tukar mata uang, (b) luas pasar, (c) tingkat pertumbuhan, dan (d) tingkat penetrasi usaha asing terhadap penanaman modal asing di bidang manufaktur dilakukan untuk setiap negara dengan menggunakan metode analisis regresi. Dengan menggunakan model regresi linier, analisis korelasi setiap variabel babas terhadap variabel terikat, yaitu tingkat penanaman modal asing, dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel babas dan untuk masing-masing negara. Selanjutnya dengan menggunakan model regresi multipel keempat variabel babas secara bersama-sama dianalisa korelasinya terhadap tingkat penanaman modal asing. Hasil analisa regresi ini kemudian dibandingkan secara deskriptif untuk setiap negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus aliran penanaman modal asing di sektor manufaktur untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, perbedaan tingkatan penanaman modal asing di negara-negara tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai tingkatan oleh faktor-faktor ekonomi di negara tujuan, baik secara terpisah maupun gabungan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat nilai tukar mata uang, besar pasar, tingkat pertumbuhan dan penetrasi usaha asing. Korelasi antar tiap faktor negara tujuan dengan tingkat penanaman modal asing menunjukkan arah korelasi yang berbeda antar negara. Hasil korelasi antar variabel menunjukkan hasil yang bertentangan dan juga mendukung penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.Untuk penelitian mendatang yang mencoba menganalisa fenomena penanaman modal asing dan factor-faktor yang menentukan sebaiknya mempertimbangkan satu pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyertakan faktor-faktor internal perusahaan penanam modal dan lokasi investasi sehingga keterkaitan antar berbagai faktor dan fenomena penanaman modal asing tersebut dapat dipahami secara lebih baik.

---

This thesis analyzes the correlations of host country economic factors to foreign investment flow and compares the correlations between countries. The analysis focuses on direct investment manufacturing in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, using macroeconomic data of the countries for the period of 1996 to 2001. Several host country economic factors, they are: (a) foreign exchange fluctuation, (b) market size, (c) level of development, and (d) penetration by foreign business were analyzed of their association to foreign equity investment made to the manufacturing sector in each country using regressions analysis method. The four independent variables were analyzed independently for their association with the dependent variables (foreign equity investment) using linear regression model in each country, and subsequently, using multiple regressions model, the four variables were jointly analyzed on their associations to foreign equity investment. Regression results were then descriptively compared to each country.

Findings of this study show that in the case of foreign equity investment flow to manufacturing sector in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, the variance of foreign equity investment in these countries can be explained in various degree by the host country economic factors (i.e. foreign exchange fluctuation, market size, level of development and penetration by foreign business), independently or jointly. The direction of the relationship between each host country factor to the equity investment varies from country to country. Contradicting and supporting results of the variable's associations also appear in the finding. The findings did not show significant statistic results.

Future studies attempting to examine foreign direct investment phenomenon and the determinant factors of such activity should consider a more comprehensive approach incorporating both MNC and location factors to understand the interplay of these factors better as well as to understand the phenomenon better."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan penanaman modal dengan studi yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, serta implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta. Untuk lebih memahami mengenai masalah-masalah dalam perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, di dalamnya diuraikan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam permohonan izin penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang dialami oleh salah satu perusahaan penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih mengutamakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, khususnya bahan hukum primer.

---

The focus of this academic research is about investment license with the study in DKI Jakarta Province. It describes the distribution of power between the Central Government, Provincial Government and District/City Government in the distribution of power in investment affairs, also about the implementation of "one stop integrated service" of the investment license in DKI Jakarta Province. To give a comprehend understanding about the problems in investment licensing in DKI Jakarta Province, it gives explanation about the problems that happened in investment license application problems in DKI Jakarta Province, as it happened to a company which make investment in DKI Jakarta Province. This is a normative research which emphasizes more to the secondary data, specially primary material law."

"ABSTRAKPelayanan Perizinan memiliki peranan penting di dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pegendalian dan pengawasan. Pelayanan Perizinan yang baik terutama yang berkaitan dengan izin memulai usaha dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan Pendapatan Daerah, karenanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk melakukan transformasi pelayanan perizinan yang memiliki image buruk di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan mengenai bagaimana transformasi pelayanan perizinan dilaksanakan dan bagaimana implikasinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Transformasi pelayanan perizinan di DKI Jakarta dilakukan dengan melakukan transformasi pada organisasi pemberi layanan perizinan yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, melalui perbaikan terus menerus terhadap kebijakan dan prosedur pengurusan izin dan investasi yang merupakan bagian dari perbaikan terhadap struktur organisasi. Perbaikan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dengan penekanan pada perubahan sikap menjadi ramah dan sopan serta penampilan yang rapi disertai dengan penegakan integritas dan komitmen anti korupsi, pemilihan SDM terutama untuk posisi pimpinan yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian memimpin serta peningkatan keahlian komunikasi individu sekaligus organisasi. Selain itu transformasi pelayanan perizinan juga dilakukan dengan penggunaan tekhnologi modern yang memutakhirkan pelayanan perizinan manual menjadi pelayanan perizinan online. Transformasi pelayanan perizinan ini berjalan dengan baik di provinsi DKI Jakarta, terbukti dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga nilai Indeks Kepuasan Masyarakat semakin meningkat di setiap tahunnya. Transformasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan realisasi pencapaian investasi dan realisasi penerimaan retribusi daerah, juga berperan dalam menagih piutang Pajak Daerah melalui Program Tax Clearance

---

ABSTRACT

---

Licensing services have an important role in development starting from the planning, implementation, to the control and supervision stages. Good licensing services, especially those related to starting a business permit can be used as a tool to increase investment and increase regional income, therefore the DKI Jakarta Provincial Government is trying to transform licensing services that had a bad image in the past. This study aims to explore or describe how the licensing service transformation is carried out and how it has implications for the Regional Revenue of DKI Jakarta Province. This study adopts the positivism paradigm using qualitative methods. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants. The licensing service transformation in DKI Jakarta is carried out by transforming the licensing service provider organization, which is the Jakarta Capital Investment and One Stop Integrated Service Office, through continuous improvement of the permit and investment management policies and procedures that are part of the improvement in the organizational structure. Improvements were also made through improving the quality of human resources with an emphasis on changing attitudes to be friendly and polite as well as a neat appearance accompanied by enforcement of integrity and anti-corruption commitments, selection of Human Resources especially for leadership positions that have technical competence and leadership skills as well as increasing individual and organizational communication skills. In addition, the transformation of licensing services is also carried out by the use of modern technology that updates the manual licensing service into an online licensing service. This licensing service transformation is going well in the province of DKI Jakarta, as evidenced by increasing public satisfaction with the performance of licensing services provided by the Office of Investment and One Stop Integrated Services so that the value of the Community Satisfaction Index increases each year. The transformation carried out by DPMPTSP of DKI Jakarta Province can increase the realization of investment achievements and the realization of regional retribution revenues also plays a role in collecting Regional Tax receivables through the Tax Clearance Program.

"

"Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat pada sektor industri terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya. Pemilihan Propinsi Jawa Barat sebagai basis penelitian dikarenakan Propinsi tersebut merupakan salah satu sentra industri yaitu di wilayah Bandung, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek). Menarik untuk dijadikan kajian karena Botabek merupakan daerah penyangga Propinsi DKI Jakarta yang notabene merupakan pusat aktivitas perekonomian Indonesia.Kurang lebih 60% pembangunan sektor industri di Indonesia didominasi oleh sektor industri pengolahan dan berada di Propinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran regional. Konsekuensi logis adanya interregional effect akan berdampak pula pada daerah sekitarnya.Investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di dalam penelitian ini bukanlah investasi yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan skenario alternatif kebijakan investasi yang mungkin diambil, untuk menstimulasi pihak swasta sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor industri. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat tersebut berdasarkan kebutuhan msayarakat akan peluang memperoleh lapangan kerja di berbagai sektar industri pengolahan.Adapun skenario yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan sektor-sektor industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Setor-sektor yang dimaksud adalah sektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri barang dari logam (sektor 15). Pertimbanganya adalah ketiga sektor tersebut merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga yaitu 17,3% bagi penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Barat setelah sektor pertanian 29,69% dan sektor perdagangan 24,96%.Data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah Tabel Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 2000 hasil pemutakhiran data Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 1990 yang disusum oleh Bappenas.Dari hasil simulasi dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan mendorong pihak swasta untuk lebih banyak berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama disektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri pengolahan barang dari logam (sektor 15) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, akan tetapi kurang signifikan dampaknya terhadap Propinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi di Propinsi DKI Jakarta dan lainnya relatif rendah bila dibandingkan dengan sektor-sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukan oleh rendahnya nilai keterkaitan kebelakang (backward linkages), keterkaitan kedepan (forward linkages) dan pure linkages. Dengan kata lain, dampak interregionalnya kecil atau kurang berarti."

"Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank selalu diawasi ketat oleh Bank Indonesia dan salah satu poin krusial dalam pengawasan sektor perbankan ini adalah dalam kegiatan pemberian kredit. Kegiatan ini memiliki risiko adanya kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih sehingga menjadi kredit bermasalah dan disi lain bank tetap harus membayar setiap rupiah dana simpanan dari masyarakat. Diluar semua pengawasan dan persyaratan yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank harus selalu dapat bertanggung jawab untuk memberikan kredit kepada debitur yang layak melalui tahapan analisis yang ketat dan akurat.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada sebuah perusahaan atau individu perorangan, seorang analis kredit di bank wajib melakukan tahapan analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan memperkirakan tingkat risiko yang akan ditanggung bila bank menyetujui permohonan kredit tersebut. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah.PT. XYZ yang bergerak di bidang manufaktur memhutuhkan dana untuk investasi pembelian Cigarette Paper Making Machine baru yang bertujuan menambah kapasitas produksinya. Permohonan pinjaman yang diajukan PT. XYZ ke Bank A berupa kredit investasi. kredit modal kerja dan line IJC. Untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dibiayai oleh bank dan berapa besar pinjaman yang sebaiknya dibiayai oleh Bank A, perlu dianalisis beberapa aspek yang berkaitan dengan 5C yaitu aspek legalitas, aspek usaha secara umum. aspek operasional, aspek keuangan, aspek agunan, aspek risiko dan aspek bidang industri. Dari aspek legalitas dinilai PT. XYZ sudah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan legalitas pcndirian badan usaha, legalitas dalam menjalankan usaha serta bukti kepemilikan yang sah terhadap aset-aset yang akan dan sudah dijaminkan di Bank A. Dan dalam menjalankan usahanya, PT. XYZ sudah memiliki semua faktor-faktor yang dipcrlukan berkaitan dengan sumber daya manusia yang handal, lokasi usaha yang mendukung serta proses dan kapasitas produksi yang memadai.Kinerja keuangan PT. XYZ juga stabil dan cenderung membaik dari tahun ke tahun, selain itu rencana investasi baru ini juga sudah sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan perusahaan. Investasi ini dinilai berdampak positif terhadap kondisi keuangan PT. XYZ di masa mendatang karena mempunyai andil yang besar dalam mendukung kenaikan penjualan perusahaan serta memperbesar peluang PT. XYZ dalam meningkatkan pangsa pasar di industri rokok nasional maupun internasional.Sedangkan dari aspek agunan dinilai asset yang dijaminkan belum mencukupi total pinjaman yang akan diberikan Bank A karena sebagian besar agunan tersebut berupa rangkaian mesin besar yang sulit dijual dalam waktu yang singkat apabila PT. XYZ mengalami wanprestasi atau default. Untuk itu PT. XYZ diharapkan dapat memberikan jaminan tambahan dari para pemegang perusahaan dan/atau dari induk perusahaan.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut, permohonan kredit PT. XYZ dinilai layak dibiayai oleh Bank A dengan pemberian fasilitas kredit investasi dan line LlC sesuai dengan pengajuan awal PT. XYZ. Sedangkan fasilitas kredit modal kerja tidak disetujui sebesar jumlah yang diajukan dan juga penggunaan kredit modal kerja ini dibagi untuk dua tujuan penggunaan yaitu untuk kebutuhan saat pengoperasian Cigarette Paper Making Machine barn dan untuk tambahan modal kerja harian PT. XYZ.

---

In performing its intermediate function, a bank is always observed thoroughly by "Bank Indonesia" and one of the crucial points in this banking observation is providing credit activity. The risk of this activity is that there's a possibility the credit provided can be a bad debt and on the other side the bank still has to pay every single Rupiah of the society's fund. Outside of the observation and regulation issued by Bank Indonesia, a bank has to be responsible on providing credit facility to competent debtors through analysis process tightly and accurately.Before providing any credit facility to a company or individual person by person, a credit analyst in a bank has to analyze in order to know the person or the company's ability in fulfilling any obligation to the bank and estimating risk level degree for the bank, if the bank approves the credit facility request. The credit analysis is as the first filter to prevent the bank for not having a bad debt case.PT. XYZ, a manufacturing company needs fund to invest a new Cigarette Paper Making Machine in order to developing its production capacity. The credit facility requested by PT. XYZ to Bank A is investment loan, working capital loan, and L/C line. To judge whether the request is proper to be financed by Bank A, the bank needs to analyze few aspects related to 5C which are legal aspect, common business aspect, operational aspect, financial aspect, collateral aspect, risk aspect and industrial aspect.Through legal aspect, PT. XYZ already fulfill all of the documents related to corporation founding legalization, business performing legalization also legal document of assets that will be and already pledge to Bank A. In doing its business, PT. XYZ has every needed element, related to human resources, supporting business location also production process and capacity. The financial of PT. XYZ also stable and on a better level each year, the new investment plan appropriate with its need and financial ability. The investment will give positive impact to its financial condition in future because it will support the company's increasing sales and bigger opportunity in increasing its market in national and international cigarette industry.From collateral aspect, the pledged assets has not cover the total credit facility because more than half of its collateral are big machineries hard to sell in short term period if PT. XYZ can not paid back its obligation including principal payment, interest, and any other expenses to Bank A. To mitigate the collateral aspect, PT. XYZ expected to give additional collateral from shareholders and/or mother company.Considering all of the above aspects, the credit facilities requested by PT. XYZ are reasonable to be financed by Bank A as proposed by PT. XYZ on investment loan and L/C line. Meanwhile, the working capital loan is not approved as the proposed amount and the working capital loan usage is divided in to two purposes, operational of new Cigarette Paper Making Machine need and its additional daily working capital."